JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program strategis ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

Pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan garam. Sekaligus mendukung target swasembada garam pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Pemerintah Targetkan Indonesia Tak Lagi Impor Garam di 2027

KKP menjelaskan, kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, namun lebih dari 55% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata masih impor garam lebih dari 2,6 juta ton setiap tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan memiliki potensi pesisir yang sangat besar untuk mendukung produksi garam nasional.

“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian disampaikan KKP dalam siaran persnya, Sabtu (6/6/2026).

KKP menegaskan garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan komoditas strategis yang menjadi bahan baku penting di berbagai sektor industri. Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng hingga minuman elektrolit.

Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam menjadi bahan baku utama untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit. Selain itu, garam juga memiliki peran penting di sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk pembuatan cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium yang berfungsi mencegah penyakit gondok.

KKP menegaskan pembangunan K-SIGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal ini untuk menepis berbagai kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

Menurut KKP, seluruh tahapan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan, kajian teknis, serta perizinan yang berlaku. “KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dikelola secara seimbang,” tulis KKP.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar kawasan K-SIGN selama 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan target penanaman mangrove seluas 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.

"Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi benteng alami untuk mengurangi abrasi pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir," tulis KKP.

KKP juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pembangunan K-SIGN melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, serta berbagai forum diskusi. KKP Tangkap Kapal Asing Pengangkut 1,2 Ton Ikan Napoleon Ilegal

Pembangunan kawasan industri garam tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi pendukung di wilayah Rote Ndao.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, KKP optimistis K-SIGN akan menjadi motor penggerak swasembada garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya memastikan pembangunan K-SIGN berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia.

Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dikebut. Proyek yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dirancang untuk memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton garam per tahun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kebutuhan garam domestik yang mencapai kisaran 5 juta ton per tahun. Hingga saat ini, pasokan dari dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut, sehingga pemanfaatan potensi pesisir di beranda selatan Indonesia dinilai menjadi solusi krusial.

Proyek K-SIGN tidak hanya berfokus pada perluasan kuantitas hasil panen, melainkan juga pada penerapan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas garam yang dihasilkan agar memenuhi standar kebutuhan industri sekaligus meningkatkan efisiensi proses produksi di lapangan.

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) selaku pelaksana konstruksi, Firmansyah, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini berorientasi pada dampak jangka panjang. Selain mengoptimalkan potensi daerah, proyek ini ditargetkan dapat memperkuat daya saing industri garam nasional di masa mendatang.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan," ujar Firmansyah dikutip Antara.

Selain menjadi penyokong target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, pembangunan sentra industri ini juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di NTT.

Proyek ini membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar Rote Ndao. Penyerapan tenaga kerja lokal ini mencakup pelaksana pada tahap konstruksi hingga para petani garam yang nantinya akan mengelola kawasan tambak secara berkelanjutan.

Melalui percepatan operasional kawasan, manfaat ekonomi dari proyek strategis ini diharapkan dapat segera dirasakan langsung oleh komunitas setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, ROTE NDAO — PT Nindya Karya (Persero) tengah menggarap proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Proyek tersebut menjadi proyek tambak garam pertama yang digarap perusahaan pelat merah itu. Pemerintah menilai pengembangan industri garam nasional perlu dipercepat karena kebutuhan garam domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meninjau langsung lokasi proyek bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan jajaran PT Nindya Karya pada Jumat (22/5/2026).

Gibran mengatakan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun sehingga pengembangan kawasan garam di Rote Ndao dinilai penting untuk menopang pasokan domestik. “Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” kata Gibran berdasarkan siaran pers Nindya Karta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

Tambak garam di Rote Ndao diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton per tahun. Sistem pengelolaan kawasan juga disiapkan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garam nasional.

Selain menopang kebutuhan industri, proyek tersebut juga diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal, baik pada sektor produksi maupun pekerjaan konstruksi.

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mengatakan, perusahaan akan mendukung proyek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan swasembada pangan khususnya industri garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada Jumat (22/05/2026).

Gibran mulanya menjelaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

Oleh sebab itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

“Ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.

