JAKARTA - Pelaksanaan Program Tol Laut masih banyak terdapat masalah. Salah satunya terkait dengan penerbitan pakta integritas oleh Dinas Perdagangan di sejumlah daerah.

Perwakilan Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan menilai ada diskriminasi dalam penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut pada 2026. Kondisi ini membuat Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, (Kemendag) Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

“Setop diskriminasi penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Kami meminta Kementerian Perdagangan mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan praktik diskriminasi terhadap consignee pengguna jasa tol laut,” kata Perwakilan Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan, Jumat (13/2/2026).

Pihaknya meminta Kemendag menunda penonaktifan akun consignee sampai pakta integritas consignee 2026 diterbitkan oleh Dinas Perdagangan secara menyeluruh.

Lihat video: Keberlanjutan Program Tol Laut di Pemerintahan Prabowo - Gibran



“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk bersikap tegas kepada oknum Dinas Perdagangan di daerah yang menghambat pelaksanaan Program Tol Laut 2026 karena lambat dalam menerbitkan dokumen pakta integritas consignee sebagai syarat untuk membuat dan memperpanjang akun consignee pengguna jasa tol laut,” tegas Hasan.

Program Tol Laut merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan sejak 2015 hingga saat ini dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi nasional antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Banjarmasin (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check secara serentak di 98 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hubla se-Indonesia, sebagai persiapan angkutan laut Lebaran 2026.

Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Alwan Rasyid mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang telah diinstruksikan langsung oleh Direktur Jenderal Hubla Kemenhub sejak 14 Januari 2026.

“Ramp check fokus pada kapal penumpang dan kapal pengangkut kendaraan yang melayani arus mudik dan balik Lebaran,” kata Alwan saat memeriksa Kapal Motor (KM) Dharma Kartika II di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu malam.

Ia menegaskan pemeriksaan di 98 UPT untuk memastikan kapal yang beroperasi memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keselamatan pelayaran untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan secara kolaborasi oleh tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), serta kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan daerah setempat.

“Instruksi ramp check tersebut berlaku untuk seluruh UPT Perhubungan Laut di Indonesia, baik pelabuhan utama maupun pelabuhan singgah,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh diperlukan untuk memastikan kesiapan armada laut menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa Lebaran 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami ingin memastikan layanan angkutan laut berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar Alwan.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan ramp check untuk angkutan laut dalam rangka menghadapi angkutan Lebaran tahun ini.

"Untuk Lebaran sendiri sudah mulai dilakukan ramp check," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Budi Mantoro di Jakarta, Senin.

Ramp check tersebut penting terkait menghadapi angkutan Lebaran tahun ini.

"Hanya tinggal beberapa bulan dari Natal-Tahun Baru ke angkutan Lebaran," kata Budi.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan uji petik atau kelaikan kapal penumpang di tiga pelabuhan Batam menjelang masa angkutan Lebaran tahun ini.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin menegaskan bahwa pelaksanaan uji petik merupakan langkah antisipatif pemerintah untuk memastikan keselamatan pelayaran sejak dini, bukan sekadar kegiatan administratif rutin.

Ia menjelaskan uji petik dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada periode 19 Januari hingga 19 Februari 2026. Dari total 264 pelabuhan pantau, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) melakukan pemeriksaan langsung di 15 pelabuhan utama dengan volume angkutan laut tertinggi, termasuk Batam.

Menurut Samsuddin, Batam menjadi perhatian khusus karena karakteristik wilayahnya yang melayani angkutan penumpang domestik, lintas negara, serta kapal cepat yang tunduk pada konvensi keselamatan internasional.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 107 unit kapal penumpang yang beroperasi di wilayah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam dan tersebar di lima pelabuhan penumpang.

Samsuddin menekankan bahwa seluruh operator kapal wajib memastikan seluruh peralatan keselamatan berfungsi optimal tanpa pengecualian, terutama menjelang periode puncak angkutan.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, operator kapal, hingga nakhoda, dalam mewujudkan pelayaran yang aman dan andal.

