Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan penghargaan Lifetime Achievement Kalpataru kepada Emil Salim, ekonom sekaligus menteri bidang lingkungan hidup pertama di Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jakarta, Kamis (11/6).

“Beliau adalah salah satu tokoh besar yang telah meletakkan dasar pemikiran, kebijakan, dan kesadaran lingkungan hidup di Indonesia,” kata Jumhur.

Selama puluhan tahun, Emil disebut ikut mengawal agar pembangunan nasional tidak berjalan dengan mengorbankan alam. Jauh sebelum isu perubahan iklim merebak, Emil telah aktif berbagi mengenai bagaimana merawat bumi dengan cara modern, memanfaatkan peran-peran vitalnya di pemerintahan.

Usai menerima penghargaan, Emil menyampaikan sorotan terhadap pembangunan Indonesia yang masih berorientasi pada darat dan belum memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan secara optimal. Bersamaan dengan itu, dia mengingatkan Jumhur untuk mengawal pembangunan di Indonesia tanpa merusak laut.

“Bisa-kah kita membangun Republik Indonesia tanpa merusak laut?” ujar Emil.

Dia juga berpesan agar semakin banyak apresiasi atau penghargaan untuk para pejuang lingkungan di kawasan laut dan pesisir. “Mungkin-kah kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memelihara lautan?” ucapnya menambahkan.

Menteri Jumhur menjelaskan bahwa perlindungan laut telah menjadi prioritas kementeriannya. “Termasuk kampanye pengurangan sampah plastik yang masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem pesisir dan laut Indonesia,” ujarnya.

Dia memandang pesan Emil sebagai penguat komitmennya untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat.

Peran Emil Salim di Bidang Lingkungan Hidup

Emil Salim dipercaya Presiden Soeharto menangani isu lingkungan setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971–1973) serta Menteri Perhubungan (1973–1978). Pada Kabinet Pembangunan III (1978–1983).

Dia diangkat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada Kabinet Pembangunan IV dan V (1983–1993), dia menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pembentukan kebijakan lingkungan hidup Indonesia pada era Orde Baru.

Keponakan pahlawan nasional Haji Agus Salim itu juga dikenal karena perannya menggagas Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Yayasan ini masih eksis mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan adil dan berkelanjutan.

Selain berbagai penghargaan di level nasional, Emil telah meraih sejumlah penghargaan di kancah internasional, di antaranya Golden Ark Award dan The Leader for the Planet Award.

REPUBLIKA.CO.ID, BULELENG -- Perjalanan Desa Pemuteran di Kabupaten Buleleng, Bali Utara, menjadi salah satu contoh keberhasilan pemulihan lingkungan berbasis masyarakat. Desa yang pada era 1980-an dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin tersebut kini berubah menjadi destinasi wisata bahari yang dikenal hingga mancanegara setelah masyarakat berhasil memulihkan ekosistem terumbu karang yang sebelumnya rusak parah.

Peraih penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan 2026 sekaligus pionir penerapan teknologi biorock di Desa Pemuteran, Komang Astika, mengatakan kerusakan lingkungan laut di wilayah tersebut terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari pemanasan global hingga aktivitas penangkapan ikan yang merusak.

“Desa Pemuteran awalnya merupakan salah satu desa termiskin. Kemudian terjadi kerusakan alam yang sangat parah akibat pemanasan global. Selain itu, ada illegal fishing. Masyarakat mengambil ikan menggunakan potassium dan juga dengan cara pengeboman,” kata Komang usai menerima Kalpataru 2026, Kamis (11/6/2026).

Akibat praktik tersebut, terumbu karang di perairan Pemuteran mengalami kehancuran. Padahal, terumbu karang merupakan fondasi utama ekosistem laut yang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.

Kerusakan terumbu karang juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nelayan semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan karena habitat ikan mengalami degradasi. “Karena kehancuran terumbu karang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang lebih,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, masyarakat Pemuteran mulai menjalankan program restorasi terumbu karang. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teknologi biorock, sebuah metode pemulihan karang dengan memanfaatkan struktur logam dan listrik bertegangan rendah untuk mempercepat pertumbuhan karang.

