Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengungkap alasan di balik kembalinya status persero pada dua emiten anggota holding MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan perubahan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No 16/2025 tentang BUMN. Dalam regulasi tersebut, negara tetap memiliki kendali langsung melalui saham Seri A Dwiwarna sebesar 1%, sementara 99% saham lainnya dikelola oleh Danantara.

“Memang diatur dalam Undang-Undang BUMN yang baru. Di situ ada ketentuan kepemilikan negara 1% untuk perusahaan-perusahaan besar agar tetap berstatus BUMN,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Adapun keberadaan 1% saham negara atau disebut saham Seri A Dwiwarna akan berfungsi sebagai pengait legal supaya perusahaan tetap diakui sebagai entitas BUMN yang memiliki mandat khusus dari negara.

Di sisi lain, Dony menyatakan bahwa meski ada pengalihan mayoritas saham ke Danantara, kedua perusahaan tersebut tetap berada dalam ekosistem MIND ID.

“Banyak yang berubah tetapi tetap ada holding karena holding itu bertugas sebagai supervisi dan monitoring, hanya 1% yang dimiliki negara,” ungkap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Dia turut menekankan bahwa penyematan kembali status persero penting bagi keberlangsungan bisnis pertambangan kedua emiten. Tanpa status hukum sebagai BUMN, Antam dan Bukit Asam berisiko menghadapi kendala dalam penguasaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan hak-hak lainnya.

Menurutnya, negara harus tetap hadir secara langsung dalam struktur kepemilikan untuk menjaga marwah perusahaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor mineral dan batu bara.

“Di dalam undang-undangnya juga jelas bahwa status BUMN itu apabila Antam kalau tidak menjadi BUMN, nanti tidak bisa IUP dan lain-lain,” kata Dony.

Di samping itu, Dony menegaskan penguatan status ini juga tidak berkaitan dengan pembentukan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

Perubahan nama ini, lanjutnya, murni merupakan penyesuaian terhadap struktur kepemilikan baru yang diatur oleh UU BUMN untuk memastikan perusahaan besar tetap memiliki keterikatan langsung dengan negara.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyebut 80 persen pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) sempat terpusat di Jakarta.

Bahlil mengatakan, terpusatnya penguasaan sumber daya mineral daerah oleh kantor-kantor di ibu kota itu terjadi ketika ia belum menjabat Menteri ESDM.

Kala itu, ia menjabat Menteri Investasi sementara Menteri ESDM diduduki Arifin Tasrif yang menjabat sejak 2019 sampai 2024.

“Waktu saya jadi Menteri Investasi, hampir semua izin-izin tambang itu kantornya di Jakarta, 80 persen IUP-IUP itu semua kantornya di Jakarta,” kata Bahlil saat menghadiri Sidang Dewan Pleno (SDP) 2026 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/2/2026).

Melihat data tersebut, Bahlil pun mempertanyakan apakah tambang-tambang di berbagai daerah itu dikuasai orang Jakarta atau orang daerah.

Sebagai pengusaha yang merintis dari bawah, Bahlil mengaku memahami betul sulitnya mengurus perizinan.

“Mengurus izin di Jakarta itu susahnya minta ampun,” ujar Bahlil.

Kondisi tersebut kemudian diiringi kenyataan orang-orang Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra tidak kunjung mendapatkan lokasi tambang yang baik.

Penyebabnya, kata dia, regulasi dan undang-undang sulit dan mengharuskan proses tender.

Saat itu, tanpa memiliki jaringan elite di Jakarta maka orang daerah tidak bisa mendapatkan kesempatan menjalankan bisnis tambang yang baik.

“Kalau semuanya tender, rumusnya kita sudah baku tahu, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau kau tidak punya koneksi, kau tidak akan mendapat kesempatan yang baik,” kata Bahlil.

Oleh karena itu, ketika menjabat Menteri ESDM ia mengubah Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Perubahan undang-undang itu diharapkan bisa membuka kesempatan bagi orang daerah menjadi tuan di kampungnya sendiri.

