JAKARTA - Menteri Luar Negeri China , Wang Yi mengeluarkan seruan darurat kepada seluruh negara anggota blok BRICS dalam pertemuan tingkat tinggi di New Delhi, India, tengah pekan lalu. Di tengah ketegangan global yang belum sepenuhnya mereda, Beijing mendesak aliansi raksasa ekonomi berkembang ini untuk segera bersatu mengambil alih kontrol dan memperkuat kerja sama atas sumber daya mineral strategis dunia.

Langkah agresif China ini disebut-sebut sebagai strategi besar untuk menghadapi ancaman multidimensi di masa depan, mulai dari ledakan kecerdasan buatan (AI), wabah mematikan, hingga ancaman model peperangan baru yang kini mengincar kedaulatan negara-negara non-Barat.

Mineral Strategis: Kunci Hidup Mati Teknologi Masa Depan

Desakan Wang Yi mengenai kerja sama mineral strategis (strategic mineral resources) bukanlah tanpa alasan. Komoditas ini-seperti lithium, kobalt, nikel, dan tanah jarang (rare earths)-merupakan bahan baku utama pembuatan cip semikonduktor, baterai kendaraan listrik, superkomputer, hingga perangkat militer canggih.

Menguak di Balik Lawatan Prabowo 1,5 Tahun, Seskab Teddy: BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun



Dengan mengonsolidasikan kekuatan BRICS (yang kini mencakup produsen mineral utama dunia), blok ini berpotensi besar mengunci jalur pasokan global dan mendikte peta industri teknologi tinggi.

Selain masalah komoditas, kantor berita Xinhua juga melaporkan bahwa Wang Yi secara tegas meminta BRICS mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang semakin saling bertautan, termasuk pengawasan ketat risiko AI.

Melakukan pengawasan bersama terhadap bahaya dan risiko tak terkontrol dari perkembangan kecerdasan buatan. Lalu juga menyoroti konflik AS-Iran baru-baru ini sebagai bukti nyata bahwa dunia harus siap menghadapi cyber warfare (perang siber) dan information warfare (perang informasi).

Iran Desak BRICS Hancurkan Kekebalan AS, Sinyal Pergeseran Blok Ekonomi ke Aliansi Militer?



Darurat Kesehatan & Pangan: China menyerukan aksi bersama merespons ancaman ketahanan pangan, krisis energi global, serta penanganan darurat epidemi Ebola di Afrika.

Babak Baru Perlawanan Terhadap Dominasi Barat

Narasi pergeseran kekuatan global dari Barat ke Timur selalu menarik perhatian besar. Wang Yi memanfaatkan panggung di New Delhi untuk membakar semangat solidaritas bloknya agar berani melawan penindasan ekonomi sepihak.

"Anggota BRICS perlu memimpin dalam menyuarakan keadilan, memberikan hasil yang adil, serta meningkatkan posisi dan peran mereka dalam urusan internasional," tegas Wang Yi di hadapan para delegasi.

China menyerukan agar BRICS mengibarkan tinggi-tinggi "panji multilateralisme" dan secara frontal menentang tindakan unilateralisme (kesepakatan sepihak) serta proteksionisme dagang yang selama ini kerap dimainkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Beijing menilai sudah saatnya aturan internasional dihormati tanpa ada satu pun negara yang merasa berhak mengatur negara lain.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di dua bidang strategis, yakni mineral kritis dan energi nuklir, dalam pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Minggu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia menyampaikan Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dalam pengelolaan mineral kritis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang.

“Kami sangat terbuka, kami dengan senang hati meminta kepada pemerintah Jepang maupun teman-teman pengusaha Jepang untuk bisa mengelola bersama-sama mineral kritis kami yang ada di Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi ketidakpastian global, demi menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

“Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Akazawa juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka sebagai bagian dari kemitraan strategis kedua negara.

Kementerian ESDM mengatakan kerja sama di sektor mineral kritis akan diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal, sedangkan kerja sama energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan tinggi.

