REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya pembenahan sektor hulu perikanan untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan KKP yakni membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu yang melibatkan para nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono saat mengunjungi salah satu unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, PT Bintan Intan Gemilang bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan industri pengolahan dalam mendukung penyerapan hasil tangkapan nelayan, termasuk dari kawasan KNMP, sekaligus memperkuat rantai pasok perikanan nasional.

“Kalau Kampung Nelayan Merah Putih ini berjalan, saya jamin kualitas produknya bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan.

“Yang jadi soal sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi soal pembenahan hulunya. Maka dari itu pemerintah sedang membenahi sektor hulu melalui program KNMP,” tambahnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Sementara pada 2025, pemerintah telah membangun 100 lokasi KNMP dengan estimasi serapan tenaga kerja mencapai 17.550 orang, di mana 65 lokasi tahap awal telah selesai dibangun 100 persen.

Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mengingat karakteristik wilayah kepulauan, tingginya aktivitas sektor perikanan, serta kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional. Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan antara lain berada di Natuna dan Batam.

Konsep KNMP dikembangkan berbasis klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, hingga unit pengolahan ikan dan pasar ekspor. Dengan sistem tersebut, hasil tangkapan nelayan dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan ikan hingga masuk ke rantai distribusi dan pengolahan sehingga mutu hasil tangkapan terjamin.

Trenggono menegaskan pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir agar produktivitas dan kesejahteraan nelayan meningkat.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini peluang besar. Daerah harus aktif menangkap peluang itu supaya manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan,” kata Trenggono.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mulai mengakselerasi investasi di sektor ekonomi kelautan atau blue economy, salah satunya melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026.

Dalam kunjungannya di KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada akhir pekan lalu (9/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di ekonomi kelautan.

Investasi pada ekonomi kelautan atau blue economy menurutnya dimulai dengan memperkuat peran nelayan sebagai ujung tombak sektor perikanan nasional. Salah satu upaya yakni dengan menggenjot program KNMP dengan tujuan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang layak.

Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026 dan akan terus membangun desa nelayan setiap tahunnya.

"Tahun depan kita akan bangun lagi 1.000 [KNMP]. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar," kata Prabowo.

Program KNMP dilengkapi fasilitas modern yang menjadi kebutuhan utama para nelayan, seperti lemari es penyimpanan atau cold storage hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Infrastruktur tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai distribusi perikanan nasional.

Prabowo menilai pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan 1.582 kapal ikan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

"Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin [nelayan] senyum tiap hari karena penghasilannya baik," tutup Prabowo.

Upaya investasi di sektor kelautan juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global. Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar sehingga potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan," ujar Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Program ini juga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.

"Pengawasan kampung nelayan penting, begitu juga pengawakannya,” kata Trenggono.

Langkah ini dinilai penting agar program tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan pembangunan KNMP dilakukan dengan menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

“Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

Dia menjelaskan program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasarana perikanan, tetapi juga meningkatkan kompetensi masyarakat setempat guna menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan. Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga SPBN.

Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program KNMP terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional. Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

Kerja Sama dengan Inggris

Dalam pengembangan ekonomi kelautan, pemerintah juga menggandeng Inggris. Pada awal tahun ini, sebelum menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Inggris dan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp90 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan komitmen investasi tersebut diarahkan untuk menggenjot potensi laut Indonesia, salah satunya melalui kerja sama maritim berupa pembuatan 1.582 kapal tangkap.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa tiga perempat wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi protein berbasis ikan dari laut mengingat konsumsi protein ikan di Indonesia masih relatif rendah.

Tantangan Mengadang

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai investasi pemerintah di sektor ekonomi kelautan seperti melalui program KNMP memiliki peluang besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan nelayan.

"Karena, persoalan utama masyarakat pesisir selama ini sebenarnya bukan hanya soal hasil tangkapan, melainkan lemahnya infrastruktur ekonomi maritim," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (11/5/2026).

Menurutnya, kehadiran fasilitas seperti cold storage, pabrik es, dan SPBN sangat penting untuk menjaga kualitas ikan, memperkuat distribusi, serta mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan.

Secara ekonomi, KNMP dinilai dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Selama ini, banyak nelayan kecil terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena keterbatasan penyimpanan yang membuat hasil tangkapan cepat rusak sebelum sampai ke pasar yang lebih luas.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur saja tidak otomatis menghapus kemiskinan nelayan.