Melalui pelaksanaan uji petik ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap angkutan laut selama masa Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang menjadikan transportasi laut sebagai pilihan perjalanan pulang kampung.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah hadir melalui skema PSO untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok tanah air mendapatkan layanan angkutan laut yang aman

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan sebanyak 197 trayek angkutan laut baik pelayaran perintis hingga trayek kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kapal penumpang kelas ekonomi untuk tahun 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan mengatakan seratusan trayek itu terbagi atas 107 trayek pelayaran perintis penumpang, 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menyelenggarakan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dan pelayaran perintis dengan cakupan yang luas di 2026," kata Lollan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan pelaksanaan angkutan laut itu dilakukan dengan mekanisme penugasan BUMN dan perusahaan angkutan laut nasional melalui proses pemilihan penyedia jasa lainnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menandatangani Perjanjian Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keberlanjutan layanan transportasi laut, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Lollan menegaskan pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat undang-undang Pelayaran sekaligus instrumen penting pemerataan pembangunan nasional yang harus dijalankan secara konsisten untuk menjamin konektivitas antarwilayah dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut Lollan mengungkapkan, pihaknya selama ini menyelenggarakan berbagai jenis pelayaran perintis, mulai dari angkutan penumpang, angkutan barang Tol Laut, angkutan khusus ternak, hingga kapal rede di perairan pelabuhan.

Program tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah 3TP, menekan disparitas harga, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pelayaran perintis, pemerintah juga memberikan subsidi PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan tetap mengutamakan aspek keselamatan.

“Pemerintah hadir melalui skema PSO untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok tanah air mendapatkan layanan angkutan laut yang aman, selamat dan terjangkau,” ucapnya.

Ia menambahkan penandatanganan perjanjian itu menjadi langkah strategis untuk mencegah kekosongan layanan, khususnya dalam mendukung mobilisasi masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, distribusi barang pokok ke wilayah 3TP, serta distribusi ternak ke daerah sentra konsumsi.

“Dengan penandatanganan terpadu ini, kami memastikan tidak ada kekosongan pelayanan. Transportasi laut harus terus berjalan demi kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional,” tegas Lollan.

Pihaknya berpesan kepada seluruh operator pelaksana agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

“Saya meminta seluruh operator memberikan pelayanan yang prima, efektif, dan efisien dengan tetap mengutamakan keselamatan, serta terus berkolaborasi untuk mengoptimalkan layanan transportasi laut bagi masyarakat Indonesia,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan kerja sama yang solid dan komunikasi yang efektif, saya yakin pelayanan angkutan laut pada periode Natal dan tahun baru Dapat berjalan dengan aman, nyaman dan tentu berkesinambungan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, kolaborasi lintas sektor tanpa mengenal hari libur dilakukan guna memperkuat pengamanan pelayaran angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

"Walaupun ini adalah hari libur, ini juga sekaligus kita menunjukkan bahwa kolaborasi kita bahkan tidak mengenal hari libur," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam rapat Persiapan Operasi Patroli Natal da Tahun Baru 2025/2026 bersama TNI AL, perwakilan BMKG, Pelindo serta pemangku kepentingan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan, kehadiran para pimpinan Kemenhub, TNI Angkatan Laut, serta pemangku kepentingan pelayaran menunjukkan keseriusan negara menghadirkan pengamanan maksimal bagi masyarakat yang beraktivitas selama libur panjang Natal dan tahun baru.

"Dengan kerja sama yang solid dan komunikasi yang efektif, saya yakin pelayanan angkutan laut pada periode Natal dan tahun baru Dapat berjalan dengan aman, nyaman dan tentu berkesinambungan," ujarnya.

Menurutnya koordinasi itu mencerminkan kesepahaman bersama antara Kemenhub dan TNI AL untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi laut nasional.

Kendati demikian, ia menegaskan penguatan kolaborasi yang dibangun tidak bertujuan menakut-nakuti masyarakat, melainkan memberi rasa aman dan nyaman bahwa pelayaran didampingi negara baik di darat, laut, dan udara secara terpadu.

Dia menuturkan, rencana operasi patroli dipandang penting untuk memastikan seluruh aktivitas pelayaran memenuhi standar keselamatan, mengingat kecelakaan transportasi selalu berujung korban yang harus dihindari bersama.

Kesiapsiagaan diperkuat menghadapi peningkatan signifikan mobilitas penumpang, kepadatan kapal, serta kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG terjadi pada periode Natal dan tahun baru.

Menurutnya pula tidak ada satu instansi pun mampu bekerja sendiri, sehingga pengamanan pelayaran harus diwujudkan melalui kerja sama nyata, sinergis, dan saling melengkapi.

Ia menuturkan, periode Natal dan tahun baru selalu ditandai dengan peningkatan signifikan mobilitas masyarakat khususnya di sektor transportasi laut. Kondisi itu menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi tidak hanya dari Kementerian Perhubungan tetapi juga dari seluruh pemangku kepentingan terkait

Oleh karena itu, tambah dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pengamanan dan pengawasan aktivitas pelayaran selama momentum tersebut.

"Karena tidak ada satupun instansi yang dapat bekerja sendiri dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Dan itu harus berbentuk kerja sama, tidak sekedar sama-sama kerja," tegasnya.

