Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai akan mampu mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap di Papua. Sekaligus menjadikan wilayah ini sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.

Diketahui potensi perikanan tangkap Papua sangat melimpah, terutama di tiga titik strategis yang selama ini belum tersentuh program nasional tersebut. Tiga kawasan yang dimaksud yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua. Prabowo Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo: Saya Ingin Nelayan Sejahtera!

Ketiga kawasan tersebut memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan. “Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” kata Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal, Minggu (17/5/2026).

Menurut Robert, ketiga wilayah tersebut merupakan pusat perikanan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Selain itu, ketiganya merupakan gugusan pulau terluar di wilayah utara Papua yang secara geografis justru lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat Pemerintahan di Papua.

Ia menambahkan, kawasan-kawasan itu menyimpan kekayaan laut yang sangat melimpah mulai dari tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. Mayoritas masyarakat setempat pun menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, pembangunan KNMP di tiga titik tersebut bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi ikan, melainkan juga memperkuat pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.

Politisi Fraksi Golkar ini secara khusus menyoroti kawasan Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebutnya sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di Papua. Ia mengingatkan wilayah itu pernah menjadi saksi kejayaan industri perikanan Papua saat perusahaan perikanan besar milik Jayanti Group beroperasi pada era 1999-2003.

Kala itu, perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya-anak group Jayanti, mampu mempekerjakan ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur. Dengan dukungan 1.000-1.500 rumpon yang tersebar di perairan Papua, perusahaan tersebut menjadi pelopor industri perikanan tangkap dan pengalengan ikan di wilayah itu.

Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui kehadiran BUMN yakni PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.

“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” lanjutnya.

Robert menjelaskan, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di sentra-sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan era tersebut harus dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN. Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global

Robert mengungkapkan lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua juga membuat wilayah itu rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan menunjukkan adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat pengawasan di kawasan perbatasan perairan Papua belum optimal. Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” tandasnya.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai mematangkan rencana pengembangan kawasan industri perikanan terintegrasi berbasis koperasi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Proyek ini disiapkan di atas lahan seluas 20 hektare hingga 60 hektare dan akan dilengkapi infrastruktur pendukung untuk memperkuat ekonomi nelayan.

Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono mengatakan, dalam peninjauan lapangan beberapa waktu lalu, pemerintah mengidentifikasi sejumlah titik strategis di Desa Parean Girang dan Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, sebagai lokasi pengembangan kawasan industri.

Dia menyebutkan, kawasan pesisir yang ditinjau memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sentra industri perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengembangan ini dirancang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup pengolahan, distribusi, hingga penguatan kelembagaan ekonomi melalui koperasi.

“Lahan yang tersedia bervariasi antara 20-60 hektare dan akan dimanfaatkan untuk kawasan industri perikanan terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dalam konsep yang disusun, kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas penyimpanan hasil tangkapan seperti cold storage untuk menjaga kualitas ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan 3 hingga 4 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) guna menjamin ketersediaan bahan bakar bagi aktivitas melaut.

Menurutnya, pengembangan SPBUN dinilai menjadi komponen penting dalam rantai produksi perikanan, mengingat selama ini nelayan kerap menghadapi kendala akses bahan bakar yang berdampak pada biaya operasional.

"Dengan adanya fasilitas tersebut, efisiensi biaya diharapkan meningkat dan produktivitas nelayan dapat terdongkrak," katanya.

Selain aspek infrastruktur, lanjutnya, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan melalui koperasi yang akan menjadi motor pengelolaan kawasan. Dukungan pendanaan akan melibatkan badan layanan umum (BLU), khususnya lembaga pengeola dana bergulir (LPDB) untuk memperkuat permodalan pelaku usaha perikanan.

"Model pembiayaan berbasis koperasi ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi nelayan dan pelaku usaha kecil di sektor perikanan, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. Integrasi kelembagaan koperasi juga diproyeksikan meningkatkan posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi," tuturnya.