Menurut Komang, teknologi tersebut membantu menyediakan media tempat karang tumbuh dan berkembang. Struktur besi yang dialiri listrik bertegangan rendah akan memicu reaksi elektrokimia di dalam air laut.

“Teknologi biorock ini memacu pertumbuhan karang menjadi lebih cepat daripada karang alami. Terumbu karang membutuhkan media untuk tumbuh dan berkembang. Media itu kami buat menggunakan teknologi biorock dengan listrik bertegangan rendah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, arus listrik tersebut menyebabkan mineral berupa kalsium karbonat yang terdapat dalam air laut mengendap pada struktur besi. Proses tersebut menyerupai mekanisme pelapisan logam, tetapi material yang terkumpul adalah mineral alami dari laut.

“Listrik tersebut memicu reaksi kimia yang menyebabkan kalsium karbonat yang ada di air laut mengendap di struktur besi. Istilahnya seperti penyepuhan. Ada yang kehilangan dan ada yang mengambil. Yang diambil adalah kalsium karbonat yang ada di air laut,” katanya.

Dengan adanya struktur tersebut, bibit terumbu karang dapat menempel dan tumbuh lebih kuat. Pertumbuhan karang yang sehat kemudian menciptakan kembali habitat bagi ikan dan berbagai organisme laut.

“Ketika kalsium karbonat sudah menyatu dengan bibit terumbu karang, apabila kita menanam karang atau karang bisa menempel di struktur besi itu, pertumbuhannya akan lebih sehat dan lebih cepat daripada karang alami,” ujarnya.

Pemulihan terumbu karang tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengubah perekonomian masyarakat. Karang yang sehat membuat ikan kembali berkembang biak dan menarik wisatawan untuk datang menikmati keindahan bawah laut Pemuteran.

“Dengan kesehatan karang, alamnya juga terjaga. Wisatawan bisa berkunjung dan datang ke desa kami. Itu memberikan manfaat yang lebih, menjaga lingkungan, dan masyarakat juga mendapatkan dampak ekonomi yang sangat penting,” kata Komang.

Ia mengatakan ancaman terhadap terumbu karang tidak hanya berasal dari pemanasan global yang dapat menyebabkan coral bleaching atau pemutihan karang, tetapi juga dari aktivitas manusia. “Bleaching ataupun dirusak oleh manusia. Salah satunya pemanasan global dan potassium. Potassium itu dari nelayan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Suasana hangat dan penuh penghormatan menyelimuti Kantor Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada Minggu (8/6/2026). Sejumlah tokoh bangsa, akademisi, pegiat lingkungan, hingga sahabat lama berkumpul merayakan ulang tahun ke-96 Emil Salim sekaligus menghadiri peluncuran buku yang merekam perjalanan panjang pengabdiannya bagi Indonesia.

Namun hari itu bukan sekadar perayaan ulang tahun. Bagi banyak yang hadir, momen tersebut menjadi kesempatan untuk kembali mendengarkan kisah, gagasan, dan refleksi seorang tokoh yang selama puluhan tahun menjadi salah satu wajah utama gerakan lingkungan hidup Indonesia.

Di usia 96 tahun, Emil Salim tampil dengan pemikiran jernih dan daya ingat yang mengesankan. Ia berbicara tanpa kehilangan ketajaman analisis yang selama ini menjadi ciri khasnya. Tidak mengherankan jika publik mengenal Emil Salim bukan hanya sebagai mantan menteri atau akademisi, melainkan juga sebagai guru bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Emil Salim mengenang salah satu peristiwa yang mengubah arah perjalanan hidupnya. Saat masih menjabat Menteri Perhubungan, ia pernah memancing bersama Presiden Soeharto di Teluk Jakarta. Di tengah kegiatan sederhana itu, keduanya menyaksikan kondisi Teluk Jakarta yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan lingkungan. Percakapan yang terjadi saat itu kemudian menjadi titik awal lahirnya penugasan baru bagi Emil Salim.

Presiden Soeharto memintanya menangani urusan lingkungan hidup. Emil Salim mengakui bahwa ketika menerima tugas tersebut, dirinya belum memiliki pemahaman mendalam mengenai isu lingkungan. Namun sebagai abdi negara, ia menerima amanah itu tanpa ragu.