Selain penguatan sektor pangan, eks Wali Kota Solo ini menekankan agar kawasan hilirisasi kelautan ini bisa segera difungsikan. Sebab, hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal.

Salah satu dampak yang disoroti Gibran yaitu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Alhasil, warga lokal pun diharapkan bisa sejahtera.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa," pungkasnya.

Adapun, Gibran turut melihat potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Dalam hal ini, Gibran akan mendorong pemda dan kementerian terkait agar bisa menyiapkan fasilitas untuk menunjang aktivitas nelayan.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak perusahaan ID Food, PT Garam menyatakan tengah mengebut produksi garam demi mengejar target swasembada garam pada 2027 mendatang.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyampaikan bahwa target swasembada garam merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

“Berdasarkan Perpres No. 17/2025, [target swasembada garam] akhir 2027. Sehingga kita mempersiapkan semua pembangunan industri kita itu diharapkan bisa selesai di tahun 2027,” kata Mose dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, masih terdapat jarak alias gap antara hasil produksi garam dengan kebutuhan garam nasional kurang lebih 4 juta ton saat ini.

Dengan kemampuan produksi garam yang baru berkisar 1,9 juta ton ini, maka pihaknya menilai terdapat kewajiban untuk membangun kekuatan industri dalam negeri. Salah satunya ditempuh bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan alias KKP.

“Di bulan April itu sudah selesai ponds satu. Ponds satu itu bisa menghasilkan kurang lebih 100.000 sampai 150.000 ton. Dan akan diserahkan ke PT Garam yang akan mengelola,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mose menyebut pihaknya juga menggarap proyek 13.000 hektare lahan sentra garam di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diperkirakan dapat menghasilkan kurang lebih 2,6 juta ton garam.

Penguatan produksi garam nasional juga ditempuh dengan peletakan batu pertama proyek serupa di berbagai daerah, bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Yang pertama pembangunan pabrik Segoro Madu 2 untuk 80.000 ton dengan investasi dari PT Garam. Kemudian bekerja sama dengan Unilever untuk membangun di Gresik, itu menyedot air laut langsung, sehingga tidak lagi menggunakan evaporasi matahari, bisa menghasilkan kurang lebih 100.000 ton per tahun. Dan di Sampang dengan China Chemical, kurang lebih 200.000 ton,” pungkas Mose.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur.

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Karena itu kehadiran saya sebagai Menko Pangan untuk memastikan percepatan pembangunan pabrik garam baru dan peningkatan produksi nasional menuju swasembada tahun 2027,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong percepatan transformasi industri pergaraman nasional menuju target swasembada garam pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Menko saat meninjau pabrik PT Garam di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (P3N).

“Karena itu kehadiran saya sebagai Menko Pangan untuk memastikan percepatan pembangunan pabrik garam baru dan peningkatan produksi nasional menuju swasembada tahun 2027,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin.

Dalam kunjungannya pada Minggu (8/3) tersebut, ia menegaskan pentingnya transformasi PT Garam agar dapat semakin berkontribusi dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya di Pulau Madura.

Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap rencana PT Garam untuk melakukan ekstensifikasi lahan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Rote.

Selain perluasan lahan, pemerintah juga mendorong inovasi produksi melalui penerapan teknologi mechanical vapor recompression (MVR) dan sea water reverse osmosis (SWRO), yaitu teknologi yang membantu pemurnian air laut untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas garam industri.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya substitusi impor garam secara bertahap.

Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pembangunan serta penguatan fasilitas produksi garam di sejumlah daerah, seperti di Rote, Nusa Tenggara Timur, Gresik, Jawa Timur, serta daerah potensial lainnya guna meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Lebih lanjut, Zulhas mengajak petambak garam rakyat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan agenda swasembada garam nasional melalui perbaikan manajemen lahan agar produktivitas dan kualitas garam meningkat.

Pemerintah daerah diminta berkolaborasi dengan petambak guna mencegah alih fungsi lahan garam rakyat.

Pemerintah menargetkan pada 2027 kebutuhan garam nasional dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri sehingga hasil panen petambak dapat terserap oleh industri yang membutuhkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi garam nasional dalam beberapa tahun terakhir berkisar sekitar 1–2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 4,5–5 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan nasional masih dipenuhi melalui impor.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian juga menilai upaya mencapai swasembada garam industri masih memerlukan waktu karena terdapat sejumlah tantangan struktural di sektor pergaraman nasional.

