Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan bahwa peluang penciptaan lapangan kerja dari hilirisasi industri dan transisi ekonomi hijau di Tanah Air terbuka lebar, meskipun memerlukan kehadiran dukungan terhadap kapasitas dunia usaha.

Pernyataan ini disampaikan merespons Outlook Ketenagakerjaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang memproyeksikan potensi 2,67 juta lapangan kerja dari hilirisasi dan 3,88 juta pekerjaan hijau pada tahun ini.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut bahwa hilirisasi dan ekonomi hijau merupakan motor penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja, lebih lagi dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

“Namun, aspek supply tenaga kerja tersebut perlu diimbangi dengan aspek demand dari dunia usaha. Lapangan kerja pada akhirnya hanya dapat optimal apabila dunia usaha didorong untuk memaksimalkan utilisasi hilirisasi dan ekonomi hijau,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia mencontohkan bahwa investasi hilirisasi di Indonesia saat ini masih relatif terkonsentrasi pada sektor mineral dan batu bara, sementara sektor perkebunan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan masih perlu dioptimalkan lagi.

Hal serupa juga tampak pada ekonomi hijau, yang mana Indonesia dinilai memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, tetapi kapasitas terpasang yang dimanfaatkan belum menyentuh 1% dari total potensinya.

Agar potensi tersebut benar-benar dapat terkonversi menjadi investasi dan lapangan kerja, Shinta menekankan bahwa optimisme tersebut perlu didukung dengan berbagai upaya untuk memperkuat ekosistem usaha. Hal ini mencakup aspek pembiayaan, penyederhanaan regulasi, kepastian investasi, mekanisme penjaminan risiko, akses pasar, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Dia lantas menyampaikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja Tanah Air saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar, tecermin dari sejumlah indikator tingkat pengangguran terbuka, realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja, hingga dinamika pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Shinta, kebutuhan penciptaan lapangan kerja terus meningkat dari tahun ke tahun, diiringi isu penciptaan kerja layak hingga dominasi pekerja yang berada di sektor informal.

Mengingat sekitar 90% lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh sektor swasta, dia menilai upaya untuk mendorong dukungan terhadap dunia usaha menjadi sangat penting.

“Dukungan terhadap sektor-sektor produktif, khususnya industri padat karya, perlu diperkuat melalui deregulasi, debottlenecking, insentif yang tepat sasaran, serta penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif agar kapasitas dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja dapat terus meningkat,” tegasnya.

Program CSR perlu ditempatkan sebagai investasi keberlanjutan agar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat pesisir serta menjaga kesehatan ekosistem laut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi biru melalui berbagai skema pendanaan kolaboratif, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Doni Ismanto mengatakan KKP terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi dunia usaha dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Menurut dia, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, program CSR perlu diposisikan sebagai investasi keberlanjutan yang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mendukung pelestarian ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menyebut melalui pendekatan tersebut, dunia usaha dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas KKP, antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, hingga pengembangan karbon biru.

"Program CSR perlu ditempatkan sebagai investasi keberlanjutan agar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat pesisir serta menjaga kesehatan ekosistem laut," ujarnya.

Adapun salah satu bentuk dukungan terhadap ekonomi biru dilakukan melalui program penataan ruang laut berkelanjutan, yang bertujuan memastikan pemanfaatan ruang laut berlangsung secara teratur, produktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut KKP Didit Eko Prasetiyo mengatakan pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan ruang laut, tetapi juga kewajiban untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Selain itu, pemegang KKPRL juga diwajibkan meminimalkan dampak lingkungan, menghormati aktivitas masyarakat pesisir, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi wilayah sekitar.

“Kami harap CSR tidak hanya bersifat kegiatan sosial sesaat namun menjadi bagian dari investasi keberlanjutan yang terintegrasi dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan menjelaskan pemegang dokumen KKPRL memiliki 16 kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kewajiban tersebut wajib dilaporkan setiap tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui laporan tahunan KKPRL.

