KOMPAS.com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, yang kemudian hendak diteruskan hingga ke Surabaya, bukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dalam skala prioritas.

"Kereta Cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata," ungkap Djoko dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Djoko bilang, ketimbang melanjutkan pembangunan Whoosh sampai Surabaya, lebih baik APBN diperuntukkan untuk membangun sistem transportasi yang saling terkoneksi antar-wilayah di Jawa.

Ia mencontohkan, kalau memang tujuannya untuk membangun transportasi publik yang bisa dinikmati jutaan orang, maka reaktivasi jalur-jalur rel mati peninggalan Hindia Belanda seharusnya lebih diprioritaskan.

Selain itu, pemerintah juga sebaiknya memperbaiki konektivitas jaringan transportasi, baik di perkotaan maupun hingga perdesaan. Dari sisi anggaran, program-program jauh lebih rendah dibandingkan membangun Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

"Pondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang handal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap," ungkap Djoko.

Isu Jawa sentris

Selain itu, Djoko menilai bahwa arah pembangunan nasional seharusnya tidak bersifat Jawa sentris. Menurutnya, Pulau Jawa saat ini memiliki kemajuan infrastruktur transportasi yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

"Infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah jauh lebih maju ketimbang di luar Jawa. Kemajuan infrastruktur transportasi di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam konektivitas," ungkap dia.

Ia mencontohkan, salah satu bentuk kemajuan tersebut terlihat dari pembangunan jaringan jalan tol yang menjadi fokus utama pemerintah. Rangkaian jalan tol dari Merak hingga Surabaya, bahkan kini telah tersambung sampai Probolinggo, memberikan peningkatan besar terhadap mobilitas masyarakat maupun distribusi barang di Pulau Jawa.

Waktu perjalanan pun menjadi lebih efisien, dengan pemangkasan hingga 50 persen dibandingkan jika menggunakan jalan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sendiri masih menghadapi tantangan dalam hal keterhubungan antarmoda.

"Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak," kata Djoko.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika tujuan pembangunan adalah untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pemerintah seharusnya memberikan prioritas lebih pada pengembangan infrastruktur di wilayah luar Jawa.

"Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa," beber Djoko.

"Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta proyek kereta cepat yang saat ini sampai Bandung dilanjutkan kembali. Presiden bahkan meminta tidak hanya berhenti di Surabaya, tetapi diperpanjang hingga ke Banyuwangi.

"Inshaallah [proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan]. Saya minta tidak hanya [sampai] Surabaya, [tapi] Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu," ujar Prabowo di Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

Sebagai gambaran, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sepanjang 142 kilometer menelan investasi Rp110,22 triliun. Artinya untuk setiap 1 kilometer proyek KCJB membutuhkan investasi Rp776,19 miliar. Dengan asumsi jarak Jakarta-Banyuwangi 1.060 km, maka proyek ini dalam hitungan awal akan menelan anggaran sekitar Rp800 triliun.

Pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, pembangunan dijalankan melalui penugasan pemerintah kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Pada tahap awal, WIKA menjadi pemimpin konsorsium BUMN dengan kepemilikan 38%, disusul PT KAI 25%, Jasa Marga 12%, dan PTPN VIII sebesar 25% Melalui Perpres 93/2021, struktur kepemilikan berubah dengan penguatan peran PT KAI sebagai pemegang 58,53% saham PSBI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) 7,08%.

Konsorsium BUMN memiliki 60% saham dalam proyek, sementara sisanya 40% dimiliki konsorsium China melalui entitas Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya sebelumnya juga disinggung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, pengembangan proyek akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini meski menuai penolakan di sejumlah kalangan.

Luhut menyampaikan China telah menyatakan kesediaannya untuk turut serta dalam pengembangan lanjutan proyek tersebut dengan syarat penyelesaian restrukturisasi utang kereta cepat. "China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Lalu Bagaimanakah Kinerja BUMN Konstruksi yang Bakal Terlibat dalam Proyek ini?

Berdasarkan kinerja keuangan, PTPP dan ADHI melaporkan penurunan tajam laba bersih. Sedangkan WIKA dan WSKT harus menderita rugi bersih. Sebagai informasi, dari sejumlah BUMN Karya ini yang terlibat langsung dalam proyek Whoosh adalah WIKA yang tergabung dalam perusahaan patungan Indonesia-China.

Berdasarkan laporan keuangan, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) membukukan koreksi laba bersih hingga 97,92% dalam periode Januari-September 2025. Dalam periode ini PTPP meraup laba bersih Rp5,55 miliar, turun tajam dibanding pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp267,28 miliar.

