Bisnis.com, AMBON — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membongkar kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sebanyak 25 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan, para tersangka diduga berperan dalam mendukung operasional PETI. Hal tersebut mulai dari pembangunan akses jalan tambang, pembangunan kolam penampungan dan fasilitas pengolahan, pendirian laboratorium penyulingan emas, hingga pembangunan sarana penunjang lainnya.

Dia menjelaskan, dari total 25 tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut, sebanyak 1 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan 24 lainnya warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan China.

"Saat ini, tersangka WNI telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sementara itu, 12 tersangka WNA ditahan di Rutan Ambon dan 12 WNA lainnya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang karena berada di luar wilayah hukum Indonesia," kata Jeffri dalam Konferensi Pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis (25/6/2026)

Jeffri menjelaskan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang (UU) No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 2/2025, junto Pasal 20 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan penyesuaian pidana dalam UU No. 1/2026.

Dia menjelaskan, permasalahan tambang ilegal di Gunung Botak bukanlah hal baru. Jeffri menuturkan, penanganan terkait kasus ini telah dilaksanakan sejak 2011 lalu, tetapi tidak pernah selesai.

Jeffri melanjutkan, upaya penyelesaian hingga ke tahap penetapan tersangka merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura hingga kepolisian setempat.

"Berkat optimalisasi kami dengan Pangdam dan Kapolda, kondisi Gunung Botak kini jauh lebih aman. Yang kami tangani saat ini hanya residu, yakni pihak-pihak dari luar yang masih mencoba mengganggu proses tata kelola sumber daya alam di Maluku yang diinisiasi oleh Gubernur lewat pemberdayaan masyarakat melalui izin pertambangan rakyat di Gunung Botak," jelasnya.

Dia mengatakan, penetapan tersangka dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM bersama Badan Reserse Kriminal Polri sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus menekan aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di kawasan Gunung Botak.

Dalam proses penyidikan, tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Gakkum ESDM yang didampingi Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli dari berbagai instansi, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku, Imigrasi Kelas I TPI Ambon, dan Kodam XV/Pattimura.

Penyidik juga melakukan penyegelan dan penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara, yakni di kawasan Gunung Botak, Kota Namlea, Ambon, dan Jakarta.

Menurut Jeffri, penetapan tersangka dilakukan setelah status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 3 April 2026.

"Keputusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh melalui rangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bahan keterangan, serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei dan 22 Juni 2026," katanya.

Dia menambahkan penyidik saat ini tengah melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Jeffri menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan apabila ditemukan fakta baru yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali menambahkan, ke depannya pemerintah daerah akan berupaya mengelola pertambangan di Gunung Botak secara transparan dengan berlandaskan asas-asas normatif serta tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM agar dapat mewujudkan pengelolaan Gunung Botak yang menyejahterakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola pertambangan nasional seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan penguatan ESG menjadi penting karena kini standar keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi aspek kepatuhan, tetapi juga menentukan daya saing industri mineral Indonesia di pasar global.

"Pasar global saat ini tidak hanya menilai kualitas produk mineral yang dihasilkan, tetapi juga menilai bagaimana mineral tersebut diproduksi," kata Cecep dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah telah mulai mengintegrasikan aspek ESG dalam proses evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.

Ia menyebut dari aspek sosial, perusahaan diwajibkan melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah daerah.

Sementara dari sisi lingkungan, perusahaan didorong meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi, memperkuat pengelolaan limbah dan air tambang, serta menjalankan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.

Cecep menyebutkan beberapa tambang juga telah menerapkan ESG melalui standar seperti IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) serta melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat maupun penggunaan sumber energi yang lebih bersih.

Selain itu, Ditjen Minerba saat ini tengah melakukan kajian untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik ESG global melalui analisis kesenjangan antara regulasi domestik dan standar internasional.

Menurut Cecep, langkah tersebut diperlukan karena semakin banyak perusahaan global yang menjadikan standar keberlanjutan sebagai syarat dalam kontrak pasokan bahan baku, khususnya untuk industri kendaraan listrik, energi bersih, dan manufaktur teknologi.

Ia mencontohkan kerja sama Vale Indonesia dengan produsen otomotif global seperti Ford dan Volkswagen yang menerapkan standar ESG dalam rantai pasok mineralnya.

Cecep menjelaskan mineral yang diproduksi secara bertanggung jawab dan memenuhi standar ESG memiliki nilai tambah sekaligus peluang pasar yang lebih besar. Penerapan ESG dinilai semakin penting bagi Indonesia yang memiliki cadangan mineral strategis seperti nikel, tembaga, timah, dan bauksit.