Selain itu, pengembangan kawasan ini juga akan disinergikan dengan program kampung nelayan merah putih yang telah berjalan di sejumlah daerah. Integrasi program tersebut ditujukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, mulai dari produksi hingga pemasaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konsumsi ikan nasional terus menunjukkan tren peningkatan, namun dinilai masih perlu didorong untuk memperkuat kualitas gizi masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam memperluas kampanye konsumsi protein berkualitas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 26,04 kilogram per kapita per tahun pada 2025. Angka ini mencerminkan tren positif, tetapi masih memiliki ruang peningkatan guna mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

Dalam upaya tersebut, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha mulai diperluas melalui berbagai pendekatan. Salah satunya melalui kegiatan Fish for Fit yang menggabungkan edukasi konsumsi ikan dengan aktivitas olahraga berbasis komunitas.

President Director Regal Springs Indonesia Rudolf Hoeffelman mengatakan, keterlibatan industri menjadi bagian dari upaya memperkuat kampanye konsumsi ikan. “Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, kami melihat peluang untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan secara berkelanjutan,” ujar Rudolf, Sabtu (18/4/2026).

Ia menambahkan, pendekatan berbasis gaya hidup efektif menjangkau masyarakat. “Kegiatan bersama komunitas olahraga seperti hybrid race competition ini menjadi sarana untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi pangan bernutrisi, khususnya ikan, yang diimbangi dengan olahraga secara rutin,” lanjutnya.

Dari sisi nutrisi, ikan dinilai sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Dalam 100 gram sajian, ikan tilapia mengandung sekitar 20 gram protein yang berperan dalam pembentukan antibodi, pemulihan otot, serta mendukung peningkatan imunitas tubuh. Kandungan tersebut setara dengan sekitar 30 hingga 35 persen kebutuhan protein harian orang dewasa.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Erwin Dwiyana menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan kampanye. “Kami mengapresiasi Regal Springs Indonesia atas dukungannya di event ini. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kampanye konsumsi ikan, menjadi saran promosi yang efektif sekaligus memperluas akses pasar, khususnya pada segmen premium,” ungkap Erwin.

Kegiatan Fish for Fit dikemas dalam bentuk kompetisi kebugaran berbasis hybrid race yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan kerja sama tim. Selain kompetisi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi gizi serta promosi produk perikanan yang menyasar masyarakat urban.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen menjaga mutu dan membuka akses pasar global kembali ditegaskan oleh Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Papua. Seluruh daging tuna beku yang diekspor ke Amerika Serikat dipastikan telah memenuhi standar keamanan pangan internasional setelah melalui pemeriksaan fisik ketat di Pelabuhan Laut Jayapura.

Pelaksana Tugas Kepala Karantina Papua, Krisna Dwiharniati, menjelaskan bahwa setiap komoditas yang dikirim telah dinyatakan sehat dan layak ekspor. Pada Selasa (24/2), sebanyak 17,8 ton daging tuna beku resmi dilepas menuju pasar AS. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan penanda tren yang terus menanjak.

Sepanjang 2025, Papua berhasil mengekspor 20 ton tuna dengan nilai mencapai Rp2 miliar. Sementara memasuki awal 2026 saja, nilai ekspor telah menyentuh Rp1,9 miliar, dan diproyeksikan terus meningkat hingga akhir tahun.

Kelancaran arus ekspor tersebut turut ditopang transformasi digital melalui sistem Single Submission Quarantine Customs (SSM QC), sebuah layanan satu pintu yang mengintegrasikan proses karantina dan bea cukai. Sistem ini memangkas waktu dan birokrasi, sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ekspor dengan lebih cepat dan efisien. Bagi industri perikanan Papua, kemudahan ini menjadi fondasi penting untuk bersaing di pasar global.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mengapresiasi konsistensi industri perikanan di Jayapura. Baginya, aktivitas ekspor tuna merupakan bukti nyata bahwa potensi laut Papua diakui dunia. Ia berharap semakin banyak pengusaha lokal tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi, sehingga dampaknya langsung dirasakan nelayan dan masyarakat pesisir.