KKP mencatat sejumlah perusahaan telah berkontribusi dalam program CSR yang mendukung penataan ruang laut sepanjang 2025.

Perusahaan tersebut antara lain PT Pertamina (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di kawasan Kamal Muara, serta PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Vale Indonesia, dan PT Pupuk Kaltim di wilayah Morodemak.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan penghargaan Lifetime Achievement Kalpataru kepada Emil Salim, ekonom sekaligus menteri bidang lingkungan hidup pertama di Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jakarta, Kamis (11/6).

“Beliau adalah salah satu tokoh besar yang telah meletakkan dasar pemikiran, kebijakan, dan kesadaran lingkungan hidup di Indonesia,” kata Jumhur.

Selama puluhan tahun, Emil disebut ikut mengawal agar pembangunan nasional tidak berjalan dengan mengorbankan alam. Jauh sebelum isu perubahan iklim merebak, Emil telah aktif berbagi mengenai bagaimana merawat bumi dengan cara modern, memanfaatkan peran-peran vitalnya di pemerintahan.

Usai menerima penghargaan, Emil menyampaikan sorotan terhadap pembangunan Indonesia yang masih berorientasi pada darat dan belum memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan secara optimal. Bersamaan dengan itu, dia mengingatkan Jumhur untuk mengawal pembangunan di Indonesia tanpa merusak laut.

“Bisa-kah kita membangun Republik Indonesia tanpa merusak laut?” ujar Emil.

Dia juga berpesan agar semakin banyak apresiasi atau penghargaan untuk para pejuang lingkungan di kawasan laut dan pesisir. “Mungkin-kah kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memelihara lautan?” ucapnya menambahkan.

Menteri Jumhur menjelaskan bahwa perlindungan laut telah menjadi prioritas kementeriannya. “Termasuk kampanye pengurangan sampah plastik yang masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem pesisir dan laut Indonesia,” ujarnya.

Dia memandang pesan Emil sebagai penguat komitmennya untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat.

Peran Emil Salim di Bidang Lingkungan Hidup

Emil Salim dipercaya Presiden Soeharto menangani isu lingkungan setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971–1973) serta Menteri Perhubungan (1973–1978). Pada Kabinet Pembangunan III (1978–1983).

Dia diangkat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada Kabinet Pembangunan IV dan V (1983–1993), dia menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pembentukan kebijakan lingkungan hidup Indonesia pada era Orde Baru.

Keponakan pahlawan nasional Haji Agus Salim itu juga dikenal karena perannya menggagas Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Yayasan ini masih eksis mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan adil dan berkelanjutan.

Selain berbagai penghargaan di level nasional, Emil telah meraih sejumlah penghargaan di kancah internasional, di antaranya Golden Ark Award dan The Leader for the Planet Award.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyoroti minimnya pembiayaan campuran (blended finance) untuk ketahanan iklim di sektor kelautan, padahal risiko dari dampak perubahan iklim di wilayah ini sangat tinggi.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan, Indonesia mulai memberi atensi khusus dan membentuk inisiatif pembiayaan campuran global. Namun, implementasinya cenderung terkonsentrasi di sektor kehutanan.

“Sebenarnya kita perlu lebih banyak lagi (pembiayaan iklim) untuk sektor kelautan,” kata Nani, dalam Peringatan Hari Laut 2026: Sustainable Marine Resources for Our Blue Planet di Jakarta, Selasa (9/6).

Padahal, Indonesia termasuk wilayah yang rentan perubahan iklim, terutama di wilayah pesisir. “Kalau dihitung-hitung dampak ke laut itu yang paling besar dibandingkan sektor lainnya,” ujar dia.

World Bank (Bank Dunia) memperkirakan, total keuntungan ekonomi dari sektor perikanan Indonesia diproyeksikan menurun hingga 15-26% atau sekitar US$ 4-7 miliar (Rp 71,8 triliun hingga Rp 125,7 triliun, kurs Rp 17.960 per US$) pada 2050. Merosotnya produktivitas perikanan ini tidak lepas dari pengaruh perubahan iklim.