Menurutnya, sepanjang sejarah perjuangan melawan kolonial, orang-orang di daerah juga telah berkorban begitu banyak menjaga tanah leluhurnya. “Tapi di saat kita merdeka, yang merasakan dan manfaat kemerdekaan itu hanya segelintir orang yang ada di Jakarta. Di mana keadilan itu? Di mana keadilan itu?” ucap Bahlil.

Dengan mengubah UU Minerba dan menerbitkan aturan pelaksana baru, Kementerian ESDM kini bisa memberikan IUP kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertambangan.

Dengan cara itu, orang-orang di daerah yang memiliki modal kecil bisa ikut menikmati kekayaan bumi Nusantara.

“Tanpa tender itu teman-teman. Tetapi daerah yang mana? Contoh kalau di Sulsel di kabupaten katakanlah di Luwu UMKM-nya, ya harus orang Luwu. Kantornya di Luwu, jangan kantor di Jakarta,” kata Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai nasib tambang emas Martabe di Sumatera Utara (Sumut). Sebelumnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe diumumkan akan dicabut menyusul dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bahwa Presiden Prabowo meminta agar dilakukan pengecekan menyeluruh sebelum keputusan final diambil. Pemerintah, kata dia, harus bersikap objektif dalam menyikapi persoalan ini.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Danantara Siap Ambil Alih



Bahlil menegaskan langkah evaluasi ulang ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra yang menjadi lokasi operasional tambang tersebut.

"Ya, kita harus fair dong, kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan, telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk melakukan kajian bersama terkait persoalan tersebut. Pengelola Tambang Emas Martabe Angkat Suara usai Disebut Biang Kerok Banjir Sumatera



"Sekarang kita lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. InsyaAllah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih, semuanya akan baik-baik saja," pungkas Bahlil.

Terkait isu adanya upaya lobi dari pihak perusahaan kepada pemerintah, Bahlil menegaskan tidak ada intervensi dalam proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Enggak ada, enggak ada. Saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prbaowo Subianto meminta jajarannya untuk berlaku proporsional terhadap para pengusaha yang saat ini izin usahanya masih ditinjau dan dikaji kembali, termasuk izin tambang emas di Martabe, Sumatera Utara, yang masih dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden Prabowo itu yang diberikan saat rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional. Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, dan sekaligus untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra," kata Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat.

Sejauh ini, Bahlil kembali menegaskan pemerintah belum secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk tambang emas Martabe yang saat ini dikantongi oleh Agincourt. Walaupun demikian, izin tersebut tengah ditinjau kembali.

"Kami lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kami lagi cross-checking dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai, dan feeling saya sih, Insyaallah semuanya akan baik-baik saja," kata Bahlil.

Jika nantinya tidak ditemukan ada pelanggaran, Bahlil menyatakan pemerintah akan berlaku adil terhadap perusahaan yang saat ini mengantongi IUP tambang emas Martabe.

"Ya kita harus fair. Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari (kesalahannya, red.). Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," sambung Bahlil Lahadalia.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam jumpa pers di Jakarta pada 20 Januari 2026 mengumumkan ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena diyakini melanggar ketentuan. Dari daftar tersebut, ada nama Agincourt yang mengelola tambang emas Martabe. Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pencabutan itu merujuk kepada hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selepas itu, beberapa hari setelahnya (28/1), Kepala Badan Pengaturan BUMN yang juga COO Danantara Dony Oskaria mengungkap rencana operasional tambang emas Martabe akan diambil alih oleh Perminas, BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola industri mineral dalam negeri.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini Kementerian ESDM sedang mengkaji ulang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Sebelumnya tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources telah diumumkan akan dicabut izinnya menyusul dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025.

Namun Bahlil menegaskan secara administratif pencabutan tersebut belum dilakukan. "Sampai dengan sekarang, Martabe itu diumumkan untuk dicabut, tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bahlil pun mengatakan telah berdiskusi dan meminta arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan tambang Martabe. Saat ini tim Kementerian ESDM masih melakukan pendalaman. Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Danantara Siap Ambil Alih



"Untuk beberapa perkembangan menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara apa namanya? Martabe. Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden dan kita sekarang lagi melakukan kajian," jelasnya.