Dari sisi top line, pendapatan perusahaan konstruksi pelat merah ini mencapai Rp10,73 triliun hingga akhir September 2025, atau turun 23,33% year on year (YoY) dibanding sebelumnya sebesar Rp14 triliun

Pendapatan tersebut antara lain berasal dari segmen konstruksi senilai Rp8,99 triliun, EPC Rp781,80 miliar, properti dan realti Rp544,46 miliar, pendapatan keuangan atas konstruksi aset Rp247,32 miliar, serta pertambangan Rp190,21 miliar.

Sebaliknya, beban pokok yang ditanggung PTPP juga susut 26,14% YoY menjadi Rp9,12 triliun. Alhasil, laba kotor perseroan tercatat sebesar Rp1,61 triliun, susut 2,36% dibanding Rp1,65 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

PTPP juga membukukan sejumlah beban, di antaranya beban usaha sebesar Rp595,31 miliar, beban keuangan Rp1,5 triliun, serta beban lainnya Rp590,24 miliar. Hal ini membuat laba tahun berjalan PTPP tersisa Rp15,24 miliar.

Dari angka tersebut, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih hanya mencapai Rp5,55 miliar sepanjang kuartal III/2025. Sedangkan, laba yang diatribusikan ke kepentingan nonpengendali mencapai Rp9,68 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, tercatat dalam sembilan bulan pertama 2025 ini total aset perseroan turun 1,88% menjadi Rp55,53 triliun dibandingkan dengan Rp56,59 triliun pada akhir 2024 (year to date/YtD). Rinciannya, liabilitas PTPP berkurang 2,67% YtD menjadi Rp40,23 triliun, sementara ekuitas perseroan meningkat 0,27% menjadi Rp15,29 triliun.

Bila PTPP masih membukukan laba meski jeblok tajam, emiten BUMN Karya lainnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bahkan selama Januari-September 2025 ini membukukan kerugian. Perusahaan menderita rugi bersih Rp3,21 triliun, berbalik dari kondisi laba sebesar Rp741,43 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Kerugian WIKA itu seiring dengan pendapatan bersih yang turun 27,54% YoY menjadi Rp9,09 triliun per kuartal III/2025, dibandingkan Rp12,54 triliun per kuartal III/2024.

Bila dibedah, pendapatan terbesar WIKA dari segmen usaha infrastruktur dan gedung anjlok 41,73% YoY menjadi Rp3,95 triliun. Segmen usaha industri juga menyusut 25,36% YoY menjadi Rp2,63 triliun.

Di sisi lain, WIKA mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp8,33 triliun, menyusut 27,46% YoY. Laba kotor WIKA pun turun 28,46% YoY menjadi Rp758,31 miliar pada sembilan bulan 2025. Namun, setelah menghitung beban serta pendapatan lain, WIKA mencatatkan rugi usaha sebesar Rp215,99 miliar per kuartal III/2025, berbalik dari capaian laba usaha Rp3,94 triliun per kuartal III/2024.

Dari sisi neraca, WIKA telah membukukan total aset sebesar Rp57,01 triliun dengan liabilitas Rp48,44 triliun pada periode yang berakhir 30 September 2025. Ekuitas perseroan pun mencapai Rp8,57 triliun.

Di tengah kinerja keuangan yang tertekan itu, perseroan saat ini menunggu kepastian pembayaran klaim senilai Rp5,01 triliun atas proyek Whoosh. Klaim itu tercatat sebagai piutang dalam penyelesaian kontrak (PDPK), yang diajukan kepada PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) selaku pemilik proyek.

Nilai itu merupakan klaim atas cost overrun yang muncul selama pembangunan proyek Whoosh dan sampai dengan saat ini klaim itu masih dalam proses negosiasi antarpihak

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito menyatakan upaya peningkatan fundamental dan perolehan dukungan dari stakeholders menjadi faktor penting di tengah kondisi menantang industri infrastruktur saat ini

“Kami aktif membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders kami, karena diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar langkah penguatan dan penyehatan ini dapat berjalan dengan baik,” ucap Agung, Jumat (31/10/2025).

Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) juga tercatat menanggung rugi bersih yang turut dibarengi penurunan pendapatan usaha dalam periode Januari-September tahun ini.

Per kuartal III/2025 WSKT menorehkan pendapatan usaha sebesar Rp5,28 triliun, turun 22,08% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,78 triliun.

Penurunan pendapatan usaha ini sejalan dengan kinerja sebagian besar segmen pendapatan. Rinciannya, pendapatan jasa konstruksi turun 20,79% YoY menjadi Rp3,76 triliun, penjualan precast susut 45,12% YoY jadi Rp506,58 miliar, pendapatan properti terpangkas 67,14% YoY menjadi Rp43,88 miliar, penjualan infrastruktur lainnya turun 34,54% YoY menjadi Rp34,03 miliar.

