Bisnis.com, JAKARTA — Inggris akan membantu modernisasi 1.582 kapal perikanan untuk Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerja sama maritim yang ditujukan mempercepat transformasi armada nasional.

Program tersebut menjadi bagian dari UK–Indonesia Maritime Partnership Programme (MPP) yang diluncurkan pada 23 April 2026, dengan dukungan pembiayaan dari UK Export Finance sebesar 4-5 miliar poundsterling untuk berbagai proyek maritim prioritas.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan kapal akan melibatkan galangan dalam negeri, dengan Inggris melalui perusahaan pertahanan Babcock International berperan dalam desain dan evaluasi teknis.

“Kerja sama maritim ini memang sudah diinisiasi oleh Bapak Presiden. Salah satunya adalah membangun modernisasi kapal perikanan, jumlahnya kurang lebih 1.582 unit,” ujar Trenggono di sela-sela peluncuran kerja sama MPP di Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Dari sisi pelaksanaan, proyek ini ditargetkan berjalan dengan cepat. CEO Babcock David Lockwood menyebut pihaknya telah menyepakati timeline yang agresif dengan target kapal mulai beroperasi dalam 12 bulan ke depan.

“Jadi, kami sudah menyepakati jadwal, jadwal yang sangat ketat, yang mengharuskan kapal-kapal tersebut sudah berlayar dalam 12 bulan ke depan,” ujarnya.

Dia menambahkan desain kapal telah disesuaikan dengan karakteristik perairan Indonesia agar optimal digunakan di wilayah kepulauan.

Adapun spesifikasi kapal akan bervariasi berdasarkan kebutuhan operasional, mulai dari 30 gross ton (GT) hingga 500 gross ton, serta dilengkapi dengan teknologi modern.

“Bukan lagi kapal kayu, tetapi sudah kapal besi. Di situ ada fish finder, ada teknologi monitoringnya,” katanya.

Selain itu, desain kapal juga disesuaikan dengan jenis ikan dan kondisi perairan, dengan beberapa varian kapal yang akan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bakal memiliki sekitar 1.582 kapal nelayan modern pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

“Kita juga sekarang sudah punya program, kita ingin membangun 1.582 kapal nelayan modern. InsyaAllah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000,” ujar Prabowo.

Program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan armada nelayan kecil yang selama ini terbatas pada kapal di bawah 10 GT, serta mendorong peningkatan produktivitas perikanan nasional.

Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendukung integrasi perdagangan regional dengan sejumlah kesepakatan dan kolaborasi yang dilakukan pada the 30th Annual Meeting of The Asian Exim Bank Forum (AEBF), 17-20 November 2025 di Kerala, India.

Forum tersebut merupakan ajang pertemuan pimpinan Exim Bank seluruh Asia untuk memperkuat kolaborasi, bertukar pengalaman, dan mengakselerasi perdagangan intra-regional. Tahun ini, Annual Meeting AEBF mengusung tema Samriddhi Sutra (Guide to Prosperity): Empowering Connections through a Shared Vision for Regional Prosperity, mengajak seluruh anggota untuk merefleksikan sinergi dan memproyeksikan kolaborasi demi kemakmuran kolektif di Kawasan Asia.

Ketua Dewan Direktur merangkap Plt. Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, Sukatmo Padmosukarso, menyatakan bahwa penguatan kolaborasi regional bagi ekspor nasional harus diwujudkan. Indonesia melalui Indonesia Eximbank berkomitmen memperkuat kolaborasi dan integrasi perdagangan regional melalui AEBF.

"Lebih dari 70 persen perdagangan Indonesia berada di Kawasan Asia. Indonesia Eximbank berkomitmen memastikan eksportir dapat memanfaatkan integrasi ini secara optimal. Dalam konteks aksesi OECD, kami fokus mengadopsi praktik terbaik dari Exim Bank dan Export Credit Agency (ECA) global agar mandat lembaga benar-benar mengisi market gap dengan tetap menjaga prudensi dan risk appetite," kata Sukatmo.

Beberapa kerja sama strategis yang disepakati Indonesia, antara lain adalah Komitmen Bersama (Joint Statement) dengan UK Export Finance (UKEF). UKEF akan memberikan dukungan teknis bagi proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), khususnya tiga instrumen Export Credit Group (ECG) yaitu: anti-bribery, environmental, social and governance (ESG), dan sustainable financing untuk proyek-proyek Indonesia di luar negeri.

Lalu, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Export Finance Australia (EFA), meliputi kolaborasi co-financing dan dukungan pendanaan, serta dukungan keahlian teknis terkait pengaturan skema kredit, penjaminan, dan asuransi untuk memperkuat kesiapan Indonesia Eximbank dalam memenuhi standar OECD.

Ketiga, Offer Letter dari Export - Import Bank of India berupa dukungan capacity building guna mempelajari praktik terbaik dalam pembiayaan UKM (SME financing).

Di kesempatan yang sama, melalui sejumlah bilateral meeting juga dihasilkan peluang kolaborasi konkret, seperti berikut:

Dengan nilai ekspor US$266,5 miliar pada 2024, dan didukung jangkauan pasar hingga lebih dari 180 negara, Indonesia terus memperkuat posisinya dalam rantai nilai regional. Melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa Konsultasi, Indonesia Eximbank berkomitmen mendukung pertumbuhan inklusif dan ketahanan rantai pasok regional.

Keikutsertaan Indonesia Eximbank dalam forum global ini menegaskan kesiapan memperluas kolaborasi, memperkuat co-financing, dan mendorong munculnya proyek-proyek baru di Asia maupun Afrika melalui kemitraan berkelanjutan dengan berbagai Exim Bank dan ECA.