Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi tolok ukur sebelum pemerintah memutuskan perpanjangan jalur ke Surabaya hingga Banyuwangi.

"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono di Jakarta, Sabtu, mengenai prioritas penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Allan menyatakan kebijakan itu sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menegaskan hasil restrukturisasi keuangan akan menjadi tolok ukur pemerintah dalam mengevaluasi kelayakan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh sampai Surabaya, bahkan Banyuwangi.

Sebelumnya, Agus Harimurti menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia mengenai rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan mempengaruhi peta jalan pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Agus Harimurti sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," demikian bunyi salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 pada Minggu (31/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih tetap berjalan, meskipun belum naik ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum dapat menyampaikan secara detail penanganan perkara karena masih di tahap penyelidikan.

"Jadi kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, secara lengkap terkait dengan penyelidikan perkara ini, namun yang pasti bahwa penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini masih terus berprogres," katanya kepada jurnalis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, alasan belum naik ke tahap penyidikan karena terkait manajemen penanganan perkara sebab saat ini lembaga antirasuah tengah menangani sejumlah kasus.

Menurutnya, kasus yang belakangan ditangani harus segera dituntaskan dengan mengumpulkan berbagai bukti lainnya melalui penggeledahan sampai meminta keterangan para saksi.

"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan, ya, praktik-praktik serupa juga bisa jadi terjadi di sektor-sektor lain," ujar Budi.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi di proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dugaan kasus Whoosh adalah korupsi pembebasan lahan.

Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel KCJB. Asep menjelaskan bahwa karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

Dia menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

"Terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah, ataukah yang di Bandung, di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan pada proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek. Akibatnya, terjadi pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

"Ada banyak yang kemarin-kemarin kan program infrastruktur tidak di-monitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," tutur Purbaya di acara Simposium PT SMI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan masih ingat betul laporan dari pihak China yang mengeluhkan lambatnya perkembangan proyek. Saat itu, pihak China mempertanyakan di mana letak kesulitan pembebasan lahan yang hanya mencapai 4 kilometer setelah dua tahun pembangunan.

Birokrasi antar lembaga dalam eksekusi proyek juga turut disoroti pihak China lantaran tidak ada kepastian siapa yang supervisi pada tahap awal penggarapan proyek Whoosh.

"Kalau kami mengadu ke (Kementerian) BUMN, dipingpong ke (Kementerian) PU, pingpong lagi ke sana," ujar Purbaya yang menerima keluhan itu saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Purbaya menegaskan bahwa proyek-proyek besar di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengedepankan eksekusi yang disiplin, cepat, dan terukur.

Menurutnya, koordinasi yang solid mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pemantauan berbasis real-time sangat krusial agar pelaksana di lapangan tidak kehilangan arah. Hal ini sekaligus menjadi jaminan agar minat investor tetap terjaga di Indonesia.

"Kalau tidak (dikawal), kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok," ujarnya.

Adapun proyek Whoosh mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun sejak digarap 2016. Hasil audit yang dilakukan Indonesia dan China membukukan total biaya pembangunanWhooshtembus menjadi USD7,27 miliar atau sekitar Rp118,21 triliun.

Dari jumlah pinjaman tersebut, sebesar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun. Utang pembangunanWhooshdicairkan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun di awal.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ia mengatakan, telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia terkait rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

“Tahapan hari ini kita lakukan paralel,” ujar AHY dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

AHY menjelaskan sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah juga akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan. Menurutnya, restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan memengaruhi peta jalan atau roadmap pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur. Lebih lanjut, AHY mengatakan apabila solusi untuk permasalahan keuangan KCJB telah didapatkan maka proyek masa depan Whoosh dapat dilanjutkan.

“Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya,” jelasnya.

AHY menekankan bahwa pemerintah masih memiliki semangat untuk terus mengelola dan mengembangkan Whoosh agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Ia menyampaikan kehadiran Whoosh hingga wilayah terujung Jawa Timur dapat mengubah peta pembangunan di daerah yang dilalui.

