JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengusulkan belasan ribu guru agama honorer yang mengabdi di sekolah negeri agar diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Nasaruddin juga mengusulkan agar guru madrasah yang tak diangkat ASN dapat insentif Rp1,5 juta.

Usulan itu disampaikan Nasaruddin saat bertemu pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait pada Selasa (30/6/2026). Nasaruddin mengaku telah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco ya, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kementerian dalam negeri dan juga Kementerian PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu dan disebutkan beberapa, dijelaskan beberapa simulasi," kata Nasaruddin saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Nasaruddin menilai, persoalan guru di bawah Kemenag tak terlalu kompleks seperti di Kemendikdasmen yang menyangkut keuangan pemerintah daerah. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi VIII ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi VIII ini," katanya.

Nasaruddin menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan guru non-ASN pada pimpinan DPR RI. "Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucap Nasaruddin.

Lihat video: Guru Honorer Madrasah Kepung DPR, Tuntut Diangkat Jadi PPPK dan ASN



Bahkan, kata Nasaruddin, pihaknya juga mengusulkan agar 18 ribu guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN.

"Itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan, kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," kata Nasaruddin.

LONDON - Peningkatan lingkar pinggang seiring bertambahnya usia mungkin bukan hanya disebabkan oleh makan berlebihan atau kurang olahraga, karena para ilmuwan telah menemukan sekelompok sel yang muncul seiring bertambahnya usia tubuh yang dapat mendorong pembentukan lemak baru.

Lemak perut di usia paruh baya bukan hanya disebabkan oleh makan berlebihan; hal itu mungkin terkait dengan pertumbuhan sel baru.

Bukti menunjukkan bahwa lemak perut meningkat seiring bertambahnya usia.

Banyak orang yang memasuki usia paruh baya menyadari perubahan yang sangat umum: lingkar pinggang mereka secara bertahap bertambah, meskipun berat badan keseluruhan mereka tidak meningkat secara signifikan.

Hal ini sejak lama dianggap sebagai konsekuensi dari gaya hidup, metabolisme yang melambat, atau penurunan massa otot seiring bertambahnya usia. Namun, sebuah studi baru menunjukkan bahwa perubahan yang lebih dalam mungkin terjadi di dalam jaringan lemak pada tingkat seluler.

Para ilmuwandi City of Hope, sebuah pusat penelitian dan pengobatan biomedis di AS, mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi sekelompok sel induk dewasa yang terkait dengan peningkatan lemak perut seiring bertambahnya usia.

Temuan ini, yang dipublikasikan di jurnalScience, membuka jalan baru untuk menjelaskan peningkatan lemak perut pada usia paruh baya.

Dr. Qiong (Annabel) Wang, penulis pendamping studi dan profesor madya endokrinologi molekuler dan seluler di Arthur Riggs Institute for Diabetes and Metabolism Research di City of Hope, mengatakan bahwa orang biasanya kehilangan otot dan bertambah lemak seiring bertambahnya usia, meskipun berat badan keseluruhan mereka relatif tidak berubah.

Tim peneliti menemukan bahwa proses penuaan dapat memicu munculnya jenis sel induk matang baru, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menciptakan lebih banyak sel lemak, terutama di sekitar area perut.

Para ilmuwan sebelumnya mengetahui bahwa sel-sel lemak yang ada dapat membesar seiring bertambahnya usia. Tim peneliti mengajukan pertanyaan lain: apakah jaringan lemak yang menua menciptakan sel-sel lemak baru?

Untuk melakukan investigasi, mereka memfokuskan perhatian pada jaringan adiposa putih, jenis jaringan yang memainkan peran utama dalam penyimpanan energi dalam tubuh dan berhubungan langsung dengan penumpukan lemak perut.

Dalam percobaan pada tikus, tim peneliti mengambil sel progenitor penghasil lemak dari tikus muda dan tua, lalu mencangkokkannya ke tikus muda. Hasilnya menunjukkan bahwa sel yang diambil dari tikus tua menghasilkan sejumlah besar sel lemak baru.

Sebaliknya, ketika sel dari tikus muda ditransplantasikan ke tikus yang lebih tua, sel-sel lemak yang dihasilkan lebih sedikit. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi lemak yang kuat terletak pada sel-sel yang menua itu sendiri, dan bukan sepenuhnya bergantung pada lingkungan tubuh penerima.

Dengan menggunakan teknik pengurutan RNA sel tunggal, tim peneliti mengamati aktivitas gen di dalam setiap sel.

Mereka menemukan bahwa sel progenitor penghasil lemak cukup "tenang" pada tikus muda, tetapi menjadi sangat aktif ketika tikus mencapai usia paruh baya.

Sebagian dari sel-sel ini berubah menjadi kelompok sel baru, yang dikenal sebagai sel profat spesifik usia. Sel-sel ini dianggap sebagai "pelaku" potensial yang merangsang tubuh untuk menciptakan lebih banyak lemak baru.

Dr. Adolfo Garcia-Ocana, kepala endokrinologi molekuler dan seluler di City of Hope, meyakini bahwa ini adalah bukti pertama yang menunjukkan bahwa lingkar pinggang dapat membesar seiring bertambahnya usia karena sel progenitor pembentuk adiposa secara dramatis meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi sel lemak baru.