Menurut dia, tantangan industri pertambangan ke depan tidak hanya terletak pada kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pasar internasional.

"Pasar global saat ini bergerak ke arah yang semakin menuntut praktik pertambangan berkelanjutan. Karena itu ESG bukan lagi sekadar kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penentu daya saing dan akses pasar bagi industri mineral," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penyelenggaraan rapat koordinasi teknis nasional (rakorteknas) guna mempercepat penataan dan legalisasi pertambangan mineral logam.

Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

Dalam keterangannya, yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Dominggus mengatakan rakorteknas merupakan langkah pemerintah merespons maraknya pertambangan tanpa izin yang merugikan negara, merusak lingkungan, serta berpotensi memicu konflik sosial.

Pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tetapi, pengelolaan pertambangan masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga perlu ada langkah pemerintah," kata Dominggus.

Tantangan itu, kata dia, antara lain penetapan wilayah pertambangan (WP), wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang belum berjalan optimal.

Kemudian, keterbatasan akses masyarakat, khususnya masyarakat adat terhadap legalitas pengelolaan tambang sehingga mengakibatkan aktivitas ilegal di Papua Barat semakin berkembang.

"Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi praktik pertambangan ilegal," ujarnya.

Menurut Dominggus, upaya penanganan aktivitas tambang ilegal selama ini yang berfokus pada penegakan hukum belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui legalisasi, penataan wilayah pertambangan, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan pengawasan.

"Langkah penegakan hukum selama ini sudah berjalan, tapi tetap saja ada kegiatan tambang ilegal," kata Dominggus.

Ia berharap rakorteknas menjadi forum strategis menyamakan persepsi, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta perumusan langkah konkret percepatan reformasi tata kelola pertambangan.

Ia juga menilai koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci, mengingat sektor pertambangan berkaitan erat dengan kebijakan kehutanan, tata ruang, dan lingkungan hidup.

"Supaya pengelolaan sumber daya mineral berjalan lebih tertib, legal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian," ucap Dominggus.

Pertemuan itu turut dihadiri Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, dan Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik me­­­­nge­­­nai status ope­­ra­­­sio­­­nal Tam­­­bang Emas Mar­­­tabe di Tapanuli Se­­­lat­­an hingga kini masih bergulir di ruang publik. Diskusinya hadir di berbagai kanal dari forum akademik, media massa, hingga percakapan media sosial sering kali dengan sudut pandang yang saling bertolak belakang. Fenomena ini sesungguhnya bukan hal baru dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Sebagai seorang akademisi, khususnya teknik pertambangan, penulis terbiasa melihat persoalan tambang tidak hanya sebagai isu produksi atau izin administratif semata, melainkan sebagai ekosistem keputusan yang kompleks. Di ruang kelas, misalnya mahasiswa sering kali sangat fasih menjelaskan metode penambangan terbuka atau bawah tanah, tetapi berhenti sejenak ketika diskusi bergeser ke aspek hukum dan sosial. Dari situ penulis teringat bahwa pertambangan bukan sekadar urusan menggali dan mengolah mineral. Industri ini berada pada persimpangan antara teknologi, manusia, dan regulasi.

Dalam dunia pertambangan modern, setiap keputusan yang menyangkut keberlangsungan operasional seharusnya bertumpu pada tiga fondasi utama: aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek hukum. Ketiganya bukan pilihan yang bisa diprioritaskan salah satu dan mengabaikan yang lain. Ketika salah satu fondasi melemah, struktur keseluruhan ikut goyah. Goyahnya sebuah operasi tambang tidak pernah berhenti pada angka produksi, melainkan sering juga merambat pada aspek tenaga kerja, ekonomi daerah, hingga ke kepercayaan publik.

Dari sisi ekonomi dan sosial, keberadaan perusahaan tambang berskala besar di daerah umumnya membawa dampak yang signifikan. Aktivitas perusahaan menunjukkan ribuan tenaga kerja bergantung langsung pada aktivitas operasional, dengan proporsi besar merupakan tenaga kerja lokal. Di luar itu terdapat efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor jasa, perdagangan, transportasi, hingga pelaku usaha mikro di sekitar wilayah tambang.

Ditinjau dari perspektif eko­nomi makro, kehadiran industri ekstraktif kerap menjadi pemantik perputaran ekonomi wilayah yang sebelumnya memiliki pilihan industri terbatas. Karena itu, ketidakpastian status sebuah perusahaan tambang bukan hanya soal perusahaan itu sendiri, melainkan juga soal stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya.

