Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu mengklaim terdapat tambahan penerimaan penerimaan pajak dari kegiatan penertiban kawasan hutan total hampir Rp26 triliun.

Secara terperinci, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut ada tambahan penerimaan pajak sekitar Rp17,9 triliun dari penegakan hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Namun, tambahan penerimaan ini belum diumumkan secara resmi.

Bimo mengatakan, sebagian wajib pajak (WP) yang ditindak oleh Satgas PKH ini termasuk di antara 200 penunggak pajak besar yang sempat diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 2025 lalu.

"Jadi, per angka terakhir yang sudah kami sampaikan hampir Rp9 triliun. Ada tambahan sehingga sampai hampir Rp26 triliun. Nanti akan diumumkan pada saat penyerahan. Itu kan termasuk penunggak pajak yang 200 itu," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2026).

Penyerahan hasil penindakan Satgas PKH biasanya masuk ke pos penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila bentuknya aset atau lahan, biasanya diserahkan terlebih dahulu ke Kemenkeu sebelum diserahkan ke Danantara guna dioperasikan oleh BUMN Agrinas.

Pada November 2025 lalu, Bimo sempat mengungkap bahwa sebagian entitas usaha yang ditindak Satgas PKH termasuk dari 201 penunggak pajak besar.

Sampai dengan saat ini, pejabat lulusan Taruna Nusantara tersebut menyampaikan bahwa angka pencairan tunggakan pajak dari WP besar masih dinamis. Akan tetapi, target DJP tahun lalu dalam mengejar penunggak pajak besar diketahui tak mencapai target.

Hingga 31 Desember 2025, DJP hanya mampu mencairkan Rp13,1 triliun dari total kewajiban terutang Rp60 triliun. Sebelumnya, fiskus menargetkan pencairan Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Sebagai informasi, tunggakan pajak besar ini sudah memeroleh putusan pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap (inkracht). Secara terperinci, 200 penunggak pajak besar ini meliputi 91 WP yang melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya.

Selanjutnya, 59 WP ditangani dengan tindak lanjut lainnya, 27 WP dinyatakan pailit, 5 WP kesulitan likuiditas atau macet, 4 dalam pengawasan penegak hukum, 5 WP asetnya ditelusuri (asset tracing), 9 WP dicegah ke luar negeri, serta 1 WP disandera.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memprotes terkait penyegelan 15 kontainer berisi hasil tambang oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pengacara PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM), Poltak Silitonga mengatakan sejauh ini belum ada kepastian hukum terkait dengan penyegelan tersebut.

"Jadi kepastian hukum terhadap barang kita itu sampai sekarang kita tidak tahu," ujar Poltak di Kejagung, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan, hingga saat ini PT PMM sampai saat ini terus dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen atas buyer hasil tambang tersebut.

Dengan demikian, Poltak menyatakan perusahaan berupa meminta kejelasan soal penyegelan 15 kontainer hasil tambang itu ke korps Adhyaksa.

"Karena istilahnya buyer kita telah menuntut, bahkan menuntut ganti rugi kepada kita terhadap status barang tersebut," imbuhnya.

Lebih jauh, Poltak mengemukakan bahwa PT PMM hanya bisa melakukan investigasi internal untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang.

"Tolong berikan kami kepastian hukum terhadap barang kami yang legal itu, yang sesuai dengan aturan itu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan terhadap barang kami tersebut karena kami sudah dirugikan dengan penahanan yang tidak jelas tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Satgas PKH melakukan penindakan terhadap 15 dari 25 kontainer yang dinilai memuat mineral yang berisi kandungan radioaktif di Dermaga Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau pada (27/5/2026).

Penindakan ini dilakukan lantaran adanya dugaan potensi pelanggaran hukum dalam pengangkutan bahan tambang itu. Oleh karenanya, Tim Satgas PKH bersama dengan pihak terkait (stakeholder) turun untuk menyaksikan langsung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Tim TNI AL di lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat menyelamatkan aset negara, salah satunya lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ratusan triliun pun telah mengucur ke kas negara.

