REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menggelontorkan investasi besar pada sektor ekonomi biru. Investasi ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan protein hewani dunia sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan nasional.

Presiden menilai Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar sehingga pemanfaatannya perlu dipercepat melalui penguatan sektor perikanan dan pembangunan desa nelayan.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Kita harus bersyukur, dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (10/5/2026), berdasarkan siaran persBadan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Menurut Presiden, investasi ekonomi biru harus dimulai dari penguatan nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan nasional. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ini sebagai upaya meningkatkan akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan.

Presiden mengatakan, pembangunan desa nelayan akan berlanjut secara bertahap setiap tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 1.000 kampung nelayan setiap tahun hingga mencapai sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Dan tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000 (KNMP). Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar,” ujar Presiden.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan untuk meningkatkan kapasitas tangkap nelayan. Pengelolaan kapal tersebut akan dilakukan melalui koperasi nelayan agar manfaat ekonomi lebih merata di tingkat komunitas pesisir.

“Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” kata Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Inggris akan membantu modernisasi 1.582 kapal perikanan untuk Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerja sama maritim yang ditujukan mempercepat transformasi armada nasional.

Program tersebut menjadi bagian dari UK–Indonesia Maritime Partnership Programme (MPP) yang diluncurkan pada 23 April 2026, dengan dukungan pembiayaan dari UK Export Finance sebesar 4-5 miliar poundsterling untuk berbagai proyek maritim prioritas.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan kapal akan melibatkan galangan dalam negeri, dengan Inggris melalui perusahaan pertahanan Babcock International berperan dalam desain dan evaluasi teknis.

“Kerja sama maritim ini memang sudah diinisiasi oleh Bapak Presiden. Salah satunya adalah membangun modernisasi kapal perikanan, jumlahnya kurang lebih 1.582 unit,” ujar Trenggono di sela-sela peluncuran kerja sama MPP di Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Dari sisi pelaksanaan, proyek ini ditargetkan berjalan dengan cepat. CEO Babcock David Lockwood menyebut pihaknya telah menyepakati timeline yang agresif dengan target kapal mulai beroperasi dalam 12 bulan ke depan.

“Jadi, kami sudah menyepakati jadwal, jadwal yang sangat ketat, yang mengharuskan kapal-kapal tersebut sudah berlayar dalam 12 bulan ke depan,” ujarnya.

Dia menambahkan desain kapal telah disesuaikan dengan karakteristik perairan Indonesia agar optimal digunakan di wilayah kepulauan.

Adapun spesifikasi kapal akan bervariasi berdasarkan kebutuhan operasional, mulai dari 30 gross ton (GT) hingga 500 gross ton, serta dilengkapi dengan teknologi modern.

“Bukan lagi kapal kayu, tetapi sudah kapal besi. Di situ ada fish finder, ada teknologi monitoringnya,” katanya.

Selain itu, desain kapal juga disesuaikan dengan jenis ikan dan kondisi perairan, dengan beberapa varian kapal yang akan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bakal memiliki sekitar 1.582 kapal nelayan modern pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

“Kita juga sekarang sudah punya program, kita ingin membangun 1.582 kapal nelayan modern. InsyaAllah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000,” ujar Prabowo.

Program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan armada nelayan kecil yang selama ini terbatas pada kapal di bawah 10 GT, serta mendorong peningkatan produktivitas perikanan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mendigitalisasi rantai pasok perikanan melalui Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) berpotensi meningkatkan daya saing ekspor, tetapi pada saat yang sama memunculkan beban baru bagi pelaku usaha yang belum siap dari sisi infrastruktur, integrasi sistem, hingga kapasitas sumber daya manusia.

Dorongan transparansi dan keberlanjutan kini bukan lagi pilihan, melainkan menjadi prasyarat pasar global. Dalam konteks itu, Stelina diposisikan sebagai fondasi untuk memastikan produk perikanan Indonesia mampu memenuhi tuntutan ketertelusuran yang semakin ketat, terutama dari pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Direktorat Prasarana Sarana Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lia Sugihartini, mengatakan bahwa sistem ini hadir sebagai respons atas tuntutan global terhadap praktik perikanan berkelanjutan.