"Kalau itu tugas negara, saya siap melaksanakan," kenangnya.

Sejak saat itu, perjalanan panjangnya di bidang lingkungan hidup dimulai. Yang menarik, Emil Salim tidak memulai langkahnya dengan mencari referensi dari luar negeri. Ia justru memilih berkeliling Indonesia untuk belajar langsung dari masyarakat.

Emil Salim berdialog dengan para ulama, tokoh Nahdlatul Ulama, pemimpin pesantren, pemuka agama, akademisi, serta masyarakat di berbagai daerah. Dari perjalanan itu, ia menemukan bahwa kesadaran menjaga lingkungan sebenarnya telah hidup dalam nilai-nilai budaya dan spiritual yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Menurut Emil Salim, pengelolaan lingkungan hidup tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan teknologi. Upaya tersebut harus didukung kesadaran moral yang tumbuh dari dalam diri masyarakat.

Pandangan itu semakin menguat ketika ia menyaksikan berbagai praktik baik di lapangan. Di Madura, misalnya, ia menemukan wilayah yang secara alamiah tergolong tandus dan kering, namun masyarakat setempat mampu menjaga kehidupan lingkungannya karena para kiai dan pimpinan pesantren mendorong para santri untuk menanam pohon dan menghijaukan kawasan sekitar.

Pengalaman serupa ia temukan di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Di sana, kawasan perbukitan tetap produktif berkat peran para pemimpin gereja yang mengajak jemaat menanam lamtoro pada lahan pertanian berterasering. Selain membantu mencegah erosi, tanaman tersebut juga meningkatkan produktivitas lahan.

Dari pengalaman-pengalaman itu, Emil Salim sampai pada sebuah keyakinan sederhana namun mendasar, yakni lingkungan hidup akan terjaga ketika masyarakat merasa memiliki dan mencintainya.

Karena itulah ia selalu menekankan pentingnya kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, dan komunitas lokal harus berjalan bersama dalam menjaga lingkungan hidup. Gagasan tersebut menjadi salah satu warisan pemikiran yang terus dikenang hingga sekarang.

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyebut Emil Salim sebagai sosok yang sangat langka. "Spesies langka yang perlu dilestarikan," ujarnya, yang langsung disambut tawa hadirin.

Menurut Gita, Emil Salim merupakan salah satu tokoh yang sejak awal menyadari pentingnya konservasi mangrove di Indonesia, jauh sebelum isu perubahan iklim menjadi perhatian dunia seperti sekarang.

Bagi Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, warisan terbesar Emil Salim tidak hanya terletak pada kebijakan atau gagasan yang pernah ia lahirkan. Yang lebih penting adalah cara pandangnya dalam melihat masa depan. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pemikiran Emil Salim tetap relevan dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi yang akan datang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen kuatnya untuk memastikan laju pembangunan nasional tidak mengorbankan kelestarian alam, selaras dengan pesan tokoh lingkungan hidup nasional Prof. Dr. Emil Salim bahwa kemajuan peradaban dan perlindungan ekosistem harus berjalan beriringan.

Komitmen itu disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat dalam acara "Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim" di Jakarta, Minggu (8/6/2026). Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemikiran Emil Salim merupakan landasan filosofis yang relevan untuk menjawab tantangan krisis ekologis global.

"Nilai-nilai perjuangan lingkungan hidup yang ditekankan Prof. Dr. Emil Salim menjadi bagian dari pembentukan moral dan etika kita. Etika ini memandu kita untuk bertanggung jawab, melakukan langkah nyata mengendalikan kerusakan alam, dan memastikan pemanfaatannya secara adil dan seimbang dengan penuh kesadaran," kata Menteri Jumhur.

Urgensi etika lingkungan itu semakin krusial mengingat posisi Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dengan tanggung jawab besar di mata dunia. Kekayaan alam yang mencakup 22 tipe ekosistem, 120 juta hektare kawasan hutan, 20 juta hektare lahan gambut, serta garis pantai sepanjang 108.000 kilometer itu berfungsi sebagai benteng alami yang menopang kehidupan masyarakat dari ancaman perubahan iklim dan bencana ekologis.