Potensi itu memang bukan isapan jempol. Dinas Perikanan Kota Jayapura mencatat tiga komoditas unggulan, tuna, tongkol, dan cakalang, menjadi primadona perikanan setempat. Perairan Pantai Utara Papua yang berada di jalur migrasi ikan dari Biak–Jayapura hingga Australia menjadikan kawasan ini lumbung hasil laut yang strategis.

Sepanjang 2024, total tangkapan nelayan mencapai 45.085,08 ton, melampaui target 44.152,50 ton. Hasil tangkapan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya, tetapi juga dikirim hingga ke Wamena di Provinsi Papua Pegunungan. Setiap hari, sekitar satu ton ikan berbagai jenis diterbangkan ke wilayah pegunungan tersebut.

Untuk pasar internasional, selain Amerika Serikat, sebagian nelayan asli Papua juga telah menembus pasar Jepang dengan mengekspor bagian punggung tuna atau tuna loin. Meski data rinci volumenya masih dalam proses pendataan, geliat ekspor ini menunjukkan semakin terbukanya akses nelayan Papua ke jaringan perdagangan global.

JAKARTA - Dua perusahaan di wilayah Papua, PT Indoprima Utama Mina dan CV Putra Raja Bahari berhasil merealisasikan ekspor perdana komoditas perikanan unggulan ke pasar internasional pada Februari 2026.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Sorong, Anggra Noviansyah menyampaikan bahwa keberhasilan ekspor ini merupakan wujud nyata sinergi dan pendampingan aktif pihaknya kepada pelaku usaha. “Kami tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan asistensi menyeluruh agar perusahaan memahami ketentuan kepabeanan dan siap menembus pasar ekspor,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Ekspor perdana pertama dilaksanakan pada 21 Februari 2026 oleh PT Indoprima Utama Mina dengan komoditas ikan tenggiri beku sebanyak 26 ton. Pengiriman tersebut ditujukan ke Tiongkok dengan nilai devisa mencapai USD46.500 atau sekitar Rp700 juta. Komoditas ini menjadi salah satu produk perikanan unggulan Papua yang memiliki daya saing di pasar global.

Anggra mengatakan capaian tersebut membuktikan bahwa potensi perikanan Papua sangat besar apabila didukung dengan kepatuhan regulasi dan kesiapan administrasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan pendampingan agar keberlanjutan ekspor dapat terjaga dan meningkat.

Selanjutnya, pada 23 Februari 2026, CV Putra Raja Bahari turut merealisasikan ekspor perdana berupa kerapu hidup sebanyak 1,9 ton atau 20 boks ke Hong Kong. Pengiriman ini menghasilkan devisa sebesar Rp81.877.500 dan menjadi langkah awal perusahaan dalam memperluas akses pasar internasional.

Keberhasilan dua perusahaan tersebut merupakan hasil dari proses asistensi yang dilakukan secara intensif oleh jajaran Bea Cukai Sorong. Bea Cukai memastikan setiap tahapan, mulai dari pemenuhan dokumen hingga prosedur ekspor, dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha.

Keberhasilan ekspor perdana ini diharapkan menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya di Papua untuk memanfaatkan peluang pasar global, khususnya di sektor perikanan yang memiliki potensi besar dan berdaya saing tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah saat ini sedang bergeliat mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). COO Danantara Dony Oskaria membeberkan peran BUMN, PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam program tersebut.

Dony menjelaskan bahwa kampung nelayan masuk ke dalam ekosistem yang akan dikembangkan oleh Agrinas Jaladri. Tujuan pengembangan ekosistem itu yakni untuk mengoptimalkan potensi laut Tanah Air.

"Sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita. Ini ekosistemnya kita bentuk kan, dan desa nelayannya dibangun. Tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan off-take-nya," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Jaladri nantinya tidak hanya akan mengembangkan kampung nelayan dari sisi hulu, tetapi juga dari hilir.

