Saat ini tilapia menjadi komoditas ekspor kita yang nol penolakan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ikan nila atau tilapia kini menjadi salah satu komoditas andalan baru ekspor perikanan Indonesia seiring meningkatnya permintaan di pasar global, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, produksi tilapia terus didorong untuk menjawab kebutuhan pasar internasional, antara lain melalui pengembangan kawasan budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang serta revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura).

“Dua program itu untuk meningkatkan kapasitas produksi nila nasional sekaligus memastikan seluruh proses budidaya memenuhi standar internasional yang berlaku,” ujar Trenggono dikutip dari siaran resmi di Jakarta, Senin.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana menambahkan tilapia menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen global.

Ia mengatakan, ikan ini dikenal sebagai "chicken of the sea" karena memiliki rasa yang ringan dan mudah diolah, dengan kandungan protein tinggi sekitar 20 hingga 29 gram per 100 gram sajian.

Selain itu, tilapia juga disebut rendah lemak jenuh serta mengandung asam lemak Omega-3, 6, dan 9, vitamin B12, serta mineral yang bermanfaat bagi kesehatan.

“Saat ini tilapia menjadi komoditas ekspor kita yang nol penolakan,” kata Erwin.

Menurut dia, kelengkapan sertifikasi seperti GMP-SSOP, HACCP, health certificate, hingga sertifikasi ISO 22000, SQF, BAP, ASC, dan BRC menjadi kunci utama kepercayaan pasar internasional sehingga produk tilapia Indonesia dapat diterima tanpa penolakan di negara tujuan ekspor.

Salah satu produsen utama ikan nila Regal Springs Indonesia telah menembus pasar internasional dan kini tercatat menjadi pemasok jaringan pub terkemuka di Inggris, Greene King.

Direktur Regal Springs Indonesia Tri Dharma Saputra mengatakan, keberhasilan menembus pasar Inggris tidak terlepas dari pemenuhan berbagai sertifikasi, termasuk Aquaculture Stewardship Council (ASC).

“Dengan adanya ASC, budi daya perikanan dituntut bertransformasi. Semua diukur, dicatat, dan dievaluasi, mulai dari pengelolaan air, pemberian pakan, hingga menjaga kesehatan dan kesejahteraan ikan,” ujarnya.

Ia menambahkan transformasi tersebut memastikan tilapia Indonesia tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, di Inggris, tilapia diolah menjadi berbagai menu, mulai dari fish and chips hingga hidangan boneless untuk segmen fine dining, dengan tingkat keluhan konsumen yang rendah.

Dari sisi harga, ikan ini juga dinilai kompetitif dibandingkan ikan putih lainnya, sehingga mampu bersaing dengan komoditas yang lebih mapan seperti kod dan trout.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan ini penting untuk memastikan media pembawa yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat, aman, dan memenuhi seluruh persyaratan karantina sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan,

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawasi pengiriman sebanyak 540 ekor kepiting bakau tujuan Jakarta melalui Bandara Pattimura Ambon guna memastikan komoditas perikanan memenuhi persyaratan karantina dan bebas dari hama maupun penyakit.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Sabtu mengatakan, pengawasan dilakukan terhadap pengiriman 540 ekor kepiting bakau yang dikemas dalam sembilan koli dengan nilai ekonomi mencapai Rp27 juta.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan media pembawa yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat, aman, dan memenuhi seluruh persyaratan karantina sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan,” katanya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap komoditas perikanan antardaerah merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) yang dapat mengganggu ekosistem perairan maupun sektor perikanan budidaya.

Menurut dia, kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi sehingga proses pengirimannya harus diawasi secara ketat agar kualitas dan kesehatannya tetap terjaga hingga tiba di lokasi tujuan.

“Selain menjaga kualitas komoditas, pengawasan juga bertujuan memberikan jaminan keamanan hayati sehingga komoditas yang dilalulintaskan tidak menjadi media penyebaran penyakit ikan ke wilayah lain,” ujarnya.

Willy mengatakan, metode pengawasan yang dilakukan BKHIT Maluku meliputi pemeriksaan fisik komoditas, pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi persyaratan karantina, hingga memastikan kondisi kemasan dan media pembawa layak untuk pengiriman.