Ia menjelaskan, sebagian besar tambak garam rakyat masih mengandalkan proses penguapan alami dari panas matahari sehingga produksi sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan anomali iklim.

“Mayoritas tambak garam rakyat masih mengandalkan evapotranspirasi dari panas matahari. Ketika musim hujan atau terjadi anomali iklim, produksi dapat terganggu sehingga pasokan menjadi kurang konsisten,” ujar Eliza.

Selain faktor produksi, ia menilai kualitas garam domestik juga masih menjadi tantangan karena kandungan natrium klorida (NaCl) pada sebagian produksi garam nasional masih berada di bawah standar kebutuhan industri.

“Garam domestik kandungan NaCl-nya sekitar 87–94 persen, sementara standar industri biasanya minimal 97 persen,” ungkapnya.

Menurut dia, pembangunan fasilitas pengolahan di sentra produksi seperti Rote dan Gresik menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah garam nasional.

“Jika di daerah tersebut dibangun fasilitas produksi modern seperti washing plant dan refinery, garam yang sebelumnya hanya layak untuk konsumsi rumah tangga dapat ditingkatkan menjadi garam industri,” tutur Eliza.

Ia menambahkan penguatan fasilitas pengolahan menjadi penting agar produksi garam domestik dapat lebih memenuhi standar industri.

Eliza juga menilai penerapan teknologi produksi modern berpotensi meningkatkan kualitas dan produktivitas garam nasional, meskipun memerlukan investasi yang cukup besar.

“Karena itu, diperlukan skema pembiayaan yang memungkinkan, seperti kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta,” ucapnya.

Ia kemudian menekankan pentingnya pendampingan terhadap petambak garam rakyat agar mampu meningkatkan kualitas produksi melalui penerapan teknologi, akses pembiayaan, serta integrasi dengan industri pengolahan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan 10.673,15 hektare (ha) kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke investor swasta.

Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menjelaskan K-SIGN di Rote Ndao seluas 12.597,69 ha tengah dikembangkan untuk mewujudkan swasembada garam pada 2027.

Frista menyebut tidak seluruh kawasan industri garam tersebut akan digarap pemerintah karena berdasarkan anggaran yang didapatkan KKP hanya bisa menggarap dua dari total 10 zona.

"Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor," ujar Frista dalam talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Ia menyampaikan KKP akan menggarap industri garam zona 1 seluas 1.025 ha sedangkan zona 2 seluas 889,54 ha. Sementara itu, untuk 8 zona lainnya seluas 10.673,15 ha akan ditawarkan ke investor swasta.

"Sisanya itu nanti yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adhi (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), industri pengguna ini yang selama ini hanya memakai saja misalnya gitu ya. Nanti akan juga berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri," jelas Frista.

Frista menerangkan penempatan kawasan industri garam di Rote Ndao lantaran kawasan itu memiliki berbagai kelebihan, salah satunya cuaca. Pasalnya, produksi garam sangat bergantung terhadap cuaca. Selain itu, menurutnya, kualitas air di perairan Rote Ndao juga lebih baik.

"Nah, dari kawasan ini tuh kami menargetkan ada 200 ton per hektare. Kalau dia nanti ada 10.000 ini misalnya itu dikembangkan semuanya, artinya kan dari kawasan ini insyaallah akan ada 400 ribu ton per tahun," terangnya.

Merespons tawaran tersebut, Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan saat ini pemerintah tengah mengupayakan ekstensifikasi tambak garam. Meski begitu, tantangan besar dalam industri garam terkait logistik.

Karenanya, ia berharap kepada KKP dan PT Garam agar industri pengolahan garam bisa berdekatan dengan industri produsen makanan dan minuman sebagai pengguna garam.

