Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mulai mengakselerasi investasi di sektor ekonomi kelautan atau blue economy, salah satunya melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026.

Dalam kunjungannya di KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada akhir pekan lalu (9/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di ekonomi kelautan.

Investasi pada ekonomi kelautan atau blue economy menurutnya dimulai dengan memperkuat peran nelayan sebagai ujung tombak sektor perikanan nasional. Salah satu upaya yakni dengan menggenjot program KNMP dengan tujuan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang layak.

Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026 dan akan terus membangun desa nelayan setiap tahunnya.

"Tahun depan kita akan bangun lagi 1.000 [KNMP]. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar," kata Prabowo.

Program KNMP dilengkapi fasilitas modern yang menjadi kebutuhan utama para nelayan, seperti lemari es penyimpanan atau cold storage hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Infrastruktur tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai distribusi perikanan nasional.

Prabowo menilai pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan 1.582 kapal ikan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

"Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin [nelayan] senyum tiap hari karena penghasilannya baik," tutup Prabowo.

Upaya investasi di sektor kelautan juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global. Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar sehingga potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan," ujar Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Program ini juga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.

"Pengawasan kampung nelayan penting, begitu juga pengawakannya,” kata Trenggono.

Langkah ini dinilai penting agar program tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan pembangunan KNMP dilakukan dengan menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

“Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

Dia menjelaskan program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasarana perikanan, tetapi juga meningkatkan kompetensi masyarakat setempat guna menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan. Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga SPBN.

Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program KNMP terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional. Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

Kerja Sama dengan Inggris

Dalam pengembangan ekonomi kelautan, pemerintah juga menggandeng Inggris. Pada awal tahun ini, sebelum menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Inggris dan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp90 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan komitmen investasi tersebut diarahkan untuk menggenjot potensi laut Indonesia, salah satunya melalui kerja sama maritim berupa pembuatan 1.582 kapal tangkap.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa tiga perempat wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi protein berbasis ikan dari laut mengingat konsumsi protein ikan di Indonesia masih relatif rendah.

Tantangan Mengadang

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai investasi pemerintah di sektor ekonomi kelautan seperti melalui program KNMP memiliki peluang besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan nelayan.

"Karena, persoalan utama masyarakat pesisir selama ini sebenarnya bukan hanya soal hasil tangkapan, melainkan lemahnya infrastruktur ekonomi maritim," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (11/5/2026).

Menurutnya, kehadiran fasilitas seperti cold storage, pabrik es, dan SPBN sangat penting untuk menjaga kualitas ikan, memperkuat distribusi, serta mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan.

Secara ekonomi, KNMP dinilai dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Selama ini, banyak nelayan kecil terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena keterbatasan penyimpanan yang membuat hasil tangkapan cepat rusak sebelum sampai ke pasar yang lebih luas.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur saja tidak otomatis menghapus kemiskinan nelayan.

"Tantangan terbesar justru berada pada tata kelola dan keberlanjutan program. Kalau nelayan masih bergantung pada tengkulak, tidak memiliki akses pembiayaan, dan tidak mendapatkan pelatihan teknologi maupun pengelolaan usaha, maka manfaat pembangunan tidak akan optimal," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya program KNMP perlu diiringi penguatan koperasi nelayan, perlindungan harga hasil tangkapan, serta pemberdayaan generasi muda pesisir agar mampu mengelola ekonomi maritim secara mandiri dan modern.

"Kalau tidak diantisipasi sejak awal, kita berisiko memiliki infrastruktur yang berdiri megah, tetapi tidak benar-benar berfungsi optimal bagi masyarakat pesisir," ujarnya.

Dia juga menyoroti tantangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi nelayan. Infrastruktur modern membutuhkan kemampuan pengelolaan yang modern.

Cold storage misalnya, tidak akan berjalan efektif jika listrik tidak stabil, nelayan tidak memahami sistem rantai dingin, atau distribusi hasil tangkapan masih terhambat. Begitu pula SPBN dan fasilitas pelabuhan kecil yang tidak akan optimal jika nelayan tetap bergantung pada tengkulak dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat di pasar.

"Karena itu saya berpandangan pemerintah harus serius memperkuat koperasi nelayan, memperluas akses pembiayaan, memberikan pelatihan teknologi perikanan, dan melakukan pendampingan ekonomi secara berkelanjutan," katanya.

Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta Suhana menilai investasi ekonomi kelautan melalui program KNMP berpotensi membangun ekosistem nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan,” kata Suhana.

Namun, dia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada perencanaan yang memadai, tetapi juga koordinasi yang efektif dan partisipasi aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

“Program ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menggelontorkan investasi besar pada sektor ekonomi biru. Investasi ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan protein hewani dunia sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan nasional.

Presiden menilai Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar sehingga pemanfaatannya perlu dipercepat melalui penguatan sektor perikanan dan pembangunan desa nelayan.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Kita harus bersyukur, dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (10/5/2026), berdasarkan siaran persBadan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Menurut Presiden, investasi ekonomi biru harus dimulai dari penguatan nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan nasional. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ini sebagai upaya meningkatkan akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan.

Presiden mengatakan, pembangunan desa nelayan akan berlanjut secara bertahap setiap tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 1.000 kampung nelayan setiap tahun hingga mencapai sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Dan tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000 (KNMP). Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar,” ujar Presiden.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan untuk meningkatkan kapasitas tangkap nelayan. Pengelolaan kapal tersebut akan dilakukan melalui koperasi nelayan agar manfaat ekonomi lebih merata di tingkat komunitas pesisir.

“Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” kata Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan nelayan saat meninjau pelabuhan shelter sortir dan pengepakan ikan Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, sebagai bagian upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui fasilitas pendukung terintegrasi.

Menurut pernyataan Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Sabtu, Presiden Prabowo dalam kunjungan hari ini menyusuri area pelabuhan dan shelter aktivitas nelayan yang sedang melakukan sortir ikan dan berdialog langsung dengan para nelayan yang sedang berkegiatan di atas kapal.

Dalam dialog tersebut, Presiden Prabowo menanyakan aktivitas melaut para nelayan, mulai dari jumlah awak kapal hingga kendala yang dihadapi saat mencari ikan, termasuk persoalan bahan bakar minyak.

Salah satu nelayan, Acon Karim, mengaku senang dapat berbincang langsung dengan Kepala Negara.

Menurutnya, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap aktivitas dan kebutuhan nelayan sehari-hari.

"Tanya kalau berapa anggota kapal. Dia (Presiden) tanya bahan minyak, jauh atau enggak," kata Acon Karim.

Hal senada disampaikan nelayan lainnya, Brawijaya Kadullah, yang mengapresiasi dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas bagi nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Yang terutama itu terima kasih banyak kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang telah menyediakan tempat fasilitas Koperasi Nelayan Merah Putih," ujar Brawijaya.

Sementara itu, nelayan Tetin Yuli mengungkapkan kebahagiaan masyarakat atas kedatangan Presiden ke wilayah mereka.

"Alhamdulillah Bapak Presiden sudah sampai di sini. Kami rakyat di sini, masyarakat di sini senang sekali Bapak Presiden sudah datang ke sini," ucap Tetin.

Peninjauan Presiden di shelter sortir dan pengepakan ikan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dari tingkat akar rumput.

Melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah mendorong hadirnya fasilitas yang mendukung produktivitas nelayan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan masyarakat pesisir.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada para nelayan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu, Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Saya mengerti nelayan itu memiliki risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main. Cuaca bisa berubah, arus bisa berubah. Saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Saya terima kasih," ujar Presiden Prabowo melalui keterangan BPM Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad untuk memperbaiki kesejahteraan sekaligus memberikan penghormatan yang layak kepada para nelayan Indonesia.

Menurut Prabowo, selama ini nelayan kerap berada di posisi yang kurang mendapat perhatian.

"Untuk itu saya bertekad untuk memperbaiki dan menghormati para nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Para nelayan sering dilupakan," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah saat ini akan hadir lebih nyata bagi masyarakat kecil, termasuk nelayan dan petani di seluruh tanah air.

"Pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia," kata Presiden.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan satu unit kapal penangkap ikan dengan kapasitas 15 gross tonnage (GT) untuk komunitas nelayan di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu.

Dalam agenda kunjungan kerjanya di SMK Negeri 2 Talaud, saat memperkenalkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada masyarakat Miangas, Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah memberikan bantuan kapal 15 GT itu untuk nelayan di Miangas.