Satgas PKH telah resmi dibentuk pada Februari 2025 mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya, penguasaan lahan ilegal seperti sawit dan tambang serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya, ratusan triliun hasil dari denda administratif atas penertiban kawasan hutan telah mengalir ke kas negara. Dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya saat prosesi penyerahan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Dibanggakan Prabowo

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Satgas tersebut menurutnya dibentuk guna menyelamatkan kekayaan negara.

"Saya harus katakan, bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan," ujarnya.

Namun, kini menurutnya seiring dengan raupan denda yang dinilai sebagai upaya penyelamatan kekayaan negara, banyak pihak yang tidak menyukai Satgas PKH.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya.

Padahal, menurutnya dana yang disetor Satgas PKH saat ini hanya sebagian dari kekayaan negara yang diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Bulan depan, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada setoran lagi dari Satgas PKH sebesar Rp11 triliun.

Potensi Windfall

Setoran terbaru Rp10,27 triliun merupakan sebagian kecil dari total nilai yang telah disetor Satgas PKH ke kas negara. Sekitar Rp380 triliun dana hasil dari penertiban kawasan hutan telah disetor Satgas PKH ke kas negara sejak dibentuk awal tahun lalu.

Secara rinci, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025. Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun PNBP dapat membantu menambal defisit anggaran. Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan. Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Efektivitas Satgas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa adanya Satgas PKH sebenarnya kurang efektif dalam menanggulangi kekayaan negara yang bocor. Sebab, terlalu banyak organisasi yang kemudian menambah beban negara.

"Kita terlalu banyak organisasi yang tidak jelas, berbenturan dengan APH [aparat penegak hukum] yang ada," katanya kepada Bisnis pada Rabu (13/5/2026).

Dia menilai bahwa harusnya pemerintah fokus terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bertujuan merampas aset hasil tindak pidana, terutama korupsi untuk negara.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun di Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan bahwa aksi penyetoran uang ratusan triliun rupiah ke kas negara memang dinilai heroik.

"Akan tetapi, pertanyaan yang paling dasar yang harus dijawab adalah, apakah sejumlah uang yang sudah berhasil diambil Satgas PKH ini sebanding dengan kerugian negara selama ini dari aktivitas ilegal perusahaan baik sawit maupun tambang di kawasan hutan? Kemudian apakah jumlah itu setara kerugian negara atas rusaknya ekosistem hutan dari bisnis mereka yang ilegal?" ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Kemudian, pemerintah lebih cenderung melihat bahwa langkah penertiban kawasan hutan sebagai upaya pemulihan aset. Pemerintah menurutnya tidak melihat bahwa yang harus dipulihkan adalah ekosistem kawasan hutan.

Dia menilai bahwa pascapengambilalihan kawasan hutan, operasional bisnis baik sawit maupun tambang pun tetap berjalan.

"Maka dalam jangka panjang, tidak ada yang berubah sama sekali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan enggak dijawab, ekosistem enggak dijawab. Hanya pengalihan saja dari swasta ke BUMN," katanya.

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bakal kembali menyerahkan uang senilai Rp10,27 triliun hasil denda administratif pada Rabu (13/5/2026). Berdasarkan pantauan SindoNews di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), tampak tumpukan uang pecahan Rp100 ribu tersusun rapi di sisi sebelah kiri dan kanan panggung utama.

Adapun total nilai uang yang diserahkan itu merupakan hasil denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan Non PBB senilai Rp6,846 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga bakal menyerahkan lahan seluas 2,3 juta hektare lahan yang telah berhasil dikuasai kembali.