Evolusi Ikan Akibat Perubahan Iklim

Riset para peneliti dari Monash University Australia dan Jagiellonian University Polandia menunjukkan, ikan-ikan berevolusi akibat perubahan iklim. Fisik ikan berevolusi lebih tangguh di air yang lebih hangat, namun dampaknya berupa penurunan ukuran dan kemampuan berkembang biak. Sebab itu, evolusi ikan ini justru jadi alarm ancaman untuk industri perikanan global.

Tak hanya wilayah pesisir, sebagian besar wilayah Indonesia yang berada di dataran rendah juga terancam akan air pasang laut. Ditambah dampak perubahan iklim lainnya, yang mendorong cuaca ekstrem hingga menimbulkan banjir atau kekeringan.

Pada 2015-2019, sawah seluas 188.662 hektare gagal panen akibat banjir dan sawah lainnya seluas 255.974 hektare gagal panen akibat kekeringan.

Secara keseluruhan, total kebutuhan pendanaan untuk aksi iklim di Indonesia mencapai Rp 343,6 triliun per tahun. Sementara, yang bisa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 102,65 triliun per tahun.

Mengenai hal ini, Nani mendorong pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi dan pendanaan aksi iklim, di antaranya melalui Global Environment Facility (GEF).

“GEF itu cukup bagus jika kita bisa manfaatkan, Indonesia ada 48 proyek, di kelautan ada tapi sangat minim,” ujar Nani.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan kuota pendidikan gratis bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk Tahun Akademik 2026/2027.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program afirmasi dalam penerimaan peserta didik baru jalur Anak Pelaku Utama (APU) di satuan pendidikan vokasi KKP.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan kuota afirmasi khusus tersebut dialokasikan lebih dari 10 persen dari total penerimaan jalur APU.

Dari total 1.310 kuota afirmasi APU pada 2026, sebanyak 150 kursi diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Ia menjelaskan kebijakan ini bertujuan mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi keluarga nelayan, pembudi daya ikan, petambak, hingga pelaku usaha perikanan.

Nyoman menambahkan KKP ingin memastikan anak-anak dari keluarga pelaku utama tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan meski berada dalam kondisi sulit akibat bencana.

Menurut dia, pendidikan vokasi KKP diharapkan dapat menjadi sarana pemulihan sekaligus penguatan kapasitas bagi generasi muda di sektor kelautan dan perikanan.

Program afirmasi tersebut tersedia di berbagai satuan pendidikan vokasi KKP, baik pada jenjang pendidikan tinggi maupun menengah.

Pada jenjang pendidikan tinggi, kesempatan dibuka di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), serta delapan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Bitung, Bone, Dumai, Jembrana, Karawang, Pangandaran, Kupang, dan Sorong.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah, afirmasi tersedia melalui Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Ladong (Aceh), Pariaman, Kota Agung, Tegal, Waiheru, Pontianak, dan Sorong.

KKP menilai kebijakan afirmatif ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi keluarga pelaku utama kelautan dan perikanan.

Selain itu, KKP mengajak pemerintah daerah, penyuluh perikanan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyebarluaskan informasi tersebut agar dapat menjangkau masyarakat terdampak secara luas.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan swasembada pangan khususnya industri garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada Jumat (22/05/2026).

Gibran mulanya menjelaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

Oleh sebab itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

“Ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.

Selain penguatan sektor pangan, eks Wali Kota Solo ini menekankan agar kawasan hilirisasi kelautan ini bisa segera difungsikan. Sebab, hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal.

Salah satu dampak yang disoroti Gibran yaitu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Alhasil, warga lokal pun diharapkan bisa sejahtera.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa," pungkasnya.

Adapun, Gibran turut melihat potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Dalam hal ini, Gibran akan mendorong pemda dan kementerian terkait agar bisa menyiapkan fasilitas untuk menunjang aktivitas nelayan.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui satuan pendidikan vokasi yang dikelola, resmi membuka Pendaftaran Taruna Baru (Pentaru) tahun 2026. Pendidikan vokasi ini disebut menjadi pilar utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap menghadapi tantangan global di sektor kelautan dan perikanan.