"Tantangan terbesar justru berada pada tata kelola dan keberlanjutan program. Kalau nelayan masih bergantung pada tengkulak, tidak memiliki akses pembiayaan, dan tidak mendapatkan pelatihan teknologi maupun pengelolaan usaha, maka manfaat pembangunan tidak akan optimal," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya program KNMP perlu diiringi penguatan koperasi nelayan, perlindungan harga hasil tangkapan, serta pemberdayaan generasi muda pesisir agar mampu mengelola ekonomi maritim secara mandiri dan modern.

"Kalau tidak diantisipasi sejak awal, kita berisiko memiliki infrastruktur yang berdiri megah, tetapi tidak benar-benar berfungsi optimal bagi masyarakat pesisir," ujarnya.

Dia juga menyoroti tantangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi nelayan. Infrastruktur modern membutuhkan kemampuan pengelolaan yang modern.

Cold storage misalnya, tidak akan berjalan efektif jika listrik tidak stabil, nelayan tidak memahami sistem rantai dingin, atau distribusi hasil tangkapan masih terhambat. Begitu pula SPBN dan fasilitas pelabuhan kecil yang tidak akan optimal jika nelayan tetap bergantung pada tengkulak dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat di pasar.

"Karena itu saya berpandangan pemerintah harus serius memperkuat koperasi nelayan, memperluas akses pembiayaan, memberikan pelatihan teknologi perikanan, dan melakukan pendampingan ekonomi secara berkelanjutan," katanya.

Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta Suhana menilai investasi ekonomi kelautan melalui program KNMP berpotensi membangun ekosistem nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan,” kata Suhana.

Namun, dia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada perencanaan yang memadai, tetapi juga koordinasi yang efektif dan partisipasi aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

“Program ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya keras untuk mewujudkan kesejahteraan kaum petani dan nelayan lewat berbagai kebijakan dan langkah strategis yang telah ditempuh.

Zulhas sapaan akrabnya menjelaskan upaya para nelayan dalam mewujudkan kemakmuran seringkali terhalang oleh praktik-praktik yang dijalankan tengkulak yang sangat merugikan. Ia bahkan mengklaim mayoritas nelayan di wilayah pesisir tanah air sudah tercengkeram oleh jeratan para rentenir.

"Nelayan itu rajin sekali dapat ikan, begitu dia ke darat ikannya ditawar oleh tengkulak. Dia tidak bisa menolak karena kalau ditolak ikannya busuk. Nelayan tambah banyak hasilnya tambah miskin. Oleh karena itu, boleh dicek hampir semua nelayan terjerat kepada rentenir," ungkap Zulhas saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan DPW-DPD PAN di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (10/5/2026) malam.

Oleh sebab itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan segera membangun Kampung Nelayan, yang dilengkapi dengan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai upaya jangka panjang dalam menyejahterakan kaum nelayan.

Menurutnya, berbagai kemudahan yang akan disediakan bagi nelayan tersebut adalah upaya Presiden Prabowo dalam memangkas akses distribusi terhadap hasil laut yang diperoleh serta kehadiran tempat penyimpanan hasil tangkapan yang selama ini menjadi persoalan nelayan karena himpitan ekonomi.

"Kalau nelayan datang ditawar harga murah, dia bisa bertahan. Ikannya bisa dikasih es, bisa ditaruh di cold storage. Kalau enggak laku juga, kita punya Koperasi Desa Merah Putih yang akan menampung hasil nelayan kita dengan harga yang sudah ditentukan," bebernya.

Selanjutnya, Zulhas juga memaparkan keberhasilan pihaknya dalam memangkas berbagai aturan dan regulasi yang dianggap menghambat distribusi pupuk bagi kaum tani. Ia mengklaim dalam waktu singkat berhasil memangkas hingga sebanyak 145 aturan yang mengatur mengenai pendistribusian pupuk.

"Saya rapat tiga kali. Saya pangkas 145 aturan, tinggal tiga aturan, sodorkan Bapak Presiden, dua hari keluar Perpres," tegasnya.

Berkat kebijakan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa alokasi pupuk berhasil meroket, dari enam juta ton menjadi 9,5 juta ton. Selain itu, ia mengklaim produksi beras juga melonjak, dari 30 juta ton menjadi 34,2 juta ton.