Tim peneliti juga menemukan bahwa jalur pensinyalan LIFR memainkan peran penting dalam proses ini.

LIFR dapat dipahami sebagai saluran sinyal antar sel, yang membantu kelompok proadiposit spesifik usia untuk berkembang biak dan menjadi sel lemak.

Pada tikus muda, sinyal ini tidak memainkan peran utama dalam produksi lemak, sedangkan pada tikus yang lebih tua, sinyal ini menjadi jauh lebih penting.

Untuk mengetahui apakah mekanisme ini relevan bagi manusia, para ilmuwan menganalisis sampel jaringan manusia dari berbagai kelompok usia.

Mereka menemukan sel-sel yang menyerupai sel profat spesifik usia, yang lebih sering muncul di jaringan individu usia menengah dan juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan sel lemak baru.

Namun, penelitian ini belum berarti metode baru untuk mengurangi lemak perut sudah siap.

Para ilmuwan masih perlu terus memantau kelompok sel ini dalam organisme hidup, memahami bagaimana sel-sel ini muncul pada manusia dan menilai potensi intervensi yang aman.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan Dharma Pongrekun . Dalam gugatan ini, Dharma menguji sejumlah pasal berkaitan dengan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Putusan atas perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan aturan mengenai KLB dan wabah dalam UU Kesehatan tetap konstitusional serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menanggapi dalil pemohon mengenai Pasal 353 Ayat (2) Huruf G. Pemohon, dalam hal ini Dharma Pongrekun menilai frasa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam penetapan status KLB menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran luas.

Namun, MK berpendapat bahwa pendelegasian kewenangan kepada Menteri Kesehatan merupakan hal lazim secara administratif untuk mengatur hal-hal teknis yang dinamis.

"Penetapan dimaksud tidak dapat dilakukan di luar asas-asas dan prinsip penyelenggaraan dalam UU 17 Tahun 2023. In casu, asas dan prinsip dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memuat esensi yang dimohonkan pemohon," katanya.

Terkait Pasal 394 yang mewajibkan setiap orang mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah, MK menegaskan bahwa aturan tersebut adalah konsekuensi logis dari tanggung jawab negara. Mahkamah menilai efektivitas tindakan pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat.

"Secara konstitusional, kewajiban tersebut sejalan dengan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," ucapnya.

MK juga menolak keberatan pemohon atas Pasal 395 Ayat (1) yang mewajibkan setiap orang melaporkan adanya orang yang diduga sakit berpotensi KLB. Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa warga negara tidak memiliki kompetensi medis untuk melakukan penilaian tersebut.

Mahkamah menjelaskan bahwa pasal tersebut adalah instrumen early warning system. Masyarakat tidak diminta melakukan diagnosis medis profesional melainkan melaporkan pengetahuan faktual berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.

"Kata harus dalam segera melaporkan tidak dimaknai sebagai sanksi, melainkan wujud partisipasi warga negara. Menjadi tidak tepat jika dimaknai menjadi berhak, karena partisipasi masyarakat akan kehilangan esensinya," katanya.

Mengenai Pasal 400 tentang larangan menghalang-halangi penanggulangan KLB serta Pasal 446 terkait sanksi pidana (overcriminalization), MK berpendapat bahwa karakteristik wabah berbeda dengan kondisi normal karena mengancam keselamatan publik secara luas.

"Norma Pasal 446 hakikatnya merupakan wilayah pembentuk undang-undang (criminal policy). Tujuannya bukan semata menghukum melainkan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kesehatan masyarakat dan keselamatan publik (protection of public health and safety)," ujar Adies.

Mahkamah menyimpulkan seluruh dalil yang diajukan pemohon, mulai dari kriteria KLB hingga potensi kriminalisasi dalam penanganan wabah adalah tidak berdasar menurut hukum.

PYONGYANG - Di antara banyak misteri yang menyelimuti pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, kerahasiaan seputar ibunya sangat menonjol. Dalam 15 tahun pemerintahannya, ia tidak pernah sekali pun menyebut nama ibunya di depan umum.

Melansir BBC, legitimasi kediktatoran Kim sangat bergantung pada garis keturunan "Gunung Paektu" - garis keturunan yang terkait dengan pendiri mitos bangsa Korea.

Dan di negara yang membanggakan kemurnian keturunan ini, identitas ibu Kim bukan hanya rahasia - tetapi juga ancaman bagi rezim itu sendiri.

5 Fakta Kim Jong-un Enggan Berbicara tentang Ibunya, Dijuluki Anak Haram dari Seorang Selir

1. Terikat dengan Mitos

Kisah Korea, menurut kepercayaan populer, dimulai di Gunung Paektu - sebuah gunung yang terletak di perbatasan Tiongkok-Korea Utara yang konon merupakan tempat kelahiran Dangun, pendiri mitos dari kerajaan pertama Korea.

Melansir BBC, ribuan tahun kemudian, Kim Il-sung - pendiri Korea Utara - dilaporkan menggunakan gunung itu sebagai tempat persembunyian saat berperang melawan Jepang. Putranya, Kim Jong Il, konon lahir di lereng suci yang sama - meskipun ada laporan yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar lahir di Rusia - dan selama beberapa dekade sejak itu gunung tersebut telah digunakan untuk melegitimasi dinasti Kim.