“Saatnya jadi bagian dari generasi muda maritim Indonesia yang unggul, terampil, dan siap bersaing. Dengan pendidikan vokasi berbasis praktik, fasilitas lengkap, dan peluang karier yang luas, langkah besar menuju cita-citamu dimulai dari sini,” tulis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam akun media sosial @kkpgoid, dikutip Rabu (13/05/2026).

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP ini dilaksanakan secara daring melalui laman resmi www.pentaru.kkp.go.id. Untuk mendaftar Pentaru, calon peserta perlu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp125.000, dan biaya seleksi sebesar Rp150.000. Dilansir dari laman Pentaru KKP, berikut ini informasi mengenai persyaratan, list sekolah, hingga cara daftar.

Persyaratan Penerimaan Pentaru 2026

- Warga Negara Indonesia (WNI)

- Lulusan SMA/SMK dari semua jurusan

- Berusia maksimal 23 tahun per 1 September 2026

- Bersedia untuk tinggal di asrama selama masa pendidikan berlangsung

- Sehat secara jasmani dan rohani

- Tidak mengidap buta warna

Persyaratan Dokumen Penerimaan Pentaru 2026

- Pas foto berwarna ukuran 4x6

- Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL)

- Kartu Keluarga (KK)

- Kartu Kusuka/kartu nelayan/kartu pembudidaya/kartu anggota kelompok milik orang tua untuk yang mendaftar melalui jalur khusus

- Bukti transfer biaya pendaftaran

Jalur Penerimaan Pentaru 2026

Pada pembukaan Pentaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka dua jalur penerimaan yang bisa diikuti oleh masyarakat dengan menyesuaikan ketentuan yang diberikan.

1. Jalur Khusus

Jalur khusus merupakan jalur penerimaan peserta didik yang diperuntukkan bagi pelaku atau anak pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Adapun pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dimaksud adalah perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mendukung usaha sektor kelautan perikanan, yang terbatas pada subsektor pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

2. Jalur Umum

Jalur umum merupakan jalur penerimaan peserta didik yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pendaftaran jalur umum hanya dibuka pada satuan pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.

Daftar Kampus Pentaru 2026

Pada penerimaan Pentaru 2026, KKP membagi jalur pendaftaran dalam dua kategori, yakni Non PK-BLU dan PK-BLU.

1. Non PK-BLU

Diperuntukkan untuk jalur khusus 100% yang terbuka bagi anak Pelaku Usaha dan Pendukung sektor Kelautan dan Perikanan.

Diploma I: Akademi Komunitas KP Wakatobi

Diploma III:

• Politeknik KP Dumai
• Politeknik KP Karawang
• Politeknik KP Pangandaran
• Politeknik KP Jembrana
• Politeknik KP Kupang
• Politeknik KP Bitung
• Politeknik KP Bone
• Politeknik KP Sorong

Diploma IV: Politeknik Ahli Usaha Perikanan

2. PK-BLU

Diperuntukkan untuk jalur umum 80% yang terbuka bagi masyarakat umum, serta jalur khusus 20% yang terbuka untuk anak Pelaku Usaha dan Pendukung sektor Kelautan dan Perikanan.

Diploma III: Politeknik KP Sidoarjo

Cara Mendaftar Pentaru 2026

1. Buka laman resmi www.pentaru.kkp.go.id

2. Klik menu Daftar, lalu isi formulir pendaftaran dengan lengkap

3. Pastikan NIK dan nomor handphone yang dimasukkan sudah sesuai, karena keduanya akan digunakan untuk proses login ke dalam aplikasi

4. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dapat diakses melalui website. Klik menu informasi pada beranda, lalu pilih panduan pendaftaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya per­­lu dipahami sebagai persoalan energi atau transportasi, tetapi juga sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada keberlanjutan sektor pa­­ngan, khususnya kelautan dan perikanan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, BBM merupakan input produksi penting bagi aktivitas penangkapan ikan, distribusi hasil perikanan, operasi rantai dingin, hingga mobilitas logistik antarpulau.