Kedua negara selanjutnya akan melanjutkan diskusi terkait penguatan ketahanan energi kawasan, termasuk kerja sama pada rantai pasok liquefied natural gas (LNG) dan batu bara, serta percepatan proyek transisi energi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sarulla dan penyelesaian PLTSa Legok Nangka.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di kawasan Indo-Pasifik.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Somaliland bersedia memberikan akses kepada Amerika Serikat ke mineral dan pangkalan militernya, kata seorang menteri Khadar Hussein Abdi kepada AFP. Itu dilakukan seiring wilayah yang memisahkan diri dari Somalia ini berupaya mendapatkan pengakuan internasional.

Israel menjadi satu-satunya negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Somaliland pada bulan Desember — sesuatu yang telah diupayakan wilayah tersebut sejak mendeklarasikan otonominya dari Somalia pada tahun 1991.

Pemerintah di Mogadishu masih menganggap Somaliland sebagai bagian integral dari Somalia meskipun wilayah tersebut telah menjalankan urusannya sendiri sejak tahun 1991, dengan paspor, mata uang, tentara, dan kepolisiannya sendiri.

“Kami bersedia memberikan akses eksklusif (ke mineral kami) kepada Amerika Serikat. Selain itu, kami terbuka untuk menawarkan pangkalan militer kepada Amerika Serikat,” kata Khadar Hussein Abdi, menteri kepresidenan, kepada AFP dalam sebuah wawancara pada hari Sabtu.

“Kami percaya bahwa kami akan menyepakati sesuatu dengan Amerika Serikat.”

Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi telah mengisyaratkan dalam beberapa minggu terakhir untuk memberikan Israel akses istimewa ke sumber daya mineralnya.

Dan Khadar Hussein Abdi mengatakan dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan untuk juga mengizinkan Israel mendirikan kehadiran militer.

Somaliland terletak di seberang Teluk Aden dari Yaman, tempat militan Houthi sering menyerang aset Israel untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina.

Para pejabat Somaliland mengatakan tanah mereka kaya akan litium, koltan, dan sumber daya berharga lainnya, meskipun studi independen masih kurang.

Tak lama setelah pengakuan Israel pada akhir Desember, media sosial dibanjiri foto-foto pria dan wanita yang menampilkan bendera Israel.

Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud, di sisi lain, mengecamnya sebagai "pelanggaran terbesar terhadap kedaulatan Somalia" dan "ancaman terhadap keamanan dan stabilitas dunia dan kawasan."

Uni Afrika dan sebagian besar negara Arab memberikan dukungan mereka kepada Somalia dan mengutuk langkah tersebut.

Namun, AS membela apa yang mereka sebut sebagai hak Israel untuk mengakui Somaliland, meskipun Presiden Donald Trump mengatakan dia tidak mungkin mengikuti langkah tersebut, terlepas dari tekanan dari beberapa pihak dalam partainya sendiri.

Khadar Hussein Abdi secara khusus menghubungi Turki, negara lain yang keberatan dengan langkah Israel, dan mengatakan kepada AFP bahwa para pejabat Turki "harus berbicara dengan kami, bukan dengan Mogadishu" karena Somalia tidak memiliki negara yang berfungsi.

"Itu adalah faksi-faksi yang terpecah-pecah yang duduk di Mogadishu. Mereka tidak sepakat tentang apa pun," katanya.

"Jadi, berfokus pada hal itu tidak membantu keamanan kawasan."

JAKARTA - Akses mineral kritis Amerika Serikat (AS) ke Indonesia menjadi salah satu hasil kesepakatan dagang yang telah resmi ditandatangani dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, DC. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan, kesepakatan itu akan membuka peluang lebih luas bagi Amerika melakukan investasi untuk memanfaatkan mineral kritis di Indonesia.

Namun demikian, Bahlil menegaskan bahwa kekayaan mineral kritis nasional tidak diperdagangkan dalam bentuk mentah. Setiap peluang investasi yang lahir harus bermuara pada hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia.

Harta Karun Tanah Jarang AS Dilirik Taiwan, Termasuk Proyek Trump?



"Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita," ujarnya dalam keterangannya di Amerika Serikat, Jumat (20/2).

Bahlil menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah, karena pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak ada rencana membuka keran ekspor barang mentah.

"Jadi katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi," tegas Bahlil.