"Kim Jong Un menjadi pewaris takhta di usia 20-an meskipun tidak memiliki prestasi apa pun, semata-mata karena garis keturunan Paektu," tulis Ryu Hyun-woo, seorang diplomat Korea Utara yang diasingkan, dalam bukunya, Gudang Rahasia Kim Jong Un.

Namun, kenyataan tentang garis keturunan ibu Kim menggambarkan gambaran yang berbeda.

Ratusan mil jauhnya dari Gunung Paektu terletak kota Osaka: ibu kota bersejarah Jepang, dan tempat di mana ibu Kim, Ko Yong Hui, konon dilahirkan.

Dari apa yang telah dikumpulkan oleh para penulis biografi, Ko lahir di Osaka pada tahun 1952 dari orang tua yang berasal dari Pulau Jeju, yang terletak di lepas pantai selatan wilayah yang sekarang menjadi Korea Selatan.

Sebagai penduduk Jepang, keluarga Ko adalah "Zainichi Korea": imigran selama pemerintahan kolonial Jepang tahun 1910-1945 di semenanjung tersebut.

Namun, ketika ia berusia sekitar 10 tahun, keluarga Ko beremigrasi ke Korea Utara.

Mereka termasuk di antara sekitar 93.000 warga Korea yang pindah ke Korea Utara antara tahun 1959 dan 1984, terpikat oleh skema pemukiman kembali yang menjanjikan kehidupan ideal dengan perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan gratis.

Para migran ke Korea Utara awalnya dipandang dengan iri karena mereka membawa uang tunai, pakaian, dan peralatan rumah tangga dari negara tetangga kapitalis di selatan.

Namun mereka juga dicap sebagai "jjaepo", istilah yang merendahkan untuk kelompok yang dianggap terkontaminasi oleh ideologi asing yang berbahaya.

2. Berkaitan dengan Sistem Kasta

Masyarakat Korea Utara sangat hierarkis, dengan beberapa analis membandingkannya dengan sistem kasta. Dan dalam klasifikasi sosial yang ketat ini - yang dikenal sebagai songbun - jjaepo termasuk dalam "kelas yang bimbang", di suatu tempat antara kelas inti dan kelas yang bermusuhan.

Mereka dikenai pengawasan ketat negara dan seringkali ditolak masuk ke universitas yang bagus atau pekerjaan yang menjanjikan.

Ini merupakan kontras yang mencolok dengan narasi Paektu yang telah lama dipromosikan oleh keluarga Kim.

"Garis keturunan Paektu [rezim] dianggap sakral," kata Kim Hyung-su dari Asosiasi Penelitian Utara. "Jadi gagasan bahwa pemimpinnya adalah putra seorang jjaepo tidak terbayangkan."

3. Ada Kisah Cinderella

Namun, Ko berhasil lolos dari nasib sesama warga Korea Zainichi setelah ia menarik perhatian Kim Jong Il, yang telah dipersiapkan untuk suksesi.

Intelijen menunjukkan bahwa ia telah menikah dengan Kim Young Sook, putri seorang pejabat militer berpangkat tinggi, dalam pernikahan yang dipilih langsung oleh ayahnya. Ia juga diketahui memiliki dua selir lainnya.

Meskipun demikian, Ko - anggota kelompok seni elit Mansudae - dikatakan telah menarik perhatian Kim karena "kecantikan alami dan keterampilan menarinya", kata Yoji Gomi, seorang reporter Jepang yang menerbitkan buku tentang Ko pada tahun 2025.

Laporan menunjukkan bahwa Kim jatuh cinta dengan Ko, dan kemudian memiliki tiga anak dengannya.

Namun, anak-anak yang lahir di luar nikah menghadapi stigma berat di Korea Utara. Dan karena itu, sementara istri resmi Kim tinggal di ibu kota Pyongyang, Ko dan anak-anaknya ditempatkan 210 km (130 mil) jauhnya di kota pesisir Wonsan.

Meskipun ia tidak pernah menikah dengan pemimpin tertinggi, dan pernikahan mereka tidak diakui oleh rezim, Ko berhasil menjalani apa yang disebut Gomi sebagai "kehidupan seperti Cinderella".

4. Ibunya Adalah Selir

Ko dilaporkan sebagai selir favorit Kim Jong-il.

Namun, tetap menjadi fakta bahwa Ko "tidak pernah diakui sebagai menantu perempuan oleh Kim Il Sung", tulis Ryu - dan ia juga tidak pernah terlihat di depan umum bersama anak-anaknya.

Seandainya Ko mendapatkan persetujuan Kim Il Sung, foto-foto dirinya dan cucu-cucunya akan tersebar luas, kata Dr. Cheong Seong-chang dari Institut Sejong.

Setelah kematian Kim Il Sung, Kim Jong Il naik menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara, dan Ko menjadi ibu negara de facto negara itu, menemani suaminya dalam inspeksi militer dan berteman dengan rombongannya.

Kim bahkan akan meminta pendapatnya sebelum membuat keputusan kebijakan, tulis Fujimoto, mantan koki Kim.