Menteri Jumhur juga mengingatkan besarnya potensi ekonomi yang tersimpan apabila sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

"Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketahanan pangan nasional, pengembangan obat-obatan, ekonomi hijau, bioprospeksi, hingga industri berbasis sumber daya genetik sangat bergantung pada ekosistem yang terjaga. Substansi riset, potensi ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja ini sangat menjanjikan, asalkan digali dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Visi keseimbangan antara ekonomi dan ekologi itu senada dengan pesan mendalam Prof. Dr. Emil Salim yang disampaikan dari mimbar acara.

"Hidup ini bukan hanya melihat alam sebagai objek, tetapi alam juga subjek. Alam itu hidup. Alam itu tidak mati. Oleh karena itu, rangkul semua pihak. Lingkungan hidup tidak bisa dijaga oleh pemerintah sendirian. Kita harus belajar bersama dan bekerja bersama," kata Emil Salim.

Sebagai wujud penghormatan atas dedikasi Emil Salim dalam melestarikan ekosistem Indonesia, KLH/BPLH secara resmi menyerahkan penghargaan "Rhaksa Bumi Prize" kepada sang tokoh. Penganugerahan itu dirangkaikan dengan peluncuran buku pemikiran Emil Salim bertajuk Jejak Nurani, Sebuah Visi untuk Negeri, yang menjadi simbol pengakuan atas perjuangannya sebagai kompas arah tata kelola pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Menutup peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut, Menteri Jumhur menyerukan aksi kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional.

"Kita hanya punya satu bumi, lintas yurisdiksi dan lintas generasi. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum evaluasi menuju keberlanjutan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi contoh nyata, bagaimana pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan," pungkas Menteri Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen kuatnya untuk memastikan laju pembangunan nasional tidak mengorbankan kelestarian alam, selaras dengan pesan tokoh lingkungan hidup nasional Prof. Dr. Emil Salim bahwa kemajuan peradaban dan perlindungan ekosistem harus berjalan beriringan.

Komitmen itu disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat dalam acara "Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim" di Jakarta, Minggu (8/6/2026). Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemikiran Emil Salim merupakan landasan filosofis yang relevan untuk menjawab tantangan krisis ekologis global.

"Nilai-nilai perjuangan lingkungan hidup yang ditekankan Prof. Dr. Emil Salim menjadi bagian dari pembentukan moral dan etika kita. Etika ini memandu kita untuk bertanggung jawab, melakukan langkah nyata mengendalikan kerusakan alam, dan memastikan pemanfaatannya secara adil dan seimbang dengan penuh kesadaran," kata Menteri Jumhur.

Urgensi etika lingkungan itu semakin krusial mengingat posisi Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dengan tanggung jawab besar di mata dunia. Kekayaan alam yang mencakup 22 tipe ekosistem, 120 juta hektare kawasan hutan, 20 juta hektare lahan gambut, serta garis pantai sepanjang 108.000 kilometer itu berfungsi sebagai benteng alami yang menopang kehidupan masyarakat dari ancaman perubahan iklim dan bencana ekologis.

Menteri Jumhur juga mengingatkan besarnya potensi ekonomi yang tersimpan apabila sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.

"Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketahanan pangan nasional, pengembangan obat-obatan, ekonomi hijau, bioprospeksi, hingga industri berbasis sumber daya genetik sangat bergantung pada ekosistem yang terjaga. Substansi riset, potensi ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja ini sangat menjanjikan, asalkan digali dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Visi keseimbangan antara ekonomi dan ekologi itu senada dengan pesan mendalam Prof. Dr. Emil Salim yang disampaikan dari mimbar acara.

"Hidup ini bukan hanya melihat alam sebagai objek, tetapi alam juga subjek. Alam itu hidup. Alam itu tidak mati. Oleh karena itu, rangkul semua pihak. Lingkungan hidup tidak bisa dijaga oleh pemerintah sendirian. Kita harus belajar bersama dan bekerja bersama," kata Emil Salim.