Zulhas juga memaparkan bahwa pemerintah pada 2024 lalu melakukan impor terhadap beras sebanyak 4,5 juta ton. Namun, produksi beras nasional pada 2025 berhasil mencapai surplus hingga 4,2 juta ton banyaknya sehingga Presiden Prabowo menyatakan swasembada beras dapat tercapai.

"Ini prestasi yang luar biasa. Artinya, kalau kita impor 4,5 juta [ton beras], kita kasih kaya Thailand sama Vietnam. Kalau kita tidak impor, kita kasih kaya petani-petani kita. Pangan bukan sekadar pangan. Keberpihakan, swasembada pangan, itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan, menyangkut 30% hampir rakyat Indonesia yang paling susah hidupnya yang ada di desa-desa. Itulah petani, itulah nelayan, itulah peternak," bebernya.

Tak hanya itu, Zulhas juga menyoroti kebijakan penyematan harga terhadap gabah petani. Ia menyatakan bahwa ambang batas atau syarat kadar air yang terkandung dalam gabah telah dihapuskan pemerintah sebagai upaya untuk menyetop penuh praktik-praktik nakal oleh tengkulak yang memanfaatkan ketidaktahuan petani terkait kandungan kadar air yang terdapat dalam gabah.

"Harga gabah itu Rp6 ribu, tapi ada syarat. Rp6 ribu syarat keringnya, kadar airnya 14 sampai 18%. Petani kita mana bisa mengukur. Begitu dia panen kadar air 14% mana ukurannya, enggak tahu. Di situlah dimanfaatkan tengkulak. Harga Rp6 ribu, petani terima Rp4 ribu, Rp4.500 Rp5 ribu. Bertahun-tahun petani rugi, tapi tidak punya daya tawar, petani rajin tapi rugi, akhirnya sawahnya dijual," ungkapnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diambil dirinya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hanya berselang satu pekan usai menjabat sebagai Menko Bidang Pangan. Kebijakan menghapus syarat kadar air gabah tersebut, lanjut dia, adalah satu dari sekian bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum tani nasional.

"Satu minggu saya jadi Menko Pangan dengan Menteri Pertanian juga yang luar biasa, kami rapat. Kita pangkas, syarat 14% kadar air kita hapus, any quality. Berapapun asal petani petik padi harus dibayar Rp6.500, tidak boleh kurang," ujarnya.

Zulhas menjelaskan buah dari bermacam-macam kebijakan yang telah dirumuskan jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut secara nyata berimplikasi pada kenaikan nilai tukar petani secara nasional, dari 116 menjadi 125 pada 2025.

"Itulah bela rakyat bantu rakyat, terukur. Nilai tukar petani tahun 2025 dari 116, langsung naik 125," tambahnya.

Zulhas memastikan pemerintah akan meneruskan reformasi secara masif di sektor pangan dan kelautan demi memperkuat kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan dan pesisir, khususnya para petani, nelayan, dan peternak.

"Tahun ini mohon doanya, kita akan menyelesaikan soal nelayan, ini tidak mudah. Perintah Bapak Presiden tahun ini harus sudah selesai mengenai nelayan. Tidak mudah, tapi banyak jalan untuk kebaikan. Kalau jahat saja ada jalannya, apalagi kebaikan. Kebaikan lebih banyak jalannya, lebih mudah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal membangun 1.582 kapal ikan untuk penguatan ekonomi biru atau sektor kelautan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Gorontalo pada Sabtu (9/5/2026). Kepala negara mengatakan ribuan kapal ikan itu bakal dikelola oleh koperasi nelayan.

“Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30, nanti kita beri kapal," ujar Prabowo.

Kemudian, orang nomor satu di Indonesia menyatakan bahwa nantinya kapal ikan itu bakal ada beragam ukuran. Misalnya, kapal kecil, menengah dan besar.

Kapal ini pun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar sumber daya laut di Indonesia bisa dikuasai secara maksimal oleh rakyat.

"Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” imbuhnya.

Adapun, Prabowo menekankan bahwa penguatan sektor kelautan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah membangun kemandirian nasional. Dia juga menegaskan bahwa nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional.

“Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” pungkas Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kini tengah membuka rekrutmen calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Nantinya, para manajer itu akan bertugas mengelola Koperasi Desa (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih sesuai penugasan di bawah naungan BUMN Agrinas Pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, proses rekrutmen dilakukan melalui websitephtc.panselnas.go.id. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026. Berikut ini adalah lowongan yang tersedia.

