JAKARTA - Mengawal ketahanan energi nasional, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) , Mochamad Iriawan meninjau langsung megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban . Kunjungan hari kedua pria yang akrab disapa Iwan Bule di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6) untuk memastikan keberlangsungan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) paling krusial ini.

Proyek pembangunan kilang minyak dan petrokimia terintegrasi ini dikelola secara penuh oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP). Kehadiran GRR Tuban diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi kemandirian energi Indonesia, dengan target kapasitas pengolahan minyak mentah yang sangat masif mencapai 300.000 barel per hari.

Dalam peninjauan lapangan, Mochamad Iriawan menerima, laporan perkembangan komprehensif dari Presiden Direktur PT PRPP, Rezaldi Gustino. Ia memaparkan bahwa megaproyek ini menunjukkan tren positif, di mana saat ini telah memasuki tahapan Final Investment Decision (FID) yang berjalan paralel dengan proses pengadaan sembilan paket tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Menanggapi progres tersebut, Iriawan menekankan bahwa proyek ini merupakan pertaruhan masa depan ketahanan energi bangsa, bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa. “Ini adalah aset strategis nasional. Kehadiran saya secara langsung di Tuban hari ini adalah untuk memastikan dan mengawal keberlangsungan PSN tersebut agar berjalan sesuai target,” tegasnya.

Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke fasilitas eksisting di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, hingga Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. Integrasi antara fasilitas produksi baru (GRR) dan terminal distribusi tersebut diyakini akan mentransformasi kawasan Tuban menjadi megahub energi terbesar di Indonesia.

Berbeda dengan kilang GRR, FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa. Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) berkapasitas total 305.192 Kilo Liter (KL) dengan desain khusus untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM.

Iriawan menyaksikan langsung skala operasi FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari. "Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar di berbagai wilayah tetap aman," tuturnya.

Secara geografis, FT Tuban telah berevolusi menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus) sekaligus simpul logistik lintas regional. Jangkauan distribusinya merentang jauh melayani kawasan timur Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga negara tetangga Timor-Leste.

Terkait Terminal LPG Tuban, Iriawan mengapresiasi infrastruktur PSN ini yang memegang peran kunci dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan menyuplai 35% hingga 40% kebutuhan LPG nasional. "Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkokoh kerahasiaan stok elpiji nasional," harapnya.

Menutup kunjungan kerjanya, Iriawan memberikan arahan tegas terkait aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur perpipaan yang menopang 58% throughput Subholding Gas. "Angka ini adalah urat nadi operasional kita. Kegagalan apapun di lini ini akan berdampak langsung pada sistem ketahanan energi nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan telah mengevaluasi Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi ini dilakukan buntut lima orang meninggal dunia pada saat Latsarmil.

Juri pun memastikan perbaikan materi dilakukan untuk memitigasi agar tak ada lagi yang meninggal pada saat Latsarmil.

“Ya, evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus ya dilakukan, tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi apa namanya, masalah seperti yang sudah terjadi, meninggalnya lima orang itu tadi. Jadi insyaallah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri memastikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyampaikan kronologi terkait meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes. Bahkan, telah mengambil beberapa langkah yang diambil diantaranya menyampaikan bela sungkawa, perbaikan di dalam proses pendidikan, dan pelatihan Manajer Koperasi Merah Putih.

“Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih apa namanya, menjadi lebih baik gitu,” ujarnya.

Juri mengatakan Latsarmil untuk calon manajer kopdes tetap berjalan. “Pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.”

Juri menambahkan manajer Kopdes tidak hanya dibekali keterampilan manajerial, tetapi juga memahami dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan.

“Jadi, latihan-latihan yang sifatnya pembekalan pada mental ideologi itu yang juga diberikan kepada mereka. Jadi semuanya tetap berjalan tetapi diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan dalam tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Hal itu diperlukan agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).

LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.

Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA



Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.

Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.

"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.

Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.

"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menepis TNI memaksa Yasinta Moiwend atau Mama Sinta berangkat ke Jakarta. Berkembangnya isu tersebut tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kata Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mayjen TNI Frits, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut. Frits menyebut, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses keberangkatan. Mayjen TNI Frits menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan. “Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Lihat video: Mama Sinta Buka Suara, Bantah Isu Intimidasi Aparat dalam Film Pesta Babi



Mayjen TNI Frits menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta. "Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. "Kita harus melihat fakta dari yang bersangkutan langsung, jangan sampai informasi yang tidak benar justru memperkeruh situasi,” katanya.