Indonesia Masuk Fase Baru Industri Mineral Kritis lewat Kemitraan Rare Earth Internasional



Lebih lanjut, Ia mencontohkan kerja sama yang telah berjalan sebelumnya, seperti investasi yang dilakukan oleh Freeport Indonesia yang membangun fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir USD4 miliar dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Menurutnya, pola serupa dapat diterapkan pada pengembangan mineral kritis lainnya seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.

Dalam implementasinya, Bahlil menyebut pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS. Pertama adalah dengan menawarkan langsung kepada perusahaan-perusahaan asal AS untuk melakukan eksplorasi, dan yang kedua bisa melalui kemitraan atau joint venture (JV) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

"Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komoditas mineral kritis tetap wajib melakukan hilirisasi, meski ada kesepakatan dagang barang tambang strategis tersebut dengan Amerika Serikat (AS).

Menurut Bahlil, dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Sabtu, di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis, Indonesia kembali menegaskan posisi tawarnya di panggung global.

Pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, DC, AS, Kamis (19/2/2026) waktu setempat, menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan kedua negara melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Bagi Indonesia, lanjut Bahlil, kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan dagang, melainkan bagian dari strategi untuk memastikan bahwa kekayaan mineral kritis nasional tidak diperdagangkan dalam bentuk mentah.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap peluang investasi yang lahir dari ART harus bermuara pada hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia.

Menteri Bahlil melanjutkan Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif dengan memberikan ruang investasi yang sama kepada seluruh negara, termasuk AS, dengan tetap mematuhi koridor peraturan yang berlaku di Indonesia.

"Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi. Termasuk, dalamnya ada investasinya," tutur Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Washington, AS, Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Bahlil menegaskan tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah, karena pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak ada rencana membuka keran ekspor barang mentah.

"Jadi, katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi," tegas Bahlil.

Lebih lanjut, ia mencontohkan kerja sama yang telah berjalan sebelumnya, seperti investasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang membangun fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir 4 miliar dolar AS dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Menurutnya, pola serupa dapat diterapkan pada pengembangan mineral kritis lainnya seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.

Dalam implementasinya, Bahlil menyebut pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS.

Pertama, adalah dengan menawarkan langsung kepada perusahaan-perusahaan asal AS untuk melakukan eksplorasi, dan pola kedua bisa melalui kemitraan atau joint venture (JV) dengan badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia.

"Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika," sambungnya.

Meski demikian, Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia juga membuka ruang kepada negara lain untuk bekerja sama dalam pengembangan mineral kritis.

Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak bersifat eksklusif dan tidak hanya ditujukan kepada satu negara tertentu.

Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip kerja sama yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan dengan seluruh mitra strategis global.

"Kita berikan ruang sama juga dengan negara-negara lain, jadi equity treatment (perlakuan setara) saja," jelas Menteri ESDM.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Taiwan berencana mengirim tim penilai untuk mengukur seberapa besar cadangan mineral tanah jarang yang dimiliki Amerika Serikat (AS). Tujuannya adalah terkait kerja sama pengolahan rare earth atau mineral tanah jarang antara Taiwan dan AS, seperti disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kung Ming-hsin.

Seperti diketahui pemerintahan era Presiden Donald Trump telah meningkatkan upaya untuk mengamankan pasokan mineral kritis setelah China mengguncang pasar global tahun lalu dengan menahan pasokan tanah jarang yang diperlukan oleh produsen mobil Amerika dan produsen industri lainnya.

Sebelumnya, Trump meluncurkan proyek Vault sebagai upaya mengamankan cadangan strategis mineral penting milik AS. Dana awal disiapkan sebesar USD10 miliar dari Bank Ekspor-Impor AS dan USD2 miliar dari pendanaan swasta.

Apa itu Proyek Vault? Ambisi Trump untuk Menguasai Mineral Tanah Jarang



Meskipun Taiwan dikenal sebagai kekuatan besar dalam bidang semikonduktor, namun secara resmi belum menjadi bagian dalam proyek tersebut. Sebelumnya ada pembicaraan dengan Amerika Serikat tentang bagaimana mereka bisa membantu, mengingat kekhawatiran Taipei terhadap ketergantungan yang berlebihan pada rantai pasokan yang berpusat di China.