Sambung Bahlil menegaskan, jika hasil kajian tidak menemukan adanya pelanggaran berat, maka pemerintah akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan investasi serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Kelola Logam Tanah Jarang, Danantara Bentuk Perminas jadi BUMN Baru

"Artinya kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik. Jadi kita sekarang lagi melakukan pendalaman dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Namun, Bahlil memastikan sanksi tetap akan dijatuhkan jika ditemukan pelanggaran oleh tambang Martabe, khususnya terkait aspek lingkungan.

"InsyaAllah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan, maka itu tetap akan dilakukan sanksi. Tapi kalau tidak, kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau orang nggak bersalah kan, nggak boleh juga kita memberikan sebuah penilaian yang lain ya," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melunak dengan mengakhiri moratorium 47 ijin usaha pertambangan (IUP). Meski demikian, wilayah yang dipimpin Dedi Mulyadi (KDM) itu tengah mengevaluasi 29 IUP termasuk Bogor.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan sebanyak 47 IUP diizinkan beroperasi karena dinilai telah mengikuti semua aturan yang berlaku. Sementara sisanya masih menunggu proses evaluasi.

“Ada 47 IUP yang operasional dan masih ada 29 ya IUP yang belum bisa operasional, dihentikan sementara karena satu dan lain hal ya berdasarkan evaluasi dari Dinas ESDM,”katanya di Bandung, Senin (9/2/2026).

Sebanyak 29 izin usaha pertambangan yang belum disetujui ini akan dilakukan evaluasi kembali secara menyeluruh. “Ada 29 IUP yang dihentikan sementara karena dievaluasi komprehensif. Tentu nanti hasilnya akan disampaikan secepatnya. Kalau izin tambang yang ilegal atau tambang yang ilegal tentu kita akan berhentikan sebagaimana peraturan perundang-undangan," katanya.

Dalam proses evaluasi dan tata kelola pertambangan di Jawa Barat, Pemprov Jabar menggandeng beberapa universitas negeri untuk memberikan masukan dan juga penilaian yang hasilnya dilaporkan ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Tentu setelah evaluasi selesai dan dipastikan semua dilengkapi. Saya kira lebih cepat, lebih baik ya. Kami masih menunggu dari Dinas ESDM yang tentu nanti kita laporkan ke Pak Gubernur," ucapnya.

Pemprov Jabar menginginkan tata kelola pertambangan dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan seperti program pasca penambangan, lalu dana Corporate Social Responsibility (CSR) apakah dianggarkan atau tidak.

"Harus ada kepastian pasca penambangan, kemudian juga pemberian CSR-nya seperti apa dan lain sebagainya. A sampai Z ya. Karena tambang ini kan resiko tinggi, tentu harus dipenuhi semua ketentuan," kata Herman.

Karena itu, Pemprov Jabar saat ini masih melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang sudah mendapatkan IUP. "Supaya kita bukan hanya memberikan teguran, penindakan, tapi juga kita harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan ini momentum yang baik untuk perbaikan usaha tambang ke depan," ujarnya.

Terkait IUP di kawasan Parung Panjang, Bogor yang kini dilakukan penghentian sementara, Herman mengatakan, hal itu masih dalam tahap evaluasi.

"Khusus untuk evaluasi yang Parung Panjang sekali lagi ini sedang finalisasi dari UPT, dari ITB, dari IPB dan nanti Pak Gubernur mengambil keputusan based on data berdasarkan data. Kalau yang tidak berizin sudah jelas itu harus dihentikan. Yang tidak berizin harus dihentikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Industri Mineral (BIM) berencana membangun industri hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) di Mamuju, Sulawesi Barat.

Pada tahap awal, proyek percontohan (pilot project) tersebut akan difokuskan pada pengembangan teknologi. Kepala BIM Brian Yuliarto menuturkan, proyek itu akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat akan kami lakukan pilot teknologi hilirisasi rare earth di Mamuju. Pada tahap ini kami akan membangun dua industri downstreaming sebagai proyek percontohan,” ujar Brian dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026).

Dia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sambil menunggu persetujuan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Brian menyebut, BIM merekomendasikan agar IUP tersebut diberikan kepada PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) mitra.

“Konteksnya adalah riset sambil menunggu proses administrasi dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada Kementerian ESDM untuk penerbitan IUP yang kami rekomendasikan kepada Perminas,” tuturnya.