Dengan penegasan ini, TNI berharap polemik terkait Mama Sinta tidak berkembang menjadi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas, khususnya di wilayah Papua Selatan.

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat



"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam di Merauke, Papua Selatan berpeluang mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia. Tidak hanya itu, kehadiran PSN tersebut juga memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Fathan Putra Mardela dalam Diskusi Publik “Dampak Sosial Film Pesta Babi terhadap Perlindungan dan Hak Masyarakat” yang diselenggarakan PD KAMMI Bogor di Camp Survivor, Kabupaten Bogor.

Menurut Fathan, selama beberapa dekade pembangunan nasional masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah. Karena itu, kehadiran PSN di Papua Selatan harus dipandang sebagai upaya negara menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa sekaligus membuka akses pembangunan yang lebih merata.

“Papua Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan baru Indonesia. Jika dikelola dengan baik, proyek ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Fathan menilai pembangunan yang hadir melalui PSN juga berpotensi meningkatkan konektivitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan utama di sejumlah daerah Papua. Kehadiran jalan, transportasi, jaringan logistik, hingga layanan dasar dinilai akan memberikan dampak berantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan harus dilihat sebagai instrumen untuk membuka akses. Ketika akses terbuka, maka pendidikan menjadi lebih mudah dijangkau, layanan kesehatan meningkat, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan peluang ekonomi masyarakat ikut berkembang,” katanya.

Lihat video: Kunker Perdana, Prabowo Tinjau Lumbung Pangan Nasional di Merauke



Meski demikian, Fathan menegaskan pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan masyarakat adat menjadi bagian utama dari proses dan manfaat pembangunan tersebut. Menurut Fathan, pelibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak ulayat, serta komunikasi publik yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan pemerintah.

“Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu menyatukan kepentingan nasional dengan aspirasi masyarakat lokal. Ketika manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka dukungan sosial akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Fathan juga mengajak publik untuk melihat berbagai dinamika yang berkembang di Papua secara lebih objektif dan proporsional. Menurutnya, pembangunan selalu menghadirkan tantangan yang harus dikelola, namun hal tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus optimistis bahwa Papua memiliki masa depan yang cerah. Yang diperlukan adalah penguatan tata kelola, komunikasi yang baik, dan komitmen bersama agar pembangunan benar-benar menjadi sarana menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi masyarakat Papua,” ucapnya.

PAPUA - Warga Wanam Papua Selatan berharap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di daerahnya terus dilanjutkan. Sebab proyek tersebut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Hal ini menepis narasi film dokumenter Pesta Babi yang menyebut adanya eksodus warga hingga ratusan ribu orang. Berdasarkan temuan di lapangan aktivitas pembukaan lahan masih terbatas, sekitar 15.000 hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).

Luas kawasan PSN Wanam juga disebut tidak sebesar yang dinarasikan. Informasi yang menyebut angka hingga 2,5 juta hektare tidak sesuai, karena total kawasan diperkirakan sekitar 1 juta hektare. Selain itu, isu eksodus warga hingga 170.000 orang tidak ditemukan di lapangan. Warga yang ditemui memastikan tidak ada perpindahan massal.

Sementara terkait alat berat, meski sempat disebut ada pesanan hingga 2.000 unit ekskavator, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai ratusan unit.

Inosensio Sigipse petani yang telah 10 tahun menetap di Wanam itu mengaku mendukung proyek PSN. Inosensio berharap pembangunan dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian warga.

"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," kata pria yang akrab disapa Papa Ino, Kamis (4/6/2026).

Papa Ino menggambarkan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar. Kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat. "Kalau ada pekerjaan di sana, kita yang nganggur bisa kerja juga," ujar dia.

Senada, guru sekaligus Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam Kleopas Mause menegaskan masyarakat sejak awal menerima kehadiran PSN karena dinilai membawa perubahan, meski belum sepenuhnya merata. “Sekarang masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100%, tapi sudah ada perubahan,” ungkapnya.