Ia menambahkan, seluruh prosedur pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mengatur pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya antar-area maupun antarnegara.

“Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi petugas karantina dalam melakukan tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan hingga sertifikasi terhadap media pembawa yang dilalulintaskan,” katanya.

Dalam kegiatan pengawasan di area kargo Bandara Pattimura Ambon itu, petugas memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah sesuai ketentuan sebelum komoditas diberangkatkan menuju Jakarta.

BKHIT Maluku, lanjut dia, akan terus memperkuat pengawasan rutin terhadap lalu lintas komoditas perikanan sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran perdagangan hasil perikanan Maluku sekaligus menjaga kesehatan dan mutu komoditas yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp4,48 miliar dari penanganan impor ikan beku yang diduga ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K. Jusuf mengatakan nilai tersebut berasal dari hasil pengawasan terhadap pemasukan komoditas perikanan yang tidak dilengkapi persetujuan impor dan rekomendasi resmi yang berlaku.

“Kerugian negara yang dapat diselamatkan dari penanganan kasus ini kurang lebih Rp4,48 miliar,” kata Halid dalam konferensi pers "Penanganan Impor Komoditas Perikanan" di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan nilai kerugian tersebut mencakup aspek fiskal, potensi gangguan pasar, serta dampak lanjutan terhadap sektor perikanan domestik, khususnya nelayan dan pelaku usaha yang taat aturan.

Komoditas yang ditangani berupa ikan beku jenis Pacific mackerel atau ikan salem dengan volume mencapai 99.972 kilogram atau mendekati 100 ton yang masuk melalui Terminal Peti Kemas Tanjung Priok.

“Masuknya ikan impor yang tidak sesuai ketentuan dapat menekan harga ikan pelagis kecil dan berdampak langsung pada nelayan serta pelaku usaha perikanan yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan,” tegas Halid.

Ia menyebut penanganan dilakukan setelah Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menerima laporan pengaduan masyarakat pada awal Januari 2026 dan segera berkoordinasi dengan Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Pengawasan tersebut, lanjut dia, menghasilkan pengamanan 4 kontainer sebagai langkah pencegahan agar komoditas tidak beredar di pasar domestik tanpa pengawasan.

Selain penyelamatan potensi kerugian negara, Halid menyebutkan KKP juga mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Denda administratif yang dikenakan kurang lebih Rp1 miliar sebagai bagian dari penegakan hukum untuk memberikan efek jera,” tuturnya.

Ia menambahkan sanksi administratif dinilai lebih efektif karena berdampak langsung pada aktivitas usaha dan korporasi, sekaligus menjaga keberlangsungan tenaga kerja dibandingkan sanksi pidana yang bersifat ultimum remedium.

Terhadap barang bukti, KKP merekomendasikan kepada Badan Karantina Indonesia untuk melakukan tindakan karantina berupa reekspor ke negara asal atau pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halid menegaskan langkah penegakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasar perikanan nasional sekaligus melindungi nelayan dan industri perikanan domestik dari praktik impor ikan ilegal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ekspor produk perikanan Indonesia telah menjangkau 147 negara sepanjang 2025, meningkat dari sebelumnya 140 negara pada 2024.

Terbaru, PT Perikanan Indonesia mengekspor sebanyak 200 ton ikan cakalang ke Thailand pada pengujung tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Perikanan Indonesia M. Rizali Umarella menyebut bahwa perseroan akan memberangkatkan 8 kontainer ikan cakalang tersebut dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta ke Thailand.

“Ekspor ini adalah komitmen kami dalam perluasan jangkauan pasar ekspor serta meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata Rizali dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ekspor tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan salah satu perusahaan di Negeri Gajah Putih, yakni Thai Union.

Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu produsen utama ikan cakalang di dunia. Sebelum ekspor ke Thailand, pihaknya telah terlebih dahulu mengirim 10 kontainer ikan cakalang ke China pada September 2025 lalu.

“PT Perikanan Indonesia akan terus mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku regulator, dalam meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global serta menjadikan sumber devisa yang vital,” ujar Rizali.