Sebagai wujud penghormatan atas dedikasi Emil Salim dalam melestarikan ekosistem Indonesia, KLH/BPLH secara resmi menyerahkan penghargaan "Rhaksa Bumi Prize" kepada sang tokoh. Penganugerahan itu dirangkaikan dengan peluncuran buku pemikiran Emil Salim bertajuk Jejak Nurani, Sebuah Visi untuk Negeri, yang menjadi simbol pengakuan atas perjuangannya sebagai kompas arah tata kelola pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Menutup peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut, Menteri Jumhur menyerukan aksi kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional.

"Kita hanya punya satu bumi, lintas yurisdiksi dan lintas generasi. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum evaluasi menuju keberlanjutan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi contoh nyata, bagaimana pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan," pungkas Menteri Jumhur.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) era Presiden Soeharto, Emil Salim, mengingatkan Menteri LH Jumhur Hidayat agar merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam menjalankan tugasnya.

“Rangkul majelis ulama, rangkul kalangan agama, rangkul semua pemimpin-pemimpin masyarakat, LSM,” kata Emil dalam acara Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Emil Salim, Senin (8/6).

Ekonom yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan itu bercerita, bahwa ketika ditugaskan Presiden Soeharto untuk menangani persoalan lingkungan hidup di Indonesia, ia memilih bekerja sama dengan berbagai kalangan, termasuk ulama dan LSM.

Emil mengenang awal perjalanannya sebagai Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III periode 1978-1983. Tak lama setelah ditunjuk Presiden Soeharto, ia menemui Hamka dan Hasan Basri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Mereka menuntut saya untuk pergi ke Pondok Pesantren Annuqayah di Guluk-Guluk, Madura. Kedua, (bertemu) dengan Pater Bollen di Maumere, NTT,” ujar Emil.

Perjalanan tersebut, menurut Emil, membuka wawasannya tentang lingkungan hidup. Di tengah kondisi lahan yang gersang, Pondok Pesantren Annuqayah mampu menciptakan lingkungan yang hijau dan produktif melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Sementara di Maumere, ia belajar dari para jemaat gereja yang membangun terasering di kawasan perbukitan untuk mengelola lahan secara berkelanjutan.

Selain itu, Emil banyak berdiskusi dengan berbagai kelompok LSM. “Singkatnya, teman-teman LSM memberi saya pandangan bahwa hidup ini bukan hanya melihat alam sebagai objek, tetapi alam juga subjek. Ini titik temu saya sebagai Menteri Lingkungan,” kata Emil.

Bahkan, pada masa kepemimpinannya, sejumlah aktivis LSM turut dilibatkan dalam menjalankan tugas di berbagai posisi pemerintahan.

Meski memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, Emil Salim dikenal mempunyai rekam jejak panjang di bidang lingkungan hidup. Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi ke University of California.

Sepanjang kariernya, Emil pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971-1973), Menteri Perhubungan pada Kabinet Pembangunan II (1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan IV dan V (1983-1993).

Emil juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 dan dilantik sebagai ketuanya pada 2010. Keponakan pahlawan nasional Haji Agus Salim itu juga dikenal sebagai penggagas Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), yang dibentuk dengan dukungan pemerintah dan lembaga internasional.

Seperti Emil, Jumhur Hidayat juga tidak memiliki banyak rekam jejak di bidang lingkungan hidup saat diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada April lalu. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007-2014.

Jumhur dikenal dekat dengan gerakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta aktif dalam pendirian organisasi buruh. Sebelum itu, ia juga pernah bergabung dengan Center for Information and Development Studies (CIDES), pusat kajian yang didirikan sejumlah tokoh Cendekiawan Muslim se-Indonesia.

Jumhur menyatakan sependapat dengan pandangan yang disampaikan Emil. Menurut dia, kebijakan lingkungan hidup tidak akan berjalan efektif tanpa kolaborasi dengan masyarakat sipil. Sebab, banyak gagasan dan fakta lapangan justru berasal dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut, termasuk LSM.

“Saya juga berasal dari gerakan masyarakat sipil. Jadi, mengintegrasikan pikiran-pikiran cerdas mereka dalam sebuah kebijakan, tetapi tetap kita dalam pola pembangunan berkelanjutan,” ujar Jumhur.