“Kalau Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam saja lewat kereta, saya rasa ini akan mengubah peta pembangunan, sekaligus juga pertumbuhan ekonomi baru bisa kita hadirkan di sepanjang jalur,” imbuhnya.

Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia terkait dengan rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar AHY dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

AHY menjelaskan sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah juga akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Menurutnya, restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan mempengaruhi peta jalan atau roadmap pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

Lebih lanjut, AHY mengatakan apabila solusi untuk permasalahan keuangan KCJB telah didapatkan maka proyek masa depan Whoosh dapat dilanjutkan.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

AHY menekankan bahwa pemerintah masih memiliki semangat untuk terus mengelola dan mengembangkan Whoosh agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Ia menyampaikan kehadiran Whoosh hingga wilayah terujung Jawa Timur dapat mengubah peta pembangunan di daerah yang dilalui.

"Kalau Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam saja lewat kereta, saya rasa ini akan mengubah peta pembangunan, sekaligus juga pertumbuhan ekonomi baru bisa kita hadirkan di sepanjang jalur," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memastikan negosiasi Indonesia dengan China terkait persoalan pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ata Whoosh akan rampung pada kuartal I/2026.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan terkait negosiasi tersebut, pihaknya juga tengah menunggu hasil diskusi dengan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nanti kita tunggu Pak Menko, tapi nggak usah khawatir, insha Allah kuartal I selesai [negosiasi dengan China]," kata Dony saat ditemui usai agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Danantara juga disebut aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun.

"Nanti sedang didiskusikan dengan Kementerian Keuangan, tapi insyaallah mudah-mudahan kan sudah selesai. Ya kan sudah disampaikan berkali-kali," tuturnya.

Menurut Dony, persoalan utang kereta cepat ini juga tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Dia menilai hal tersebut dapat diselesaikan dan proyek Whoosh telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Pihaknya juga menilai secara operasional proyek kereta cepat mampu berjalan secara berkelanjutan. Meskipun tak dipungkiri terdapat masalah dari sisi investasi awal Indonesia yang dinilai terlalu kecil.

"Masalahnya kan hanya di investasi kita yang kekecilan, sehingga utangnya menjadi besar waktu pembangunan. Kalau saya secara profesional hanya melihat itu kan," tuturnya.

Namun, dia meyakini pertimbangan investasi tersebut telah matang dan diambil dengan latar belakang kebutuhan yang mendasar untuk masyarakat.

"Dan tentu sekarang kita lihat kan dampak ekonominya cukup signifikan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun akan memakai dana APBN.

Hal itu disampaikan Mensesneg usai Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan 1 dan Kesiapan Angkutan IdulFitri 2026 pada Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir. Ketika ditanyai wartawan terkait sumber anggaran pelunasan utang Whoosh, Prasetyo memastikan bahwa sumbernya dari APBN.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu soal pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh yang disebut akan menggunakan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara, 50 persen sisanya akan dibayar menggunakan dividen Danantara.

Purbaya mengaku belum dapat memastikan skema pelunasan utang tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan APBN, karena hingga kini pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan lebih lanjut.

"Saya belum tanya tuh masalah itu. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Ia juga menyatakan belum menerima undangan untuk terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh yang rencananya akan dilakukan di China.

Kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan kewajiban utang pembangunan Whoosh akan dipenuhi melalui APBN.

"Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN)," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2) lalu.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan komitmen untuk menanggung pembayaran kewajiban utang proyek tersebut yang nilainya mencapai sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyebut polemik utang proyek Whoosh pada dasarnya telah menemukan solusi. Menurutnya, pemerintah saat ini tinggal merumuskan tata laksana atau mekanisme teknis pembayaran.

"Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah, sudah beres," ujar Bobby usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia menegaskan substansi persoalan utang proyek tersebut tidak lagi menjadi masalah, dan pemerintah tengah membahas tata laksana penyelesaiannya.