Sebuah film dokumenter resmi yang diproduksi pada tahun 2011 menunjukkan cuplikan Ko menemani Kim dalam tur lokal - meskipun tidak pernah mengungkapkan namanya atau songbun-nya.

Menurut Cheong, film dokumenter itu juga tidak pernah dirilis secara publik, tetapi hanya ditayangkan kepada pejabat senior partai pada Juni 2012—meskipun kemudian bocor dan tersebar di kalangan warga biasa melalui USB drive yang diselundupkan.

"Saat menyebar... rasa ingin tahu masyarakat tentang Ko Yong Hui meroket, sehingga rezim dengan cepat menarik kembali [film dokumenter itu]," jelas Dr. Cheong.

Latar belakangnya, tambahnya, dapat mempertanyakan legitimasi rezim.

Pada tahun 2004, Ko meninggal dunia karena kanker payudara di sebuah rumah sakit di Paris. Kematiannya tidak mendapat perhatian dari media pemerintah Korea Utara.

5. Anak di Luar Nikah dan Suksesi

Namun pertanyaannya tetap: Bagaimana putra kedua seorang selir – dan putra bungsu Kim Jong Il – akhirnya mewarisi kekuasaan?

Kim Young Sook, istri resmi Kim, melahirkan dua anak – tetapi karena keduanya perempuan, tidak satu pun dari mereka yang berhak atas suksesi.

Kim Jong Il juga memiliki dua selir lain selain Ko: Sung Hae-rim dan Kim Ok.

Meskipun Kim Ok tidak melahirkan anak, untuk sementara waktu tampaknya putra sulung Kim dengan Sung Hae-rim, Kim Jong Nam, dapat dipertimbangkan.

Namun Kim Jong Nam, yang belajar di luar negeri selama lebih dari satu dekade dan dikenal fasih berbahasa Inggris dan Prancis, kehilangan dukungan sejak dini karena ia mempertanyakan suksesi turun-temurun Korea Utara dan menganjurkan reformasi, kata Goji, yang bertukar email dengannya selama bertahun-tahun.

Ia juga dikenal sebagai seorang yang gemar berpesta karena sering mengunjungi kasino dan menjalani gaya hidup mewah.

Pada tahun 2017, setelah beberapa tahun tinggal di Macau dalam pengasingan, Kim Jong Nam dibunuh di Malaysia—diracuni dengan agen saraf yang mematikan.

Diagram yang menunjukkan empat generasi keluarga penguasa Korea Utara. Pendiri negara, Kim Il Sung, dan istrinya, Kim Jong Sook, berada di bagian atas, sementara Kim Jong Il, istrinya Kim Young Sook, dan selir Song Hye Rim, Ko Yong Hui, dan Kim Ok tercantum di tingkat kedua. Tingkat ketiga menunjukkan anak-anak Kim Jong Il dari keempat pasangannya, termasuk Kim Sul Song, Kim Chun Song, Kim Jong Nam, Kim Jong Chul, Kim Jong Un, dan Kim Yo Jong. Di sebelah Kim Jong Un adalah istrinya, Ri Sol Ju. Putrinya, Ju Ae, tercantum di bagian bawah grafik. Beberapa anggota keluarga dihilangkan untuk penyederhanaan.

Ada juga kakak laki-laki Kim Jong Un, Kim Jong Chul - tetapi ia dikesampingkan sebagai pewaris karena kecanduan opium yang parah, menurut mantan diplomat Ryu.

Oleh karena itu, Ko diyakini secara aktif mempersiapkan putra keduanya, Kim Jong Un, untuk suksesi. Hal ini dilakukan atas saran saudara perempuan Ko, yang mengatakan bahwa putranya harus menjadi pemimpin berikutnya atau keluarga mereka akan berada dalam bahaya, tulis jurnalis Anna Fifield dalam bukunya, The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un.

Kim Jong Un dengan cepat menjadi anak kesayangan ayahnya, sebagian besar karena potensi kepemimpinannya dan sifat kompetitifnya, kata para analis. Meskipun ia juga sempat belajar di luar negeri di Swiss, ia dikatakan jauh lebih terlindungi daripada saudara tirinya Kim Jong Nam.

Jadi ketika Kim Jong Il meninggal pada tahun 2011, Kim Jong Un, yang saat itu berusia 27 tahun, mengamankan tempatnya di takhta.

Kim sejak itu mempercayakan kekuasaan besar kepada saudara perempuannya, Kim Yo Jong, yang diyakini memimpin departemen propaganda yang berpengaruh, menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Namun, pertanyaan tentang asal usul Kim masih menggantung di atas pemimpin tertinggi hingga hari ini.

Para analis percaya bahwa itulah sebabnya hari ulang tahunnya tidak dinyatakan sebagai hari libur nasional, tidak seperti hari ulang tahun kakek dan ayahnya, karena menarik perhatian pada kelahirannya dapat menimbulkan pertanyaan pelik tentang ibunya dan mengapa ia dibesarkan di luar Pyongyang.

Kerahasiaan seputar asal usulnya juga bisa menjadi bagian dari alasan mengapa ia dengan cepat memperkenalkan istrinya, Ri Sol Ju, kepada publik.