Sementara itu China yang memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, telah meningkatkan militernya. Berbicara kepada wartawan di Taipei, Kung mengatakan bahwa Badan Survei Geologi dan Manajemen Pertambangan kementerian itu akan pergi ke Amerika Serikat untuk menilai cadangan tanah jarang di sana.

"Secara spesifik, unsur tanah jarang apa yang mereka miliki dan apakah cocok. Dengan kata lain, apakah itu tanah jarang yang benar-benar kita butuhkan. Jadi kita masih perlu menyelidikinya," katanya.

Mengingat Taiwan tidak menambang unsur-unsur tersebut, Taiwan justru bisa berperan dalam memurnikan bahan-bahan dari negara lain, tambah Kung. Guncang Dominasi China, Tambang Greenland Temukan Cadangan Logam Tanah Jarang Strategis Baru



"Teknologi bukanlah masalah, langkah selanjutnya adalah meningkatkan skala," katanya.

Sebagai informasi Taiwan mengonsumsi 1.500 metrik ton tanah jarang setiap tahun, angka yang diproyeksikan bakal meningkat menjadi 2.000 metrik ton seiring pertumbuhan ekonomi.

"Tujuan kami adalah memperluas kapasitas produksi untuk memenuhi setengah dari permintaan kami saat itu, sambil memperkuat rantai pasokan," ungkap Kung.

WASHINGTON - Upaya Amerika Serikat untuk melonggarkan cengkeraman China pada mineral tanah jarang, bahan dasar teknologi generasi berikutnya semakin kuat.

Presiden AS Donald Trump meluncurkan Project Vault, sebuah rencana untuk membangun cadangan strategis mineral penting AS, memperluas kapasitas pengolahan logam tanah jarang domestik, dan mengamankan kesepakatan pasokan jangka panjang dengan para produsen.

Dalam perkembangan lain, Uni Eropa pada hari Selasa menetapkan rencana untuk aliansi logam tanah jarang dengan AS untuk memperkuat ketahanan mereka sendiri.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance memberikan pidato utama kepada para delegasi dari negara-negara penghasil mineral utama pada hari Rabu, berupaya mengamankan blok perdagangan logam tanah jarang untuk menantang China.

Logam tanah jarang dan mineral penting lainnya seperti litium, kobalt, dan tembaga sangat penting untuk kendaraan listrik, robotika, kecerdasan buatan, pertahanan, dan energi terbarukan.

Apa itu Proyek Vault? Ambisi Trump untuk Menguasai Mineral Tanah Jarang

1. Menimbun 50 Mineral Penting

Project Vault adalah inisiatif pemerintahan Trump untuk menimbun lebih dari 50 mineral penting, termasuk logam tanah jarang.

"Selama bertahun-tahun, bisnis Amerika telah berisiko kehabisan mineral penting selama gangguan pasar," kata Trump selama peluncuran proyek tersebut di Gedung Putih.

"Hari ini, kita meluncurkan apa yang akan dikenal sebagai Proyek Vault untuk memastikan bahwa bisnis dan pekerja Amerika tidak akan pernah dirugikan oleh kekurangan apa pun."

Trump menambahkan: "Anda mencakup semuanya dengan ini... Kita tidak hanya menangani mineral tertentu dan logam tanah jarang. Kita menangani semuanya."

Cadangan Mineral Kritis Strategis AS akan didukung oleh pinjaman sebesar USD10 miliar (€8,48 miliar) dari Bank Ekspor-Impor AS (EXIM), dengan tambahan hingga USD2 miliar dalam modal swasta.

Presiden dan ketua EXIM Bank, John Jovanovic, mengatakan kepada CNBC bahwa proyek ini menciptakan formula kemitraan publik-swasta yang "sangat cocok dan menempatkan Amerika di posisi terbaiknya."

Lebih dari selusin perusahaan telah mendaftar untuk berpartisipasi, termasuk General Motors, Stellantis, Boeing, GE Vernova, dan Google. Bloomberg News melaporkan bahwa tiga perusahaan perdagangan komoditas telah menandatangani kesepakatan untuk menangani pembelian bahan baku.