Menurut Brian, proyek di Mamuju juga ditujukan sebagai pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemain strategis dalam industri pengolahan LTJ. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk masuk ke Indonesia.

“Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi pemain strategis dalam REE, sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi negara lain untuk masuk dan mendirikan industri downstreaming REE di Indonesia,” ujarnya.

LTJ merupakan sekelompok 17 unsur kimia yang memiliki sifat unik dan sangat penting bagi berbagai teknologi modern, termasuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, serta teknologi pertahanan.

Berdasarkan catatan BIM, terdapat tiga wilayah dengan potensi LTJ terbesar di Indonesia, yakni Bangka Belitung, Mamuju, dan wilayah Sulawesi. Brian menilai, LTJ saat ini menjadi mineral yang menjanjikan dan berpotensi meningkatkan pendapatan negara.

Lebih lanjut, Brian mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi kesulitan dalam mencari mitra teknologi dari luar negeri untuk pengembangan LTJ. Dia mengaku telah mengunjungi sejumlah negara yang memiliki teknologi pengolahan LTJ, namun belum membuahkan hasil.

Menurutnya, banyak negara cenderung menutup diri dalam kerja sama teknologi dan hanya berminat membeli LTJ dalam bentuk bahan mentah.

“Kami sudah menemui beberapa negara untuk membicarakan kemungkinan pengembangan bersama industri downstreaming logam tanah jarang ini. Hampir semua negara menutup diri, mereka hanya mau membeli bahan mentah,” kata Brian.

Meski demikian, Brian menyampaikan bahwa BIM saat ini telah melakukan pendataan riset dan pengembangan di dalam negeri. Namun, penelitian tersebut masih berada pada tahap awal, yakni pemisahan mineral menjadi mixed rare earth oxide.

Dia juga mengungkapkan telah berupaya menggaet sejumlah negara sebagai offtaker, meskipun hingga kini masih terdapat pembatasan dari pihak calon mitra.

Brian menuturkan, BIM telah menghitung potensi LTJ yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya, pihaknya juga akan menentukan porsi LTJ yang dapat diekspor dan yang wajib diolah di dalam negeri. Namun, data tersebut belum dapat disampaikan secara rinci.

“Ini adalah masa yang sensitif. Kami juga telah melaporkan kepada Bapak Presiden terkait inventori LTJ yang dimiliki Indonesia, namun untuk sementara belum kami buka karena kondisi geopolitik dan sosial politik global yang sangat dinamis. Data tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat,” jelas Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka peluang bagi badan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memperoleh wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara melalui skema prioritas.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menyebut tidak semua UKM bisa serta-merta mengelola tambang. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme seleksi berlapis untuk memastikan kesiapan dan kemampuan pelaku usaha.

“UKM yang diberikan WIUP tentunya harus lolos dari verifikasi administratif, verifikasi teknis, dan pernyataan kemampuan. Ketiga tahapan WIUP tersebut mengukur modal dan kemampuan badan usaha kecil dan menengah yang akan mengelola tambang,” kata Bagus kepadaBisnis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan hanya badan usaha kecil dan menengah yang telah lolos penilaian kemampuan keuangan serta kemampuan teknis pertambangan yang dapat memperoleh WIUP prioritas.

Selanjutnya dilakukan pendampingan oleh Kementerian UMKM terutama dalam pelaksanaancorporate business responsibility(CBR) agar pengelolaan tambang oleh UKM tetap berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Lahan tambang minerba dengan luasan kurang dari 2.500 hektare dapat dioptimalkan untuk WIUP Prioritas. Sesuai dengan tujuan pemberian WIUP Prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah untuk memajukan ekonomi daerah,” terangnya.

Dia berharap skema WIUP prioritas ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi tambang berskala kecil hingga menengah yang selama ini belum tergarap optimal.

Di sisi lain, Bagus menuturkan bahwa risiko keterbatasan pengalaman UKM di sektor pertambangan juga telah menjadi perhatian pemerintah. Namun, dia menyebut aspek tersebut sudah dimitigasi sejak awal melalui proses verifikasi teknis dan pernyataan komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Risiko tentunya ada, namun hal tersebut seharusnya sudah dimitigasi dan diperhitungkan pada saat verifikasi teknis dan pernyataan komitmen yang dilakukan oleh Kementerian ESDM,” tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas, setiap UKM yang mengajukan WIUP prioritas wajib menjalani verifikasi administratif oleh Kementerian UMKM.