Isu penyelesaian utang Whoosh menjadi sorotan publik karena nilai kewajiban proyek secara keseluruhan mencapai sekitar Rp116 triliun.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelesaian utang dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menginstruksikan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam penyelesaian kewajiban tersebut, dengan mempertimbangkan keberlanjutan proyek serta kondisi keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menemukan titik terang dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Di tengah upaya restrukturisasi tersebut, wacana perpanjangan jalur hingga Surabaya kembali mengemuka, meski realisasinya masih membutuhkan waktu.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa pembayaran utang Whoosh tidak menjadi persoalan besar bagi pemerintah.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Beban utang proyek KCJB tercatat mencapai Rp116 triliun. Karena itu, pemerintah kini mematangkan skema penyelesaian agar tidak membebani fiskal negara dalam jangka panjang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, progres pembahasan terbaru dilakukan dalam rapat di Danantara dan kini memasuki tahap finalisasi.

“Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).

Namun demikian, pemerintah belum memastikan apakah pelunasan utang akan mulai direalisasikan tahun ini. Skema pembayaran direncanakan menggunakan dana APBN.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin memastikan bahwa secara prinsip persoalan tersebut telah menemukan jalan keluar.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby.

Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan tata laksana teknis pembayaran utang tersebut.

“Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” katanya.

Restrukturisasi Jadi Syarat Ekspansi ke Surabaya

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan penyehatan struktur keuangan proyek sebelum berbicara lebih jauh soal ekspansi jalur.

“Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik, ini masih butuh proses, butuh waktu dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok,” ujar AHY saat ditemui di sela agenda Indonesia Economic Summit, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, restrukturisasi keuangan KCIC menjadi fondasi penting. Tanpa fundamental yang kuat, rencana perpanjangan hingga Surabaya berisiko menghadapi kendala besar.

“Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap, selain sampai dengan Bandung harapannya bisa terus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur,” lanjutnya.

AHY menegaskan pemerintah saat ini fokus menyelesaikan restrukturisasi sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan.

Di tengah proses tersebut, kinerja operasional Whoosh menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari–Desember 2025, Whoosh melayani 6,2 juta penumpang dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,04%.

PT KCIC juga mencatat gangguan eksternal masih menjadi tantangan, terutama layang-layang yang tersangkut di jaringan listrik aliran atas (OCS).

“Bermain layang-layang di dekat jalur Whoosh dapat membahayakan perjalanan kereta, merusak infrastruktur kelistrikan, dan mengganggu ribuan penumpang,” ujar General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa.

Lebih lanjut, AHY juga pernah menyatakan bahwa tanpa fundamental keuangan yang kokoh pada penyelesaian utang KCJB, ambisi ekspansi jalur hingga ke Jawa Timur dikhawatirkan akan menemui hambatan besar.

"Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap, selain sampai dengan Bandung harapannya bisa terus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur," lanjutnya.

Apabila terwujud, kehadiran jalur kereta cepat hingga Surabaya diyakini akan menjadi faktor pembeda (game changer) dalam peta konektivitas nasional. Pemerintah menargetkan integrasi moda ini mampu memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah metropolitan Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun akan memakai dana APBN.

Hal itu disampaikan Mensesneg usai Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan 1 dan Kesiapan Angkutan IdulFitri 2026 pada Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir. Ketika ditanyai wartawan terkait sumber anggaran pelunasan utang Whoosh, Prasetyo memastikan bahwa sumbernya dari APBN.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China. Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan sinyal bahwa realisasi proyek perpanjangan kereta cepat tembus hingga Surabaya masih memerlukan waktu untuk dapat direalisasikan.

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian masalah mendasar pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sudah beroperasi. Fokus utama tertuju pada penyehatan struktur finansial proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik, ini masih butuh proses, butuh waktu dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok," ujar Menko AHY saat ditemui di sela-sela agenda Indonesia Economic Summit, Selasa (3/2/2026).

Pada saat yang sama, AHY mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, serta Menteri Perhubungan guna mengawal restrukturisasi keuangan proyek KCJB.

AHY menambahkan, tanpa fundamental keuangan yang kokoh pada penyelesaian utang KCJB, ambisi ekspansi jalur hingga ke Jawa Timur dikhawatirkan akan menemui hambatan besar.

"Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap, selain sampai dengan Bandung harapannya bisa terus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur," lanjutnya.

