Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk pencampuran dengan solar 50% (B50) yang bakal diluncurkan Juli 2026.
Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Dalam lampiran beleid tersebut, pemerintah menetapkan sedikitnya 24 parameter uji yang wajib dipenuhi biodiesel sebelum digunakan sebagai campuran B50.
Beberapa parameter utama yang diatur antara lain massa jenis pada suhu 40 derajat Celsius sebesar 850–890 kg/m³, viskositas kinematik 2,3–6,0 centistokes (cSt), serta angka setana minimal 51. Selain itu, titik nyala (flash point) ditetapkan minimal 130 derajat Celsius guna menjamin aspek keselamatan dalam penyimpanan maupun distribusi.
Pemerintah juga membatasi kandungan belerang maksimal 10 mg/kg, fosfor maksimal 4 mg/kg, angka asam maksimal 0,40 mg KOH/gram, gliserol bebas maksimal 0,02% massa, dan gliserol total maksimal 0,24% massa.
Adapun kadar ester metil sebagai komponen utama biodiesel dipatok minimal 96,5% massa, sedangkan angka iodium ditetapkan maksimal 115 g-I2/100 gram.
Selain parameter kimia, regulasi juga mengatur aspek performa bahan bakar. Kestabilan oksidasi ditetapkan minimal 900 menit melalui metode Accelerated Method atau 67,5 menit menggunakan metode Rapid Small Scale Oxidation Test (RSSOT).
Sementara itu, kadar air dibatasi maksimal 300 ppm, nilai Cold Filter Plugging Point (CFPP) maksimal 15 derajat Celsius, total kontaminan maksimal 20 mg/liter, serta parameter cleanliness yang wajib dilaporkan sesuai metode pengujian yang berlaku.
Standar tersebut mengacu pada SNI 7182:2024 beserta perubahannya, dengan metode pengujian yang merujuk pada standar internasional seperti ASTM, EN, dan AOCS.

Masa Transisi B40 ke B50 dan Sanksi Administratif

Mengingat lompatan persentase pencampuran ini cukup masif dari program sebelumnya yakni B40, Kementerian ESDM memberikan kelonggaran masa transisi bagi pelaku usaha.
"Badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% [B40] dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026," bunyi Diktum kesembilan huruf a regulasi tersebut dikutip Minggu (28/6/2026).
Namun, lepas dari masa transisi tersebut, pemerintah siap menindak tegas pelaku usaha yang tidak patuh. Badan usaha BBM yang mangkir dari kewajiban pencampuran maupun badan usaha BBN yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target minimal 50% akan dijatuhi sanksi administratif.
Adapun sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya di sela-sela acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition atau IPA Convex 2026 di ICE BSD City, dikutip Jumat (22/5/2026).

Eniya melanjutkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi arahan bahwa bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri. Seiring dengan hal tersebut, hingga saat ini pihaknya telah mengidentifikasi pemasok etanol sebanyak tiga perusahaan dengan total volume sebesar 26.000 kiloliter.

Adapun, rincian alokasi volume akan dicantumkan pada regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen).

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pihaknya juga akan mengurus izin dari etanol, dengan menarik status Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ke Kementerian ESDM. Melalui KBLI baru untuk biofuel ini, nantinya perizinan untuk implementasi E5 tidak memerlukan Izin Usaha Industri (IUI).

"Kita masukkan KBLI baru untuk biofuel, itu sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI, yang di dalamnya ada rekomendasi gubernur, lokal. Jadi ini tidak ada lagi, IUN (Izin Usaha Niaga) bisa melakukan blending di tempat-tempat SPBU-nya itu,” ungkapnya.

Adapun, Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) memperinci, pada 2026, implementasi E5 difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.

Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030. Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mempercepat diversifikasi energi di Tanah Air melalui implementasi Biodiesel (B50) dan Bioetanol (E10) dinilai memungkinkan untuk terealisasi.Kendati begitu, akselerasi tersebut bergantung pada kesiapan pasokan, industri, hingga infrastruktur yang masih menyisakan sejumlah tantangan mendasar.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengatakan akselerasi kedua program tersebut menjadi relevan di tengah tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan menekan ketergantungan impor energi.

“Prinsipnya memungkinkan, apalagi dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan impor dan semakin tingginya harga BBM,” kata Bisman kepadaBisnis, Kamis (17/4/2026).

Meski demikian, jelasnya, karakteristik dan tingkat kesiapan antara B50 dan E10 berbeda signifikan. Implementasi B50 dinilai lebih siap untuk dipercepat karena ditopang oleh ekosistem industri biodiesel berbasis kelapa sawit yang sudah terbentuk.

Indonesia juga memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) yang melimpah. Faktor itu akan mendukung keberlanjutan program dalam jangka pendek.

Namun, percepatan B50 tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait jaminan pasokan CPO yang berkelanjutan serta potensi kenaikan harga bahan baku yang dapat menekan keekonomian program.

“Tantangan B50 yg utama terkait jaminan keberlanjutan pasokan CPO, potensi kenaikan harga bahan baku,” ungkapnya.

Selain itu, kesiapan infrastruktur distribusi serta penyesuaian spesifikasi mesin kendaraan menjadi faktor krusial yang harus dipastikan sebelum implementasi diperluas.

Seperti diketahui, implementasi kebijakan pencampuran bahan bakar nabati (BBN) dengan bahan bakar minyak (BBM) tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN.

Beleid tersebut antara lain mengatur penerapan wajib sederet jenis BBN mulai dari biodiesel 50% atau B50, bioetanol 10% atau E10, diesel biohidrokarbon dan bioavtur hingga 2030.