Proses ini menjadi syarat utama sebelum verifikasi teknis oleh Kementerian ESDM dan merupakan bagian dari sistem perizinan nasional Online Single Submission (OSS).

Lebih rinci, kriteria utama yang dinilai mencakup legalitas badan usaha. Dalam hal ini, UKM harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), serta kelengkapan dokumen administratif seperti akta pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), laporan keuangan yang telah diaudit minimal satu tahun terakhir, struktur kepengurusan, serta status badan usaha yang sah dan dapat diverifikasi.

6 Persyaratan Administratif untuk UKM Mengelola Pertambangan:

(Permen UMKM Nomor 4 Tahun 2025)

• Badan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.
• Badan usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.
• Telah menjalankan operasional perusahaan paling sedikit satu tahun terakhir.
• Memiliki unit yang melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility).
• Menyampaikan surat kesanggupan untuk menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil.
• Menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil paling lambat tiga tahun sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas.

IDXChannel – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku heran terhadap operasi pertambangan daerah. Itu karena mayoritas izin usaha pertambangan (IUP) justru dimiliki oleh perusahaan yang ada di Jakarta.

"Tambang ini hampir semua izinnya, IUP-nya, itu milik kantor Jakarta. Tambang di Maluku, tambang di Sulawesi, tambang di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Saya pikir-pikir kenapa izinnya kantornya semua ada di Jakarta ini?" kata Bahlil, saat menjadi keynote speaker dalam acara Pembukaan Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Bahlil menyinggung bahwa negara ini bukan hanya dimiliki oleh pengusaha DKI Jakarta. Ia pun berjanji merapikan hal tersebut dengan melakukan kanalisasi, yaitu IUP tambang akan dikembalikan ke pengusaha daerah, UMKM daerah, bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Maka perlahan-lahan kita kanalisasi, izin kita kembalikan kepada teman-teman daerah, pengusaha daerah, UMKM harus dapat, BUMD kasih," ungkap Bahlil.

Dia menyebut langkah ini merupakan upaya menghormati rakyat daerah-daerah tambang tersebut. Selain itu, tambah dia, pembagian politik dan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada satu wilayah.

"Jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya. Jangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai satu wilayah tapi kekuasaan pembagian ekonomi politiknya hanya tertumpu pada satu wilayah," katanya.

"Saya mau ceritakan kenapa harus daerah kita perhatikan? Kalau tanpa ada kebesaran jiwa dari orang daerah, enggak ada bangsa ini," tandas Bahlil.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menggodok petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) sebagai tindak lanjut aturan yang membuka peluang badan usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki kesempatan memperoleh wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari capaian pengembangan UKM sepanjang 2025, khususnya dalam mendorong keterlibatan usaha rakyat pada sektor pertambangan.

“Kami berhasil diberikan porsi terhadap usaha rakyat tambang. Nah ini tentu saja untuk daerah-daerah yang khusus memiliki potensi pertambangan,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Helvi menjelaskan implementasi kebijakan tersebut membutuhkan peran aktif organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di wilayah penghasil tambang.

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami berharap OPD-nya aktif, karena konsep CBR [Corporate Business Responsibility] itu harus dilakukan di daerah-daerah pertambangan. Jangan lagi hasil kekayaan negeri ini diambil oleh pihak lain, tetapi tidak mempunyai dampak terhadap kesejahteraan rakyat di daerah,” ujarnya.

Menurut Helvi, payung hukum kebijakan tersebut sebenarnya telah tersedia dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini, pemerintah bersama pemangku kepentingan tengah membahas lebih lanjut aspek teknis pelaksanaannya.

“Itu sudah ada PP-nya, sekarang lagi duduk bersama bagaimana juklak juknisnya itu diberlakukan,” katanya.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki potensi pertambangan, Kementerian UMKM menyiapkan lima sektor strategis alternatif untuk pengembangan UKM.