Tidak seperti ibunya, Ri, menurut dinas intelijen Korea Selatan, ia diyakini berasal dari keluarga kelas menengah atas di Pyongyang. Sebagai mantan penyanyi dari grup pertunjukan bergengsi, ia juga dikirim untuk belajar menyanyi klasik di Tiongkok pada masa mudanya - sebuah indikator kualitas songbun yang baik.

"Rasa tidak sah dan kebencian yang dialami Kim Jong Un karena latar belakang ibunya secara paradoks menjadi motivasi kuat baginya untuk secara terbuka mengungkapkan istrinya, Ri Sol Ju, dan putrinya, Ju Ae, pada tahap awal," kata Gomi.

Pertunjukan publik ini, tambah Gomi, bisa jadi berasal dari "'kekurangan' yang dirasakan" seputar asal usul ibu Kim.

Jadi, apa yang akan terjadi jika asal usul ibu Kim terungkap ke publik?

"Jika diketahui bahwa ibunya berasal dari etnis Korea dari Jepang, itu tidak hanya akan mengguncang legitimasinya tetapi juga menggoyahkan sistem warisan di akarnya," kata Ryu.

"Itu akan berdampak seperti bom nuklir pada masyarakat Korea Utara."

JAKARTA - Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengubah hasil penelitian menjadi solusi yang dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat. Padahal, negeri ini memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi kesehatan .

Hal tersebut disampaikan Widyaretna Buenastuti, Konsultan Public Affairs dan Komunikasi Inke Maris & Associates dalam Keynote Address pada forum HIPELKI (Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia) 2026 di Solo.

Pada acara the 1st International Seminar bertempat di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, 18 Juni 2026, Widyaretna menekankan bahwa tantangan utama inovasi kesehatan di Indonesia bukan semata-mata terletak pada kemampuan menghasilkan inovasi.

"Tantangan utama pada kemampuan ekosistem untuk mengadopsi dan memanfaatkan inovasi tersebut secara berkelanjutan," ujar Widyaretna dalam seminar Policy and Ecosystem Enablers for Accelerating Health Innovation in Indonesia, Sabtu (27/6/2026).

“Inovasi tanpa adopsi hanyalah arsip. Dan adopsi tanpa kebijakan yang mendukung hanyalah mimpi,” katanya.

Menurut dia, berbagai indikator menunjukkan masih besarnya kesenjangan inovasi di Indonesia. Ketergantungan terhadap produk impor, rendahnya investasi riset dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil penelitian, serta belum optimalnya iklim usaha dan investasi menjadi faktor yang menghambat percepatan inovasi kesehatan nasional.

Menurut dia, hambatan tersebut bersifat sistemik dan terjadi di berbagai lapisan ekosistem, mulai dari tata kelola regulasi, pembiayaan inovasi, koordinasi antarlembaga, hingga rendahnya integrasi antara dunia akademik, industri, serta pembuat kebijakan.

“Masalah yang kita hadapi bukan hanya persoalan teknis. Ini adalah persoalan political economy yang membutuhkan advokasi kebijakan yang terstruktur, berbasis bukti, dan dilakukan secara kolektif,” katanya.

Widyaretna juga menyoroti fenomena silo yang masih terjadi dalam ekosistem inovasi kesehatan. Peneliti, regulator, industri, dan pemerintah kerap bekerja dalam ruang masing-masing sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang tidak saling mendukung secara optimal.

Sebagai solusi, dia mengusulkan tiga fondasi utama untuk mempercepat adopsi inovasi kesehatan di Indonesia. Pertama, Policy Alignment yakni penyelarasan kebijakan fiskal, industri, dan riset agar menjadi pendorong inovasi, bukan hambatan.

Kedua, Institutional Buy-In yaitu komitmen nyata dari pemerintah, institusi kesehatan, universitas, asosiasi profesi, dan industri untuk bergerak dalam agenda yang sama. Ketiga, Structured Advocacy yakni pembentukan mekanisme advokasi bersama yang menggabungkan kekuatan data ilmiah, perspektif implementasi industri, serta pemahaman terhadap proses kebijakan publik.

Untuk mendukung agenda tersebut, dia memperkenalkan NADI (Network for Advancing Development and Innovation), sebuah inisiatif kolaboratif yang bertujuan mempertemukan akademisi, peneliti, dunia usaha, dan jejaring kebijakan dalam satu platform advokasi yang terintegrasi.

“NADI hadir sebagai ruang kolaborasi untuk memastikan bahwa bukti ilmiah, kebutuhan masyarakat, dan realitas implementasi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak,” katanya.

Ketua Umum HIPELKI dr Randy Teguh menambahkan ruang bagi perusahaan alat kesehatan dan teknologi medis dalam negeri untuk bertahan dan berkembang masih sangat terbatas.

Selain itu, berbagai inovasi hasil penelitian masih menghadapi tantangan untuk diadopsi dan menjangkau pasar. "Kondisi ini yang melatarbelakangi peran HIPELKI sebagai wadah kolaborasi untuk mempercepat kemandirian dan pembangunan industri alat kesehatan nasional,” ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan berbagai kebijakan pengendalian tembakau yang diterapkan pemerintah tidak bertujuan mematikan industri hasil tembakau, melainkan melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Benget Saragih mengatakan penguatan regulasi tembakau merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan prevalensi perokok dan mencegah munculnya perokok baru di usia muda.