Namun, argumen ekonomi tidak boleh berdiri sendirian. Argumen ini harus berjalan berdampingan dengan aspek keselamatan dan lingkungan. Jika terdapat bukti kausal yang sahih antara aktivitas pertambangan dan bencana ekologis, maka penghentian sementara adalah langkah rasional sekaligus konstitusional. Tentu saja pemerintah memiliki mandat untuk melindungi keselamatan warga dan lingkungan hidup.

Akan tetapi, tanpa pembuktian yang transparan dan berbasis data, kebijakan penghentian justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Di sinilah keseimbangan men­jadi penting: tegas dalam prinsip, namun hati-hati da­­lam proses.

Dalam prinsip good mining practice, keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan adalah garis batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Keuntungan ekonomi tidak pernah boleh menjadi alasan untuk mengabaikan risiko keselamatan publik. Perusahaan pertambangan dituntut bukan hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang hidup berdampingan dengan wilayah operasinya. Di sisi lain, negara dituntut menghadirkan pengawasan yang konsisten, bukan sporadis, jelas parameternya, terbuka datanya, dan jika dibutuhkan dapat diuji oleh publik.

Persoalan lain yang mengemuka adalah kerancuan pe­­ma­haman publik mengenai dasar legal operasional perusahaan tambang. Tidak sedikit yang menyamakan seluruh aktivitas pertambangan dengan skema Izin Usaha Pertambangan (IUP), padahal skema operasional tambang Martabe ini adala Kontrak Karya (KK) yang memiliki karakteristik berbeda.

Kontrak Karya merupakan perjanjian khusus antara ne­­gara dan badan usaha. Kon­trak ini bersifat lex specialis, atau aturan khusus yang ti­­dak sepenuhnya tunduk pada rezim perizinan umum. Di dalamnya telah diatur mekanisme pengawasan, tahapan sanksi, hingga jalur penyelesaian sengketa, termasuk kemungkinan arbitrase internasional.

Perbedaan ini bukan sekadar istilah teknis. Ia menentukan bagaimana sebuah kebijakan dapat diambil dan sejauh mana kewenangan sebuah institusi berjalan. Ketika pemahaman publik kurang utuh, maka kebingungan mudah muncul. Dalam jangka panjang, kebingungan ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum, sesuatu yang sangat sensitif bagi dunia usaha, terutama sektor pertambangan yang padat modal dan berjangka panjang.

Di sisi lain, keberadaan lembaga atau satuan tugas pengawas kawasan hutan juga perlu dipahami dalam batas kewenangannya. Jika suatu operasi produksi berada di area penggunaan lain dan bukan kawasan hutan, maka rekomendasi kebijakan seharusnya selaras dengan fakta spasial tersebut. Ketidaksinkronan antara data tata ruang, status lahan, dan rekomendasi kebijakan dapat menimbulkan kesan tumpang tindih kewenangan. Dalam tata kelola pemerintahan modern, koordinasi lintas institusi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat legitimasi kebijakan.

Polemik ini juga perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas, yakni dampaknya terhadap tata kelola pertambangan nasional. Setiap kasus besar yang mencuat ke permukaan berpotensi menjadi preseden. Preseden inilah yang kemudian membentuk persepsi kolektif para pelaku industri terhadap stabilitas regulasi di Indonesia. Jika penyelesaian dilakukan secara tergesa tanpa landasan hukum yang kokoh, kepercayaan bisa terkikis perlahan. Sebaliknya, penyelesaian yang transparan, berbasis bukti, dan menghormati mekanisme kontraktual justru dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara hukum yang konsisten dan dapat diprediksi.

Tidak dapat diabaikan pula bahwa perusahaan tambang besar umumnya memiliki rekam jejak kinerja lingkungan dan sosial yang terdokumentasi melalui berbagai penilaian dan penghargaan. Tentu, prestasi tersebut bukan tameng yang membenarkan seluruh aktivitas operasional. Namun, ia tetap relevan sebagai salah satu variabel evaluasi. Penilaian yang adil selalu menimbang dua sisi: rekam jejak masa lalu dan fakta lapangan terkini.

Pada akhirnya, esensi dari polemik ini bukan semata soal siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana proses penyelesaiannya dijalankan. Negara memiliki hak untuk mengawasi dan menindak pelanggaran, perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi dan menjaga keselamatan lingkungan, sedangkan masyarakat berhak memperoleh informasi yang jernih dan tidak bias. Ketika ketiganya berjalan seimbang, keputusan yang lahir tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Dalam perspektif akademik, polemik pertambangan semestinya menjadi momentum pembelajaran kolektif mengenai pentingnya literasi hukum, transparansi data, dan dialog berbasis fakta. Konflik antara negara dan korporasi jangan sampai berujung pada kerugian masyarakat luas, baik dalam bentuk hilangnya lapangan kerja, terganggunya ekonomi daerah, maupun rusaknya lingkungan hidup. Rasionalitas kebijakan, kepastian hukum, dan keberpihakan pada kepentingan publik jangka panjang perlu menjadi kompas bersama.