“Kami melihat pasar sudah meminta produk perikanan kita agar tertelusur dan berasal dari kegiatan yang sustainable, baik saat penangkapan maupun budidaya, sehingga sekarang sudah seperti kewajiban untuk ketertelusuran ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, Stelina dapat menjadi platform yang bisa mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, mulai dari penangkapan, budidaya, distribusi, hingga pemasaran.

Adapun, implementasinya akan dilakukan bertahap, dengan fokus awal pada komoditas ekspor utama seperti tuna, udang, dan rajungan.

Pendekatan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global yang makin berbasis data. Pasalnya, tanpa sistem ketertelusuran yang kredibel, akses pasar berisiko tertutup, padahal Indonesia merupakan salah satu pasar perikanan terbesar di dunia.

“Harapannya kehadiran Stelina ini bisa support dan membantu para pelaku pengolahan ikan dan di seluruh rantai pasok untuk bisa mendapatkan kepercayaan pasar,” kata Lia.

Namun, ambisi tersebut berhadapan dengan realitas lapangan yang tidak sederhana. Dengan wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur digital, serta kapasitas digital para pelaku usaha menjadi tantangan utama.

CEO dan Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menilai sistem ketertelusuran memang krusial, tetapi implementasinya di negara kepulauan seperti Indonesia tidak mudah.

“Traceability itu sangat sulit. Karena negara kita itu kan terdiri di pulau-pulau,” ujarnya.

Meski demikian, dia melihat Stelina sebagai langkah maju untuk memperkuat kredibilitas produk perikanan nasional di mata pembeli global.

“Dengan adanya Stelina yang sudah compatible dengan standar internasional, tentunya akan memberikan satu manfaat yang besar bagi industri,” katanya.

Menurutnya, sistem ini juga berpotensi memangkas proses administratif yang selama ini dilakukan secara manual. Digitalisasi memungkinkan pelacakan produk dilakukan lebih cepat dan efisien, sekaligus memperkuat bukti asal-usul produk.

Namun, manfaat tersebut baru akan optimal jika seluruh pelaku dalam rantai pasok terhubung. Tanpa integrasi menyeluruh, sistem berisiko hanya menjadi alat administratif tambahan tanpa nilai tambah signifikan.

Tantangan Penerapan Stelina

Di tingkat operasional, beban implementasi mulai dirasakan pelaku industri, terutama unit pengolahan ikan (UPI) yang berada di tengah rantai pasok.

Manager PT Tamron Akuatik Produk Industri, Rimba Tri Pataka, menyebut UPI kini memikul tanggung jawab besar sebagai penginput dan verifikator data dalam sistem.

“Ada berbagai tantangan mulai dari kebiasaan bekerja secara manual, standar pencatatan yang belum seragam, integrasi data, dan akurasi data. Ini secara moral jadi beban moralnya UPI. Untuk menginput Stelina ini,” ujar Rimba.

Selain harus memastikan validitas data dari hulu, UPI juga menghadapi tantangan integrasi dengan sistem internal yang sudah ada. Saat ini, proses input masih harus dilakukan ganda karena belum terhubung secara otomatis.

Di sisi lain, kekhawatiran juga muncul terkait kapasitas sistem dalam menampung data dalam skala besar. Seiring meningkatnya jumlah pengguna, risiko gangguan teknis seperti perlambatan sistem menjadi perhatian.

Isu keamanan data juga menjadi sorotan. Pelaku usaha berharap data yang diinput tetap bersifat privat dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain di luar kepentingan ketelusuran.

Di luar aspek teknis, tantangan terbesar juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan nelayan tradisional. Keterbatasan literasi digital dan akses infrastruktur berisiko membuat mereka tertinggal dalam ekosistem baru ini.

Jika implementasi bersifat mandatori tanpa disertai dukungan yang memadai, risiko eksklusi pelaku kecil menjadi nyata. Dalam jangka panjang, hal ini justru dapat memperlebar kesenjangan dalam industri perikanan.

Di sisi lain, pasar global bergerak cepat menuju kewajiban ketertelusuran. Regulasi seperti Food Safety Modernization Act (FSMA) 204 di Amerika Serikat akan mewajibkan penyediaan data dalam waktu singkat, yang sulit dipenuhi tanpa sistem digital.