Bank Indonesia mencatat bahwa pada Maret 2026 inflasi kelompok energi didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama bensin dan solar (Bank Indonesia, 2026). Dari perspektif ekonomi makro, sensitivitas tersebut bukan perkara kecil.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha per­­ikanan pada 2024 mencapai Rp554,68 triliun (BPS, 2026). Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencatat bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar, meningkat 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya (KKP, 2026). Artinya, gangguan pada efisiensi biaya produksi sektor ini akan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan, stabilitas pangan, inflasi, dan daya saing ekspor nasional.

Dalam usaha penangka­­pan ikan, BBM memiliki kedudukan dominan dalam struktur biaya. Data KKP tahun 2023 menunjukkan bahwa 47,5% armada perikanan tangkap laut nasional berupa perahu motor tempel, 42,3% kapal motor, dan 10,1% perahu tanpa motor (Portal Data KKP, 2023). Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa secara rata-rata BBM menyumbang sekitar 42,96% dari total biaya operasional usaha penangkapan ikan (Kemenkeu, 2020).

Bahkan proporsi biaya BBM dalam operasional penangkapan dapat mencapai 40%—60% (PPS Belawan, 2025). Karena itu, kenaikan harga BBM segera menekan margin usaha nelayan, terutama nelayan kecil. Namun, respons terhadap kenaikan BBM tidak cukup hanya bertumpu pada tuntutan harga atau subsidi.

Efektivitas dan efisiensi operasional juga harus menjadi cara utama untuk menekan biaya usaha penangkapan. Sektor perikanan tangkap perlu memperbaiki cara kerja, teknologi, manajemen usaha, dan rantai pasok agar tidak sepenuhnya bergantung pada kompensasi harga energi.

Dalam konteks ini, nelayan tidak lagi cukup “memburu ikan”, tetapi perlu bergerak menuju paradigma smart fishing, yaitu memanen ikan secara lebih terukur melalui teknologi tepat guna, peta Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang akurat, data musim, dan informasi fishing ground yang lebih presisi.

Peta DPI yang baik dapat membantu nelayan menentukan lokasi tangkap secara lebih efisien, sehingga waktu melaut, jarak tempuh, penggunaan es, perbekalan, dan konsumsi BBM dapat ditekan.

Pemanfaatan data ini juga dapat memperkecil risiko kapal pulang tanpa hasil, yang selama ini menjadi salah satu penyebab pemborosan biaya operasi.

Modernisasi armada juga menjadi kebutuhan penting. Penggunaan tenaga kerja kapal yang kompeten perlu diiringi mekanisasi dan elektrifikasi peralatan agar operasi penangkapan lebih produktif, aman, dan hemat biaya.

Pengurangan jumlah anak buah kapal (ABK) bukan dimaksudkan untuk melemahkan tenaga kerja, melainkan untuk meningkatkan efisiensi melalui peralatan modern, pembagian kerja profesional, dan peningkatan keterampilan awak kapal. Modernisasi juga perlu diarahkan pada pemeliharaan mesin, penggunaan alat tangkap selektif, serta desain kapal yang sesuai dengan karakter wilayah tangkap.

Di sisi lain, penyediaan kapal pengangkut penting untuk memperlancar distribusi ikan dari DPI ke pelabuhan maupun antarpelabuhan. Kehadiran kapal pengangkut dapat mengurangi kebutuhan kapal penangkap untuk bolak-balik ke darat, menjaga mutu ikan, dan memperpendek waktu distribusi.

Efisiensi ini penting karena kerugian nelayan tidak hanya berasal dari biaya BBM, tetapi juga dari penurunan mutu ikan, keterlambatan distribusi, dan lemahnya posisi tawar di pasar.

Selain aspek teknis, perilaku ekonomi nelayan juga perlu diperkuat. Kebiasaan penggunaan uang yang cermat, tertib, dan akuntabel harus menjadi bagian transformasi usaha perikanan.