Karena pada akhirnya, tambang bukan hanya soal apa yang diambil dari perut bumi, tetapi juga tentang bagaimana negara menegakkan hukum, melindungi warganya, dan menjaga masa depan generasi berikutnya.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi secara komprehensif puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan terkait IUP di kawasan Parung Panjang, Bogor yang kini dilakukan penghentian sementara,saat ini masih dalam tahap evaluasi.

"Khusus untuk evaluasi yang Parung Panjang sekali lagi ini sedang finalisasi dari UPT, dari ITB, dari IPB dan nanti pak gubernur mengambil keputusan berdasarkan data. Kalau yang tidak berizin sudah jelas itu harus dihentikan. Yang tidak berizin harus dihentikan," katanya dikutip Rabu (10/2/2026).

Di luar kawasan tersebut, sebanyak 47 IUP sudah diterbitkan pada tahun ini karena dinilai sudah mengikuti semua aturan yang berlaku. Sementara sisanya masih menunggu proses evaluasi.

“Ada 47 IUP yang operasional dan masih ada 29 IUP yang belum bisa operasional, dihentikan sementara karena satu dan lain hal ya berdasarkan evaluasi dari Dinas ESDM,”katanya.

Sebanyak 29 izin usaha pertambangan yang belum disetujui ini akan dilakukan evaluasi kembali secara menyeluruh sesuai perundang-undangan

“Tentu nanti hasilnya akan disampaikan secepatnya. Kalau izin tambang yang ilegal atau tambang yang ilegal tentu kita akan berhentikan sebagaimana peraturan perundang-undangan," katanya.

Pemprov Jabar menginginkan tata kelola pertambangan dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan seperti program pasca penambangan, lalu dana Corporate Social Responsibility (CSR) apakah dianggarkan atau tidak.

"Harus ada kepastian pasca penambangan, kemudian juga pemberian CSR-nya seperti apa dan lain sebagainya. A sampai Z ya. Karena tambang ini kan resiko tinggi, tentu harus dipenuhi semua ketentuan," kata Herman.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar saat ini masih melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang sudah mendapatkan IUP. Dan tetap bersikap tegas jika ada pelanggaran.

"Supaya kita bukan hanya memberikan teguran, penindakan, tapi juga kita harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan ini momentum yang baik untuk perbaikan usaha tambang ke depan," ujarnya.

Urusan tambang di Bogor sendiri lahir usai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerbitkan surat teguran kepada sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 itu, Dedi menegaskan penghentian sementara seluruh aktivitas tambang mulai 26 September 2025.

Dalam dokumen yang diterima media, Sabtu (27/9/2025), keputusan ini diambil setelah pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK mengenai pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah tersebut.

Evaluasi yang dilakukan pada 19 September 2025 menunjukkan masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan.

"Masih terdapat permasalahan terkait aspek lingkungan dan keselamatan sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta berpotensi terjadinya kecelakaan," tulis Dedi dalam surat tersebut.

Dedi menilai pelaksanaan tata kelola tambang, termasuk rantai pasok yang dilakukan perusahaan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan amanat Surat Edaran sebelumnya.

Oleh karena itu, penghentian sementara dianggap perlu demi memberikan tekanan agar perusahaan memperbaiki praktiknya.

Gubernur sendiri tidak bergeming dengan desakan di lapangan terkait pembukaan kembali tambang. Dalam sebuah kesempatan ia sempat mengultimatum para pengusaha tambang di kawasan Bogor untuk tidak menjadikan warga tameng menghadapi pemerintah provinsi.

Dedi Mulyadi menilai, aktivitas pertambangan di daerah harus memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya kebijakan penertiban tambang diambil dengan berbagai kajian mendalam mulai dari keselamatan masyarakat hingga kelestarian lingkungan

Di sisi lain, meski bertindak tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp45 miliar, untuk 15.293 warga tambahan yang belum menerima kompensasi usai terdampak penutupan tambang di Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi menuturkan, belasan ribu warga tersebut akan menerima kompensasi untuk satu bulan, karena belum menerima pendistribusian biaya pengganti penutupan sementara tambang sebesar Rp3 juta pada Desember 2025 lalu.