Dalam konteks tersebut, Stelina menjadi instrumen penting untuk menjaga akses pasar. Tanpa kesiapan sistem, produk Indonesia berisiko kehilangan daya saing.

Pelaku usaha melihat dilema yang jelas. Di satu sisi, sistem ini menjadi kunci untuk masuk ke pasar global. Di sisi lain, implementasinya menuntut investasi dan penyesuaian yang tidak kecil.

Janti menilai keberhasilan Stelina juga akan sangat bergantung pada sejauh mana sistem ini mampu memberikan manfaat langsung, terutama bagi nelayan kecil.

“Kalau kita tidak bisa membangun sistem yang baik, yang bisa memberikan manfaat kepada nelayan skala kecil, itu akan menjadi sia-sia,” ujarnya.

Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi perikanan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh desain kebijakan yang inklusif. Tanpa itu, Stelina berisiko menjadi solusi yang justru menciptakan beban baru di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi penyerapan karbon dari sektor kelautan atau disebut karbon biru mencapai 10 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) per tahun.

Potensi serapan ini berasal dari ekosistem laut yang mencakup hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass). Potensi luas karbon biru dari area bakau tercatat mencapai 997.733 hektare, dengan potensi serapan 6,3 juta ton CO₂e.

Sementara itu, luas padang lamun di perairan Indonesia mencapai 860.156 hektare. Kawasan ini diperkirakan mampu menyerap karbon sebanyak 3,7 juta ton CO₂e per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/4/2026).

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Trenggono mengemukakan bahwa KKP kini tengah fokus memperkuat data dan informasi yang mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO₂ yang akurat.

KKP juga menyiapkan proyek rintisan restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan.

Adapun untuk mengoptimalisasi potensi karbon sektor kelautan, Trenggono berpandangan aspek-aspek yang diperlukan mencakup integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Potensi transaksi sebesar Rp419 miliar menunjukkan tingginya minat pasar global terhadap produk perikanan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan produk perikanan Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar 24,7 juta dolar AS atau setara Rp419 miliar dalam ajang Seafood Expo North America (SENA) 2026 di Boston, Amerika Serikat.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Fajarini Puntodewi mengatakan capaian ini mencerminkan kuatnya daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

"Potensi transaksi sebesar Rp419 miliar menunjukkan tingginya minat pasar global terhadap produk perikanan Indonesia. Minat terhadap komoditas unggulan seperti udang dan tuna tetap kuat, didukung persepsi positif atas kualitas produk, konsistensi pasokan, serta komitmen terhadap praktik keberlanjutan (sustainability) dan ketertelusuran," ujar Puntodewi.

Sementara itu, Atase Perdagangan (Atdag) RI di Washington D.C. Ranitya Kusumadewi memaparkan lebih detail terkait potensi transaksi yang dicatatkan.

Indonesia melibatkan lima mitra yang berasal dari asosiasi dan perusahaan nasional. Ia mengatakan, lebih dari 50 pertemuan bisnis (business-to-business/B2B) pelaku usaha Indonesia dengan buyer dan importir utama di AS, baik mitra yang sudah ada maupun calon mitra baru, menjadi sumber dari potensi transaksi tersebut.

Produk perikanan Indonesia seperti tuna, udang, kakap merah, gurita, cumi, dan tilapia mendapatkan respons positif dari sisi kualitas, harga, dan konsistensi pasokan.

"Selain transaksi langsung, sejumlah penjajakan kerja sama juga berpotensi berkembang menjadi kontrak pembelian dalam beberapa bulan ke depan," kata Ranitya.

Meskipun pelaksanaan pameran ini berlangsung di tengah dinamika global, Ranitya melihat minat terhadap produk boga bahari tetap kuat. Indonesia pun dipersepsikan sebagai pemasok yang kompetitif, andal, dan adaptif terhadap perubahan standar global.

"Dalam sejumlah forum diskusi dan interaksi dengan pelaku industri, Indonesia disebut sebagai mitra yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, standar kualitas, serta perkembangan regulasi global," ujar Ranitya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemendag, ekspor produk perikanan Indonesia ke AS tercatat sebesar 201,12 juta dolar AS pada periode Januari-Februari 2026.