Lihat video: Kementan Gandeng Sejumlah Pihak Untuk Wujudkan Food Estate



Kleopas juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur dasar. ”Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh dusun setempat Laurentius Gali Blagaise, menilai pembangunan memberikan dampak positif, meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran. “Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja,” ujarnya.

Papa Lau mengakui masih ada warga yang belum terserap tenaga kerja, namun peluang ke depan dinilai tetap terbuka. “Masih banyak anak muda yang mau kerja. Harapannya bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Menurut Laurentius, pembangunan di Wanam diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah agar tidak tertinggal. "Kita mau Wanam bisa maju ke depan, sedikit demi sedikit lebih baik,” tuturnya.

Dari berbagai keterangan tersebut, terlihat bahwa kondisi di Wanam jauh dari narasi eksodus atau krisis. Sebaliknya, masyarakat justru menaruh harapan besar pada pembangunan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi lokal.

PAPUA - Pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak hanya fokus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan lewat kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) serta penerapan standar pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan PSN yang sedang berjalan di wilayahnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada puncak operasional yang diproyeksikan terjadi pada 2029, proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja.

"Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung," katanya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Apolo, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek dan dimulainya fase produksi yang dijadwalkan pada 2027. Kehadiran PSN di Papua Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus dilakukan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya OAP, dalam proses rekrutmen.

Lihat video: PAPUA BANGKIT! Mengenal 3 Pilar Utama Pembangunan: Cerdas, Sehat, dan Produktif!



Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah daerah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

"Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan PSN juga diarahkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan proyek. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup.

Apolo menegaskan dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat proyek menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya. Keputusan tersebut sinyal kuat pemerintah responsif terhadap masukan publik dan tidak alergi terhadap kritik.

Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Akhrom Saleh memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah tegasnya melakukan perombakan kepemimpinan di BGN. Pergantian pimpinan BGN adalah langkah yang tepat demi menyelamatkan program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN adalah bukti nyata bahwa beliau tidak antikritik. Presiden menunjukkan bahwa integritas program negara di atas kepentingan personal maupun kelompok. Ini adalah kabar baik bagi masyarakat bahwa aspirasi yang selama ini disuarakan, termasuk oleh kelompok pemuda dan elemen sipil, benar-benar didengar dan ditindaklanjuti," kata Akhrom, Rabu (3/6/2026).

Lingkar Pemuda Indonesia menilai, akumulasi kritik masyarakat terhadap BGN muncul dalam beberapa bulan terakhir. "Ini dampak dari buruknya komunikasi publik yang tidak mampu dibangun oleh BGN, seperti projek yang tidak masuk akal saat negara melakukan efisiensi anggaran, manajemen dapur umum buruk, ada persoalan jual beli titik SPPG, hingga kontroversi berapa pernyataan pimpinan BGN sebelumnya, yang menjadi catatan merah dan tidak bisa terus diabaikan." ujarnya.

Menurut Akhrom, Presiden pastinya telah melakukan fungsi kontrol dengan baik, melakukan audit dan evaluasi kinerja terhadap sejumlah pimpinan BGN tersebut. "Kami melihat ada komitmen untuk membenahi tata kelola agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak sekadar jalan, tetapi tepat sasaran, berkualitas, dan akuntabel. Dengan digantinya pimpinan BGN, kami berharap profesionalisme dan transparansi dapat segera dipulihkan," ujarnya.

Lihat video: Dasco Ungkap Alasan Dadan Hindayana Dicopot Sebagai Kepala BGN!

Menanggapi penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Akhrom sangat optimistis Program MBG akan jauh lebih baik. Pihaknya mendorong agar kepemimpinan baru ini segera melakukan langkah-langkah konkret, terutama dalam hal transparansi anggaran, memastikan setiap rupiah dari APBN yang dialokasikan untuk program makan bergizi dapat dipertanggungjawabkan.

"Memastikan standar gizi dan keamanan pangan dapat terjaga di semua titik SPPG, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan publik, seperti keracunan masal, praktik jual beli titik dapur, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Akhrom juga menegaskan akan terus mengawal program prioritas nasional ini. "Kami tetap pada posisi sebagai mitra kritis pemerintah. Jika di masa depan ditemukan hal-hal yang menyimpang, kami tidak akan ragu untuk kembali bersuara. Namun, untuk hari ini, kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Presiden," tutupnya.