“Khusus untuk daerah yang tidak ada tambang, ada lima sektor strategis yang memang masing-masingnya ada polanya, bagaimana main klusternya, bagaimana main holding-nya,” ujar Helvi.

Ke depan, Helvi meminta kepala dinas dan OPD daerah untuk aktif berkoordinasi dengan deputi terkait di lingkungan Kementerian UMKM untuk menindaklanjuti penugasan tersebut.

Seperti diketahui, Kementerian UMKM mengeluarkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menyampaikan kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa badan usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan memperoleh WIUP mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas sepanjang memenuhi ketentuan.

“Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil dan menengah lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sektor pertambangan,” kata Bagus dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Menurut Bagus, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan serta memperluas pemerataan kesempatan berusaha bagi UKM lokal.

Mengacu Permen UMKM Nomor 4 Tahun 2025, setiap UKM yang mengajukan WIUP prioritas wajib menjalani verifikasi administratif oleh Kementerian UMKM. Proses ini menjadi syarat utama sebelum verifikasi teknis oleh Kementerian ESDM dan merupakan bagian dari sistem perizinan nasional Online Single Submission (OSS).

Lebih lanjut, kriteria utama yang dinilai meliputi legalitas badan usaha, yakni UKM harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), serta kelengkapan dokumen administratif seperti akta pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), laporan keuangan yang telah diaudit minimal satu tahun terakhir, struktur kepengurusan, serta status badan usaha yang sah dan dapat diverifikasi.

“Kriteria administratif harus dipenuhi sebelum pengajuan WIUP dengan mekanisme pemberian prioritas. Kriteria tersebut menjadi dasar verifikasi badan usaha sekaligus prasyarat untuk dapat diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam hal modal usaha, badan usaha kecil harus mengantongi modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar. Sementara itu, badan usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.

Selanjutnya, UKM dapat mengajukan permohonan melalui OSS serta memantau status verifikasi dan izin secara daring. Sementara itu, hasil verifikasi Kementerian UMKM menjadi salah satu bagian dalam proses persetujuan WIUP prioritas.

“Apabila UKM belum memenuhi persyaratan, permohonan WIUP prioritas tidak dapat diproses. UKM akan diminta melengkapi atau memperbaiki dokumen sebelum mengajukan kembali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan gugatan hukum terhadap pengelola Tambang Emas Martabe tidak berhenti pada perkara perdata. Penegakan hukum pidana tetap berjalan seiring pencabutan izin usaha pertambangan emas tersebut di Sumatra Utara.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, dasar penegakan hukum terhadap tambang emas Martabe berangkat dari temuan kerusakan lingkungan yang dinilai cukup serius.

Secara teknis, kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh tidak tertanganinya air permukaan di area tambang, yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kerusakan lingkungan yang cukup serius tidak boleh kita biarkan. Secara hukum itu sudah melanggar Undang-Undang 32 Tahun 2009, sehingga izin bisa dicabut. Tidak boleh,” ujar Hanif, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, KLH telah menyampaikan seluruh rekomendasi kepada kementerian terkait sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang diarahkan langsung oleh Presiden. Dengan begitu, meskipun tambang Martabe memiliki nilai ekonomi tinggi, aspek perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas utama.

Terkait langkah hukum yang ditempuh Agincourt, Hanif mengaku belum melihat adanya pengajuan banding atas pencabutan izin tersebut. Namun, KLH tetap melanjutkan proses penegakan hukum, termasuk jalur pidana.

“Saya belum melihat adanya banding. Tetapi dari tuntutan yang kami lakukan, kemarin mereka sudah siap membayar di pengadilan. Untuk kasus pidananya, sedang kami lakukan,” ujarnya.

Hanif menjelaskan, khusus untuk kasus di wilayah Sumatra termasuk Aceh, pemerintah tidak menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Langkah tersebut diambil karena dampak lingkungan terjadi di kawasan bencana dan telah menimbulkan korban.

“Kalau di luar pengadilan dan ada kesepakatan, maka tuntutan pidana bisa hilang. Karena itu, untuk kasus banjir di Sumatra, kami langsung ke pengadilan agar tuntutan pidananya tetap berjalan,” tegasnya.