Melalui kesamaan persepsi dan komitmen bersama, Kemenhub meyakini pelayanan angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2025-2026 dapat berlangsung aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat pengguna jasa.

Senada, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda Yayan Sofiyan menegaskan, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam mengawal keamanan dan keselamatan pelayaran angkutan Natal dan tahun baru.

"Ini kita di tengah-tengah liburan Natal dan tahun baru, kita bisa hadir di sini, ini adalah suatu langkah konkret kita, kehadiran kita untuk bangsa ini," kata Yayan.

Menurut Yayan koordinasi itu merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali yang menekankan peningkatan sinergi pengamanan jalur transportasi laut penting selama libur akhir tahun.

Dikatakan TNI Angkatan Laut mengerahkan seluruh unsur di daerah untuk bersinergi bersama KSOP dalam sosialisasi keselamatan pelayaran kepada operator kapal secara intensif.

"Dari sisi (TNI) Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut sudah memerintahkan kepada saya untuk segera menindaklanjuti kepada seluruh unsur-unsur, kekuatan-kekuatan TNI Angkatan laut yang ada di daerah untuk bersinergi dengan kantor-kantor KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan)," beber Yayan.

Ia menambahkan sinergi Kemenhub dan TNI AL diperkuat melalui penempatan unsur patroli di wilayah rawan cuaca sesuai prediksi BMKG serta potensi pergerakan pengguna transportasi yang tinggi.

"Khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti di penyeberangan di Gilimanuk, Banyuwangi, Pelabuhan Kupang, Ambon, Sorong, Menado, Bitung, Makassar, Sumatera dan sebagainya yang akan melaksanakan liburan Natal dan tahun baru," kata Yayan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dalam kondisi cuaca maritim yang dinamis, keselamatan tetap menjadi prioritas utama perusahaan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 memprioritaskan keselamatan dengan memastikan proses sandar bongkar muat dan pelayaran dilaksanakan hati-hati, terukur dan profesional demi layanan andal.

"Dalam kondisi cuaca maritim yang dinamis, keselamatan tetap menjadi prioritas utama perusahaan. Setiap proses sandar, bongkar muat, hingga pelayaran kami lakukan secara hati-hati dan terukur," kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia juga menyampaikan penyesuaian operasional dilakukan agar keselamatan penumpang, awak kapal, dan seluruh pengguna jasa tetap terjaga, meskipun pada waktu tertentu berdampak pada perlambatan layanan.

Lebih lanjut, dia mengatakan ASDP terus memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI/Polri, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), BPTD, serta instansi terkait lainnya melalui Port Operational Control Center (POCC) guna mewujudkan kelancaran dan keamanan angkutan Natal dan tahun baru.

Heru juga mengimbau pengguna jasa agar memantau informasi cuaca resmi secara berkala dan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca kurang aman.

ASDP memperkuat layanan di 15 lintasan strategis guna memastikan penyeberangan aman, tertib, dan nyaman, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Lintasan tersebut adalah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Jangkar-Lembar, Kayangan-Pototano, Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian, Telaga Punggur-Tanjung Uban, Ajibata-Ambarita, Nias-Sibolga, Padangbai-Lembar, Kariangau-Penajam, Bajoe-Kolaka, Bira-Pamatata, Bitung-Ternate, Hunimua-Waipirit, serta Bolok-Rote.

Ia menuturkan jalur-jalur itu menjadi fokus utama, karena perannya yang strategis dalam mendukung arus mudik lokal, pariwisata, dan distribusi logistik selama Natal dan tahun baru.

ASDP menyebutkan berdasarkan proyeksi, pergerakan penumpang di 15 lintasan pantauan nasional diperkirakan mencapai sekitar 547 ribu orang, tumbuh 4,3 persen dibandingkan Natal dan tahun baru sebelumnya, sementara kendaraan diprediksi mencapai 868 ribu unit atau meningkat 8,9 persen.

Puncak kepadatan diperkirakan terjadi pada 23-24 Desember 2025.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan prioritas tertinggi dalam penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru seiring tingginya potensi pergerakan masyarakat.

Dudy mengatakan berdasarkan hasil survei, diperkirakan sebanyak 119,5 juta orang akan melakukan perjalanan selama libur Natal dan tahun baru.

"Oleh karena itu, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama seluruh pihak," kata Dudy dalam pembukaan Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (18/12).

Menhub juga menekankan empat fokus utama penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru, yaitu keselamatan dan keamanan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor, perhatian terhadap detail operasional, serta kesiapsiagaan menghadapi ketidakpastian dan kondisi darurat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) merampungkan pemeriksaan kelaikan empat armada kapal motor (KM) di Bali menjelang musim puncak liburan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Benoa, Denpasar.