"Kami ingin menegaskan bahwa kebijakan pengendalian tembakau bukan untuk mematikan industri. Tujuan utamanya adalah melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan generasi mendatang terbebas dari dampak buruk konsumsi rokok," kata Benget di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan aspek ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan terkait tembakau selalu dibahas melalui proses harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Benget menjelaskan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian konsumsi tembakau. Berbagai data menunjukkan jumlah perokok di Indonesia masih sangat tinggi, termasuk di kalangan anak dan remaja.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat regulasi, mulai dari pembatasan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau hingga upaya memperluas edukasi mengenai bahaya merokok.

Ia menambahkan kebijakan kesehatan yang diterapkan pemerintah sejalan dengan upaya menekan beban penyakit tidak menular yang terus meningkat. Konsumsi rokok diketahui menjadi salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan.

"Kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Namun pada saat yang sama pemerintah juga memahami pentingnya menjaga iklim usaha dan lapangan kerja," ujarnya.

Karena itu, Kemenkes mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk melihat regulasi pengendalian tembakau sebagai langkah perlindungan kesehatan publik, bukan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menghambat industri.

Pemerintah berharap penguatan regulasi dapat menurunkan angka perokok, terutama di kalangan anak dan remaja, sekaligus mengurangi beban kesehatan yang ditimbulkan akibat konsumsi produk tembakau dalam jangka panjang.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang membuat kegaduhan, terutama setelah pemilihan umum (pemilu). Hal itu disampaikannya saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prabowo menekankan, kegaduhan yang kerap terjadi setelah pemilu tidak akan menyejahterakan rakyat. “Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita," kata Prabowo.

Prabowo menekankan, kewajiban anak bangsa, para pemimpin, dan orang-orang pintar adalah menyejahterakan masyarakat. Para pemimpin dan orang-orang pintar seharusnya mengabdikan diri untuk rakyat, terutama yang paling miskin dan lemah.

"Bukankah segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah. Bukankah itu?” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan bila ada pendapat berbeda. Prabowo tak masalah jika ada yang berpendapat kegaduhan, kebencian, permusuhan, dan maki memaki merupakan tindakan yang produktif.

Namun, Prabowo mengingatkan negara lain saat ini terus berkembang menuju negara yang sejahtera. "Silakan kalau ada yang berpendapat lain hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," ucap Prabowo.

Prabowo meminta semua elemen bangsa untuk merenungkan persoalan bernegara. Sebagai seorang pemimpin, Prabowo berupaya persuasif. Meski kalah dalam empat kali pemilu, Prabowo mengaku tidak pernah mengganggu presiden dan pemerintahan yang mendapat mandat rakyat.

"Saya selalu berusaha persuasif, saya sebagai pemimpin politik saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat, lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," imbuhnya.

Hal ini karena Prabowo menyadari dan menghormati sistem demokrasi yang dipilih rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa? Karena kita sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya pemilihan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Maritime Community Forum (IMCF) bersama Kementerian Perhubungan memperkuat kolaborasi meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kompetensi pelaut Indonesia dalam peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of The Seafarer) 2026.

"Indonesia Maritime Community atau IMCF memberikan perhatian kepada para pelaut Indonesia pada momen hari Pelaut Sedunia," kata Ketua Pelaksana Day of The Seafarer 2026 Dede Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, perhatian kepada para pelaut tersebut diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dengan memberi santunan kepada para pelaut yang gugur dalam melaksanakan tugas.

Adapun beberapa pelaut yang gugur saat melaksanakan tugas di antaranya Aslan Yusuf dari PT Hanmarine Global Indonesia dengan santunan yang diberikan kepada keluarga senilai Rp2.118.494.400.

Selanjutnya Agus Muslim dari PT Kusuma Bahari Jaya dengan santunan Rp1.267.489.128; dan William Tandera dari PT Abadi Cemerlang dengan santunan senilai 60.000 dolar Amerika Serikat (AS). Seluruh santunan diberikan kepada keluarga yang mewakili.

Menurut Dede hal tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan, perlindungan, kompetensi, dan masa depan pelaut merupakan tanggung jawab bersama, mengingat peran strategis mereka sebagai garda terdepan konektivitas nasional dan perdagangan dunia.

"Ini sekaligus untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan serta perlindungan pelaut Indonesia," pungkasnya.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan peringatan Hari Pelaut Sedunia tahun ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada para pelaut yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan global, sekaligus menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan profesinya.

Dengan tingginya risiko yang diemban, Wamenhub mengungkapkan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen agar pelaut Indonesia dapat terjamin hak-haknya termasuk perlindungan, dan kesejahteraan yang layak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menambahkan Indonesia memiliki sekitar 1,6 juta pelaut sebagai salah satu dari lima pemasok terbesar dunia yang harus didukung peningkatan kompetensi, penguasaan teknologi, dan perlindungan memadai.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem sertifikasi kepelautan, digitalisasi pelayanan, serta pengawasan implementasi standar internasional seperti STCW Convention dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

"Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pelaut, keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan juga menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Masyhud menambahkan, saat ini, terdapat lebih dari 100 lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan yang terus Ditjen Perhubungan Laut bina agar memenuhi standar internasional.