Manajer Koperasi Desa Merah Putih

Syarat Pendidikan: D-IV semua jurusan/S-1 semua jurusan

Batas Usia: 20-35 tahun

Jumlah Kebutuhan: 30.000

Lokasi Formasi: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Persyaratan:

1. Pas foto formal berwarna dan terbaru paling lama 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 dengan ketentuan berlatar belakang biru, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri, dan bukan swafoto;

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Perekaman data E-KTP yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Instansi yang berwenang (e-KTP/Surat Keterangan Perekaman dipindai berwarna);

3. Ijazah asli (bukan legalisir) sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan pada jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Scan berwarna);

4. Transkrip nilai asli (bukan legalisir) yang memberikan informasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri terdapat konversi nilai IPK pada surat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Scan berwarna);

5. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah;

6. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp.10.000,- Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://phtc.panselnas.go.id (Scan berwarna);

Manajer Operasional Kampung Nelayan Merah Putih

Syarat Pendidikan: D-IV semua jurusan/S-1 semua jurusan

Batas Usia: 20-35 tahun

Jumlah Kebutuhan: 1.369

Lokasi Formasi: Kampung Nelayan Merah Putih

Persyaratan:

1. Pas foto formal berwarna dan terbaru paling lama 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 dengan ketentuan berlatar belakang biru, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri, dan bukan swafoto;

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Perekaman data E-KTP yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Instansi yang berwenang (e-KTP/Surat Keterangan Perekaman dipindai berwarna);

3. Ijazah asli (bukan legalisir) sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan pada jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Scan berwarna);

4. Transkrip nilai asli (bukan legalisir) yang memberikan informasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri terdapat konversi nilai IPK pada surat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Scan berwarna);

5. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah;

6. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp.10.000,- Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://phtc.panselnas.go.id (Scan berwarna);

7. (Syarat Khusus) Sertifikat kompetensi terkait kelautan dan perikanan yang terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Kelautan dan Perikanan;

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa rekrutmen manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah menembus 220.364 pendaftar per Ahad (19/4) sejak pertama kali dibuka pada Rabu (15/4). Selain itu, Zulhas, yang juga Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih, menambahkan bahwa jumlah pendaftar untuk pengelola Kampung Nelayan Merah Putih juga cukup tinggi, yakni mencapai 64.029 orang.

“Ini yang daftar banyak jadi kadang-kadang situsnya mengalami gangguan. Tapi saya nyatakan pendaftarannya terbuka, transparan, jujur, dan tidak ada yang menjamin bisa diterima,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu usai rapat koordinasi terbatas di kantornya, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dari sisi infrastruktur, pemerintah mencatat 35.408 titik lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih telah memenuhi standar luas 1.000 meter persegi, 25.625 titik dalam proses pembangunan, dan 5.714 titik sudah selesai dibangun.

“Lahan lainnya terus kami data. Nanti akan disesuaikan pada periode berikutnya, karena di kota-kota tanahnya mahal dan kepemilikan beragam. Dan ada juga yang lahannya tidak memenuhi standar 1.000 meter persegi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa sejumlah regulasi pendukung telah rampung, termasuk Peraturan Menteri Keuangan No 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Zulhas menyebut pemerintah kini tengah menunggu aturan teknis dari Agrinas Pangan Nasional-yang bertanggung jawab dalam pembangunan fisik Kopdes Merah Putih-terkait audit nilai bangunan agar dapat dibayarkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pemerintah menargetkan 30 ribu koperasi desa selesai dibangun pada Juni 2026. Pemerintah resmi membuka rekrutmen 30.000 formasi manajer Kopdes Merah Putih. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan pola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Usai periode tersebut, penugasan akan dievaluasi kembali oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN untuk menentukan keberlanjutan kontrak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan rekrutmen resmi pegawai untuk mengawal program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Zulhas menekankan program ini tidak boleh gagal. Hal ini disampaikan Zulhas saat konferensi pers rekrutmen pegawai KDKMP dan KNMP di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

"Yang (posisi) manajer itu penting perannya, karena kalau kali ini koperasi tidak berhasil, aduh taruhannya tentu besar karena seluruh kekuatan sudah kita kerahkan untuk membangun koperasi agar di setiap desa itu lilin-lilin yang menyala terang sehingga bisa menerangi," ujar Zulhas.

Zulhas menyampaikan pemerintah telah berhasil menjaga stok pangan, mulai dari beras, ikan, telur ayam, buah, hingga sayur. Ia menilai capaian ini merupakan prestasi di tengah situasi geopolitik global yang tak pasti.