"Kami siapkan empat kapal dengan kapasitas masing-masing 1.500 penumpang," kata Kepala Pelni Cabang Denpasar Arfah Yusuf di Denpasar, Bali, Rabu.

Ada pun empat armada kapal yang melayani pelayaran melalui Denpasar tersebut sudah menjalani pemeriksaan di Pelabuhan Benoa yakni KM Tilongkabila pada 12 November 2025, KM Binaiya pada 7 November 2025, serta di Pelabuhan Surabaya yakni KM Lawit dan KM Awu.

Menurut dia, seluruh armada tersebut telah siap melayani angkutan penumpang untuk musim liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Ada pun rute yang dilayani armada itu yaitu di sejumlah kota di Indonesia bagian timur termasuk Lombok, Bima, Labuan Bajo serta beberapa titik lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain memastikan keamanan dan keselamatan armada, lanjut dia, pihaknya juga sudah melakukan penggantian busa kasur dan penutup kasur yang telah dilaksanakan sejak semester II- 2025.

Rinciannya, lanjut dia, ada 3.385 unit busa kasur dan 8.579 unit penutup (cover) kasur.

"Kami sudah meningkatkan kualitas cover dan busa kasur yang disuplai yaitu cover kulit, tahan api, air, dan anti-bakteri sehingga lebih aman digunakan oleh penumpang," ucapnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali melaksanakan program stimulus ekonomi untuk menyambut liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Stimulus itu di antaranya berupa diskon yang diberikan sebesar 20 persen dari tarif dasar dan berlaku untuk tiket penumpang kelas ekonomi.

Ada pun pembelian tiket sudah bisa dimulai untuk periode keberangkatan pada 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Pembelian tiket bisa dilakukan di seluruh loket penjualan tiket BUMN itu atau juga bisa melalui aplikasi daring.

Arfah memperkirakan dengan adanya stimulus tersebut mendongkrak jumlah penumpang sekitar 10 persen dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru 2025.

Ada pun jumlah penumpang periode Natal dan Tahun Baru periode 2024/2025 yaitu penumpang berangkat melalui Pelabuhan Benoa Denpasar sebanyak 4.783 orang dan yang tiba di Bali sebanyak 7.001 orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menganggarkan dana sebesar Rp 180 miliar untuk insentif diskon tarif angkutan di momen Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Diskon tarif angkutan ini bagian dari stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini.

"Kami juga memberikan diskon untuk transportasi Nataru sebesar, totalnya Rp 0,18 triliun, enggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut, dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan di kantor DPD RI Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

Purbaya pun menjabarkan uang Rp 180 miliar ini akan dialokasikan untuk implementasi diskon tiket kereta api sebesar 30% dari harga tiket, diskon angkutan laut lewat PT Pelni sebesar 20% dari tarif dasar.

Kemudian, diskon angkutan penyeberangan lewat PT ASDP sebesar 100% untuk jasa pelabuhan dan diskon tiket pesawat.

Pemerintah resmi memberikan diskon tiket pesawat 13-14% untuk periode Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru 2025/2026) bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Nataru.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat layanan angkutan laut perintis telah melayani 7,8 juta penumpang, sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat konektivitas dan akses transportasi antarpulau di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan sejak tahun 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.

Di tahun 2025, 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

“Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” kata Masyhud.

Disebutkan dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.

Sedangkan untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalouge.

Dia juga menyampaikan pihaknya terus berkomitmen dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan mendukung ketahanan logistik nasional.

Hal tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan program Pelayaran-Perintis (Angkutan Laut Perintis Penumpang, Angkutan Laut Perintis Barang atau Tol Laut serta Angkutan Rede).

Hingga triwulan III tahun 2025, berbagai capaian positif berhasil diraih menunjukkan peran strategis transportasi laut dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Lebih lanjut dia mengatakan program Tol Laut tetap menjadi andalan menekan disparitas harga dan menjaga pasokan barang, dengan capaian 523 pelayaran hingga September 2025 yang melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia.

Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs. Capaian ini mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.

Pada tahun 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek program Angkutan Perintis Barang (Tol Laut) melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional," tuturnya.

Selain program Tol Laut, layanan Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat.

“Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah yang tersebar di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi sebanyak 444 trip,” jelasnya.

Tingkat keterisian kapal di berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik dan turun mencapai 37.756 orang.

Masyhud menjelaskan program Angkutan Rede efektif menghubungkan wilayah kecil kepulauan, melengkapi Tol Laut dan angkutan perintis agar masyarakat pesisir dan pulau terpencil menikmati manfaat konektivitas transportasi secara langsung dan merata.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025