Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengaudit pengembalian pajak atau restitusi pada APBN 2025 yang tembus Rp361 triliun.

Purbaya menyebut audit yang dimaksud olehnya akan ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang restitusinya dalam nominal besar dan 'mencurigakan'.

"Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun lalu kami keluarin berapa tuh? Rp360 triliun. Menurut saya kebesaran, saya akan lihat ada enggak yang main-main di situ," ujarnya dikutip Selasa (24/2/2026).

Tujuan audit restitusi itu, terang Purbaya, untuk melihat apabila ada praktik kecurangan dalam pengembalian kelebihan bayar pajak. Dia juga menginginkan agar ke depannya penerimaan negara tidak tergerus akibat restitusi, meski itu adalah hak dari wajib pajak (WP).

"Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya enggak hilang gitu, dan memperbaiki kondisi fiskal juga," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada APBN 2026 sampai dengan 31 Januari lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat restitusi mencapai Rp54,1 triliun atau turun 23% (YoY) dari Januari 2025.

Secara terperinci, restitusi awal tahun meliputi pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp15,8 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp37,37 triliun.

Adapun pajak lainnya seperti di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPh migas mencapai Rp879 miliar.

Kriteria Seleksi

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan audit bakal dilakukan sesuai dengan kriteria seleksi dari otoritas. Menurutnya, otoritas pajak akan melihat apabila persyaratan restitusi itu sudah dipenuhi atau belum oleh WP yang mengajukan.

"Jadi kami akan lihat, kami akan review lagi kira-kira kriteria yang seharusnya memang eligible itu dipenuhi apa enggak," ujar Bimo usai konferensi pers.

Namun demikian, Bimo tak menampik bisa saja kondisi dunia usaha terkait yang menyebabkan restitusi jebol hingga Rp361 triliun. Contohnya, industri batu bara yang dimungkinkan untuk mengajukan restitusi lantaran komoditas tersebut ditetapkan sebagai barang kena pajak (BKP) sebab Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

"Maka otomatis ketika commodity turun harganya, dia investasi besar-besaran di tahun sebelumnya, ya pasti pajak inputnya akan sangat tinggi. Di tahun berikutnya kami kena hit harus membalikkan, baik PPh maupun PPN. Itu aja," ungkapnya.

Untuk diketahui, restitusi pajak sepanjang 2025 mencapai Rp361 triliun. Hal ini turut menekan penerimaan pajak tahun lalu yang akhirnya hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penerimaan pajak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) mengalami kontraksi tajam hingga 28,87% pada tahun 2025.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur dan Utara Edih Mulyadi menyatakan realisasi penerimaan pajak neto hanya mencapai Rp22,35 triliun, turun drastis dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Hingga 31 Desember 2025, realisasi kinerja penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara bruto mencapai Rp30,76 triliun," ujar Edih Mulyadi dalam keterangan resmi, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, penerimaan pajak senilai Rp30,76 triliun tersebut anjlok 13,55% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dengan kata lain, hampir semua lini penerimaan pajak mengalami penurunan. Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, yang selama ini menjadi andalan, tercatat Rp11,95 triliun secara bruto atau turun 8,13%.

Lebih parah lagi, secara neto PPh Non Migas hanya Rp8,64 triliun, atau merosot 31,64%.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan penerimaan bruto Rp14,77 triliun, merosot 30,58%.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika dilihat dari sisi neto yang hanya Rp9,69 triliun, atau terjun bebas hingga 44,57%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun tak luput dari tren negatif. Penerimaan bruto sebesar Rp0,85 triliun atau susut 33,26%, sedangkan secara neto tercatat Rp0,83 triliun dengan kontraksi 34,47%.

Edih memaparkan ada tiga faktor utama penyebab penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pertama, restitusi perpajakan yang meningkat signifikan. Kedua, harga komoditas batu bara yang terus melemah di pasar global. Ketiga, perubahan administrasi PBB-P3 yang kini dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak pusat," ucap Edih.

Menurutnya, perubahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB-P3) memang berdampak langsung pada pencatatan penerimaan regional.

Wajib pajak yang sebelumnya terdaftar di wilayah Kaltimtara kini beralih ke KPP pusat sesuai domisili pendaftaran mereka.

Di sisi lain, penurunan harga batu bara di tingkat global turut memukul sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur.

Hal ini berdampak pada penurunan laba perusahaan tambang, yang pada gilirannya mengurangi setoran pajak penghasilan badan.

Adapun dia menuturkan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Kalimantan Timur dan Utara tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan optimal.

Sebagai tambahan informasi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara Heru Narwanta menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional yang digelar secara hybrid di Aula Etam, Gedung Kanwil DJP Kaltimtara, Selasa (20/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026. Pada UU tersebut, penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun diperincikan lebih lanjut.

Untuk diketahui, UU APBN 2026 telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada September 2025 lalu. Secara umum, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan telah diundangkan pada hari yang sama. Namun, dokumen salinan UU No.17/2025 itu baru diunggah ke situs resmi Kementerian Sekretariat Negara yang bisa diakses oleh publik.

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," demikian bunyi pasal 54 UU tersebut, dikutip pada Rabu (7/1/2025).

Secara terperinci, penerimaan negara yang ditetapkan Rp3.153,6 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan PNBP Rp459,1 triliun. Sementara itu, hibah ditargetkan senilai Rp666,2 miliar.

Penerimaan perpajakan itu mencakup pendapatan pajak dalam negeri senilai Rp2.601,2 triliun sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) sampai dengan (7) secara terperinci meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

Kemudian, target penerimaan pajak dalam negeri itu juga mencakup cukai dari hasil tembakau, minuman etil alkohol (MMEA), etil alkohol atau etanol, serta minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp243,5 triliun.

Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun.

Di sisi lain, pemerintah turut menargetkan pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (8) yakni Rp92,4 triliun.

Lalu, pendapatan lainnya meliputi bea masuk Rp49,9 triliun dan bea keluar Rp42,5 triliun.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden," demikian bunyi pasal 4 ayat (11).

Di sisi lain, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,9 triliun.

Sementara itu, pasal 23 UU tersebut mengatur bahwa defisit anggaran yang ditimbulkan akibat pendapatan yang lebih kecil dari belanja yakni sebesar Rp689,1 triliun.

Secara terperinci, pembiayaan mencakup utang Rp832,2 triliun, investasi sebesar minus Rp203 triliun, pinjaman minus Rp404,1 miliar dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun.

"Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan," bunyi pasal 24.