Pada Desember tahun lalu, kompensasi baru diberikan kepada 2.938 kepala keluarga (KK) yang terdampak dari tiga kecamatan, Rumpin, Parungpanjang dan Cigudeg. Dalam waktu dekat, sisa warga dari kacamatan tersebut akan menerima kompensasi.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melunak dengan mengakhiri moratorium 47 ijin usaha pertambangan (IUP). Meski demikian, wilayah yang dipimpin Dedi Mulyadi (KDM) itu tengah mengevaluasi 29 IUP termasuk Bogor.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan sebanyak 47 IUP diizinkan beroperasi karena dinilai telah mengikuti semua aturan yang berlaku. Sementara sisanya masih menunggu proses evaluasi.

“Ada 47 IUP yang operasional dan masih ada 29 ya IUP yang belum bisa operasional, dihentikan sementara karena satu dan lain hal ya berdasarkan evaluasi dari Dinas ESDM,”katanya di Bandung, Senin (9/2/2026).

Sebanyak 29 izin usaha pertambangan yang belum disetujui ini akan dilakukan evaluasi kembali secara menyeluruh. “Ada 29 IUP yang dihentikan sementara karena dievaluasi komprehensif. Tentu nanti hasilnya akan disampaikan secepatnya. Kalau izin tambang yang ilegal atau tambang yang ilegal tentu kita akan berhentikan sebagaimana peraturan perundang-undangan," katanya.

Dalam proses evaluasi dan tata kelola pertambangan di Jawa Barat, Pemprov Jabar menggandeng beberapa universitas negeri untuk memberikan masukan dan juga penilaian yang hasilnya dilaporkan ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Tentu setelah evaluasi selesai dan dipastikan semua dilengkapi. Saya kira lebih cepat, lebih baik ya. Kami masih menunggu dari Dinas ESDM yang tentu nanti kita laporkan ke Pak Gubernur," ucapnya.

Pemprov Jabar menginginkan tata kelola pertambangan dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan seperti program pasca penambangan, lalu dana Corporate Social Responsibility (CSR) apakah dianggarkan atau tidak.

"Harus ada kepastian pasca penambangan, kemudian juga pemberian CSR-nya seperti apa dan lain sebagainya. A sampai Z ya. Karena tambang ini kan resiko tinggi, tentu harus dipenuhi semua ketentuan," kata Herman.

Karena itu, Pemprov Jabar saat ini masih melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang sudah mendapatkan IUP. "Supaya kita bukan hanya memberikan teguran, penindakan, tapi juga kita harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan ini momentum yang baik untuk perbaikan usaha tambang ke depan," ujarnya.

Terkait IUP di kawasan Parung Panjang, Bogor yang kini dilakukan penghentian sementara, Herman mengatakan, hal itu masih dalam tahap evaluasi.

"Khusus untuk evaluasi yang Parung Panjang sekali lagi ini sedang finalisasi dari UPT, dari ITB, dari IPB dan nanti Pak Gubernur mengambil keputusan based on data berdasarkan data. Kalau yang tidak berizin sudah jelas itu harus dihentikan. Yang tidak berizin harus dihentikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pentingnya dasar hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) secara nasional.

Regulasi yang kuat dinilai menjadi pijakan utama untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang kian marak di berbagai daerah.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara Kemenko Perekonomian, Herry Permana, menyinggung kembali sengketa nikel Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) beberapa tahun lalu. Ia mengatakan saat itu Indonesia dipertanyakan terkait kejelasan kebijakan minerba.

“Waktu di WTO, kami ditanya, 'Indonesia sudah punya kebijakan minerba atau belum?' Sebenarnya kebijakannya telah disusun sejak 1999–2004, tetapi tidak pernah benar-benar selesai,” ujar Herry dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk Komitmen Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Tambang, Rabu (10/12/2025).

Herry melanjutkan bahwa pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini dinilai strategis karena memuat tiga pilar utama dalam pengelolaan minerba nasional.

“Tiga pilar itu meliputi inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi. Itulah dasar dalam proses pengelolaan minerba nasional,” jelasnya.

Lebih jauh, Herry mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini juga tengah mengkaji rancangan peraturan presiden mengenai tata kelola mineral kritis dan mineral strategis.

“Walaupun sudah ada badan industri mineral yang baru, nanti kita akan duduk bersama untuk menentukan apakah kajian ini akan dilanjutkan,” katanya.

Menurut Herry, langkah tersebut seharusnya tetap berjalan karena akan mengatur proses penambangan sesuai jenis komoditas, sehingga memperjelas peran pemerintah dari hulu hingga hilir.

“Kita berharap, jika tata kelola dilakukan dengan baik, negara benar-benar hadir dan penerimaan negara dari sektor minerba tidak lagi bocor,” ujarnya, merujuk pada tingginya aktivitas pertambangan ilegal yang menurunkan potensi pendapatan negara.