Untuk B50 sendiri, beleid tersebut membedakan penahapan biodiesel berdasarkan jenis bahan bakar. Untuk jenis BBM tertentu berupa minyak solar atau solar subsidi, implementasi dimulai pada level B40 pada 2026 sebelum meningkat menjadi B50 pada 2027 dan dipertahankan hingga 2030 secara nasional.

Sementara itu, untuk jenis BBM umum berupa minyak solar alias nonsubsidi, implementasi B50 secara nasional ditargetkan mulai 2028 dan dipertahankan hingga 2030. Pada 2026 hingga 2027, solar nonsubsidi baru ditargetkan menerapkan B40.

Akselerasi Implementasi Bioetanol

Di sisi lain, kata Bisman, implementasi bioetanol atau E10 dinilai lebih kompleks. Pengembangan bioetanol di dalam negeri masih berada pada tahap awal, sehingga ruang percepatan relatif lebih terbatas dibandingkan biodiesel.

“Kondisi E10 walaupun memungkinkan tetapi agak sulit karena industri bioetanol relatif baru dan masih tahap awal,” kata Bisman.

Menurutnya, tantangan utama E10 terletak pada keterbatasan bahan baku yang hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam skala besar.

Selain itu, pengembangan E10 membutuhkan investasi besar pada fasilitas produksi, termasuk pembangunan industri pendukung yang belum sepenuhnya terbentuk.

“Kalau E10 tantangan lebih banyak, misal aspek bahan baku saja relatif terbatas,” ungkapnya.

Selain itu, Bisman menjelaskan kesiapan kendaraan serta standar bahan bakar di pasar domestik juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 menunjukkan bahwa Pemerintah RI menargetkan implementasi campuran BBN berupa E10 ke BBM jenis bensin mulai 2028 untuk sejumlah wilayah secara bertahap.

Pada 2026, implementasi pencampuran bioetanol ke bensin masih berada pada level 5% alias E5. Kebijakan itu juga masih difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030.

Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Beneficial Owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Samin Tan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penambangan di Kalimantan Tengah 2016-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Samin sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Tim Penyidik pada Jampidsus menetapkan 1 orang Tersangka yakni ST selaku Beneficial Owner PT AKT," ujar Syarief di Kejagung, Sabtu (29/3/2026) dini hari.

Syarief menjelaskan Samin Tan menjadi tersangka karena tetap melakukan aktivitas penambangan meski izin perusahaan PT AKT telah dicabut.

Secara terperinci, perkara ini berkaitan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor: 198/A.1/1999 tanggal 31 Mei 1999.

Menurut Syarief, PKP2PB ini sudah dicabut dengan dikeluarkannya Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tentang PKP2PB antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya tertanggal 19 Oktober 2017.

Dengan telah berakhirnya terminasi itu, maka seharusnya PT AKT tidak memiliki hak untuk melakukan pertambangan batu bara di PKP2PB.

"Sehingga dalam rentang waktu dari berakhirnya terminasi sampai dengan tahun 2025 penambangan dan penjualan hasil tambang PT AKT dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum," tutur Syarief.

Kemudian, Syarief mengemukakan bahwa Samin selaku pemilik manfaat PT AKT diduga secara melawan hukum tetap melakukan pertambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.

Hal tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan sehingga merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

Namun demikian, Kejagung masih belum mengungkap sosok penyelenggara negara yang dimaksud, termasuk soal kerugian keuangan negara lantaran masih dihitung tim auditor.

"Untuk saat ini belum. Tapi sudah ada bahwa saya sebutkan tadi bahwa ini masuk tindak pidana korupsi karena diduga ada kerja sama dengan penyelenggara negara," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Samin dipersangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Adapun, Samin Tan pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya (peringkat ke-28) di Indonesia versi majalah Forbes pada 2011. Kekayaan saat itu diperkirakan mencapai US$940 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pentingnya dasar hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) secara nasional.

Regulasi yang kuat dinilai menjadi pijakan utama untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang kian marak di berbagai daerah.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara Kemenko Perekonomian, Herry Permana, menyinggung kembali sengketa nikel Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) beberapa tahun lalu. Ia mengatakan saat itu Indonesia dipertanyakan terkait kejelasan kebijakan minerba.

“Waktu di WTO, kami ditanya, 'Indonesia sudah punya kebijakan minerba atau belum?' Sebenarnya kebijakannya telah disusun sejak 1999–2004, tetapi tidak pernah benar-benar selesai,” ujar Herry dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk Komitmen Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Tambang, Rabu (10/12/2025).

Herry melanjutkan bahwa pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini dinilai strategis karena memuat tiga pilar utama dalam pengelolaan minerba nasional.

“Tiga pilar itu meliputi inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi. Itulah dasar dalam proses pengelolaan minerba nasional,” jelasnya.

Lebih jauh, Herry mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini juga tengah mengkaji rancangan peraturan presiden mengenai tata kelola mineral kritis dan mineral strategis.

“Walaupun sudah ada badan industri mineral yang baru, nanti kita akan duduk bersama untuk menentukan apakah kajian ini akan dilanjutkan,” katanya.

Menurut Herry, langkah tersebut seharusnya tetap berjalan karena akan mengatur proses penambangan sesuai jenis komoditas, sehingga memperjelas peran pemerintah dari hulu hingga hilir.

“Kita berharap, jika tata kelola dilakukan dengan baik, negara benar-benar hadir dan penerimaan negara dari sektor minerba tidak lagi bocor,” ujarnya, merujuk pada tingginya aktivitas pertambangan ilegal yang menurunkan potensi pendapatan negara.

Herry menambahkan, pihaknya terus melakukan elaborasi dan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam penertiban tambang ilegal di seluruh Indonesia.

Renita Sukma Melati