"Hari ini kita memberi bantuan, satu kapal, berapa besar kapalnya?15 gross tonnage. Besar juga untuk (menangkap ikan, red.), luar biasa. Awak kapalnya berapa?lima orang. (Kapal) 15 GT, tetapi juga rencana beliau (Menteri Kelautan, red.), akan bangun, akan kita bangun desa nelayan khusus," kata Presiden Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan masyarakat Pulau Miangas, Sulawesi Utara.

Prabowo melanjutkan desa nelayan khusus yang dibangun di Miangas itu akan mulai tahap pembangunan bulan Juni.

Pembangunan desa nelayan khusus di Miangas ditargetkan rampung dalam waktu lima bulan sehingga tahun ini seluruh sarana utama dan penunjangnya dapat digunakan para nelayan.

"Jadi, bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas! Saya akan cek lagi!" kata Presiden Prabowo ke Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono.

Desa nelayan khusus yang akan dibangun di Miangas itu nantinya memiliki pabrik pembuat es, gudang pendingin (cold storage), SPBU khusus yang menjual solar dengan harga khusus untuk nelayan.

"(Dalam waktu, red.) lima bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus. Sudah ada lapangan terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah," kata Presiden.

"Kemudian, ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada menteri, Ibu Meutya di sini, Ibu Meutya adalah Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital). Beliau akan memberi (bantuan) handphone ya?" tanya Prabowo ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, yang turut mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Pulau Miangas.

"Ada handphone dan Starlink," jawab Meutya kepada Presiden.

"Handphone dan Starlink untuk semua kakak," kata Presiden di hadapan masyarakat Miangas yang berkumpul di SMK Negeri 2 Talaud, Sabtu.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan 1.582 unit kapal ikan kepada nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu, Presiden Prabowo menyampaikan di hadapan masyarakat Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo bahwa program itu ditargetkan untuk mendukung pemberdayaan nelayan Indonesia demi memastikan terjadi perbaikan ekonomi.

"Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu," kata Prabowo.

Presiden mengatakan bahwa bantuan kapal itu akan diserahkan melalui koperasi nelayan dan skema lebih rinci akan diatur secara lebih lanjut.

"Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal yang besar," kata Presiden menambahkan.

Tidak hanya kapal, pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga terus dikejar pemerintah, dengan ditargetkan 1.386 desa dapat diresmikan di seluruh Indonesia sampai dengan akhir 2026.

Tidak berhenti sampai di situ, Prabowo menekankan bahwa pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga akan terus dilanjutkan di wilayah lain.

Kepala Negara meminta setiap tahunnya di sekitar 1.000 desa dapat dibangun fasilitas yang akan mendukung kegiatan nelayan Indonesia.

Beberapa fasilitas yang akan disediakan dalam program itu, termasuk pembangunan fasilitas pembuatan es, gudang pendingin serta fasilitas pengisian bahan bakar khusus untuk kapal nelayan.

Beberapa saat sebelumnya, Presiden Prabowo meninjau Pulau Miangas di Sulawesi Utara, dan berkesempatan menyerahkan bantuan satu unit kapal nelayan berukuran 15 gross tonnage (GT) dengan kapasitas awak lima orang.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah saat ini sedang bergeliat mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). COO Danantara Dony Oskaria membeberkan peran BUMN, PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam program tersebut.

Dony menjelaskan bahwa kampung nelayan masuk ke dalam ekosistem yang akan dikembangkan oleh Agrinas Jaladri. Tujuan pengembangan ekosistem itu yakni untuk mengoptimalkan potensi laut Tanah Air.

"Sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita. Ini ekosistemnya kita bentuk kan, dan desa nelayannya dibangun. Tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan off-take-nya," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Jaladri nantinya tidak hanya akan mengembangkan kampung nelayan dari sisi hulu, tetapi juga dari hilir.

"Jadi nanti industri turunan dari perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya," kata Dony.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah saat ini tengah bergeliat mengembangkan program KMNP. Tujuan dari program tersebut adalah membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Ragam infrastruktur yang disiapkan di antaranya fasilitas pendukung seperti pabrik es, sentra kuliner, hingga SPBU khusus nelayan.

Program KMNP menyerap anggaran Rp24,2 triliun dengan target pengembangan hingga 1.100 kampung nelayan.

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 65 lokasi KMNP dalam tahap pertama. Kemudian, tahap kedua dibangun 35 lokasi KMNP hingga menjadi 100 KMNP di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa progran KMNP telah dimulai dengan percontohan di Biak, Papua. Hasilnya menurut Prabowo menggembirakan dengan rata-rata peningkatan mata pencaharian nelayan 60% dari pendapatan tahunannya.