Adapun, nilai ekspor komoditas perikanan mencapai US$5,07 miliar sepanjang Januari–Oktober 2025. Capaian ini naik 5,1% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

KKP juga mencatat ekspor ikan ke negara-negara Asean juga meningkat 22,7% menjadi US$811 juta pada tahun ini.

Selain itu, sejumlah jenis produk perikanan yang paling banyak diminati negara tujuan ekspor adalah tuna, cakalang, cumi, sotong, dan gurita.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat perikanan menilai potensi besar kelautan Indonesia belum dapat dioptimalkan dengan maksimal oleh pemerintah Prabowo Subianto.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan fokus pemerintah pada komoditas bernilai tinggi seperti udang, tuna, cumi, dan rumput laut menunjukkan kesadaran akan pentingnya produk dengan nilai tambah tinggi. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik sebagai pemasok bahan mentah.

“Selama industrialisasi dan hilirisasi perikanan belum benar-benar menjadi arus utama kebijakan, nilai tambah terbesar akan terus dinikmati negara lain,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia diproyeksikan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar pada 2026, terutama dari sisi ekspor.

Namun, berbagai tantangan struktural dan ekologis dinilai masih mengintai dan berpotensi menahan kinerja sektor ini jika tidak diantisipasi sejak dini.

Dia menilai proyeksi sektor perikanan ke depan tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap laut.

Menurutnya, laut kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang strategis yang menghubungkan kepentingan pangan, kesejahteraan, dan masa depan nasional.

“Dari situ lahir berbagai target, mulai dari ekspor, pertumbuhan PDB, hingga swasembada protein—yang mencerminkan optimisme bahwa sektor ini masih punya ruang besar untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global,” kata Marcellus.

Dari sisi ekspor, Marcellus menyebut pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan sekitar US$6,7 miliar pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi 2025.

Target tersebut dinilainya bersifat moderat dan realistis, mengingat pasar global yang kian protektif serta tuntutan keberlanjutan yang semakin ketat.

Sementara itu, dari sisi domestik, target swasembada protein pada 2026 dinilai memiliki makna strategis karena menempatkan ikan sebagai fondasi pembangunan manusia, bukan sekadar komoditas ekspor. Target produksi perikanan nasional diperkirakan mencapai sekitar 25,8 juta ton dengan budidaya sebagai tumpuan utama.

Namun, ekspansi produksi tersebut juga membawa konsekuensi. Marcellus mengingatkan potensi konflik ruang pesisir, tekanan terhadap lingkungan, serta ketergantungan pada pakan impor perlu dikelola secara serius.

“Tanpa pendekatan berbasis ekosistem dan inovasi teknologi yang kontekstual, swasembada berisiko menjadi keberhasilan yang mahal biayanya,” tambahnya.

Komoditas Unggulan Global

Marcellus menuturkan, sejumlah komoditas perikanan Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global seiring perubahan pola konsumsi dunia menuju sumber protein yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, udang masih menjadi komoditas utama ekspor perikanan Indonesia, terutama ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Permintaan terhadap udang putih dan udang vaname hasil budidaya dinilai menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan cenderung meningkat, meski diiringi persaingan ketat dan standar mutu yang tinggi.

Selain udang, tuna juga memiliki posisi strategis karena menjangkau pasar massal dan premium sekaligus. Tuna kalengan tetap menjadi kebutuhan pokok di banyak negara, sementara tuna segar terus tumbuh di pasar bernilai tinggi seperti Jepang, Korea, dan industri restoran kelas atas dunia.

“Pertumbuhan pasar tuna segar, terutama untuk konsumsi sushi dan sashimi, mencerminkan pola konsumsi global yang semakin berhulu pada kualitas,” tuturnya.

Secara agregat, sambung dia, pasar makanan laut dunia diproyeksikan tumbuh dengan kawasan Asia-Pasifik sebagai motor utama. Marcellus menilai posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan strategis, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

Komoditas perikanan yang diprediksi mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global mencakup udang, tuna, ikan nila, rumput laut, serta kepiting dan lobster.

Meski demikian, Marcellus menegaskan peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika Indonesia mampu melakukan transformasi struktural yang berkeadilan bagi nelayan, menjaga keberlanjutan ekologi, serta memperkuat inovasi dan integrasi kebijakan lintas sektor.