Hingga saat ini, KLH tengah menyiapkan setidaknya 16 gugatan perdata atas kasus-kasus kerusakan lingkungan di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan dan Sulawesi. Nilai gugatan diperkirakan mencapai triliunan rupiah, mengingat tingginya biaya pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

“Lingkungan itu mahal. Mengembalikan kondisi tanah yang diekstraksi untuk tambang batubara, nikel, atau emas membutuhkan biaya sangat besar. Karena itu tuntutannya triliunan rupiah,” kata Hanif.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan tambang emas PT Agincourt Resources ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam gugatan tersebut, KLH meminta Agincourt untuk membayar ganti rugi hingga Rp200 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan. Agincourt merupakan pengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Pemerintah belakangan telah mencabut izin usaha anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu karena indikasi pelanggaran pengelolaan konsesi yang memicu dampak ekologis. Adapun gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 62/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL terkait dugaan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Gugatan didaftarkan sejak 20 Januari 2026. Dalam petitumnya, KLH meminta majelis hakim menyatakan bahwa Agincourt telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan bertanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ikut buka suara terkait dengan pencabutan izin tambang emas Martabe, Tapanuli Selatan, usai ditanya soal kekhawatiran investor mengenai proses hukum yang adil di Indonesia.

Pada dialog yang diselenggarakan di Indonesia Economic Summit (IES), Purbaya mengatakan bahwa pemerintah memastikan perbaikan iklim berusaha. Dia menyebut pelaku usaha bisa langsung melaporkan permasalahan mengenai debottlenecking kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), di mana dia turut terlibat.

Dengan adanya satgas baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, dia pun optimistis kondisi iklim usaha dalam satu tahun akan jauh lebih baik. Itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan tercermin pada pasar modal yang belakangan ini mengalami tekanan.

"Itu cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan cepat. Pada akhirnya, itu akan terlihat pada kenaikan harga saham di pasar modal kami," tuturnya, Selasa (3/2/2026).

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani buka suara menanggapi rencana pengambilalihan tambang emas Martabe di Sumatera Utara dari PT Agincourt Resources ke PT Perminas (Persero). Rosan menegaskan, hingga saat ini posisi Danantara masih menunggu keputusan dan belum berada pada tahap pengambilan alih pengelolaan tambang tersebut.

Meski demikian, Danantara menyatakan siap apabila nantinya ditugaskan oleh pemerintah. Sebelumnya izin pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara dicabut oleh pemerintas, imbas banjir bandang di Sumatera.

"Pokoknya kita sih menunggu aja ya. Kita menunggu saja Karena saat ini stage-nya bukan di kita nih. Kita masih menunggu saja. Tapi pada dasarnya, kita tuh selalu siap saja. Sekarang posisi kita pokoknya menunggu saja," katanya di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Rosan juga menjelaskan alasan mengapa pengelolaan tambang emas Martabe diarahkan ke BUMN baru yakni Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) bukan ke MIND ID, holding BUMN pertambangan yang membawahi sejumlah perusahaan tambang besar, termasuk PT Aneka Tambang (Antam).

Ia menyebut, MIND ID merupakan holding dengan portofolio usaha yang beragam di sektor mineral dan pertambangan, mulai dari batu bara hingga logam. Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Ini Penjelasan Bahlil



"Kalau Mind ID kan normal holding company. Tapi kalau kita lihat satu-satu misalnya seperti kan di bawahnya itu ada Bukit Asam, itu batu bara, ada Inalum, ada Antam dan juga ada Freeport. Kan memang itu beda-beda kan ya industrinya ada yang di Antam, lebih banyak ada di nickel dan juga di emas," jelasnya.

Sementara itu kata Rosan, Perminas memiliki fokus yang lebih spesifik. "Kalau Perminas ini memang lebih diarahkan untuk rare earth atau tanah jarang. Jadi memang setiap company mempunyai spesialisasi yang berbeda-beda," imbuh Rosan.

Saat ditanya kembali apakah Danantara akan mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe, Rosan kembali menegaskan sikap perusahaan yang masih menunggu keputusan lebih lanjut. "Pada saat ini kita adalah posisi yang menunggu saja," tegas Rosan.