Pendapatan nelayan terdongkrak sebab, akses infrastruktur seperti cold storage yang sebelumnya sulit dijangkau kemudian bisa didapatkan.

"Kami berharap dapat memberikan dampak kepada 10 juta nelayan beserta istri dan anak-anak mereka," kata Prabowo dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada awal tahun ini.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan sedikitnya 28.000 koperasi desa yang operasional penuh dalam beberapa bulan ke depan.

Koperasi Merah Putih tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas gudang, cold storage, serta armada angkut untuk memperkuat distribusi hasil produksi rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Nanti beberapa bulan lagi akan kita wujudkan minimal 28.000 koperasi. Di tiap desa, koperasi yang operasional, punya gudang, punya cold storage, dan akan punya dua truk masing-masing koperasi,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, keberadaan koperasi desa tersebut bertujuan memutus ketergantungan petani dan nelayan pada tengkulak serta perantara.

Dengan sistem baru ini, hasil panen rakyat tidak lagi terbuang atau dijual dengan harga rendah karena keterbatasan distribusi dan penyimpanan.

“Tidak akan ada panen yang tidak terjual. Kalau belum bisa dijual, disimpan dalam gudang. Koperasi bisa kirim sendiri hasil panennya,” tegasnya.

Selain sektor pertanian, Prabowo juga menekankan pengembangan desa-desa nelayan sebagai bagian dari strategi pemenuhan gizi nasional. Pemerintah menargetkan agar masyarakat Indonesia dapat mengakses ikan segar dengan harga terjangkau sebagai sumber protein utama.

“Kita akan bikin desa-desa nelayan sehingga rakyat kita akan dapat ikan segar penuh protein, yang harganya mungkin setengah dari daging,” kata Presiden.

Dia menegaskan, pemenuhan asupan protein bagi seluruh keluarga Indonesia menjadi cita-cita besar pemerintah. Menurutnya, setiap keluarga harus dapat mengonsumsi lauk berprotein setiap hari demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Tiap keluarga Indonesia harus makan lauk protein tiap hari. Itu cita-cita Pemerintah Republik Indonesia. Itu cita-cita saya,” pungkas Prabowo.

IDXChannel – Ada yang berbeda di pesisir pantai Desa Kelan, Bali. Meski perahu-perahu nelayan sibuk hilir mudik pagi itu, tidak ada suara mesin yang bising dan asap yang menganggu. Hanya terdengar suara ombak dan angin, disertai wajah-wajah semangat menyongsong pagi penuh senyuman. Suasana ini berubah sejak beberapa bulan terakhir, ketika PT Pertamina International Shipping (PIS) menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memilih desa tersebut menjadi Desa Energi Berdikari (DEB).

Di bawah payung DEB, PIS berinovasi melalui KeNaLi (Keluarga Nelayan Lestari), program holistik yang mengusung semangat kolaborasi untuk menciptakan masyarakat pesisir mandiri energi dan berdaya secara ekonomi. Di Desa Kelen ini, PIS memberikan bantuan mesin perahu nelayan bertenaga listrik yang dayanya diisi menggunakan panel surya. Teknologi ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi karbon hingga lebih dari 70% dalam dua bulan terakhir, tetapi juga membantu nelayan menghemat biaya operasional bahan bakar.

Dalam tahap awal, PIS memberikan lima unit mesin listrik dan sepuluh baterai untuk kapal nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tanjung Sari, serta dukungan panel surya untuk rumah tangga nelayan dan fasilitas publik desa. Dukungan ini diberikan sejak tahun lalu dan setelah menempuh masa uji coba, dalam dua bulan terakhir pemakaian, implementasi ini berhasil menurunkan emisi karbon hingga 62 kilogram CO? dan meningkatkan efisiensi energi sebesar 78% dibandingkan mesin berbahan bakar minyak.

Selain fokus pada energi bersih, PIS juga menghadirkan pendidikan konservasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga pesisir melalui pendekatan Door-to-Door Education (DTDE). Edukasi ini mengintegrasikan kegiatan konservasi lingkungan seperti pengelolaan sampah rumah tangga, pelestarian mangrove, dan penggunaan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini telah melatih 161 keluarga di Desa Kelan untuk memilah dan mengelola sampah organik dan anorganik, menghasilkan pengurangan timbulan sampah hingga 183 kilogram per minggu, serta menciptakan eco trip mangrove yang menjadi potensi wisata edukatif baru bagi desa.