"Jadi nanti industri turunan dari perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya," kata Dony.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah saat ini tengah bergeliat mengembangkan program KMNP. Tujuan dari program tersebut adalah membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Ragam infrastruktur yang disiapkan di antaranya fasilitas pendukung seperti pabrik es, sentra kuliner, hingga SPBU khusus nelayan.

Program KMNP menyerap anggaran Rp24,2 triliun dengan target pengembangan hingga 1.100 kampung nelayan.

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 65 lokasi KMNP dalam tahap pertama. Kemudian, tahap kedua dibangun 35 lokasi KMNP hingga menjadi 100 KMNP di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa progran KMNP telah dimulai dengan percontohan di Biak, Papua. Hasilnya menurut Prabowo menggembirakan dengan rata-rata peningkatan mata pencaharian nelayan 60% dari pendapatan tahunannya.

Pendapatan nelayan terdongkrak sebab, akses infrastruktur seperti cold storage yang sebelumnya sulit dijangkau kemudian bisa didapatkan.

"Kami berharap dapat memberikan dampak kepada 10 juta nelayan beserta istri dan anak-anak mereka," kata Prabowo dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada awal tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perikanan Indonesia (Perindo) terus memperkuat pondasi bisnisnya dengan mendorong peningkatan layanan logistik sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Pos Logistik Indonesia terkait pemanfaatan jasa dan potensi kerja sama logistik terpadu.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Pengembangan PT Perikanan Indonesia Errinto Pardede bersama Plt Direktur Utama PT Pos Logistik Indonesia Arifin Muchlis. Agenda tersebut turut disaksikan oleh Direktur Keuangan PT Perikanan Indonesia, Eddi Santosa, sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memperkuat sinergi antarbisnis.

Direktur Pengembangan PT Perikanan Indonesia, Errinto Pardede menegaskan, penguatan sistem logistik merupakan elemen krusial untuk mendorong efisiensi rantai pasok produk perikanan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, tantangan distribusi selama ini menjadi salah satu faktor penentu daya saing industri perikanan nasional, baik di pasar domestik maupun ekspor.

"Melalui kerja sama ini, PT Perikanan Indonesia dan PT Pos Logistik akan berkolaborasi dalam pengelolaan jasa transportasi barang yang lebih terintegrasi. Selain itu, kolaborasi ini mencakup pemanfaatan fasilitas pergudangan, distribusi, hingga pengembangan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perikanan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/1/2026)

Errinto menilai kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga membuka peluang co-branding dan joint marketing yang lebih luas. Ia optimistis sinergi dengan PT Pos Logistik akan memperkuat posisi PT Perikanan Indonesia sebagai BUMN pangan yang adaptif dan berorientasi pada layanan.

Ke depan, Errinto berharap, kerja sama ini diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas akses pasar secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) agar dapat memanfaatkan tarif 0% ekspor tuna, cakalang, dan tongkol ke Jepang. Hal ini seiring perubahan kesepakatanIndonesia-Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA).

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) KKP Machmud menyatakan kebijakan ini mengakomodasi kepentingan industri perikanan nasional, terutama produk olahan.

“Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang,” kata Machmud dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).

Sebelumnya, produk tuna dan cakalang kaleng serta olahan non-kaleng asal Indonesia dikenai tarif masuk sebesar 9,6% di pasar Jepang. Padahal, Indonesia saat ini menempati posisi tiga besar eksportir tuna olahan ke Jepang dengan nilai ekspor mencapai US$30,28 juta.

Dari sisi pertumbuhan, compound annual growth rate (CAGR) mencapai 13,82%. Angkanya melampaui Thailand sebesar 12,12% dan Filipina 6,31%.

“Tentu dengan tarif 0%, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang,” ujarnya.

Sebagai informasi, protokol perubahan IJEPA telah ditandatangani pada 8 Agustus 2024 oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Komoditas tuna-cakalang saat ini menempati peringkat kedua ekspor perikanan nasional dengan pangsa pasar mencapai 17%.