BacaJuga: Drone Kamikaze Iran Jadi Momok Menakutkan bagi Kapal Induk AS, Ini 5 Alasannya

2. Mendukung Manufaktur AS

Para pejabat mengatakan inisiatif ini juga dimaksudkan untuk mendukung manufaktur AS dengan menjaga risiko rantai pasokan agar tidak membebani neraca perusahaan dan memastikan cadangan mineral selama 60 hari untuk keadaan darurat.

Dengan harga saat ini, anggaran USD12 miliar akan cukup untuk membeli setiap gram mineral penting yang digunakan di luar China dalam setahun.

3. Melawan China

Proyek Vault dirancang untuk melawan penggunaan mineral langka oleh China sebagai pengaruh geopolitik, khususnya selama perang tarif tahun lalu dengan Washington.

China saat ini memproduksi sekitar dua pertiga mineral langka dunia dan memurnikan hampir 90% di antaranya, memberikannya kendali atas pasokan global.

Beijing dua kali berupaya untuk memberlakukan kontrol terhadap ekspor mineral langka selama negosiasi perdagangan AS-China, hanya untuk melonggarkan pembatasan tersebut seiring meredanya ketegangan. Ini menjadi pengingat betapa cepatnya China dapat mempersenjatai dominasinya di sektor ini.

Pembatasan ini menyebabkan kekurangan pasokan dan penundaan produksi secara langsung di antara produsen AS dan Eropa, mempercepat seruan untuk diversifikasi mineral penting.

Para pemimpin China telah menggunakan logam tanah jarang sebagai alat tawar-menawar sebelumnya. Pada tahun 2010, Beijing tiba-tiba memangkas ekspor ke Jepang selama perselisihan diplomatik, mengguncang rantai pasokan dan harga.

Rencana penimbunan mineral AS ini dimodelkan pada Cadangan Minyak Strategis, yang dibuat sebagai respons terhadap krisis minyak pada tahun 1970-an, ketika embargo minyak Arab menyebabkan harga minyak naik empat kali lipat, yang menyebabkan kekurangan bahan bakar yang meluas.

Cadangan logam tanah jarang yang baru akan membantu melindungi produsen AS dari guncangan pasokan sekaligus mendukung produksi dalam negeri.

Proyek Vault mencerminkan upaya yang lebih luas oleh pemerintahan Trump untuk memperkuat rantai pasokan AS terhadap tekanan geopolitik. Selama setahun terakhir, Pentagon telah menghabiskan hampir USD5 miliar untuk mengamankan aksesnya ke mineral tersebut.

Bulan lalu, sekelompok anggota parlemen dari kedua partai mengusulkan sebuah lembaga baru dengan anggaran USD2,5 miliar untuk mendorong produksi logam tanah jarang dan mineral penting lainnya.

4. Bekerja Sama dengan Banyak Pihak

Perwakilan dari 55 negara, termasuk negara-negara Uni Eropa dan Jepang, berkumpul di Departemen Luar Negeri di Washington, DC, untuk bertemu sebuah pertemuan puncak tentang mineral kritis.

Wakil Presiden Vance mengatakan kepada mereka bahwa AS ingin membantu membangun "blok perdagangan" logam tanah jarang di antara sekutu dan mitra yang menjamin akses AS sekaligus "memperluas produksi di seluruh zona."

Negara-negara yang berkumpul juga termasuk pemasok utama atau yang sedang berkembang seperti Australia, India, dan Thailand, bersama dengan konsumen dan pengolah logam tanah jarang, Korea Selatan, Jerman, dan Kanada.

Beberapa negara Afrika, termasuk Republik Demokratik Kongo, juga hadir. Mereka dipandang sebagai mitra penting dalam pasokan mineral penting lainnya.

Blok perdagangan yang diusulkan akan mengatur harga minimum untuk mineral penting guna mencegah Tiongkok tiba-tiba meningkatkan ekspor dan merugikan negara lain.

"Kami ingin menghilangkan masalah orang-orang yang membanjiri pasar kami dengan mineral penting murah untuk merugikan produsen domestik kami," kata Vance.