Sebagai catatan, pada awal 2026, Badan Gizi Nasional sempat menyatakan ambisi besar untuk menekan stunting secara signifikan, namun dalam implementasi kebijakannya belum maksimal. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tetap mengacu pada target prevalensi nasional 17,5% sebagai indikator utama keberhasilan kinerja penurunan angka stunting tahun ini.

PAPUA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua Selatan.

Mama Sinta mengaku kecewa terhadap pihak-pihak yang menyeretnya untuk menolak PSN dan menjerumuskannya ke narasi negatif kepada pemerintah melalui film Pesta Babi.

"Saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi," kata Mama Sinta, Minggu, (24/5/2026).

Selain itu, Mama Sinta mengatakan ketiga anaknya juga membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi," jelasnya.

Mama Sinta menceritakan pada awalnya dirinya bersama kelompok masyarakat adat Marind diajak untuk menyuarakan seputar penolakan pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua. Namun tak disangka, pernyataannya berujung menjadi viral di media sosial hingga dibuatkan film berjudul Pesta Babi.

"Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka di LBH," tuturnya.

Lihat video: Film Pesta Babi Ini Bikin Cinta Papua Atau Mau Pecah Belah NKRI?!



Mama Sinta mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan mereka pascaperistiwa tersebut. Bahkan Mama Sinta menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah terkait seluruh pernyataan selama ini yang menyerang pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

"Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada," ungkapnya.

Mama Sinta juga sempat menunjukkan bagian dapur yang di mana kompor yang digunakan untuk memasak sudah tidak layak. "Sumbunya sudah habis, jadi kalau saya bakar memang nyala tapi yang di sumbunya tidak bisa naik, terpaksa saya pakai kayu bakar," ucapnya.

Mama Sinta mengakui, beberapa kali sempat melalang buana ke beberapa kota seperti Jayapura, Makassar hingga Jakarta bersama LBH, namun tak ada yang ia dapatkan selain rasa lelah. Hal itu, menurut Mama Sinta dilakukan selama enam bulan bolak-balik Papua ke Jakarta dan Makassar.

"Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka," ungkapnya.

Mama Sinta kemudian menyadari telah dimanfaatkan, sementara untuk kehidupan yang layak tak bisa dia dapatkan setelah bersuara lantang. Alhasil kini Mama Sinta memilih untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo Subianto melalui pembangunan PSN di Papua dan memohon bantuan dari pemerintah.

"Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan," tutur Mama Sinta.

Di sisi lain, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat Villarian atau yang akrab disapa Juple mengaku baru tahu kalau ternyata Mama Yasinta mendukung PSN.

“Sejauh pengetahuan pihaknya sampai detik ini tidak pernah ada Mama Sinta mengatakan mendukung PSN. Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple.

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate berupa cetak sawah baru seluas satu juta hektare di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan harus tetap berjalan. Sebab hal itu sangat penting untuk jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto di tengah munculnya propaganda menyerang program ketahanan pangan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui film berjudul Pesta Babi, belakang ini.

"Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk antisipasi kebutuhan pangan yang meningkat, dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain," ujarnya, Jumat (21/5/2026).

Tak hanya itu, Panggah juga memaparkan untuk jangka pendek, tentu dapat mengoptimalkan lahan yang ada, demi mencapai kedaulatan pangan. ”Selain itu untuk capaian ketahanan pangan dalam jangka pendek dan menengah secara simultan juga dengan mengoptimalkan lahan yang ada," katanya.

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan. Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut juga bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Senada, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, film Pesta Babi kalau bukan sebatas kreativitas film akan menjadi masalah. "Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan ageda politik terselubung," kata Iwan Selasa, 19 Mei 2026.

Iwan menegaskan, bila menimbang dan melihat kondisi global hari ini, PSN cetak sawah satu juta hektare di Wanam harusnya tetap berlanjut. "Kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," katanya.

Iwan menjelaskan proyeksi program cetak sawah Wanan difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Berbagai manfaat utamanya meliputi pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di perdesaan, peningkatan pendapatan masyarakat maupun petani hingga 20% sampai 30% , serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif.

Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah pasti sudah memiliki kajian dan megikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," katanya.