"Jadi soal makan kita di 2026-2027 Insya Allah tidak kurang, lebih dari cukup," ucap dia.

Oleh karena itu, lanjut Zulhas, pemerintah kini menatap fokus pada realisasi pembangunan KDKMP dan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu KDKMP dan 1.399 KNMP akan selesai pada pertengahan tahun ini.

Dengan begitu, Zulhas menyampaikan puluhan ribu KDKMP dan KNMP akan memerlukan sumber daya manusia (SDM) dalam menopang usaha. Per hari ini, ucap Zulhas, pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (SDMPHTC) resmi membuka rekrutmen tenaga kerja untuk KDKMP dan KNMP.

Zulhas menyampaikan tahap pertama rekrutmen dibuka untuk 35.476 tenaga kerja. Ia memerinci 30 ribu posisi manajer untuk KDKMP yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di bawah Agrinas Pangan Nusantara. Kemudian, pemerintah juga membuka rekrutmen untuk 5.476 tenaga kerja untuk KNMP yang juga akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan status PKWT.

"Itu akan dimatangkan lagi, apakah nanti dua tahun di BUMN, kemudian setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun, maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih," ungkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Zulhas menjamin proses rekrutmen pegawai KDKMP dan KNMP akan berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia mengatakan rekrutmen ini dilakukan secara kolaboratif dan dikoordinasikan oleh BP BUMN yang didukung lintas kementerian dan lembaga.

"Kepada putra-putri terbaik Indonesia, inilah saatnya mengambil bagian dan peran nyata. Negara memanggil saudara-saudara sekalian untuk hadir di desa, di kelurahan, di kampung nelayan guna membangun Indonesia dari akarnya yang paling kuat," sambung Zulhas.

Ia mengajak masyarakat mengawal proses rekrutmen berjalan dengan jujur dan terbuka. Zulhas meyakini proses seleksi ini akan menghasilkan talenta terbaik yang mampu menjalankan mandat besar presiden untuk Indonesia maju.

"Proses ini terbuka dan hanya melalui phtc.panselnas.go.id. Tidak ada titipan, tidak ada yang bayar, tidak ada yang menjamin. Yang terbaik, dia tentu akan dapat," kata Zulhas.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR — Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono geram dan meminta kualitas infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dibenahi sehingga layak dan bermanfaat bagi nelayan. Ia menegur keras pelaksana proyek saat meninjau infrastruktur KNMP Ekas Buana karena kualitas bangunan dinilai kurang baik.

“Saya minta semua dibenarkan, dikoreksi semua, finishing-nya, tidak benar ini!” kata Trenggono di sela peninjauan di Lombok Timur, Jumat (27/2/2026).

Trenggono secara langsung mempertanyakan pembangunan infrastruktur kepada salah seorang pihak pelaksana proyek yang dinilai bertanggung jawab atas kualitas bangunan di kawasan tersebut. Ia menyoroti kondisi gudang beku karena akses keluar-masuk dinilai terlalu sempit serta terdapat celah kecil yang dianggap kurang layak dan berpotensi mengganggu operasional.

Nada tinggi sempat terdengar ketika ia meminta penjelasan mengenai mutu bangunan serta mempertanyakan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak yang telah diberikan.

Amarahnya memuncak ketika ia melihat lantai semen di samping gudang beku portabel tersebut terlihat retak. Ia pun menunjuk dan mengarahkan kakinya ke retakan tersebut sambil memperlihatkannya kepada pihak yang bertanggung jawab.

Trenggono menegaskan proyek pemerintah harus dikerjakan secara profesional karena anggaran yang digunakan berasal dari negara untuk kepentingan masyarakat nelayan setempat.

“Kamu bikin bangunan seperti ini kenapa? Bagus tidak bangunannya? Coba kamu bikin yang benar. Masa bangunannya seperti ini? Yang benar saja,” tegas Trenggono.

Selain gudang beku, ia turut meninjau pabrik es portabel, bengkel nelayan, kios pemasaran ikan, balai pelatihan, hingga fasilitas umum seperti toilet.

Ia meminta seluruh sarana dan prasarana dibenahi agar benar-benar mendukung aktivitas ekonomi nelayan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata.

