Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski banyak penolakan yang disampaikan.
Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.
"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.
Dalam laporannya, proses pembentukan tim restrukturisasi tersebut saat ini tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres).
"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," ujarnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara.
Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.
“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.
Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).
Dalam perkembangannya, penyelesaian utang whoosh memasuki babak baru usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.
Purbaya menjelaskan bahwa kini Kementerian Keuangan sudah tidak berurusan dengan BUMN. Dividen BUMN, sambungnya, sudah tidak lagi masuk ke kas negara melainkan dikelola langsung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
"Ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu [utang Whoosh]," jelas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).
Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa utang Whoosh bukan tidak dibayar pemerintah. Dia hanya ingin agar pembayaran tidak berasal APBN, melainkan dari kas Danantara yang memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1.893 triliun itu. "Arahnya saya maunya ke sana," jelasnya.