Respons Jokowi Usai Dituding Jadi Biang Kerok Utang Kereta Cepat
Presiden Jokowi menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah investasi sosial untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan ekonomi, bukan semata soal laba.
(Bisnis.Com) 28/10/25 11:09 18223
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan bentuk investasi sosial, bukan proyek yang semata-mata diukur dari laba.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menemui wartawan di kawasan Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), menanggapi tudingan yang menyebut dirinya harus bertanggung jawab atas utang kereta cepat.
Menurut Jokowi, pembangunan Whoosh lahir dari kebutuhan nyata untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melanda kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.
Dia menuturkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, nilainya bisa melampaui Rp100 triliun.
“Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.
Jokowi menegaskan, transportasi publik harus dipahami sebagai layanan publik yang orientasinya bukan keuntungan finansial, melainkan social return on investment (S-ROI).
Dia mencontohkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.
“Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.
Jokowi menjelaskan, pemberian subsidi untuk transportasi umum bukan hal baru. MRT Jakarta, misalnya, menerima subsidi sekitar Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI, dan akan meningkat hingga Rp4,5 triliun per tahun setelah seluruh jaringan rampung.
Dia juga menyoroti tantangan mengubah kebiasaan masyarakat agar mau beralih ke moda transportasi umum. Meski demikian, tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. MRT Jakarta telah melayani sekitar 171 juta penumpang sejak beroperasi, sementara Kereta Cepat Whoosh telah mengangkut 12 juta penumpang hingga kini.
Menurutnya, dampak ekonomi dari proyek transportasi massal juga mulai terasa. Keberadaan Whoosh menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan aktivitas UMKM, serta mendorong kenaikan nilai properti di kawasan yang terhubung dengan jalur kereta cepat. Selain itu, sektor pariwisata di Bandung juga diklaim ikut tumbuh berkat akses transportasi yang lebih cepat dan nyaman.
Jokowi menyebut, skema subsidi untuk transportasi publik bukan hal unik di Indonesia. Di berbagai negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, China, hingga Eropa, transportasi umum juga memperoleh subsidi besar dari pemerintah. Sebagai contoh, Metro Paris dan London Underground masing-masing disubsidi hingga 50 persen dari biaya operasionalnya.
Dengan demikian, Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh dan moda transportasi publik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun peradaban dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, bukan sekadar proyek ekonomi yang diukur dari untung-rugi finansial.
“Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya Whoosh juga bisa meningkat dengan baik. Lalu, nilai properti juga naik karena adanya Whoosh. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” pungkas Jokowi.
Adapun, nama Jokowi banyak disebut dalam polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek tersebut diteken dan digarap pada masa pemerintahannya.
Bahkan, beberapa pihak menyebut Jokowi yang bersikeras membangun KCJB meskipun sudah diinformasikan bahwa ongkos proyek tersebut terlalu mahal dan kini berakhir pada utang jumbo kepada China.
Terkini, untuk mengatasi polemik utang kereta cepat, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.
"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?" kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
#jokowi-utang-kereta-cepat #respons-jokowi-utang-kereta-cepat #utang-kereta-cepat #jokowi #restrukturisasi-utang-kereta-cepat #kereta-cepat-jakarta-bandung #investasi-sosial-kereta-cepat #subsidi-trans