"Investasi hampir mustahil, dan akan tetap seperti itu, selama harga tidak stabil dan tidak dapat diprediksi," tambahnya, dilansir DW.

Proyek Vault, aliansi AS-UE-Jepang, dan blok perdagangan mineral penting yang direncanakan secara luas dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan jangka pendek dan diversifikasi jangka panjang dari China.

Namun, banyak analis percaya bahwa dibutuhkan lima hingga sepuluh tahun investasi berkelanjutan untuk memberikan tantangan yang kredibel kepada produsen terkemuka dunia dan dapat menciptakan kelebihan pasokan mineral penting jika negara-negara mengikuti contoh AS dan menciptakan cadangan mereka sendiri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pembentukan BUMN baru PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk mengelola mineral kritis telah sejalan dengan arahan dari Presiden RI Prabowo.

“Justru itu dari Bapak Presiden (arahan membentuk Perminas), yang diharapkan bisa mengelola mineral-mineral kita, terutama mineral-mineral yang strategis. Maka dimintalah Danantara membentuk satu entitas,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat di Jakarta, Jumat.

Prasetyo juga memastikan bahwa pemerintah telah mengantongi daftar tambang mana saja yang akan masuk ke Perminas, selain tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang selama ini dikelola PT Agincourt Resources. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa Perminas berbeda dengan MIND ID, terutama karena fokus pada pengelolaan rare earth atau tanah jarang sebagai komoditas mineral kritis.

“Perminas ini memang lebih diarahkan untuk rare earth atau tanah jarang. Jadi memang setiap perusahaan (BUMN) mempunyai spesialisasi yang berbeda-beda,” kata dia.

Ketika ditanya mengenai pengambil alihan tambang Martabe, Rosan mengatakan bahwa saat ini Danantara berada pada posisi menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.

“Yang bisa saya sampaikan pada saat ini, kita pastinya menunggu saja,” kata dia.

Sebelumnya, pada Rabu (28/1), COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan ke BUMN baru yakni PT Perminas.

Dony mengatakan Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah mengalihkan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada di bawah Danantara. Nantinya, ia mengatakan Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Danantara Indonesia untuk pertama kalinya akan hadir dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Sejumlah proyek investasi jangka panjang ditawarkan kepada calon investor global, salah satunya akses terhadap mineral kritis di Indonesia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, kehadiran di WEF diarahkan untuk membangun kemitraan strategis, memobilisasi modal secara selektif, serta mendorong investasi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.

"Kehadiran Danantara Indonesia di World Economic Forum ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun kemitraan global yang berlandaskan tata kelola yang kuat dan kualitas investasi yang tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi.

Danantara Bakal Jajaki Peluang Investasi di WEF Davos 2026



Rosan menambahkan, Danantara membawa perspektif negara berkembang yang berada di garis depan berbagai perubahan global, mulai dari tantangan perubahan iklim, dinamika demografi, hingga kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

"Dalam konteks inilah Danantara Indonesia memposisikan diri tidak hanya sebagai investor, tetapi sebagai pemain strategis dan mitra jangka panjang dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial," katanya.

Menurut Rosan, setiap kolaborasi yang dijajaki di WEF harus relevan dengan kebutuhan riil Indonesia sekaligus sejalan dengan agenda global. Fokus investasi Danantara saat ini mencakup penguatan mineral kritis dan keamanan rantai pasok, percepatan transisi energi, peningkatan ketahanan pangan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur digital, serta penciptaan peluang ekonomi bagi populasi muda.

Selama WEF 2026, Indonesia dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan pimpinan negara, lembaga keuangan global, investor institusional, serta pengelola dana investasi negara lainnya. Dialog tersebut difokuskan pada penjajakan kolaborasi yang terukur, transparan, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

"Partisipasi ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra investasi yang kredibel, berorientasi jangka panjang, dan berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan," tutup Rosan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa implementasi akses sumber daya strategis ini tengah didiskusikan secara intensif sebagai bagian dari perjanjian dagang yang ditargetkan rampung pada Januari 2026.

Kesepakatan ini dijadwalkan akan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Selain soal mineral, perjanjian ini juga memuat penurunan tarif resiprokal bagi Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Airlangga menjelaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengambil langkah proaktif dengan menjalin komunikasi bersama otoritas ekspor-impor Amerika Serikat.

"Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika. Dan juga ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh pemerintah," ujar Airlangga saat ditemui di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Airlangga menegaskan bahwa kerja sama mineral dengan AS sebenarnya sudah memiliki akar sejarah yang panjang. Ia mencontohkan keberadaan Freeport McMoRan yang telah beroperasi sejak 1967 sebagai penyedia tembaga (copper) utama.

"Nah kita juga sudah memonitor bahwa salah satu critical mineral adalah copper, di mana perusahaan Amerika sudah investasi dari tahun 1967, yaitu Freeport McMorran. Jadi bagi Indonesia, critical mineral dan Amerika itu sesuatu yang sudah dijalankan. Jadi bukan sesuatu yang baru," papar Airlangga.

Selain tembaga, pemerintah berencana membuka akses untuk berbagai komoditas mineral kritis lainnya yang menjadi incaran industri manufaktur dan pertahanan AS. Beberapa komoditas yang masuk dalam radar diskusi antara lain nikel, bauksit dan logam tanah jarang (rare earth). "Rare earth kita juga masih dalam proses. Itu produk dari Timah," sebut Airlangga.

Pemerintah menyadari bahwa mineral kritis memiliki peran vital karena sifatnya yang sulit digantikan secara teknis maupun ekonomis, namun sangat dibutuhkan dalam skala global. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023.

Airlangga menekankan bahwa ketersediaan mineral ini merupakan "jantung" bagi banyak industri berat di Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan pesat. "Terhadap semua kan akses itu mereka perlukan karena itu untuk otomotif, untuk pesawat terbang, untuk roket, untuk peralatan pertahanan militer," pungkasnya.

JAKARTA - Malaysia akan mempertahankan larangan ekspor logam tanah jarang mentah untuk melindungi sumber daya domestiknya, meskipun telah menandatangani kesepakatan mineral kritis dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perdagangan beberapa waktu lalu.

Menteri Tengku Zafrul Aziz menepis tuduhan bahwa Malaysia akan membuka izin ekspor mineral kritis dan logam tanah jarang ke Amerika Serikat demi mengejar keuntungan instan atau tujuan strategis.

"Kami tidak lagi ingin menjadi negara yang hanya menambang dan mengirim bahan mentah murah seperti di masa lalu," kata Tengku Zafrul.

China Masih Penguasa Mineral Langka Tanah Jarang, Barat Tertinggal Satu Dekade

Ia juga menekankan, bahwa Malaysia akan mendorong investasi asing dan berbagi teknologi untuk penambangan dan pengolahan logam tanah jarang mentah. "Kebijakan kami bukan untuk mencegah perdagangan selamanya," katanya.

"Kebijakan kami adalah untuk mencegah ekspor bahan mentah murah yang belum diolah agar nilai tambahnya tetap berada di Malaysia," bebernya.

Malaysia memiliki sekitar 16,1 juta ton metrik cadangan logam tanah jarang, menurut perkiraan pemerintah, akan tetapi negara tetangga Indonesia ini masih kekurangan teknologi untuk menambang dan memprosesnya. Seperti diketahui logam tanah jarang sangat penting untuk sektor manufaktur berteknologi tinggi, termasuk kendaraan listrik, semikonduktor, hingga misil.

Dilaporkan Reuters awal bulan ini bahwa Malaysia sedang melakukan pembicaraan dengan China mengenai pengolahan logam tanah jarang. Dikatakan bahwa dana kekayaan negara Malaysia, Khazanah Nasional, akan bermitra dengan sebuah perusahaan China untuk membangun sebuah kilang di Malaysia.

5 Negara Pemilik Mineral Paling Krusial di Dunia, Kunci Masa Depan Energi dan Teknologi

Sementara itu Amerika Serikat (AS) menandatangani kesepakatan terpisah dengan Malaysia dan Thailand selama kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Kuala Lumpur, dengan tujuan mencari kerja sama untuk mendiversifikasi rantai pasokan mineral penting di tengah upaya kompetitif dari China.