Apabila terwujud, kehadiran jalur kereta cepat hingga Surabaya diyakini akan menjadi faktor pembeda (game changer) dalam peta konektivitas nasional. Pemerintah menargetkan integrasi moda ini mampu memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah metropolitan Jakarta.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara.

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terindikasi menyebabkan kerugian keuangan pada BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) senilai Rp2,27 triliun.

Hal tersebut tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 sampai dengan Semester I 2024 pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara.

Adapun salah satu dasar kesimpulan temuan BPK terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban WIKA, yakni berkaitan dengan proyek KCJB atau yang kini dinamakan Whoosh.

Temuan auditor negara itu berkaitan dengan penyertaan modal WIKA pada konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Untuk diketahui, PSBI adalah pemegang saham Indonesia sebesar 60% pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Tidak hanya WIKA, konsorsium PSBI juga mencakup sejumlah BUMN lain yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN I.

"Penyertaan modal PT WIKA pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) untuk investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp2.276.228.305.000,00," demikian dikutip dari dokumen BPK yang dilihat Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Tidak hanya itu, penyertaan modal WIKA ke PSBI itu juga mengakibatkan saldo investasi perseroan ke konsorsium tersebut tidak dapat dipulihkan seluruhnya yakni Rp4,5 triliun.

"Proyek KCJB yang dilaksanakan PT WIKA berpotensi mengalami kerugian jika klaim kepada PT KCIC atas proyek KCJB tidak disetujui sehingga dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan," lanjut tulis BPK pada LHP tersebut.

Bisnis sudah meminta konfirmasi ke pihak WIKA melalui Senior Manager Corporate Relations WIKA William Lie. Namun, belum ada pernyataan resmi perseroan yang disampaikan hingga berita ini dinaikkan.

Adapun dikutip dari situs resmi KCIC, kepemilikan saham Indonesia di perusahaan kongsi Indonesia dan China itu sebesar 60% melalui PSBI. Adapun WIKA merupakan pemegang saham terbesar kedua di PSBI. Struktur kepemilikan saham di konsorsium BUMN itu mencakup KAI 58,53%, WIKA 33,36%, PTPN I 1,03%, dan Jasa Marga 7,08%.

Sementara itu, komposisi pemegang saham China di KCIC yang keseluruhannya sebesar 40%, terdiri dari Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Untuk diketahui, pembiayaan proyek strategi nasional (PSN) itu 75% dari pinjaman China Development bank (CDB), serta 25% dari modal pemegang saham KCIC.

Jadi Lanjut ke Surabaya?

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah akan membentuk komite nasional yang akan fokus menangani permasalahan proyek Kereta Cepat. Apalagi, proyek strategis nasional (PSN) itu rencananya dilanjutkan dari Jakarta-Bandung ke Surabaya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, komite nasional itu nantinya berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis untuk proyek kereta cepat.

"Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," terangnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Untuk diketahui, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah membentuk Komite Kereta Cepat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasaran dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung.

Saat itu, komite tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Usai bergantinya pemerintahan, kini komite baru dibentuk untuk fokus pada penanganan Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta perpanjangannya ke Surabaya.

AHY pun memberikan sinyal bahwa kementeriannya nanti akan memimpin komite nasional tersebut.

"Konsepnya ini karena kan pemerintahan baru, dan juga nanti ada rencana pengembangan Jakarta sampai dengan Surabaya. Jadi nanti ada komite yang melibatkan banyak kementerian lainnya. Tentu Kemenko Infrastruktur menjadi bisa dikatakan koordinatornya lah. Karena ini urusan konektivitas, ada banyak urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah," kata AHY.

Beberapa pemangku kepentingan, termasuk Kemenkeu, nantinya akan bergabung ke komite nasional tersebut. Pelibatan otoritas fiskal diharapkan bisa memastikan kesiapan pendanaannya.