Sementara itu, nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS mencapai 1,17 miliar dolar AS pada 2025. Selanjutnya, total nilai perdagangan kedua negara mencapai 43,80 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS sebesar 30,96 miliar dolar AS pada 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perikanan Indonesia dan PT Pos Logistik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pemanfaatan jasa dan potensi kerja sama logistik terpadu.

Direktur Pengembangan PT Perikanan Indonesia Errinto Pardede dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan penguatan sistem logistik merupakan elemen krusial untuk mendorong efisiensi rantai pasok produk perikanan dari hulu hingga hilir.

Menurut dia, tantangan distribusi selama ini menjadi salah satu faktor penentu daya saing industri perikanan nasional, baik di pasar domestik maupun ekspor.

“Melalui kerja sama ini, PT Perikanan Indonesia dan PT Pos Logistik akan berkolaborasi dalam pengelolaan jasa transportasi barang yang lebih terintegrasi,” ujar dia.

Selain itu, lanjutnya, kolaborasi itu mencakup pemanfaatan fasilitas pergudangan, distribusi, hingga pengembangan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perikanan.

Errinto menilai bahwa kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga membuka peluang co-branding dan joint marketing yang lebih luas.

Kerja sama itu merupakan upaya perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnisnya dengan mendorong peningkatan layanan logistik sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, katanya menambahkan.

Adapun penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Errinto bersama Plt Direktur Utama PT Pos Logistik Indonesia Arifin Muchlis pada Kamis (22/1). Agenda tersebut turut disaksikan oleh Direktur Keuangan PT Perikanan Indonesia Eddi Santosa sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memperkuat sinergi antarbisnis.

Errinto optimistis sinergi dengan PT Pos Logistik akan memperkuat posisi PT Perikanan Indonesia sebagai BUMN pangan yang adaptif dan berorientasi pada layanan.

Ke depan, Errinto berharap, kerja sama itu diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas akses pasar secara signifikan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perikanan Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pos Logistik Indonesia terkait pemanfaatan jasa dan potensi kerja sama logistik terpadu, Kamis (22/1/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mendorong peningkatan layanan logistik sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.

Direktur Pengembangan PT Perikanan Indonesia, Errinto Pardede mengatakan, penguatan sistem logistik merupakan elemen krusial untuk mendorong efisiensi rantai pasok produk perikanan dari hulu hingga hilir.

Menurut dia, tantangan distribusi selama ini menjadi salah satu faktor penentu daya saing industri perikanan nasional, baik di pasar domestik maupun ekspor.

"Melalui kerja sama ini, PT Perikanan Indonesia dan PT Pos Logistik akan berkolaborasi dalam pengelolaan jasa transportasi barang yang lebih terintegrasi," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Selain itu, ia menambahkan, kolaborasi ini mencakup pemanfaatan fasilitas pergudangan, distribusi, hingga pengembangan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perikanan.

Errinto menilai bahwa kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga membuka peluang co-branding dan joint marketing yang lebih luas.

Ia optimistis sinergi dengan PT Pos Logistik akan memperkuat posisi PT Perikanan Indonesia sebagai BUMN pangan yang adaptif dan berorientasi pada layanan.

Ke depan, Errinto berharap, kerja sama ini diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan, meningkatkan nilai tambah produk. "Serta memperluas akses pasar secara signifikan," tutup dia.

Sebagai informasi, penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Pengembangan PT Perikanan Indonesia, Errinto Pardede, bersama Plt Direktur Utama PT Pos Logistik Indonesia, Arifin Muchlis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 64 unit Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dapat rampung pada 31 Januari 2026.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda menyusul selesainya pembangunan KMNP di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada akhir 2025 lalu.

“Secara bertahap 64 lokasi lain yang pembangunannya dimulai Oktober 2025 akan kami tuntaskan seluruhnya pada 31 Januari 2026,” kata Trian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Menurutnya, selain KNMP Toli-Toli, terdapat empat titik lain yang telah mencapai progres pembangunan lebih dari 95%, dan akan segera diresmikan.

Sementara itu, dia memaparkan bahwa pembangunan seluruh KMNP untuk tahap ini berada pada kisaran 72%. Menurutnya, kondisi cuaca ekstrem di sebagian wilayah Tanah Air turut mempengaruhi pekerjaan pembangunan.