Manager CSR PIS Alih Istik Wahyuni menjelaskan bahwa program DEB merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai subholding Pertamina yang beroperasi di sektor logistik kelautan. “Sebagai subholding Pertamina yang wilayah kerjanya di laut, PIS memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi pada pelestarian ekosistem maritim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Alih.

Program yang berkolaborasi dengan Divers Clean Action (DCA) sejak 2024 ini, juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat kontribusi terhadap agenda transisi energi nasional dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Apresiasi terhadap program DEB KeNaLi disampaikan oleh Made Yudha Wibawa, Analis Rehabilitasi dan Konservasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tahura, yang merupakan pengelola kawasan hutan mangrove di wilayah Benoa.

“Harapannya, kelompok nelayan dapat mandiri secara energi dan mampu mengelola kawasan dengan sumber energi bersih, bahkan setelah program berakhir,” ujarnya, saat kunjungan ke Desa Kelan pekan lalu.

Dukungan juga datang dari pemerintah desa setempat, I Wayan Sukarena, Jro Bendesa Kelan, menilai program ini sebagai langkah strategis dalam mengembangkan potensi desa, terutama dalam bidang energi bersih dan pariwisata ramah lingkungan.

“Program ini membuka peluang besar bagi kami untuk mengembangkan wisata energi bersih sekaligus menjaga kelestarian mangrove yang menjadi penyangga kehidupan masa depan,” ungkapnya.

Upaya ini sejalan dengan dukungan PIS terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan 14 (Ekosistem Lautan).

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan program Desa Nelayan Merah Putih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Prabowo, dari proyek percontohan yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan, pendapatan nelayan mampu naik hingga dua kali lipat.

Prabowo bilang salah satu model yang dikembangkan oleh Kementerian KP disebut Fishing Village Project, yaitu desa sekitar 2.000 nelayan yang direorganisasi dan difasilitasi dengan infrastruktur memadai.

Pada proyek itu, pemerintah membangun dermaga sederhana, menyediakan fasilitas produksi es, cold storage, serta panel surya untuk kebutuhan energi. Selain itu juga ada klinik bersih dan sekolah bagi keluarga nelayan.

"Kami menemukan dari kesaksian mereka, setelah satu setengah hingga dua tahun, pendapatan mereka meningkat hingga 100%. Itu luar biasa. Saya sendiri sangat terkejut. Saya pikir mungkin 40%, 50%, tapi ternyata meningkat 100%. Dan semua itu hanya karena hal-hal dasar seperti es, dan tentu saja fasilitas untuk pelelangan ikan," kata Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Menurutnya, adanya fasilitas pelelangan membuat ikan segar dari desa nelayan bisa dijual langsung dengan harga yang lebih baik.

Untuk itu pemerintah berencana mereplikasi model desa nelayan ini secara nasional. Pada tahun 2025, dari program itu telah membangun 65 desa dan ditargetkan hingga akhir tahun 2026 mencapai 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

"Seribu desa berarti akan memberdayakan dua juta nelayan. Dua juta nelayan dengan istri mereka dan mungkin dua anak, itu berarti delapan juga orang Indonesia," kata Prabowo.

Nantinya untuk penyaluran distribusi yang lebih baik di masyarakat, pemerintah akan mengandalkan 81.000 koperasi desa yang memiliki gudang, cold storage, mini market, apotek, hingga klinik. Nantinya tiap koperasi juga akan mendapatkan pembiayaan untuk memiliki dua truk pengangkut hasil produksi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026. Prabowo menuturkan selama hampir delapan dekade kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi lautnya yang luas, padahal sekitar tiga perempat wilayah Indonesia merupakan perairan.

“Pada dasarnya kita sangat beruntung karena tiga perempat wilayah Indonesia adalah laut. Namun, hal yang menyedihkan adalah kita belum benar-benar memanfaatkan anugerah ini dengan baik,” ujar Prabowo dalam sesi dialog bersama Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk The World Pivot, di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Program ini, menurutnya, mampu menjadi langkah strategis untuk memberdayakan komunitas nelayan yang selama ini belum tersentuh program pembangunan secara efektif.