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diambil bukanlah berpihak sepenuhnya pada kepentingan lingkungan maupun pembangunan. “Maksud saya, posisinya bukan sebagai maniak lingkungan atau maniak pembangunan. Kita ini di tengah-tengah,” kata dia.

Karena itu, pembangunan harus memahami ekosistem sebagai sesuatu yang hidup dan saling bergantung

Jakarta (ANTARA) - Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nizhar Marizi mengatakan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau merupakan kebutuhan strategis di tengah perubahan iklim yang sedang berlangsung.

“Transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam agenda dalam kegiatan Green Economy Goes to Campus: Peran Generasi Muda dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau menuju Indonesia Emas 2045, dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, dampak perubahan iklim semakin nyata melalui peningkatan suhu, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, hingga potensi kerugian ekonomi global yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2 ribu triliun pada tahun 2029.

Karena itu, Bappenas bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), GIZ Indonesia, dan Emil Salim Institute (ESI), berkolaborasi memperkuat literasi kebijakan sekaligus memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau nasional.

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan transformasi ekonomi hijau sebagai salah satu agenda prioritas, sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan nasional,” ucap Nizhar.

Pendekatan ini dinilai tak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia, mengingat adanya ancaman nyata krisis planet ganda (triple planetary crisis) yang tengah dihadapi dunia dan Indonesia.

Generasi muda dianggap berpotensi besar dalam mendorong implementasi ekonomi hijau melalui inovasi teknologi, kewirausahaan hijau, advokasi kebijakan, serta penguatan gerakan berbasis komunitas dengan mengusung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan Green Economy Goes to Campus ini dirancang sebagai platform strategis untuk mendiseminasikan arah kebijakan nasional, memfasilitasi dialog kebijakan, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan mitra pembangunan.

Ketua Dewan Pembina ESI Profesor Emil Salim menekankan bahwa pembangunan ekonomi hijau harus dibangun di atas pemahaman terhadap ekosistem sebagai satu kesatuan yang hidup dan saling terhubung.

“Alam bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek kehidupan. Karena itu, pembangunan harus memahami ekosistem sebagai sesuatu yang hidup dan saling bergantung,” ujar dia.

Emil Salim berpendapat bahwa generasi muda perlu memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus mampu melihat keterkaitan antara manusia, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan dalam mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.

“Perguruan tinggi berperan strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta pembentukan kepemimpinan masa depan,” ucap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bertemu Menteri Lingkungan Hidup periode 1978-1993 Emil Salim di Jakarta, Kamis (7/5). Dalam pertemuan tersebut, Emil mengingatkan soal penanganan sampah.

Emil meminta jajaran KLH dan Jumhur yang baru sepekan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, agar tidak melihat sampah sebagai buangan. Sebab inti dari lingkungan hidup adalah siklus.

“Antara produksi, konsumsi, antara menghasilkan produk, produk dihasilkan dengan limbah. Bagaimana ini kembali berputar di dalam siklus kehidupan ini,” kata Emil, saat ditemui di Kantor KLH pada Kamis (7/5).

Namun, dirinya juga mewanti-wanti, jangan sampai sampah menjadi pemicu kerusakan lingkungan atau menimbulkan dampak lain yang menjalar ke kesehatan manusia.

“Jadikan ini sebagai bagian dari kehidupan siklus alam. Seperti kotoran binatang jadi pupuk, melahirkan tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, buah menjadi makanan burung, inilah siklus,” ujar Emil.

Menurut Emil, penyelesaian masalah lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Jumhur kemudian menerima ‘wejangan’ ini dan sepakat bahwa sampah bisa sangat berguna dan menghasilkan produk bernilai tambah.

Sedangkan Jumhur mengatakan, Emil banyak menyinggung soal ‘sentuhan kemanusiaan’ untuk membangun lingkungan hidup. "Di manapun posisi kita terutama sebagai pejabat, sentuhan kemanusiaan itu yang utama,” kata Jumhur.

Dalam kurang lebih satu jam perbincangan itu, Emil Salim juga menyinggung bahwa gerakan lingkungan hidup tidak hanya milik kementerian. Aksi-aksi lingkungan hidup harus digarap secara kolaboratif dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil.