Cara Mendapatkan Tarif 0% Ekspor Tuna ke Jepang

KKP tengah menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai dasar pelaksanaan ratifikasi perubahan IJEPA. Aturan ini akan menjadi panduan bagi UPI yang ingin memperoleh nomor registrasi tarif 0% untuk produk tuna dan cakalang olahan non-kaleng.

Adapun, produk yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah yang menggunakan kode HS Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099. Kemudian, Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP.

Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP Erwin Dwiyana menjelaskan UPI wajib mengajukan sejumlah dokumen untuk memanfaatkan fasilitas ini.

Secara rinci, antara lain formulir permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), SOP sortasi bahan baku, dokumen ketertelusuran, hingga pakta integritas.

Nantinya, seluruh dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Ditjen PDS KKP dan dilanjutkan dengan inspeksi ke lokasi UPI, baik secara langsung maupun secara daring.

Jika seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, KKP akan mengirimkan notifikasi kepadaMinistry of Agriculture, Forestry and Fisheries(MAFF) Jepang melalui nota diplomatik berisi daftar UPI yang berhak memanfaatkan tarif preferensi IJEPA.

Erwin menambahkan, pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA tahap pertama dapat dikirimkan ke alamat email ekspor-ikan@kkp.go.id hingga 26 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat perikanan menilai potensi besar kelautan Indonesia belum dapat dioptimalkan dengan maksimal oleh pemerintah Prabowo Subianto.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan fokus pemerintah pada komoditas bernilai tinggi seperti udang, tuna, cumi, dan rumput laut menunjukkan kesadaran akan pentingnya produk dengan nilai tambah tinggi. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik sebagai pemasok bahan mentah.

“Selama industrialisasi dan hilirisasi perikanan belum benar-benar menjadi arus utama kebijakan, nilai tambah terbesar akan terus dinikmati negara lain,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia diproyeksikan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar pada 2026, terutama dari sisi ekspor.

Namun, berbagai tantangan struktural dan ekologis dinilai masih mengintai dan berpotensi menahan kinerja sektor ini jika tidak diantisipasi sejak dini.

Dia menilai proyeksi sektor perikanan ke depan tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap laut.

Menurutnya, laut kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang strategis yang menghubungkan kepentingan pangan, kesejahteraan, dan masa depan nasional.

“Dari situ lahir berbagai target, mulai dari ekspor, pertumbuhan PDB, hingga swasembada protein—yang mencerminkan optimisme bahwa sektor ini masih punya ruang besar untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global,” kata Marcellus.

Dari sisi ekspor, Marcellus menyebut pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan sekitar US$6,7 miliar pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi 2025.

Target tersebut dinilainya bersifat moderat dan realistis, mengingat pasar global yang kian protektif serta tuntutan keberlanjutan yang semakin ketat.

Sementara itu, dari sisi domestik, target swasembada protein pada 2026 dinilai memiliki makna strategis karena menempatkan ikan sebagai fondasi pembangunan manusia, bukan sekadar komoditas ekspor. Target produksi perikanan nasional diperkirakan mencapai sekitar 25,8 juta ton dengan budidaya sebagai tumpuan utama.

Namun, ekspansi produksi tersebut juga membawa konsekuensi. Marcellus mengingatkan potensi konflik ruang pesisir, tekanan terhadap lingkungan, serta ketergantungan pada pakan impor perlu dikelola secara serius.

“Tanpa pendekatan berbasis ekosistem dan inovasi teknologi yang kontekstual, swasembada berisiko menjadi keberhasilan yang mahal biayanya,” tambahnya.

Komoditas Unggulan Global

Marcellus menuturkan, sejumlah komoditas perikanan Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global seiring perubahan pola konsumsi dunia menuju sumber protein yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, udang masih menjadi komoditas utama ekspor perikanan Indonesia, terutama ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Permintaan terhadap udang putih dan udang vaname hasil budidaya dinilai menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan cenderung meningkat, meski diiringi persaingan ketat dan standar mutu yang tinggi.

Selain udang, tuna juga memiliki posisi strategis karena menjangkau pasar massal dan premium sekaligus. Tuna kalengan tetap menjadi kebutuhan pokok di banyak negara, sementara tuna segar terus tumbuh di pasar bernilai tinggi seperti Jepang, Korea, dan industri restoran kelas atas dunia.