Usai peninjauan lapangan, Trenggono bersama jajaran berdialog langsung dengan nelayan guna mendengar masukan serta memastikan program berjalan sesuai kebutuhan mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemen Koperasi (Kemenkop) membeberkan progres pembangunan SPBU Nelayan yang akan dikelola Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, terutama di Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan hingga saat ini, pembangunan aset fisik KopDes/Kel Merah Putih telah mencapai sekitar 21.000 unit.

Di sisi lain, inventarisasi lahan desa dan kelurahan yang siap dibangun gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya mencapai sekitar 41.000 titik tanah yang selanjutnya akan diverifikasi untuk proses pembangunan.

Dia juga menjelaskan bahwa sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan PT Pertamina Patra Niaga menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Desa Tukak.

Ferry menjelaskan kehadiran SPBU Nelayan yang dikelola koperasi diharapkan dapat menekan biaya operasional nelayan sekaligus mempermudah akses terhadap biosolar.

Menurutnya, pembangunan SPBU Nelayan di Desa Tukak menjadi jawaban atas kebutuhan energi nelayan yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi. Ferry optimistis proyek SPBUN dan pengembangan gerai KopDes/Kel Merah Putih akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian desa.

“SPBU Nelayan ini akan memberi manfaat besar bagi koperasi dan nelayan, terutama dalam menekan biaya dan memperkuat distribusi energi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025).

Ferry menambahkan, kerja sama lintas kementerian dan BUMN tersebut akan memperkuat integrasi program Kampung Nelayan dan KopDes/Kel Merah Putih sehingga proses produksi, pemasaran, hingga distribusi berjalan dalam satu rantai nilai yang berkelanjutan.

Selain pembangunan SPBU Nelayan, Ferry juga menyinggung rencana pengadaan kapal melalui program KKP untuk mendukung aktivitas nelayan dan meningkatkan daya saing masyarakat pesisir. Dia berharap langkah tersebut dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya.

“Kolaborasi dan kerja sama ini menjadi role model dan akan terus kita lanjutkan supaya nanti pendirian SPBU Nelayan bisa kita replikasi di desa pesisir di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyatakan pembangunan SPBU Nelayan sejalan dengan misi Kepala Negara RI dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.

“Percepatan pembangunan fisik ini [SPBU Nelayan dan gerai, gudang serta sarana pendukung lainnya] adalah untuk kesejahteraan rakyat terutama di pesisir nelayan. Ini merupakan bagian dari cerminan misi Presiden untuk mewujudkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Didit.

Di sisi lain, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung distribusi energi bagi masyarakat pesisir.

“Dengan SPBU ini Pertamina Patra Niaga berharap bisa membantu masyarakat nelayan dan pesisir untuk lebih efisien dalam berlayar sehingga akan terciptamultiplier effectyang banyak sehingga desa Tukak akan lebih maju dan makmur,” kata Eko.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan koperasi nelayan menjadi pengelola dan penggerak ekonomi di wilayah pesisir.

Hal tersebut ditunjukkan dengan pembangunan SPBU Nelayan milik KUD Bina Mina, di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

"Pembangunan SPBU Nelayan ini merupakan salah satu langkah nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi maritim berbasis koperasi," ucap Menkop, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Selasa (18/11).

Bagi Menkop, kehadiran SPBU Nelayan tidak hanya menyediakan akses bahan bakar yang lebih mudah dan efisien bagi nelayan, tetapi juga menempatkan koperasi sebagai pelaku utama dalam rantai nilai ekonomi kelautan.

"Dan ini akan kita jadikan sebagai model percontohan, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga nantinya bisa mengelola SPBU Nelayan yang ada di desa-desa nelayan," kata Menkop.

Menkop mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar utama ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui pembangunan SPBUN berbasis koperasi, pemerintah berupaya memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menkop berharap, dengan peletakan batu pertama ini, koperasi nelayan dapat semakin berdaya, menjadi penggerak utama ekonomi maritim, serta mewujudkan pertumbuhan pesisir yang inklusif dan berkeadilan.

Menkop menambahkan, tahun ini akan dibangun SPBU Nelayan di 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah pesisir Indonesia.

Saat ini, ada sebanyak 416 SPBU Nelayan dibangun dan 61 unit diantaranya dimiliki koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah menjadi aktor strategis dalam mendukung kemandirian energi bagi sektor perikanan rakyat.

"Model pengelolaan SPBU Nelayan berbasis koperasi terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggota dan masyarakat sekitar," ungkap Menkop.