"Oleh sebab itu, sekaligus saya berharap kepada KKP maupun PT Garam, kalau bisa membangun industri-industri pengolahannya di dekat industri pengguna dulu. Sebagai prioritas agar logistik ini menjadi murah, dan ini juga penting bagi industri makan minuman untuk meningkatkan daya saing," ujar Adhi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

KKP mencatat potensi lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan industri garam di Rote mencapai sekitar 10.000–13.000 hektare. Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan dua zona sebanyak 1.924,54 hektare sejak 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Sisanya, yakni delapan zona atau 11.776,69 hektare akan dibuka untuk keterlibatan investor swasta. Secara keseluruhan, sebanyak 13.701,23 hektare lahan tambak garam untuk pembangunan K-SIGN.

Menurut Frista, keterlibatan investor menjadi krusial mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah. Selain itu, KKP juga mendorong agar industri pengguna garam untuk ikut berinvestasi agar dapat menjamin ketersediaan pasokan bahan baku secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dari kawasan tersebut, pemerintah menargetkan produktivitas mencapai 200 ton per hektare. Jika asumsi pengembangan penuh sekitar 10.000 hektare, maka produksi garam yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai 400.000 ton per tahun.

“Dan itu tinggal ditambah sedikit maka kebutuhan Pak Adhi [Ketua Umum Gapmmi] sudah terpenuhi. Nah itu contohnya yang sekarang sedang kami kembangkan,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian target swasembada garam nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk swasta. Pasalnya, pengembangan teknologi pengolahan garam tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BUMN seperti PT Garam.

“Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat target swasembada garam pada 2027 melalui tiga strategi utama, guna meningkatkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan impor bagi kebutuhan industri serta memperkuat kesejahteraan petambak.

"Strategi pemerintah itu tujuannya adalah untuk swasembada garam, kedua pasti untuk kesejahteraan petambaknya sendiri. Jadi fokus kita kalau untuk mengatasi (mencapai swasembada garam di 2027) itu kita punya tiga strategi," kata Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan tiga strategi meliputi ekstensifikasi, intensifikasi, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas produksi garam nasional secara berkelanjutan dan terukur.

KKP menargetkan swasembada garam nasional pada 2027 seiring kebutuhan yang diperkirakan mencapai 4,9 hingga 5,2 juta ton per tahun. Saat ini, sekitar 50-60 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor untuk industri.

Ketergantungan impor terutama terjadi pada garam industri, seperti chlor alkali plant (CAP) dan aneka pangan, yang mensyaratkan spesifikasi tinggi. Sementara itu, produksi dalam negeri dinilai belum optimal dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi standar industri.

Produksi garam nasional dalam beberapa tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata sekitar 2 juta ton per tahun. Dengan kebutuhan mendekati 5 juta ton, terdapat kesenjangan sekitar 3 juta ton yang belum dapat dipenuhi produksi domestik.

"Nah, ini kenapa? Karena ternyata memang produksi dalam negeri itu di satu sisi dari segi kuantitas maupun kualitasnya memang bisa dibilang belum cukup optimal untuk memenuhi standar atau kebutuhan dari industri. Kita bisa lihat dari data produksi dari tahun ke tahun itu fluktuatif, naik turun tergantung cuaca," bebernya.

Penurunan produksi juga dipengaruhi metode tradisional yang masih dominan digunakan petambak dan sangat bergantung pada cuaca. Sentra garam umumnya hanya memiliki lima hingga enam bulan musim panas, sehingga produksi tidak dapat berlangsung sepanjang tahun.

Dari sisi kualitas, standar garam rakyat masih beragam karena melibatkan sekitar 25.000 petambak dengan kemampuan berbeda. Kadar NaCl rata-rata tertinggi sekitar 94 persen, sementara industri membutuhkan minimal 97 persen, bahkan farmasi hingga 99 persen.

"Jadi memang faktor-faktor utama kenapa produksi kita itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri? Karena kebutuhannya besar dan speknya juga tinggi, kita memang garam yang dihasilkan oleh petambak ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri. Kalau (garam) konsumsi kita sudah swasembada sejak tahun 2012," tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut Frista, tiga strategi tersebut menjadi upaya KKP untuk mewujudkan swasembada sekaligus meningkatkan kesejahteraan petambak. Strategi pertama adalah ekstensifikasi melalui pembukaan tambak baru yang ditargetkan menghasilkan garam berkualitas industri.