“Pertumbuhan pasar tuna segar, terutama untuk konsumsi sushi dan sashimi, mencerminkan pola konsumsi global yang semakin berhulu pada kualitas,” tuturnya.

Secara agregat, sambung dia, pasar makanan laut dunia diproyeksikan tumbuh dengan kawasan Asia-Pasifik sebagai motor utama. Marcellus menilai posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan strategis, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

Komoditas perikanan yang diprediksi mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global mencakup udang, tuna, ikan nila, rumput laut, serta kepiting dan lobster.

Meski demikian, Marcellus menegaskan peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika Indonesia mampu melakukan transformasi struktural yang berkeadilan bagi nelayan, menjaga keberlanjutan ekologi, serta memperkuat inovasi dan integrasi kebijakan lintas sektor.

JAKARTA - Perjuangan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) membuahkan hasil yang baik dan disambut positif oleh Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Melalui Wamensesneg Juri Ardiantoro memberikan poin positif terhadap Barisan Pejuang Perikanan saat beraudensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) .

"Ini bukan hadiah, ini hasil perjuangan. Perjuangan yang ditempuh SNI sebagai Berisan Pejuang Perikanan secara damai, konstitusional, dan bermartabat, demi keberlanjutan nelayan Indonesia," kata Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno, Sabtu (20/12/2025). Nelayan Minta Pemerintah Hapus PBB Laut hingga Tolak Kapal Asing

Hadi Sutrisno menegaskan setiap langkah perjuangan SNI yang ditempuh merupakan bagian dari ikhtiar konstitusional dan tanggung jawab politik untuk mengawal keberpihakan negara kepada nelayan sebagai pilar ketahanan pangan dan kedaulatan maritim nasional. "Sebagai mitra politik strategis Presiden, SNI (Solidaritas Nelayan Indonesia) berkomitmen untuk terus mengawal, mengkritisi secara konstruktif, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan selaras dengan kepentingan riil nelayan di lapangan," terangnya

Adapun poin yang menjadi hasil perjuangan SNI, pertama, dibukanya kembali SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) bagi kapal perikanan tanpa penerapan kuota. Kedua, PIT (Penangkapan Ikan Terukur) belum diterapkan, sehingga nelayan terhindar dari beban kebijakan yang belum siap.

Ketiga, kapal penampung kembali dibuka di wilayah WPP NRI. Keempat, proses revisi PP No. 85 Tahun 2021 dengan arah penurunan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pasca produksi.

Kelima, penghentian naturalisasi kapal asing di sektor perikanan tangkap. Keenam, proses penyesuaian harga khusus solar industri untuk kapal di atas 30 GT. Ketujuh, proses revisi aturan yang berpotensi mengkriminalisasi penggunaan alat tangkap nelayan.

Kedelapan, penyimpanan BBM di palka kapal ikan diperbolehkan, dengan ketentuan keselamatan. Kesembilan, kapal di atas 100 GT diperbolehkan beroperasi di ZEEI dan WPP NRI 711 (Laut Natuna).

Perjuangan SNI ini merupakan perjuangan yang didasari dari semangat seluruh nelayan Indonesia yang ingin perubahan demi masa depan perikanan yang sehat dan maju, yang berdampak pada proses kesejahteraan nelayan Indonesia. Hadi menegaskan, SNI tetap solid menjaga persatuan, menjaga marwah perjuangan perikanan.

”Perjuangan ini bukan dari kepentingan pribadi, tetapi perjuangan ini terbentuk dari Solidaritas berbagai daerah untuk bersatu dengan tujuan tata kelola masa depan perikanan yang lebih baik," terangnya.

Sementara itu, Sekjen SNI James Then berterima kasih atas support tim yang kompak dan solid dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Selain itu, James Then juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perjuangan penyampaian aksi damai berlangsung secara damai dan tertib.