Terkait KMNP Toli-Toli, KKP memproyeksikan intervensi program pemerintah tersebut dapat mendorong produktivitas perikanan setempat hingga 237 ton per tahun atau setara dengan Rp4 miliar, dibandingkan sebelumnya yang memiliki rerata 173 ton atau Rp2,59 miliar.

“Program KNMP di wilayah itu pun diharapkan dapat menambah jumlah pendapatan rata-rata nelayan dari yang tadinya Rp3,8 juta per bulan, menjadi Rp5,2 juta,” pungkas Trian.

Berdasarkan catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Merdeka terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada Rabu (26/11/2025) lalu.

Usai pertemuan, Trenggono menyampaikan bahwa dirinya melaporkan langsung perkembangan pembangunan kampung nelayan yang menjadi salah satu program prioritas sektor kelautan dan perikanan. Dia lantas menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo.

“Soal progres Kampung Nelayan Merah Putih yang kami laporkan kepada Bapak Presiden, sekarang sudah 45%," ujar Trenggono saat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat perikanan menilai potensi besar kelautan Indonesia belum dapat dioptimalkan dengan maksimal oleh pemerintah Prabowo Subianto.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan fokus pemerintah pada komoditas bernilai tinggi seperti udang, tuna, cumi, dan rumput laut menunjukkan kesadaran akan pentingnya produk dengan nilai tambah tinggi. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik sebagai pemasok bahan mentah.

“Selama industrialisasi dan hilirisasi perikanan belum benar-benar menjadi arus utama kebijakan, nilai tambah terbesar akan terus dinikmati negara lain,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia diproyeksikan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar pada 2026, terutama dari sisi ekspor.

Namun, berbagai tantangan struktural dan ekologis dinilai masih mengintai dan berpotensi menahan kinerja sektor ini jika tidak diantisipasi sejak dini.

Dia menilai proyeksi sektor perikanan ke depan tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap laut.

Menurutnya, laut kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang strategis yang menghubungkan kepentingan pangan, kesejahteraan, dan masa depan nasional.

“Dari situ lahir berbagai target, mulai dari ekspor, pertumbuhan PDB, hingga swasembada protein—yang mencerminkan optimisme bahwa sektor ini masih punya ruang besar untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global,” kata Marcellus.

Dari sisi ekspor, Marcellus menyebut pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan sekitar US$6,7 miliar pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi 2025.

Target tersebut dinilainya bersifat moderat dan realistis, mengingat pasar global yang kian protektif serta tuntutan keberlanjutan yang semakin ketat.

Sementara itu, dari sisi domestik, target swasembada protein pada 2026 dinilai memiliki makna strategis karena menempatkan ikan sebagai fondasi pembangunan manusia, bukan sekadar komoditas ekspor. Target produksi perikanan nasional diperkirakan mencapai sekitar 25,8 juta ton dengan budidaya sebagai tumpuan utama.

Namun, ekspansi produksi tersebut juga membawa konsekuensi. Marcellus mengingatkan potensi konflik ruang pesisir, tekanan terhadap lingkungan, serta ketergantungan pada pakan impor perlu dikelola secara serius.

“Tanpa pendekatan berbasis ekosistem dan inovasi teknologi yang kontekstual, swasembada berisiko menjadi keberhasilan yang mahal biayanya,” tambahnya.

Komoditas Unggulan Global

Marcellus menuturkan, sejumlah komoditas perikanan Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global seiring perubahan pola konsumsi dunia menuju sumber protein yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, udang masih menjadi komoditas utama ekspor perikanan Indonesia, terutama ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Permintaan terhadap udang putih dan udang vaname hasil budidaya dinilai menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan cenderung meningkat, meski diiringi persaingan ketat dan standar mutu yang tinggi.

Selain udang, tuna juga memiliki posisi strategis karena menjangkau pasar massal dan premium sekaligus. Tuna kalengan tetap menjadi kebutuhan pokok di banyak negara, sementara tuna segar terus tumbuh di pasar bernilai tinggi seperti Jepang, Korea, dan industri restoran kelas atas dunia.