Selain itu, pendapatan hotel menyusut 11,22% menjadi Rp70,92 miliar, serta dari segmen sewa gedung dan peralatan turut turun 22,06% YoY menjadi Rp6,64 miliar. Sebaliknya, hanya pendapatan dari jalan tol yang naik 2,97% YoY menjadi Rp859,39 miliar

Dalam periode ini, WSKT turut menanggung beban pokok pendapatan sebesar Rp4,30 triliun atau naik 25,62% YoY. Beban pokok pendapatan terbesar berasal dari jasa konstruksi yang mencapai Rp3,33 triliun, atau turun 25,46% YoY. Hasilnya, laba kotor WSKT per kuartal III/2025 susut 1,53% YoY dari Rp995,16 miliar menjadi Rp979,97 miliar.

Dari laba kotor itu, WSKT turut menanggung beban umum dan administrasi Rp1 triliun, beban non contributing plant Rp19,08 miliar, beban pajak final Rp95,37 miliar, dan beban lain-lain Rp638,82 miliar. Sebaliknya, WSKT mendapat pemasukan dari pendapatan bunga sebesar Rp421,43 miliar dan keuntungan selisih kurs Rp26,93 miliar.

Alhasil, WSKT per kuartal III/2025 menorehkan rugi tahun berjalan sebesar Rp3,58 triliun. Dari angka ini, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih sebesar Rp3,17 triliun, melebar dibanding rugi bersih periode yang sama tahun lalu mencapai Rp3,00 triliun.

Adapun, untuk emiten BUMN Karya yang tersisa, PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) membukukan kinerja keuangan yang lebih mendingan dibanding WSKT.

ADHI dalam sembilan bulan pertama 2025 menorehkan laba bersih Rp4,4 miliar, meskipun angka ini turun tajam 93,62% YoY dari laba bersih periode yang sama tahun lalu sebesar Rp69,32 miliar.

Penurunan tersebut sejalan dengan pendapatan usaha perseroan yang terpangkas 38,28% YoY dari Rp9,16 triliun menjadi Rp5,65 triliun. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan teknik dan konstruksi sebesar Rp4,63 triliun, pendapatan properti dan pelayanan sebesar Rp256,65 miliar, pendapatan manufaktur sebesar Rp552,5 miliar, dan pendapatan investasi dan konsesi senilai Rp211,8 miliar.

Sebaliknya, beban pokok pendapatan ADHI tercatat turun hingga 41,91% YoY menjadi Rp4,82 triliun. Alhasil, laba bruto perseroan sampai akhir September 2025 mencapai Rp833,6 miliar, atau turun 3,47% YoY dari Rp863,5 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, ADHI hingga September 2025 membukukan jumlah aset Rp33,62 triliun, susut dibanding posisinya per akhir 2024 sebesar Rp35,04 triliun. Rinciannya, jumlah liabilitas sebesar Rp23,92 triliun dan ekuitas mencapai Rp9,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta proyek kereta cepat sampai ke Banyuwangi, tak hanya berhenti di Surabaya.

"Inshaallah [proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan]. Saya minta tidak hanya [sampai] Surabaya, [tapi] Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu," ujar Prabowo di Jakarta

Adapun, ihwal proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sempat disinggung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengungkapkan pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski banyak penolakan yang disampaikan.

Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Dalam laporannya, proses pembentukan tim restrukturisasi tersebut saat ini tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres).

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," ujarnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara.

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap kelanjutan rencana konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

AHY menjelaskan saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Dia mengaku enggan terburu-buru dalam mengeksekusi proyek tersebut guna menghindari praktik inefisiensi anggaran ke depannya.

"Kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena bisa dibayangkan kalau Jakarta - Surabaya bisa ditempuh 3 jam saja, maka signifikan dari sisi travel time atau waktu tempuh," jelasnya dalam Konferensi Pers Setahun pemerintahan Prabowo - Gibran di Kantor Kemenko IPK, dikutip Kamis (23/10/2025).

Meski demikian, AHY menyebutkan rencana untuk meneruskan proyek kereta cepat itu saat ini tengah dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara).

Sebagai langkah awal, AHY menyebut pemerintah akan terlebih dahulu menjalankan proses restrukturisasi terhadap utang pengembangan Kereta Cepat Jakarta - Bandung yang saat ini telah beroperasi.

Melengkapi pernyataan AHY, Deputi I Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Ariuly menjelaskan bahwa saat ini pembahasan restrukturisasi terkait Kereta Cepat Jakarta - Bandung tengah di bahas oleh Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

"Terkait restrukturisasi utang kereta cepat tentunya dalam hal ini perannya ada pada konsorsium PSBI yang di mana leadnya adalah Danantara. Tentunya dalam penyelesaiannya ini harus melalui proses konsultasi dengan berbagai stakeholder terkait antara lain kementerian keuangan," jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proyek pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya tidak akan terganggu oleh beban utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Menurut AHY, meski proyek Whoosh (Kereta Cepat Jakarta–Bandung) tengah menjadi sorotan publik terkait masalah pembiayaan, pemerintah tetap fokus mengawal pembangunan jaringan transportasi nasional yang efisien dan berkelanjutan.