"Jadi kami akan pelajari apa yang menjadi pengalaman Jakarta-Bandung. Kalau ada yang kurang pas ya tentu bisa menjadi pelajaran buat kami. Sekaligus juga kami terus melakukan benchmark terhadap negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah lebih advance mengembangkan jalur-jalur konektivitas kereta cepatnya," pungkas Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terindikasi menyebabkan kerugian keuangan pada BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) senilai Rp2,27 triliun.

Hal tersebut tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 sampai dengan Semester I 2024 pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara.

Adapun salah satu dasar kesimpulan temuan BPK terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban WIKA, yakni berkaitan dengan proyek KCJB atau yang kini dinamakan Whoosh.

Temuan auditor negara itu berkaitan dengan penyertaan modal WIKA pada konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Untuk diketahui, PSBI adalah pemegang saham Indonesia sebesar 60% pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Tidak hanya WIKA, konsorsium PSBI juga mencakup sejumlah BUMN lain yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN I.

"Penyertaan modal PT WIKA pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) untuk investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp2.276.228.305.000,00," demikian dikutip dari dokumen BPK yang dilihat Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Tidak hanya itu, penyertaan modal WIKA ke PSBI itu juga mengakibatkan saldo investasi perseroan ke konsorsium tersebut tidak dapat dipulihkan seluruhnya yakni Rp4,5 triliun.

"Proyek KCJB yang dilaksanakan PT WIKA berpotensi mengalami kerugian jika klaim kepada PT KCIC atas proyek KCJB tidak disetujui sehingga dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan," lanjut tulis BPK pada LHP tersebut.

Bisnis sudah meminta konfirmasi ke pihak WIKA melalui Senior Manager Corporate Relations WIKA William Lie. Namun, belum ada pernyataan resmi perseroan yang disampaikan hingga berita ini dinaikkan.

Adapun dikutip dari situs resmi KCIC, kepemilikan saham Indonesia di perusahaan kongsi Indonesia dan China itu sebesar 60% melalui PSBI. Adapun WIKA merupakan pemegang saham terbesar kedua di PSBI. Struktur kepemilikan saham di konsorsium BUMN itu mencakup KAI 58,53%, WIKA 33,36%, PTPN I 1,03%, dan Jasa Marga 7,08%.

Sementara itu, komposisi pemegang saham China di KCIC yang keseluruhannya sebesar 40%, terdiri dari Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Untuk diketahui, pembiayaan proyek strategi nasional (PSN) itu 75% dari pinjaman China Development bank (CDB), serta 25% dari modal pemegang saham KCIC.

Jadi Lanjut ke Surabaya?

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah akan membentuk komite nasional yang akan fokus menangani permasalahan proyek Kereta Cepat. Apalagi, proyek strategis nasional (PSN) itu rencananya dilanjutkan dari Jakarta-Bandung ke Surabaya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, komite nasional itu nantinya berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis untuk proyek kereta cepat.

"Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," terangnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Untuk diketahui, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah membentuk Komite Kereta Cepat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasaran dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung.

Saat itu, komite tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Usai bergantinya pemerintahan, kini komite baru dibentuk untuk fokus pada penanganan Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta perpanjangannya ke Surabaya.

AHY pun memberikan sinyal bahwa kementeriannya nanti akan memimpin komite nasional tersebut.

"Konsepnya ini karena kan pemerintahan baru, dan juga nanti ada rencana pengembangan Jakarta sampai dengan Surabaya. Jadi nanti ada komite yang melibatkan banyak kementerian lainnya. Tentu Kemenko Infrastruktur menjadi bisa dikatakan koordinatornya lah. Karena ini urusan konektivitas, ada banyak urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah," kata AHY.

Beberapa pemangku kepentingan, termasuk Kemenkeu, nantinya akan bergabung ke komite nasional tersebut. Pelibatan otoritas fiskal diharapkan bisa memastikan kesiapan pendanaannya.

"Jadi kami akan pelajari apa yang menjadi pengalaman Jakarta-Bandung. Kalau ada yang kurang pas ya tentu bisa menjadi pelajaran buat kami. Sekaligus juga kami terus melakukan benchmark terhadap negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah lebih advance mengembangkan jalur-jalur konektivitas kereta cepatnya," pungkas Ketua Umum Partai Demokrat itu.