“Pertumbuhan pasar tuna segar, terutama untuk konsumsi sushi dan sashimi, mencerminkan pola konsumsi global yang semakin berhulu pada kualitas,” tuturnya.

Secara agregat, sambung dia, pasar makanan laut dunia diproyeksikan tumbuh dengan kawasan Asia-Pasifik sebagai motor utama. Marcellus menilai posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan strategis, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

Komoditas perikanan yang diprediksi mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global mencakup udang, tuna, ikan nila, rumput laut, serta kepiting dan lobster.

Meski demikian, Marcellus menegaskan peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika Indonesia mampu melakukan transformasi struktural yang berkeadilan bagi nelayan, menjaga keberlanjutan ekologi, serta memperkuat inovasi dan integrasi kebijakan lintas sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai temuan kontaminasi radioaktif Cs-137 pada udang Indonesia memengaruhi citra produk perikanan RI, sehingga harus ditangani serius oleh semua pemangku kepentingan terkait.

Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Apindo Hendra Sugandhi menuturkan udang adalah komoditas ekspor produk perikanan Indonesia peringkat pertama.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya urgensi sejumlah aksi yang dilakukan untuk mengikis citra buruk tersebut di mata global.

"Prioritas pertama jangka pendek adalah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam import alert 99-52 yaitu setiap pengiriman wajib melampirkan sertifikat yang menjamin bebas dari radioaktif Cs-137," terangnya kepada Bisnis dikutip, Rabu (19/11/2025).

Lebih jauh dia memaparkan adanya jumlah dan timeline yang jelas terhadap pengadaan alat uji screening dan juga spectrometry agar mampu mampu melayani semua perusahaan yang masuk dalam daftar kuning atau yellow list, bukan hanya sekadar seremonial.

Aksi berikut yang sekaligus menjadi tantangan adalah bagaimana certified entity atau CE mencabut import alert 99-52 dengan menyampaikan secara tertulis kepada Food and Drug Administration atau FDA.

Hal yang disampaikan, lanjutnya, terkait dengan analisis akar penyebab, tindakan korektif hingga tindakan preventif yang diikuti dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Semua hal tersebut, tekannya, harus disertai bukti uji ilmiah yang merupakan syarat mutlak untuk meyakinkan FDA bahwa udang Indonesia terbebas dari kontaminasi radioaktif sehingga Import Alert 99-52 dapat dicabut/dinonaktifkan agar citra udang Indonesia dapat pulih.

Sebelumnya, hasil investigasi tim Satgas Cs-137 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan adanya kontaminasi Cs-137 di 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten. Salah satu di antaranya adalah fasilitas pengolahan udang milik PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

“Produksi udang tersebut fasilitasnya yaitu PT Bahari Makmur Sejahtera telah melakukan dekontaminasi secara mandiri dan dinyatakan aman oleh Bapeten [Badan Pengawas Tenaga Nuklir],” ujar Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan pada bulan lalu.

Sementara itu, sebanyak 21 fasilitas produksi lainnya akan segera melakukan dekontaminasi untuk kemudian diperiksa oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Selain itu, pemerintah juga telah menunjuk lokasi milik PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai area isolasi sementara untuk barang-barang yang terpapar zat radioaktif.

Alhasil, pemerintah mengambil kebijakan pengetatan impor logam bekas (scrap metal), bahan baku yang disinyalir sebagai sumber kontaminasi Cs-137.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan Amerika Serikat (AS) terhadap udang Indonesia pascatemuan Cesium-137. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga nasional dan internasional guna menjaga keberlanjutan ekspor perikanan Indonesia di tingkat global.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP, Ishartini, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) pada 19 Juli 2025 terkait temuan Cesium-137 pada satu kontainer udang asal Indonesia.

“Kemudian kami langsung maraton. Keesokan harinya kami mengadakan rapat koordinasi, baik dengan USFDA maupun dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta,” kata Ishartini dalam jumpa pers Perkembangan Penanganan Isu Cesium-137 pada Produk Udang Indonesia, di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, KKP segera menggelar rapat koordinasi bersama USFDA dan Kedutaan Besar AS di Jakarta, serta melibatkan sejumlah pakar dari perguruan tinggi untuk menyusun langkah teknis dan diplomatik terpadu.