“Kita harus menghormati teman-teman yang sukarela bergerak menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan,” ujar Jumhur.

Jumhur menjelaskan, sedianya dirinya yang akan berkunjung ke rumah Emil. Namun, Eks-Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada 1983-1993 ini berkeinginan mengunjungi Jumhur di kantor KLH.

Sebagai informasi, Emil Salim memiliki jejak panjang di bidang lingkungan hidup, meski dirinya besar dengan pendidikan ekonomi. Emil mendapat gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sebelum melanjutkan studi ke University of California.

Selama karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan politik, yaitu Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971-1973), Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III 1978-1983), serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV dan V, 1983-1993).

Emil Salim juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 dan dilantik menjadi Ketua pada 2010.

Keponakan pahlawan nasional Haji Agus Salim ini, juga seorang penggagas Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang dibentuk dengan dukungan pemerintah serta lembaga internasional.

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1983–1993, Emil Salim, menyampaikan pesan tegas agar bencana banjir yang baru saja terjadi di berbagai wilayah Indonesia tidak kembali terulang. Ia menekankan banjir tersebut merupakan pelajaran mahal dari kekeliruan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

“Banjir tidak boleh terulang kembali di pelosok tanah air kita. Kita belajar bahwa di dalam cara pengelolaan sumber daya alam yang terjadi adalah kerusakan alam di dalam pembangunan,” ujar Emil Salim dalam acara JUSTCOP, refleksi akhir tahun, Senin (22/12).

Menurut Emil, banjir bukan semata peristiwa alam, melainkan konsekuensi dari pembangunan yang keliru, terutama yang mengabaikan fungsi lingkungan dan daya dukung alam.

“Keliru membangun suatu hal yang menyebabkan arus air atau tanah terkuras dan air tidak bisa melarik dengan baik. Keliru pembangunan yang merusak hutan, menimbulkan gelondongan pohon yang menyebabkan banjir tersebut,” katanya.

Ia menegaskan bahwa penyebab utama bencana ini berasal dari kerusakan hutan dan tata kelola ruang yang salah. Namun demikian, Emil mengingatkan agar pelajaran dari bencana ini tidak diabaikan. Menurutnya, korban jiwa yang berjatuhan merupakan harga mahal yang harus dibayar akibat kesalahan tersebut.

“Jangan kita abaikan pelajaran dari kekeliruan ini. Jangan terulang kembali kekeliruan ini. Ratusan jiwa yang telah jadi korban adalah biaya yang telah kita bayar akibat kekeliruan ini,” tegasnya.

Ia mengajak semua pihak untuk belajar dari bencana ini tanpa saling menyalahkan individu atau kelompok tertentu, melainkan dengan fokus pada akar persoalan. Menurut Emil, kesalahan utama terletak pada perencanaan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan.

“Yang salah adalah land use plan. Yang salah adalah rencana penggunaan lahan. Yang salah adalah lokasi pembangunan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Yang keliru adalah pengabaian terhadap kelestarian alam lingkungan,” ujarnya.

Ia menekankan praktik-praktik keliru tersebut tidak boleh terus berulang, terlebih setelah jatuhnya korban manusia.

“Hal ini yang tidak boleh diulang. Jadi korban telah jatuh. Jangan kita tinggal menyesalkan saja,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode (1983–1993) Emil Salim sebagai sosok The National Sustainability Architect & Environmental Policy Visionary.

Dalam sambutannya, Emil menyebut bahwa hatinya sangat sedih di tengah raihan pribadi yang diterima. Tokoh bangsa itu menyebut bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu memukul hatinya. Untuk itu dia menyerukan agar Indonesia untuk terus belajar dari setiap bencana.

"Sehingga mencegah berulangnya bencana di Tanah Air," kata Emil di malam penganugerahan BIG 40 Awards Bisnis Indonesia, Senin (8/12/2025) malam.

Sosok yang kukuh memperjuangkan lingkungan berkelanjutan itu meminta perjuangan lingkungan dapat diteruskan sehingga mencegah terulangnya bencana di tanah Air ke depan.

"Sehingga [Indonesia] menuju kesejahteraan hijau lestari," katanya.