"Selain itu, fasilitas simulator juga terus kami tingkatkan, kualitas instruktur diperkuat, dan kurikulum diselaraskan dengan kebutuhan industri maritim global,” kata Masyhud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - JEC Eye Hospitals & Clinics meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2026 untuk kategori Impactful Omnichannel Social Campaign melalui kampanye edukasi Strabismus: From Stigma to Confidence. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya JEC Eye Hospitals & Clinics dalam membangun edukasi publik mengenai strabismus (mata juling) melalui pendekatan komunikasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kampanye ini berangkat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai strabismus. Hingga kini, mata juling masih sering dianggap sebagai kondisi yang hanya berkaitan dengan penampilan atau sesuatu yang dapat membaik dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Kebanyakan Main Gadget Bisa Bikin Mata Juling? Ini Kata Dokter

Padahal, strabismus merupakan kondisi medis ketika posisi kedua mata tidak sejajar dan dapat terjadi pada anak maupun orang dewasa. Bila tidak diperiksa dan ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memengaruhi fungsi penglihatan, termasuk kemampuan melihat tiga dimensi, memperkirakan jarak, serta meningkatkan risiko gangguan penglihatan seperti ambliopia atau mata malas.

Direktur Pengembangan & Pendidikan, JEC Group, Prof Tjahjono D. Gondhowiardjo mengatakan, penghargaan ini kami maknai sebagai dorongan untuk terus memperluas edukasi kesehatan mata kepada masyarakat. Melalui kampanye strabismus ini, JEC Eye Hospitals & Clinics ingin mengajak orang tua dan masyarakat untuk memahami bahwa mata juling bukan sekadar persoalan estetika, melainkan kondisi medis yang perlu diperiksa. ”Semakin dini diketahui, semakin besar peluang anak mendapatkan tata laksana yang sesuai dan hasil yang lebih optimal,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Melalui kampanye “Strabismus: From Stigma to Confidence”, JEC Eye Hospitals & Clinics berupaya mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih peka terhadap tanda-tanda strabismus sejak dini. Pada bayi, mata yang tampak tidak sejajar dapat terjadi karena koordinasi saraf mata yang belum matang.

Namun, apabila kondisi tersebut menetap setelah usia enam bulan, orang tua disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter mata. Deteksi dini menjadi penting agar penyebab strabismus dapat diketahui secara tepat, baik karena gangguan otot mata, saraf, faktor genetik, maupun kelainan refraksi seperti minus, plus, atau silinder yang tidak terkoreksi.

Gejala strabismus atau mata juling juga tidak selalu tampak jelas sepanjang waktu. Pada beberapa kasus, mata juling dapat terlihat terus-menerus, namun pada kondisi lain dapat muncul sesekali, misalnya saat anak lelah, mengantuk, melamun, atau sedang kurang sehat.

Ada pula strabismus (mata juling) yang tidak tampak dalam aktivitas sehari-hari dan baru dapat terdeteksi melalui pemeriksaan mata yang lebih teliti. Karena itu, edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat tidak menunggu hingga keluhan semakin terlihat atau berdampak pada aktivitas harian anak.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, JEC Eye Hospitals & Clinics menjalankan kampanye ini melalui berbagai kanal. Mulai dari edukasi digital dan media sosial, seminar kesehatan mata, talkshow radio, podcast, publikasi media, hingga kegiatan offline seperti skrining mata dan program sosial operasi mata juling gratis.

Pendekatan omnichannel ini membantu pesan edukasi hadir secara konsisten di berbagai titik interaksi masyarakat, sehingga informasi mengenai strabismus dapat diakses dengan lebih mudah dan dipahami secara lebih luas.

Di JEC Eye Hospitals & Clinics, tata laksana strabismus atau mata juling dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Pemeriksaan menyeluruh menjadi langkah awal untuk mengetahui penyebab mata juling. Pada beberapa pasien, koreksi dengan kacamata dapat membantu memperbaiki fokus dan posisi mata.

Pada kondisi tertentu, dokter dapat merekomendasikan terapi patching untuk melatih mata yang lebih lemah, vision therapy untuk membantu koordinasi otot dan saraf mata, hingga tindakan bedah apabila diperlukan berdasarkan diagnosis medis.

JEC Eye Hospitals and Clinics Raih Dua Penghargaan, Tahbiskan RS Mata Standar Internasional

Kampanye edukasi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan awareness dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani mencari informasi, melakukan pemeriksaan, dan memahami pilihan penanganan yang tersedia. Berdasarkan data JEC Eye Hospitals & Clinics, tindakan strabismus meningkat 29 persen di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menjadi salah satu indikasi bahwa edukasi yang berkelanjutan dapat membantu membuka kebutuhan masyarakat yang sebelumnya tersembunyi akibat minimnya pemahaman maupun stigma sosial. “Bagi kami, edukasi kesehatan mata tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih tepat untuk menjaga kualitas penglihatan. Kami berharap kampanye ini dapat terus mendorong deteksi dini, mengurangi stigma, dan membantu lebih banyak pasien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya,” tambah Prof Tjahjono.