KKP juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebagai lembaga berwenang dalam aspek keselamatan nuklir, guna memastikan pendekatan ilmiah dan pengawasan sesuai standar internasional.

Langkah cepat itu menghasilkan rencana analisis, inspeksi bersama, serta pelatihan teknis bagi petugas KKP untuk melakukan proses pemindaian, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium terhadap produk udang di berbagai daerah.

Pada 14 Agustus 2025, AS mengeluarkan import alert pertama terhadap produk udang Indonesia. KKP merespons dengan pemeriksaan bersama dan komunikasi intensif dengan otoritas terkait di AS.

Selanjutnya, pada 3 Oktober 2025, AS kembali menerbitkan import alert kedua yang mencantumkan daftar merah dan kuning. Hal ini mendorong KKP memperkuat diplomasi teknis agar ekspor udang tetap berlanjut ke pasar AS.

Melalui komunikasi aktif dengan USFDA, KKP berhasil menyepakati prosedur operasional standar terkait mekanisme yellow list, sehingga ekspor udang Indonesia tetap berjalan di bawah pengawasan yang lebih ketat namun terukur.

Puncaknya, pada 9 Oktober 2025, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Certifying Entity, yang berwenang melakukan sertifikasi, pengawasan, dan verifikasi keamanan produk udang sebelum diekspor ke AS.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mencari sumber pendanaan baru untuk menambah armada kapal pengawas kelautan agar jumlahnya mencapai kondisi ideal sebanyak 70 unit. Langkah ini dilakukan karena hingga saat ini Indonesia baru memiliki 34 kapal pengawas aktif dengan rata-rata usia di atas 15 tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, jumlah tersebut masih jauh dari ideal untuk mengawasi luasnya wilayah laut Indonesia yang terbagi dalam enam zona penangkapan ikan.

"Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini masih terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata juga sudah lebih dari 15 tahun, tapi masih beroperasi dengan baik. Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," kata Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Trenggono menjelaskan, keterbatasan armada pengawasan berdampak pada lemahnya pengendalian praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, baik yang dilakukan kapal asing maupun pelaku dari dalam negeri.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated (IUU) fishing," jelasnya.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, KKP saat ini sedang menjalankan proyek pembangunan 10 unit kapal pengawas melalui skema pinjaman dari Pemerintah Spanyol. Dari total itu, empat kapal dibangun di Spanyol, sedangkan enam kapal lainnya dibuat di dalam negeri, dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar 3 tahun.

"Ini sudah diinisiasi sejak sebelum saya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi kami lanjutkan, kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah Spanyol untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, empat kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian enam kapal dibangun di dalam negeri. Dan periodenya atau jangka waktu pembuatannya kira-kira sekitar tiga tahun," ungkap dia.

Meski tambahan kapal tersebut diyakini akan memperkuat sistem pengawasan, Trenggono menegaskan jumlahnya belum cukup untuk menutupi kebutuhan ideal. Karena itu, pemerintah akan mencari kembali pinjaman lunak lainnya, atau menggunakan dana mandiri untuk memenuhi target 70 kapal pengawas.

"Apakah dengan 10 kapal (dari pinjaman Pemerintah Spanyol) ini kemudian seluruh sistem pengawasan kita sudah baik? Belum, tetapi ini akan melengkapi," ujarnya.

"Kalau bisa bangun sendiri, dari dana sendiri. Tapi kalau nggak ada, nanti kita cari lagi pinjaman lunaknya," tambah Trenggono.

Selain penambahan armada, KKP juga menyiapkan sistem pengawasan digital dengan pemasangan broadband dan Vessel Monitoring System (VMS) di seluruh kapal penangkap ikan. Sistem ini akan memungkinkan pemerintah memantau aktivitas penangkapan secara real-time di seluruh perairan Indonesia.

"Berikutnya kami mengusulkan pemasangan seluruh broadband, tentu, yang seluruh kapal yang mau melaut, yang menangkap ikan harus dipasang dengan VMS broadband yang bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa memonitor apakah yang bersama kita itu menangkap dengan benar atau menangkap dengan tidak benar, dan seterusnya," pungkasnya.

Foto: Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)