Herry menambahkan, pihaknya terus melakukan elaborasi dan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam penertiban tambang ilegal di seluruh Indonesia.

Renita Sukma Melati

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Halilintar Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menghitung 22 perusahaan tambang harus membayar denda sebanyak Rp29,2 triliun.

Ketua Satgas Halilintar PKH, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan 22 perusahaan itu dinilai melanggar karena melakukan pembukaan tambang di luar IUP masing-masing PT.

Dia menambahkan, perhitungan denda ini dilakukan berdasarkan luas lahan bukaan tambang yang dilakukan oleh korporasi di luar izin usaha yang telah diberikan.

"Sudah ada 22 PT yang dilakukan penghitungan. Itu dengan total nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut dengan 22 PT ini kurang lebih Rp29,2 triliun," ujar Febriel dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema Komitmen Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Tambang, di kantor Bisnis, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Selanjutnya, kata Febriel, pemberian sanksi administratif perusahaan tambang memiliki tantangan tersendiri jika subjek hukumnya tidak jelas. Sebab, tambang ilegal itu bisa dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan.

"Ya apalagi khususnya bukaan-bukaan yang belum diketahui subjek hukumnya. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan dalam skala besar. Ini yang menjadi tantangan tersendiri pak, kita tim turun melakukan identifikasi," imbuhnya.

Adapun, sejauh ini Satgas Halilintar PKH telah melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang yang melanggar dari 51 perusahaan. Wilayah tambang yang melanggar itu kini sudah dipasang plang oleh Satgas PKH.

Dalam hal ini, Febriel menegaskan bahwa penindakan oleh Satgas ini menyasar terhadap bukaan tambang ilegal. Oleh sebab itu, bagi perusahaan yang melakukan aktivitas di IUP-nya maka dipastikan tidak akan ditindak.

"Artinya dalam IUP yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kalau bagian yang tidak melanggar itu mereka tetap melakukan aktivitas," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Partai Golkar Kalimantan Utara, Minggu (30/11/2025), Bahlil menyoroti dua pilar utama perbaikan tersebut, yakni penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan.

Menteri Bahlil mengungkapkan langkah tegas yang telah diambil kementeriannya dalam menata ulang sektor ini, salah satunya dengan mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Ia menyoroti fakta bahwa banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di pusat, tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil.

"Sebagai Menteri ESDM, kami telah mengubah Undang-Undang Minerba. Sekarang, Pak Ketua DPD, banyak tambang-tambang yang kemarin saya cabut izin usahanya. Dan hampir sebagian besar perusahaan tambang itu kantornya ada di Jakarta," ujar Bahlil di hadapan kader Golkar.

Selain penertiban administratif, Bahlil menekankan bahwa perbaikan tata kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan ekologis. Berbekal pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dan perkayuan, ia memahami betul dinamika di lapangan. Namun, sebagai pejabat negara, ia mengingatkan agar eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan alam secara membabi buta.

"Dalam mengelola pertambangan, kita harus berwawasan lingkungan. Jangan lagi kita meninggalkan sejarah kelam bagi anak cucu kita," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 ini menyadari bahwa penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku usaha. Meski demikian, ia meminta semua pihak menerima konsekuensi tersebut sebagai pilihan mutlak untuk melestarikan alam. Pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap menjadi target, namun tidak boleh menihilkan tanggung jawab ekologis.

"Ke depan, berdasarkan pengalaman yang belum baik, kita harus menyempurnakannya. Ekonomi boleh kita dapatkan, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Semua ini adalah bagian dari usaha kita untuk mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak cucu kita," tambah Bahlil.

Di sisi lain, perbaikan tata kelola ini juga mencakup aspek keadilan sosial bagi pengusaha daerah. Bahlil menyebut bahwa mekanisme lama yang rumit sering kali membuat pengusaha lokal kesulitan mendapatkan akses legal, sementara pengusaha pusat dengan jaringan kuat lebih mendominasi. Hal inilah yang memicu ketimpangan ekonomi di daerah kaya sumber daya alam.

"Kalau ini tidak kita ubah, sampai ayam tumbuh gigi pun keadilan sosial akan sulit kita wujudkan. Atas dasar pengalaman saya sebagai mantan pengusaha daerah yang merasakan sakitnya berjuang di Jakarta, diputar-putar, diminta syarat A, syarat B, syarat C, betapa susahnya," ungkapnya.

Sebagai langkah konkret perbaikan tata kelola pertambangan, Bahlil melaporkan bahwa di bawah persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah merampungkan revisi regulasi, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Menteri. Regulasi baru ini memberikan jalur prioritas bagi Koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang tanpa harus melalui mekanisme tender yang memberatkan.