Strategi kedua berupa intensifikasi pada tambak eksisting dengan meningkatkan produktivitas dan mutu hasil. Namun, langkah itu menghadapi keterbatasan lahan yang sesuai dan berstatus legal jelas, serta dukungan sarana dan prasarana.

Strategi ketiga adalah pengembangan teknologi produksi guna mengurangi ketergantungan pada cuaca dan meningkatkan kualitas. Pemerintah bersama PT Garam salah satu BUMN, akan mendorong penerapan teknologi modern agar produksi lebih stabil dan memenuhi kebutuhan industri.

Ia menegaskan kebijakan swasembada garam juga dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mencakup regulasi, pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Pendekatan menyeluruh itu diharapkan mampu memperkuat ekosistem pergaraman nasional secara berkelanjutan.

"Nah, ini satu kesatuan dikerjakan oleh pemerintah, tidak hanya mengejar produksi tapi dari hulu ke hilir. Dari pra-produksinya apa? Kita mulai dari regulasinya, bagaimana kita membuat regulasi yang bisa meningkatkan produksi, menyejahterakan petambak," kata Frista.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD menjalankan proyek hilirisasi pangan fase I melalui pembangunan poultry terintegrasi serta industri garam berkapasitas 380.000 ton per tahun.

Proyek hilirisasi pangan tersebut merupakan bagian dari fase pertama enam proyek strategis Danantara Indonesia yang resmi memasuki tahap konstruksi melalui agenda groundbreaking serentak di 13 lokasi pada Jumat (6/2/2026).

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proyek-proyek hilirisasi fase I menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.

“Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja,” ujar Rosan.

ID FOOD melalui anak usahanya PT Berdikari meresmikan fasilitas hilirisasi poultry terintegrasi di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare itu ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan protein nasional, khususnya dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain di Malang, groundbreaking proyek hilirisasi juga dilakukan di lima wilayah lain, yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat, dengan kehadiran para kepala daerah setempat.

Sementara itu, ID FOOD melalui PT Garam turut menjalankan tiga proyek hilirisasi fase I dalam rangka transformasi industri garam nasional.

Ketiga proyek ini meliputi pembangunan Pabrik Garam Industri berteknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Manyar, Gresik, bekerja sama dengan emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR).

Selanjutnya, terdapat pembangunan Pabrik Garam Olahan Segoromadu 2 di Gresik, serta pembangunan pabrik garam industri MVR di Sampang, Jawa Timur bersama PT SCC Chemical Engineering Indonesia.

Ketiga fasilitas tersebut dirancang memiliki total kapasitas produksi sekitar 380.000 ton per tahun untuk mendukung kebutuhan industri pangan dan memperkuat rantai nilai industri garam nasional.

Sementara itu, secara keseluruhan, enam proyek hilirisasi fase pertama diperkirakan mampu menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Selain itu, juga diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proyek-proyek tersebut dikelola secara terintegrasi lintas sektor, mencakup energi, pangan, mineral, serta logam, sebagai fondasi penguatan struktur industri nasional dan pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat upaya peningkatan produksi dan kualitas garam nasional melalui penerapan Teknologi Evaporasi Pergaraman Tunnel-Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menjelaskan inovasi ini mengintegrasikan sistem tunnel garam dengan mesin SWRO, sehingga memungkinkan produksi garam berkualitas tinggi berlangsung sepanjang tahun, baik pada musim kemarau maupun musim hujan.

Koswara, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa penggunaan SWRO di sektor pergaraman merupakan yang pertama di Indonesia.

Selain meningkatkan efisiensi dan konsistensi produksi, teknologi ini juga menghasilkan air bersih sebagai produk sampingan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan air tawar di wilayah pesisir.

Koswara menjelaskan teknologi SWRO bekerja dengan menyaring air laut melalui proses pemisahan air tawar, senyawa garam, serta zat lain yang tidak diperlukan.

Proses ini menghasilkan air laut bersih dengan kandungan natrium klorida (NaCl) murni dan tingkat kepekatan mencapai 15 derajat Baume (BE), sehingga ideal untuk langsung memasuki tahap kristalisasi garam.