Dalam kesempatan yang sama, Menkop juga meluncurkan Buku Pedoman (Manual Book) Kemitraan Usaha SPBU Nelayan untuk Koperasi Nelayan, yang diharapkan menjadi panduan nasional bagi koperasi nelayan di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kemitraan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah.

Menurut Menkop, melalui pendampingan yang baik, koperasi nelayan akan semakin mampu menjalankan fungsinya secara profesional, modern, dan berbasis digital.

"Kami berharap, ke depan koperasi nelayan dapat berperan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama ekonomi maritim rakyat," tandas Menkop.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengungkapkan, saat ini ada sekitar enam SPBU Nelayan yang eksisting yang ada di Lampung, dari 131 desa nelayan yang ada. "Maka, kita akan terus mewujudkan 131 SPBU Nelayan lainnya, serta mengurus seluruh perijinan pendiriannya," kata Wagub Lampung.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 1.149 kapal ilegal telah ditangkap sejak 2020, dengan nilai potensi kerugian negara akibat praktik pencurian ikan mencapai sekitar Rp16 triliun.

Aktivitas ilegal itu paling banyak terjadi di wilayah perbatasan, seperti Selat Malaka, Laut Natuna, perairan Filipina, hingga Papua Nugini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan selain menangkap kapal pencuri ikan, pihaknya juga telah menertibkan 104 rumpon ilegal dalam periode yang sama.

"Dapat kami sampaikan bahwa pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal, lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Valuasi potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun," ujar Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (5/11).

Meski operasi pengawasan laut terus dilakukan, Trenggono mengakui armada KKP masih terbatas. Saat ini, hanya ada 34 kapal pengawas yang beroperasi, sebagian besar berusia di atas 15 tahun. Idealnya, butuh 70 kapal pengawas untuk mengawasi enam zona kelautan dari Sabang hingga Merauke.

Trenggono menambahkan pengawasan saat ini tidak hanya menghadapi praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dari kapal asing, tetapi juga dari pelaku dalam negeri.

"Sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan yang sifatnya dari dalam juga masuk kategori IUU fishing," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto sempat menanyakan bagaimana nasib kapal-kapal yang telah disita tersebut. Ia membandingkan dengan kebijakan pada masa Menteri Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.

Menjawab hal itu, Trenggono menyebut KKP kini tidak lagi menenggelamkan kapal, melainkan menyerahkannya ke lembaga terkait sesuai aturan.

"Izin, kalau kami tidak tenggelamkan, tapi itu sesuai dengan peraturan diserahkan kepada Kejaksaan. Lalu kemudian nanti oleh Kejaksaan dilelang. Ada yang kami minta, kemudian kami serahkan kepada Koperasi Nelayan. Ada juga begitu," ujar Trenggono.

"Yang penting dimanfaatkan," kata Titiek, menyambut positif langkah itu. Kapal hasil sitaan sebaiknya tidak dibiarkan sia-sia. Kapal-kapal pencuri itu bisa digunakan.

"Kita manfaatkan, betul. Ada juga yang kita gunakan untuk kapal pengawas, Ibu. Yang bagus itu, yang bagus," jawab Trenggono.

Trenggono menilai pemanfaatan kapal hasil sitaan lebih efektif ketimbang menenggelamkannya, sebab bisa memperkuat armada pengawasan KKP di tengah keterbatasan jumlah kapal.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, KKP mengajukan pinjaman senilai Rp5,828 triliun kepada pemerintah Spanyol untuk membangun 10 kapal pengawas baru serta sistem pemantauan kelautan terpadu. Proyek ini akan dikerjakan secara bertahap mulai 2025, dengan target selesai pada akhir 2028.

Empat kapal akan dibangun di Spanyol, sementara enam lainnya digarap di dalam negeri sebagai bagian dari program transfer teknologi. Tahun depan, alokasi Rp2 triliun diajukan kepada Komisi IV DPR RI untuk memulai pembangunan tahap awal.

Proyek ini merupakan bagian dari program Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) yang mencakup sistem surveilans, pusat pemantauan terpadu, dan pengadaan drone maritim.

Trenggono memastikan pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menjaga efisiensi penggunaan dana pinjaman.

Ia berharap sistem baru ini mampu menekan praktik pencurian ikan serta meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan.

"Kalau ini bisa terimplementasi, paling tidak kehilangan sebesar Rp16 triliun yang terdeteksi itu mudah-mudahan bisa berkurang," ujar Trenggono.