Emil Salim adalah sosok yang lahir di 8 Juni 1930 dan menjadi sosok inspirasi kelestarian lingkungan di Indonesia. Sosok ini menjadi salah satu tokoh pemerintahan paling lama menjabat dalam berbagai posisi seperti Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971-1973).

Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II, 1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III, 1978-1983), serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV dan V, 1983-1993).

Sosok ini juga Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 dan kembali dilantik sebagai ketuanya pada 2010.

Emil dikenal aktif berbicara di forum internasional, menerima berbagai penghargaan seperti The Leader for the Living Planet dari WWF dan Blue Planet Prize dari Foundation Asahi Glass. Melalui karya dan pemikirannya, Prof. Emil Salim mengajak generasi muda dan masyarakat global untuk terus menjaga keberlanjutan bumi, rumah bersama seluruh makhluk hidup.

Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) menganugerahkan penghargaan kepada Prof. Dr. Emil Salim atas dedikasi dan kontribusinya di bidang akademik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penghargaan itu diberikan di acara Exhibition & Tribute to Prof. Emil Salim, yang menjadi puncak peringatan Dies Natalis ke-9 SIL UI di Jakarta, Rabu 30 Juli 2025.

Direktur SIL UI, Prof. Dr. Drs. Supriatna, M.T, menyatakan, penghargaan ini bukan sekadar simbolik, melainkan juga refleksi atas warisan intelektual dan moral yang ditinggalkan Emil Salim.

“Tanpa Prof. Emil Salim, gerakan lingkungan hidup di Indonesia tidak akan memiliki fondasi kuat seperti sekarang. Pemikiran dan keberanian beliau menjadi inspirasi dalam pengembangan ilmu lingkungan di tanah air,” kata Supriatna, dalam sambutannya di Soehana Hall, The Energy Building, Jakarta.

Menurutnya, kontribusi Emil Salim melampaui ranah akademik. “Beliau dikenal sebagai arsitek utama kebijakan lingkungan hidup nasional, sekaligus sosok yang konsisten menjembatani dunia ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kepentingan masyarakat. Kami ingin menjadikan momen ini sebagai panggung kolaborasi antarpihak untuk menjawab tantangan lingkungan hidup secara konkret dan ilmiah,” ujarnya.

Acara penganugerahan dihadiri kalangan akademisi, pelaku industri, pembuat kebijakan, serta perwakilan lembaga internasional yang dirangkai forum interaktif, seminar, dan pameran yang menampilkan kiprah SIL UI dalam riset dan pengembangan kebijakan lingkungan.

Turut hadir Rektor UI Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro, yang turut memberikan sambutan dalam pemberian anugerah tersebut.

Ketua Panitia Dies Natalis SIL UI, Ir. Rudianto Rimbono mengatakan, penghargaan ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang SIL UI dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kepemimpinan moral dan sains dalam menghadapi krisis lingkungan.

“Kami berharap acara ini dapat mendorong generasi muda untuk mengikuti jejak Prof. Emil Salim, yang berani berpikir strategis, bersuara untuk kebenaran ilmiah, dan konsisten membela masa depan bumi,” ujarnya.

SIL UI didirikan pada 2016 atas atas gagasan dari Emil Salim dan telah berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi yang banyak terlibat dalam menjawab persoalan lingkungan melalui riset terapan, kolaborasi dengan industri, dan advokasi berbasis sains.

Dalam sembilan tahun terakhir, lembaga ini membangun jejaring strategis lintas sektor untuk mendukung transisi menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Penghargaan kepada Emil Salim, tokoh lingkungan hidup berusia 95 tahun ini, dinilai sebagai penegasan komitmen SIL UI untuk menjadikan nilai-nilai intelektual dan etika publik sebagai pijakan utama pengembangan ilmu lingkungan.

“Kami tidak ingin berhenti pada seremoni. Ini adalah undangan terbuka bagi semua pihak untuk bergerak bersama membangun masa depan yang lebih lestari,” kata Supriatna lagi.

Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Rektor UI dan Wamen LH kepada Amelia Farina Salim dan Roosdinal Salim, selaku anak-anak dari Emil Salim.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RIZ)