Usaha penangkapan ikan perlu dikelola sebagai unit bisnis yang efektif, efisien, dan menguntungkan. Pencatatan biaya BBM, perbekalan, tenaga kerja, perawatan kapal, dan hasil penjualan perlu dibiasakan agar nelayan memahami posisi keuntungan dan risiko usahanya.

Dengan pencatatan yang baik, keputusan melaut, pembagian hasil, dan kebutuhan investasi dapat dibuat lebih rasional. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan juga penting agar akses pembiayaan, pembelian BBM, pengadaan logistik, dan pemasaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara kolektif, transparan, dan berdaya tawar lebih kuat.

Pada saat yang sama, pascapanen dan hilirisasi harus menjadi bagian dari solusi. Ikan yang didaratkan tidak cukup dijual dalam bentuk segar, tetapi perlu didukung rantai dingin, pengolahan, standardisasi mutu, dan akses pasar yang lebih baik. Dengan demikian, nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi berlanjut ke darat. Pada akhirnya, kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan harga energi, melainkan indikator kerentanan struktural sektor kelautan-perikanan. Solusinya harus mencakup akses energi yang adil, smart fishing, modernisasi kapal, kapal pengangkut, tata kelola keuangan nelayan, serta hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mulai mengakselerasi investasi di sektor ekonomi kelautan atau blue economy, salah satunya melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026.

Dalam kunjungannya di KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada akhir pekan lalu (9/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di ekonomi kelautan.

Investasi pada ekonomi kelautan atau blue economy menurutnya dimulai dengan memperkuat peran nelayan sebagai ujung tombak sektor perikanan nasional. Salah satu upaya yakni dengan menggenjot program KNMP dengan tujuan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang layak.

Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026 dan akan terus membangun desa nelayan setiap tahunnya.

"Tahun depan kita akan bangun lagi 1.000 [KNMP]. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar," kata Prabowo.

Program KNMP dilengkapi fasilitas modern yang menjadi kebutuhan utama para nelayan, seperti lemari es penyimpanan atau cold storage hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Infrastruktur tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai distribusi perikanan nasional.

Prabowo menilai pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan 1.582 kapal ikan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

"Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin [nelayan] senyum tiap hari karena penghasilannya baik," tutup Prabowo.

Upaya investasi di sektor kelautan juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global. Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar sehingga potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan," ujar Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Program ini juga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.

"Pengawasan kampung nelayan penting, begitu juga pengawakannya,” kata Trenggono.

Langkah ini dinilai penting agar program tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan pembangunan KNMP dilakukan dengan menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

“Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

Dia menjelaskan program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasarana perikanan, tetapi juga meningkatkan kompetensi masyarakat setempat guna menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan. Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga SPBN.

Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program KNMP terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional. Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

Kerja Sama dengan Inggris

Dalam pengembangan ekonomi kelautan, pemerintah juga menggandeng Inggris. Pada awal tahun ini, sebelum menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Inggris dan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp90 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan komitmen investasi tersebut diarahkan untuk menggenjot potensi laut Indonesia, salah satunya melalui kerja sama maritim berupa pembuatan 1.582 kapal tangkap.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa tiga perempat wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi protein berbasis ikan dari laut mengingat konsumsi protein ikan di Indonesia masih relatif rendah.

Tantangan Mengadang

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai investasi pemerintah di sektor ekonomi kelautan seperti melalui program KNMP memiliki peluang besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan nelayan.

"Karena, persoalan utama masyarakat pesisir selama ini sebenarnya bukan hanya soal hasil tangkapan, melainkan lemahnya infrastruktur ekonomi maritim," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (11/5/2026).

Menurutnya, kehadiran fasilitas seperti cold storage, pabrik es, dan SPBN sangat penting untuk menjaga kualitas ikan, memperkuat distribusi, serta mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan.

Secara ekonomi, KNMP dinilai dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Selama ini, banyak nelayan kecil terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena keterbatasan penyimpanan yang membuat hasil tangkapan cepat rusak sebelum sampai ke pasar yang lebih luas.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur saja tidak otomatis menghapus kemiskinan nelayan.