Di akhir pidatonya, Bahlil menekankan bahwa kebijakan afirmatif ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada daerah. Meskipun menuai pro dan kontra, ia meyakini langkah ini adalah jalan terbaik untuk merawat nasionalisme dan keadilan ekonomi.

"Ketika saya mengusulkan ini, banyak yang tidak suka. Karena mereka bukanlah orang daerah yang merasakan hati orang daerah. Yakin Bapak Ibu, yang bisa memahami perasaan daerah adalah mereka yang terbentuk dan berproses dari daerah," pungkas Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Partai Golkar Kalimantan Utara, Minggu (30/11/2025), Bahlil menyoroti dua pilar utama perbaikan tersebut, yakni penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan.

Menteri Bahlil mengungkapkan langkah tegas yang telah diambil kementeriannya dalam menata ulang sektor ini, salah satunya dengan mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Ia menyoroti fakta bahwa banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di pusat, tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil.

"Sebagai Menteri ESDM, kami telah mengubah Undang-Undang Minerba. Sekarang, Pak Ketua DPD, banyak tambang-tambang yang kemarin saya cabut izin usahanya. Dan hampir sebagian besar perusahaan tambang itu kantornya ada di Jakarta," ujar Bahlil di hadapan kader Golkar.

Selain penertiban administratif, Bahlil menekankan bahwa perbaikan tata kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan ekologis. Berbekal pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dan perkayuan, ia memahami betul dinamika di lapangan. Namun, sebagai pejabat negara, ia mengingatkan agar eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan alam secara membabi buta.

"Dalam mengelola pertambangan, kita harus berwawasan lingkungan. Jangan lagi kita meninggalkan sejarah kelam bagi anak cucu kita," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 ini menyadari bahwa penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku usaha. Meski demikian, ia meminta semua pihak menerima konsekuensi tersebut sebagai pilihan mutlak untuk melestarikan alam. Pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap menjadi target, namun tidak boleh menihilkan tanggung jawab ekologis.

"Ke depan, berdasarkan pengalaman yang belum baik, kita harus menyempurnakannya. Ekonomi boleh kita dapatkan, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Semua ini adalah bagian dari usaha kita untuk mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak cucu kita," tambah Bahlil.

Di sisi lain, perbaikan tata kelola ini juga mencakup aspek keadilan sosial bagi pengusaha daerah. Bahlil menyebut bahwa mekanisme lama yang rumit sering kali membuat pengusaha lokal kesulitan mendapatkan akses legal, sementara pengusaha pusat dengan jaringan kuat lebih mendominasi. Hal inilah yang memicu ketimpangan ekonomi di daerah kaya sumber daya alam.

"Kalau ini tidak kita ubah, sampai ayam tumbuh gigi pun keadilan sosial akan sulit kita wujudkan. Atas dasar pengalaman saya sebagai mantan pengusaha daerah yang merasakan sakitnya berjuang di Jakarta, diputar-putar, diminta syarat A, syarat B, syarat C, betapa susahnya," ungkapnya.

Sebagai langkah konkret perbaikan tata kelola pertambangan, Bahlil melaporkan bahwa di bawah persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah merampungkan revisi regulasi, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Menteri. Regulasi baru ini memberikan jalur prioritas bagi Koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang tanpa harus melalui mekanisme tender yang memberatkan.

Di akhir pidatonya, Bahlil menekankan bahwa kebijakan afirmatif ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada daerah. Meskipun menuai pro dan kontra, ia meyakini langkah ini adalah jalan terbaik untuk merawat nasionalisme dan keadilan ekonomi.

"Ketika saya mengusulkan ini, banyak yang tidak suka. Karena mereka bukanlah orang daerah yang merasakan hati orang daerah. Yakin Bapak Ibu, yang bisa memahami perasaan daerah adalah mereka yang terbentuk dan berproses dari daerah," pungkas Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal di sejumlah daerah di Tanah Air, khususnya di Bangka Belitung yang marak tambang timah ilegal.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigen Pol Moh. Irhamni mengakui tambang timah ilegal bukan lah hal baru. Praktik ini sudah terjadi sejak zaman Belanda. Oleh karena itu, pihaknya pun mempersiapkan strategi agar program pemerintah memberantas tambang ilegal bisa terwujud.

Dia memaparkan, ada dua strategi dalam upaya memberantas tambang ilegal ini, yakni pencegahan dan penindakan.

Dalam hal strategi pencegahan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha tambang. Dan tetap akan melakukan penindakan bagi yang nyata melanggar aturan.