“Belum dibahas secara khusus tadi, tapi yang jelas konektivitas ini terus kami kawal. Kita tidak hanya bicara kereta cepat, tetapi juga optimalisasi fungsi kereta secara nasional, baik untuk mobilitas manusia maupun logistik,” kata AHY.

AHY mengakui bahwa isu pembiayaan proyek kereta cepat menjadi perhatian serius pemerintah. Dia menyebut telah dilakukan rapat koordinasi antara Kemenko Infrastruktur, Kementerian Perhubungan, KAI, Danantara, dan Kementerian Keuangan untuk membahas opsi restrukturisasi KCIC Jakarta–Bandung.

“Kami berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC yang harus segera mendapatkan perhatian. Utang yang harus diselesaikan tidak boleh menghambat rencana besar kita mengembangkan konektivitas berikutnya,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah masih mengkaji berbagai skema restrukturisasi, termasuk kemungkinan penanganan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Masih dikembangkan sejumlah opsi. Apakah Danantara bisa meng-handle, bagaimana Kementerian Keuangan bisa berkontribusi, semua sedang dihitung. Kami menunggu arahan Presiden untuk menentukan opsi paling berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa pengembangan konektivitas tidak hanya bertumpu pada proyek kereta cepat. Pemerintah juga tengah mendorong reaktivasi jalur-jalur kereta lama dan optimalisasi jaringan logistik berbasis rel di berbagai daerah.

“Kita bicara konektivitas secara menyeluruh. Penting bagi kita menghadirkan transportasi yang efisien, bukan hanya untuk penumpang tapi juga barang. Jadi tidak hanya kereta cepat, tapi juga kereta logistik dan jalur lama yang bisa kita hidupkan kembali,” tandas AHY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, China sudah memberi lampu hijau untuk meneruskan proyek kereta cepat dari Jakarta hingga ke Surabaya.

Namun, hal itu akan dilakukan China jika pemerintah Indonesia sudah melakukan restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang saat ini mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian (Indonesia) menyelesaikan masalah restructuring ini segera," ujar Luhut dalam acara "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", Kamis (16/10/2025).

"Saya bilang waktu ke China tiga bulan lalu, oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya tim-nya (tim restrukturisasi) dikerjakan," lanjutnya.

Menurut Luhut, ia sudah berbicara dengan CEO Danantara Rosan P Roeslani soal restrukturisasi utang proyek Whoosh.

Saat itu, ia mendorong Rosan agar pembentukan tim restrukturisasi cepat direalisasikan.

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, "Rosan, segera aja bikin itu. Orangnya ini, ini, ini. Kau bikin keppres-nya, ya". Dia bilang, "Saya bicara ke Presiden," " tutur Luhut.

"Jadi teman-teman sekalian, enggak ada yang enggak bisa diselesaikan. Wong negara sebesar ini, kewenangan di Presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa diselesaikan," tegasnya.

Keppres penyelesaian utang kereta cepat segera terbit

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyampaikan bahwaPresiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang PT KCIC kepada China.

Penerbitan Keppres juga berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC.

"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut.

"Mau Ada Keppres dari Presiden mengenai tim-nya dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan," lanjutnya.

Menurut Luhut, Rosan Roeslani selaku CEO Danantara sudah sepakat agar utang KCIC ditangani bersama.

Saat ditanya apakah nanti pembayaran utang KCIC akan diambil dari dividen Danantara, Luhut belum bisa memastikan.

Ia hanya memberikan perkiraan skema pembayaran utang bisa dilakukan seperti saat membayar untuk proyek light rail transit (LRT).

Luhut sempat menyinggung soal proyek LRT yang mengalami masalah keuangan dan diselesaikan lewat restrukturisasi.

"Nanti kita lihat-lah. Sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan," jelasnya.

"LRT ini apa endak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama (keret cepat)," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski banyak penolakan yang disampaikan.

Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Dalam laporannya, proses pembentukan tim restrukturisasi tersebut saat ini tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres).

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," ujarnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara.

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

Dalam perkembangannya, penyelesaian utang whoosh memasuki babak baru usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.

Purbaya menjelaskan bahwa kini Kementerian Keuangan sudah tidak berurusan dengan BUMN. Dividen BUMN, sambungnya, sudah tidak lagi masuk ke kas negara melainkan dikelola langsung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.

"Ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu [utang Whoosh]," jelas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa utang Whoosh bukan tidak dibayar pemerintah. Dia hanya ingin agar pembayaran tidak berasal APBN, melainkan dari kas Danantara yang memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1.893 triliun itu. "Arahnya saya maunya ke sana," jelasnya.