"Tantangan terbesar justru berada pada tata kelola dan keberlanjutan program. Kalau nelayan masih bergantung pada tengkulak, tidak memiliki akses pembiayaan, dan tidak mendapatkan pelatihan teknologi maupun pengelolaan usaha, maka manfaat pembangunan tidak akan optimal," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya program KNMP perlu diiringi penguatan koperasi nelayan, perlindungan harga hasil tangkapan, serta pemberdayaan generasi muda pesisir agar mampu mengelola ekonomi maritim secara mandiri dan modern.

"Kalau tidak diantisipasi sejak awal, kita berisiko memiliki infrastruktur yang berdiri megah, tetapi tidak benar-benar berfungsi optimal bagi masyarakat pesisir," ujarnya.

Dia juga menyoroti tantangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi nelayan. Infrastruktur modern membutuhkan kemampuan pengelolaan yang modern.

Cold storage misalnya, tidak akan berjalan efektif jika listrik tidak stabil, nelayan tidak memahami sistem rantai dingin, atau distribusi hasil tangkapan masih terhambat. Begitu pula SPBN dan fasilitas pelabuhan kecil yang tidak akan optimal jika nelayan tetap bergantung pada tengkulak dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat di pasar.

"Karena itu saya berpandangan pemerintah harus serius memperkuat koperasi nelayan, memperluas akses pembiayaan, memberikan pelatihan teknologi perikanan, dan melakukan pendampingan ekonomi secara berkelanjutan," katanya.

Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta Suhana menilai investasi ekonomi kelautan melalui program KNMP berpotensi membangun ekosistem nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan,” kata Suhana.

Namun, dia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada perencanaan yang memadai, tetapi juga koordinasi yang efektif dan partisipasi aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

“Program ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Perencanaan ruang laut bukan sekadar instrumen kebijakan dan pengaturan, namun menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT PLN (Persero) menandatangani kerja sama penyelenggaraan penataan ruang laut guna mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan kerja sama tersebut bertujuan memastikan kebutuhan ruang bagi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan masuk ke dalam tata ruang nasional.

“Perencanaan ruang laut bukan sekadar instrumen kebijakan dan pengaturan, namun menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi,” kata Kartika dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penataan ruang laut dapat menyinergikan dan mengintegrasikan program prioritas nasional, khususnya dalam mendukung kemandirian dan ketahanan energi.

Kartika menambahkan perencanaan ruang laut juga penting untuk menjaga fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati laut, termasuk perlindungan ekosistem karbon biru guna mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Sementara itu, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto mengatakan pemanfaatan ruang laut menjadi aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti pembangkit di wilayah pesisir, jaringan kabel laut, gardu induk, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Yusuf, keterpaduan antara pembangunan ketenagalistrikan dan kebijakan penataan ruang laut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi perizinan, serta perlindungan terhadap ekosistem laut.

“Kolaborasi ini adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam pembangunan nasional dan landasan penting untuk mendukung ketahanan energi dan kedaulatan energi nasional,” katanya.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan penataan ruang laut, pemenuhan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang laut, pemenuhan kewajiban pemanfaatan ruang laut, berbagi data dan informasi perizinan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

KKP menyebut kerja sama tersebut sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang dijalankan pemerintah untuk mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal membangun 1.582 kapal ikan untuk penguatan ekonomi biru atau sektor kelautan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Gorontalo pada Sabtu (9/5/2026). Kepala negara mengatakan ribuan kapal ikan itu bakal dikelola oleh koperasi nelayan.

“Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30, nanti kita beri kapal," ujar Prabowo.

Kemudian, orang nomor satu di Indonesia menyatakan bahwa nantinya kapal ikan itu bakal ada beragam ukuran. Misalnya, kapal kecil, menengah dan besar.

Kapal ini pun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar sumber daya laut di Indonesia bisa dikuasai secara maksimal oleh rakyat.

"Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” imbuhnya.

Adapun, Prabowo menekankan bahwa penguatan sektor kelautan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah membangun kemandirian nasional. Dia juga menegaskan bahwa nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional.

“Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” pungkas Prabowo.