“Dengan kualitas bahan baku seperti ini, proses kristalisasi garam dapat berlangsung lebih singkat, sekitar tiga hingga lima hari dalam kondisi normal. Produksi menjadi lebih efisien, hasilnya pun lebih konsisten dan bermutu,” ujarnya.

Penerapan sistem tunnel yang terintegrasi dengan teknologi SWRO dinilai sebagai solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas garam nasional.

Inovasi ini juga diyakini dapat mendukung keberlanjutan usaha pergaraman rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca yang selama ini menjadi kendala utama produksi.

Ketua Koperasi Produsen Sae Nalendra Darma Raga, Kabupaten Indramayu, Carmadi, menyampaikan bahwa bantuan teknologi SWRO sangat membantu petambak garam, khususnya saat musim hujan.

Menurutnya, dengan teknologi tersebut, proses produksi tetap dapat berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada kondisi cuaca.

“Dengan sistem tunnel dan penggunaan geomembran, garam yang dihasilkan lebih putih, bersih, dan memenuhi standar industri. Dalam waktu sekitar lima hari, kami sudah bisa memanen,” katanya.

Ia berharap dukungan teknologi ini dapat mendorong semangat petambak untuk berproduksi sepanjang tahun, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia resmi memulai fase pertama pembangunan serentak enam proyek hilirisasi strategis dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar atau setara dengan Rp110 triliun.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa seluruh pendanaan untuk fase pertama ini berasal langsung dari internal Danantara.

Secara terperinci, dia menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut tersebar di 13 daerah berbeda, mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Secara keseluruhan, nilai investasi dari enam proyek tersebut mencapai sekitar US$7 miliar atau kurang lebih Rp110 triliun. Proyek-proyek ini diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan secara langsung," ujar Rosan saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dari total nilai investasi tersebut, sektor mineral menjadi kontributor utama. Danantara mengalokasikan dana sekitar US$3 miliar atau hampir separuh dari total investasi fase pertama untuk pengembangan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pemrosesan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Selain mineral, Danantara juga menyasar sektor energi hijau dan kebutuhan industri dasar melalui proyek bioavtur, bioetanol, serta industri garam.

Rosan menyampaikan bahwa seluruh proyek tersebut juga telah melalui proses studi kelayakan atau feasibility study yang komprehensif guna memastikan keberlanjutan investasi secara komersial.

“Ini merupakan fase pertama. Kami telah mencanangkan 18 proyek hilirisasi yang akan direalisasikan dan diselesaikan dalam waktu sesegera mungkin. Memang ini adalah salah satu program prioritas kami,” ucapnya.

Sementara itu, Danantara Indonesia turut mengucurkan investasi besar ke sektor peternakan ayam terintegrasi yang tersebar di enam kota.

Investasi di sektor pangan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan protein hewani seiring implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima pada Agustus mendatang.

Menurut Rosan, berdasarkan data proyeksi dari Kementerian Pertanian, kebutuhan ayam dan telur akan meningkat sangat tajam.

Oleh sebab itu, jika infrastruktur peternakan tidak disiapkan sejak dini, dikhawatirkan akan terjadi volatilitas harga yang ekstrem di pasar.

"Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, harga telur dan ayam berpotensi naik secara signifikan. Oleh karena itu, kebutuhan ayam akan meningkat tajam dan kami siapkan melalui proyek peternakan terintegrasi ini,” ungkap Rosan.

Berikut dafftar 6 proyek hilirisasi senilai Rp110 triliun yang diresmikan Danantara:

1.⁠ ⁠Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dioperasikan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI).

2. Proyek smelter Aluminium yang dioperasikan PT Inalum di Mempawah, Kalimantan Barat.

3.⁠ ⁠Proyek Kilang Bioetanol Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, antara PTPN dan PT Pertamina (Persero).

4.⁠ ⁠Proyek Biorefinery di Cilacap, Jawa Tengah, milik PT Pertamina (Persero)

5.⁠ ⁠Proyek Fasilitas Infrastruktur Poultry Terintegrasi di Malang, Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), milik PT RNI (Persero) atau ID Food.

6.⁠ ⁠Proyek Pabrik Garam dan Pabrik MVR di Gresik, Manyar, dan Sampang, yang dioperasikan PT Garam.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.