Dirinya pun menekankan, bagi mitra PT Timah Tbk (TINS) yang melakukan penambangan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah, maka penambang harus menambang sesuai aturan praktik pertambangan yang benar atau good mining practice, dan menyetorkan hasil timahnya ke PT Timah selaku pemegang resmi IUP.

"Kalau pun melakukan penambangan di dalam IUP PT Timah juga harus sesuai aturan good mining practice dan menyetorkan ke PT Timah," ungkap Irhamni dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Jumat (31/10/2025).

"Yang menambang di dalam IUP PT Timah harus tertib, diserahkan atau disetorkan ke PT Timah," ujarnya.

Irhamni menambahkan bahwa harus ada solusi untuk memberantas tambang ilegal tersebut. Dia pun menegaskan, bila akhirnya masyarakat diizinkan menambang secara resmi, maka kaidah praktik pertambangan yang benar harus dijalankan dan harus tetap ada pembinaan dan pengawasan pemerintah.

"Kemudian kegiatan di luar IUP PT Timah harus ada solusi. Masyarakat dilibatkan, sehingga mereka bisa bebas atau melakukan penambangan, akan tetapi tetap good mining practice. Itu perlu pembinaan dari kami atau kita awasi bersama, jangan sampai dia sudah mendapatkan izin tetapi tidak menerapkan good mining practice," tuturnya.

Seperti diketahui, maraknya tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung, turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menyebut, dirinya menerima laporan ada sebanyak 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Akibat hal itu, Indonesia kehilangan 80% produksi timah akibat penambangan ilegal dan penyelundupan.

"Saya katakan ini harus dihentikan," terang Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025, beberapa waktu yang lalu.

Guna memberantas tambang ilegal dan penyelundupan tersebut, Presiden Prabowo pun mengerahkan TNI untuk memblokir Pulau Bangka dan Belitung (Babel).

Untuk mengatasi itu, Prabowo menyatakan saat ini pihaknya sedang menjalankan program pelatihan militer dengan kapal perang di Kepulauan Bangka Belitung tersebut.

"Saya membuat program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone, dan kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa kami tahu apa yang ada di dalamnya," ungkap Prabowo.

Dia juga bercerita adanya sebuah kapal sampan yang membawa berpeti-peti batangan timah dan logam tanah jarang, yang berhasil di sita.

"Kami menghitung dari operasi ini kami menyelamatkan negara sekitar beberapa miliar dolar, jadi tahun depan produksi timah diharapkan bisa kembali ke posisi semula. Dan seharusnya bisa mendapatkan tiga atau empat kali lipat pendapatan dari tahun lalu," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan fokus utama lembaganya adalah pemberantasan tambang illegal. Itu menjadi akar persoalan dalam tata kelola minerba nasional.

Upaya ini bagian dari langkah strategis pemerintah memperkuat pengawasan sektor mineral dan batu bara. Pendekatan baru dengan adanya direktorat tersebut, menitikberatkan pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan negara. Muaranya juga diharapkan bisa membawa kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“Ditjen Gakkum dibentuk untuk memastikan tata kelola minerba berjalan sesuai visi Presiden — kemandirian energi dan kedaulatan tambang,” ujar Dirjen Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae di Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

Rilke menyampaikan, pemberantasan tambang ilegal akan dijalankan dengan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan karakter sosial masyarakat di daerah tambang. Pemerintah menilai, praktik penambangan tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, melainkan juga persoalan ekonomi rakyat dan keterbatasan akses legalitas.

Pemerintah kini mengedepankan langkah solutif dan inklusif untuk menata kembali aktivitas tambang rakyat. Salah satu langkah yang sedang dikembangkan adalah mekanisme legalisasi melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR), agar penambang kecil dapat masuk ke rantai pasok resmi dan memperoleh kepastian hukum.

Menurut Rilke, paradigma penegakan hukum di sektor minerba kini bergeser dari sekadar mencatat pelanggaran menjadi upaya mencari solusi struktural. Pemerintah ingin menyelesaikan akar persoalan yang menimbulkan praktik ilegal, termasuk disparitas harga dan hambatan administratif dalam proses perizinan.

“Kita tidak ingin hanya menindak, tapi memperbaiki sistemnya. Rantai pasok legal harus lebih menarik dibandingkan rantai pasok ilegal,” Dirjen Gakkum.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan memperkuat ekosistem usaha BUMN tambang yang selama ini terdampak maraknya praktik pertambangan tanpa izin. Selain merugikan korporasi, aktivitas tambang ilegal juga menimbulkan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah penghasil mineral.

Pemerintah, tegas Rilke, akan bersikap tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melakukan pelanggaran dengan menerapkan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Namun bagi masyarakat penambang tanpa izin, ruang legalisasi akan dibuka melalui prosedur yang terukur dan sesuai hukum.