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

NTT - Sambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) perkuat kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendekatan kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Salah satunya melalui latihan Ultimate The Source Body, Mind, Soul Emotional Freedom Technique (USEFT) atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique.

Ratusan personel Polda NTT tampak mengikuti latihan tersebut secara massal di Lapangan Bhayangkara Mapolda NTT, Selasa, 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polda NTT dalam membangun personel yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, jiwa, serta kesiapan mental dalam menjalankan tugas.

Kegiatan yang digelar setelah apel pagi tersebut dipandu oleh Coach Ipda Risa Malelak bersama tim konselor USEFT Polda NTT. Para personel mengikuti rangkaian latihan dengan penuh antusias melalui teknik relaksasi, afirmasi positif, serta pendekatan psikologi energi yang bertujuan membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan, menjaga stabilitas emosi, dan memperkuat kesiapan mental dalam menghadapi berbagai dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, tantangan tugas anggota Polri saat ini semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, kesiapan personel tidak cukup hanya dibangun dari kemampuan fisik, tetapi juga harus diperkuat dengan kesehatan mental dan pengelolaan emosi yang baik.

“Bagi saya, menjaga kondisi psikologis anggota merupakan bagian penting dalam membentuk personel Polri yang profesional, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Irjen Pol Rudi mengatakan, personel Polri menghadapi berbagai dinamika setiap hari yang membutuhkan kesiapan tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan diri. Karena itu, penting bagi setiap anggota untuk membangun kekuatan dari dalam melalui keseimbangan Body (tubuh), Mind (pikiran), dan Soul (jiwa serta spiritual).

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



“Dengan kondisi mental yang sehat serta emosi yang lebih terkendali, anggota akan lebih siap menghadapi tantangan tugas sekaligus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Irjen Pol Rudi menyebut USEFT atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique merupakan metode yang dikembangkan oleh Kapolda NTT bersama tim riset dari SBMS Institute. Metode ini berbasis pendekatan psikologi energi dengan mensinkronkan aspek body, mind, dan soul serta spiritual untuk membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan emosional, serta meningkatkan kualitas kesehatan mental dan ketahanan diri.

Di sisi lain, semangat HUT ke-80 Bhayangkara juga diwujudkan Polda NTT melalui program NTT Penuh Kasih dengan memperluas manfaat terapi kepada masyarakat. Tidak hanya menyasar internal personel, Polres Manggarai turut menghadirkan terapi kesehatan mental USEFT bagi 150 warga binaan di Rutan Kelas IIB Ruteng sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan psikologis masyarakat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, terapi USEFT ini menjadi salah satu langkah Polda NTT dalam menjaga kesehatan mental personel di tengah tuntutan tugas kepolisian yang semakin kompleks dan dinamis.

“Kami percaya bahwa anggota yang memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan tugas serta mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, humanis, dan profesional kepada masyarakat,” katanya.

Pengembangan USEFT bersama SBMS Institute menjadi salah satu inovasi Polda NTT dalam menghadirkan pendekatan baru untuk memperkuat kualitas personel dan masyarakat. Melalui metode yang mengedepankan keseimbangan Body, Mind, dan Soul ini, diharapkan semakin banyak individu yang mampu mengelola emosi, menjaga ketenangan diri, serta meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.

“Melalui momentum HUT ke-80 Bhayangkara, Polda NTT membuktikan pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan membangun personel yang lebih kuat dari dalam melalui pendekatan USEFT, Polda NTT terus menghadirkan Bhayangkara yang humanis, dekat dengan masyarakat, serta membawa energi positif dan kebaikan bagi Nusa Tenggara Timur,” paparnya.

BANDUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi korban penyekapan dan penganiayaan sadis Taufik Hidayat, YTR. Kemenkes memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemberian perawatan yang optimal pada YTR.

Menurut Budi hal itu sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). "Kemenkes tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa perawatan yang paling optimal kita berikan ke yang bersangkutan, dan itu sudah, sudah, sudah, sudah berjalan begitu di RSHS," tutur Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Budi menekankan, perawatan itu akan dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. "Termasuk rehab. Bukan operasi plastik, rehabilitasi dan rekonstruksi, ya, sesuai dengan standar medis," tutur Budi.

Sebelumnya, Taufik Hidayat (30), pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTR (29) selama tiga tahun di Bandung, Jawa Barat kini ditahan di sel khusus. Bahkan, sel tersebut dilengkapi kamera pengawas.

“Kita lakukan penahanan di sel khusus, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan dikutip Rabu (24/6/2026).

Lihat video: Taufik Hidayat Pelaku Penyiksaan Wanita Klaim Khilaf Akibat Pengaruh Alkohol



Penyidik juga menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan terhadap Taufik. Termasuk tes narkoba dan hasilnya negatif. “Tes narkoba sudah keluar tadi hasilnya, negatif ya. Tersangka hanya mengakui habis minum Intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya? Sebuah merek minuman keras Intisari ya, sejenis anggur hitam itu," ujarnya.