Dia melanjutkan bahwa dalam proyek percontohan yang telah berjalan, pemerintah menyiapkan berbagai infrastruktur dasar seperti dermaga, pabrik es, cold storage, dan panel surya untuk mendukung aktivitas nelayan.

“Banyak desa nelayan bahkan tidak memiliki dermaga sederhana, jadi kami bangunkan dermaga untuk mereka. Mereka juga tidak memiliki es, maka kami bantu pembiayaan agar mereka dapat membangun pabrik es kecil sendiri,” jelas Prabowo.

Dia menuturkan hasilnya sangat signifikan. Dalam kurun waktu satu setengah hingga dua tahun, pendapatan nelayan meningkat hingga 100 persen, berkat perbaikan infrastruktur dasar dan sistem lelang ikan yang lebih teratur.

“Awalnya saya memperkirakan kenaikan pendapatan mungkin 40%-50%, tapi ternyata bisa mencapai 100% hanya dengan penyediaan fasilitas dasar seperti es dan tempat pelelangan ikan,” ungkapnya.

Melihat dampak positif tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026, yang akan memberdayakan sekitar 2 juta nelayan dan berdampak pada 8 juta jiwa masyarakat pesisir.

“Target kami hingga akhir 2026 adalah membangun sedikitnya 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Artinya, program ini akan memberdayakan dua juta nelayan,” kata Prabowo.

Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, kata Prabowo, proyek ini juga diintegrasikan dengan jaringan koperasi desa, yang kini telah mencapai 81.000 unit di seluruh Indonesia.

Nantinya, dia mengatakan bahwa setiap koperasi dilengkapi fasilitas gudang, cold storage, minimarket, apotek desa, hingga klinik, serta mendapat dukungan pembiayaan untuk dua armada truk pengangkut hasil panen.

“Dengan begitu seluruh hasil produksi dapat langsung dikirim ke pasar. Tidak akan ada lagi cerita panen busuk karena tak ada pembeli,” ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa program ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan ekonomi di wilayah pesisir.

“Saya rasa ini akan menjadi masa yang menarik bagi Indonesia. Saya sangat bersemangat karena saya melihat mimpi dan konsep ini mulai menjadi kenyataan saat kita duduk di sini hari ini,” pungkas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan keberhasilan mengejutkan dari program percontohan Desa Nelayan yang melipatgandakan penghasilan nelayan hingga 100 persen dari modal alat produksi es dan dermaga sederhana.

"Sungguh luar biasa. Saya sendiri sangat terkejut. Saya pikir mungkin 40 persen, 50 persen, tapi peningkatannya 100 persen. Ini hanya untuk hal-hal mendasar seperti es, dan tentu saja fasilitas untuk melelang ikan," katanya saat menjadi pembicara di Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam.

Prabowo menjelaskan, Kementerian Perikanan membangun model desa nelayan percontohan yang fokus pada penyediaan fasilitas esensial yang selama ini hilang, seperti dermaga sederhana hingga fasilitas produksi es sebagai pendingin hasil tangkapan laut.

"Banyak desa ini tidak memiliki dermaga sederhana. Jadi, kami bangunkan dermaga untuk mereka. Mereka bahkan tidak punya es. Jadi, kami sediakan pembiayaan agar mereka bisa membangun fasilitas produksi es kecil," katanya.

Dengan balok es yang tersedia setiap hari, kata Presiden, ikan hasil tangkapan nelayan kembali dalam keadaan segar.

Selain itu, Desa Nelayan juga menyediakan fasilitas penyimpanan dingin, listrik dan panel surya, fasilitas sosial seperti klinik bersih dan sekolah yang baik untuk anak-anak, fasilitas untuk pelelangan ikan.

Melihat kesuksesan program percontohan tersebut, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 1.000 Desa Nelayan hingga akhir 2026 di seluruh Indonesia.

Replikasi 1.000 Desa Nelayan ini diperkirakan akan memberdayakan 2 juta nelayan. Jika dihitung dengan istri dan dua anak, program ini secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan sekitar 8 juta masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin keberlanjutan, kata Presiden, hasil perikanan dari desa-desa model ini akan dikirim ke pasar melalui jaringan yang telah didirikan Pemerintah, yaitu 81.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Setiap koperasi akan dilengkapi dengan gudang, cold storage, minimarket, klinik, dan diberikan pembiayaan untuk membeli dua truk distribusi, memastikan hasil panen tidak lagi membusuk.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025