Menurut pernyataan bersama oleh Amerika Serikat dan Malaysia, negara Asia Tenggara itu setuju untuk menahan diri dari melarang atau memberlakukan kuota pada ekspor mineral penting atau unsur tanah jarang ke AS.

JAKARTA - Kelompok G-20 menyerukan perlindungan lebih kuat terhadap mineral-mineral kritis dari tindakan perdagangan unilateral. Seruan tersebut dipandang sebagai sindiran terselubung terhadap kebijakan pembatasan ekspor China yang meluas sejak masa perang dagang yang dipicu Presiden AS Donald Trump.

Dalam rancangan deklarasi negara-negara G-20 menekankan pentingnya menjaga stabilitas rantai pasok mineral kritis yang selama ini menjadi komponen strategis industri global. "Kami berupaya memastikan rantai nilai mineral kritis mampu bertahan dari berbagai gangguan, baik akibat ketegangan geopolitik, langkah perdagangan unilateral yang tidak konsisten dengan aturan WTO, pandemi, maupun bencana alam," demikian tertulis dalam dokumen yang dilihat Bloomberg News.

China sebelumnya memanfaatkan dominasinya atas mineral kritis sebagai alat tekanan di tengah memanasnya perselisihan dagang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Beijing memberlakukan sistem perizinan yang membatasi akses global terhadap logam penting yang digunakan untuk berbagai teknologi strategis, mulai dari rudal hingga ponsel. Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan saat dimintai komentar di luar jam kerja.

"Ini langkah yang cukup signifikan karena untuk pertama kalinya negara-negara G-20 menyinggung Chinamatas kebijakan mineral kritisnya yang dinilai tidak adil dan bersifat unilateral," ujar mantan negosiator perdagangan AS yang kini menjabat di Asia Society Policy Institute, Wendy Cutler.

Ia menambahkan bahasa dalam rancangan deklarasi tersebut menunjukkan besarnya kekhawatiran global terkait langkah China yang belakangan ini mengganggu rantai pasok demi kepentingannya sendiri.

Seruan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyebut gencatan dagang dengan Presiden Xi Jinping beberapa waktu lalu telah memulihkan akses AS dan dunia terhadap mineral kritis.

Pada KTT G-20 di Brasil tahun lalu, isu mineral kritis hanya disebut secara singkat, tetapi dalam rancangan dokumen tahun ini, topik tersebut mendapat porsi khusus dengan empat butir pembahasan, menandai meningkatnya tensi global terkait isu tersebut. Rancangan deklarasi juga memuat cetak biru sukarela dan tidak mengikat bertujuan memastikan mineral kritis dapat "menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan."

Penyusunan deklarasi dilakukan tanpa kehadiran Presiden China Xi Jinping, yang kali ini mengutus Perdana Menteri Li Qiang mewakili China. Meski sejumlah negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat (AS) mengkritik restriksi ekspor rare earth China, belum ada kejelasan apakah kebijakan tersebut melanggar aturan World Trade Organization (WTO). Pembatasan tersebut menyasar mineral berfungsi ganda yang dapat digunakan untuk kebutuhan militer maupun komersial.

Selain isu mineral kritis, para pemimpin Eropa yang hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 diperkirakan banyak menyoroti perkembangan perang Ukraina serta tekanan AS kepada Kyiv untuk menerima proposal perdamaian yang dianggap timpang dengan Rusia.

Rancangan deklarasi hanya memuat pernyataan lunak terkait perang Ukraina dan konflik lain, diiringi penegasan mengenai prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti integritas teritorial, kedaulatan, serta penolakan penggunaan kekuatan bersenjata. Pernyataan itu juga mengecam serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur.

Dalam dinamika penyusunan deklarasi, Afrika Selatan tetap menyusun dokumen meski berseberangan dengan sikap AS yang memboikot KTT G-20 di Johannesburg akhir pekan ini. Washington melalui surat resmi meminta Afrika Selatan tidak menerbitkan pernyataan bersama karena dianggap tidak mencerminkan posisi AS. "Amerika Serikat menolak penerbitan dokumen hasil KTT G-20 yang menyatakan adanya konsensus G-20 tanpa persetujuan AS," demikian isi surat tersebut.