"Terima kasih untuk tetap solid dan kompak SNI. Terima kasih kepada petugas keamanan gabungan yang terlibat dalam proses penyampaian aspirasi aksi damai. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Wamensetneg dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," terang James Then di di Markas SNI Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (20/12/2025). Dikepret Tarif Trump, KKP Siap Cari Pasar Alternatif

James Then juga menegaskan, SNI siap bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kesejahteraan nelayan. SNI juga meminta agar perumusan dan pembuatan kebijakan KKP melibatkan unsur-unsur dari nelayan dan pelaku usaha perikanan dari setiap daerah di Indonesia. ”Ini agar kebijakan tersebut berdampak positif untuk masa depan perikanan di Indonesia," tandasnya.

Seperti diketahui, massa SNI melakukan aksi damai di KKP dan kawasan Istana, Kamis 18 Desember 2025. Aksi damai berjalan tertib dan lancar, dengan diisi orasi dari berbagai perwakilan daerah yang ada di Indonesia. Belasan ribu nelayan yang turun aksi damai ini dengan tujuan untuk perbaikan atau reformasi tata kelola kebijakan perikanan yang pro kesejahteraan nelayan.

JAKARTA - Belasan ribu massa nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah nusantara menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan Gambir Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025). Mereka long march dari IRTI Monas menuju depan Gedung KKP dan meneriakkan yel-yel "Hidup Nelayan".

Massa berasal dari Jakarta, Muara Baru, Probolinggo, Pati, Rembang, Banyuwangi, Sibolga, Sumatera Utara, Bitung, Pekalongan, Brebes, dan Semarang. Kemudian Madura, Tuban, Indramayu, Cirebon, Batang, Tegal, Lamongan, Sulawesi Selatan, Demak, Jember, Riau, Muara Angke, Kalimatan Selatan, Bali, Lombok dan NTT. Kontribusi Sektor Perikanan Minim, Panggah DPR: Maraknya Praktik Illegal Fishing

Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Hadi Sutrisno dalam orasinya menyampaikan poin strategis aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan dari seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya menolak kapal asing, hapus PBB laut, turunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi 3%, menolak penangkapan ikan terukur atau zonasi. "Kita sepakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, untuk tata kelola perikanan yang lebih baik," katanya di depan belasan ribu massa nelayan dan pelaku usaha Perikanan.

Hadi Sutrisno pun membakar semangat ribuan massa nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan sejumlah yel-yel. Hal ini untuk memberi sinyal bahwa nelayan dan pelaku usaha perikanan solid dan kompak melakukan format ulang kebijakan KKP yang masih berdampak negatif terhadap aktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Sekjen SNI James Then juga menyampaikan orasi di mobil komando orasi. "Nelayan dan pelaku usaha perikanan mendesak agar rumusan dan pembuatan kebijakan KKP dengan melibatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Hal ini karena nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengetahui pasti bagaimana kondisi dinamika kehidupan di lapangan dan di laut," serunya.

Beberapa perwakilan dari daerah masing-masing pun menyampaikan orasi aspirasi, yang aspirasi mereka sama dari tiap daerah di Indonesia. Orasi yang berlangsung sekitar 2 jam di depan gedung KKP. Kemudian sekitar 20 perwakilan massa masuk ke dalam gedug KKP. Presiden Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan pada 2026

Usai bertemu perwakilan KKP, massa aksi berpindah orasi ke Kantor Sekretariat Negara. Sebanyak 20 perwakilan dari SNI juga diterima melakukan audensi dan mediasi. Hingga Kamis siang, belasan ribu massa masih menunggu mediasi dari perwakilan SNI di Kantor Sekretariat Negara.

Berbagai spanduk dan karton yang bertuliskan aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan dibentangkan dan dikibarkan oleh massa. Aksi massa nelayan dan pelaku usaha perikanan mengaku akan bertahan di lokasi, sampai tuntutan dan aspirasi mereka dipenuhi dan direalisasikan. Petugas gabungan disiagakan di lokasi. Arus lalu lintas dialihkan sementara karena demonstrasi menutup ruas jalan.