Penyerahan uang dan lahan sitaan tersebut akan dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dijadwalkan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemudian Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak usaha grup PT Astra International Tbk (ASII), yaitu PT United Tractors Tbk (UNTR) menyatakan bersiap untuk mengoperasikan kembali Tambang Emas Martabe yang ditargetkan pada Mei 2026. Diproyeksikan, tambang itu dapat memproduksi emas hingga 60.000 ounce di sisa tahun ini.

"Pertengahan bulan Mei sudah bisa beroperasi, dan apabila itu kita sudah bisa beroperasi targetnya sekitar 60.000 ounce," ujar Presiden Direktur UNTR, Iwan Hadiantoro, dalam konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara Astra, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Emas Martabe sempat dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akibat bencana banjir di wilayah Sumatera pada akhir 2025. Tambang Emas Martabe merupakan aset milik anak usaha UNTR, yakni PT Agincourt Resources (PTAR).

Iwan menjelaskan perseroan saat ini juga tengah mempersiapkan kembali aktivitas pertambangan beserta dengan para kontraktor di Tambang Emas Martabe. Selain itu, perseroan juga mulai memanggil kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan akibat penghentian sementara operasional tambang.

"Karyawan-karyawan yang sudah sempat dirumahkan, kita panggil kembali. Dan yang paling penting itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan aspek keselamatan serta lingkungan hidupnya. Tentunya, kita terus bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)," ujar Iwan.

Sebagai informasi, penghentian operasional Tambang Emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada 6 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan inspeksi udara dan darat di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga guna memverifikasi penyebab bencana, sekaligus mengevaluasi kontribusi aktivitas usaha terhadap peningkatan risiko banjir dan longsor.

Selain itu, langkah tersebut dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan.

"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah upaya memperkuat penerimaan negara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penertiban berbagai aktivitas ilegal yang merugikan keuangan negara, terutama di kawasan hutan.

Langkah ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga aset negara sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan.

Upaya tersebut dijalankan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk sebagai garda terdepan dalam penanganan pelanggaran di sektor kehutanan.

Kehadiran satgas ini dipandang strategis karena menghimpun berbagai institusi penegak hukum dan kementerian dalam satu koordinasi terpadu.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya mulai terlihat. Teranyar, Satgas PKH menyetorkan Rp11,4 triliun ke kas negara pada Jumat (10/4/2026). Dana tersebut berasal dari sejumlah sumber penerimaan yang berkaitan dengan penegakan hukum di sektor kehutanan dan lingkungan.

Kontribusi terbesar datang dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan yang mencapai Rp7,2 triliun. Selain itu, terdapat pula penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia senilai Rp1,9 triliun.

Tambahan penerimaan lainnya berasal dari setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967 miliar.

Ada pula pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 dari PT Agrinas Palma Nusantara senilai Rp108 miliar, serta PNBP dari denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 miliar.

Berdasarkan pantauan Bisnis di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dana belasan triliun tersebut secara simbolis diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prosesi penyerahan itu turut disaksikan langsung oleh Prabowo.

Purbaya menyebut setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat membantu menambal defisit anggaran.

Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Bisa. Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin," ujar Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Ke depan, Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan.

Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Selamatkan Aset Rp370 Triliun

Setoran tersebut hanya sebagian dari dampak penertiban kawasan hutan yang tengah digencarkan pemerintah. Wakil Ketua 1 Pengarah Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan Satgas PKH telah menyelamatkan aset negara Rp371 triliun.

Burhanuddin mengatakan aset negara yang berhasil diselamatkan itu terhitung sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025. Jumlah ratusan triliun itu pun digadang-gadang hampir setara dengan 10% dana APBN.

Dia pun merincikan, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025.

Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Dalam hal ini, Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya penindakan hukum harus dilakukan secara cermat dan tegas. Sebab, penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat.

"Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha untuk memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional," pungkasnya.

Berkesinambungan dengan penindakan Satgas PKH. Prabowo mengakui bahwa tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam masih besar, termasuk kebocoran dan praktik penyelundupan.

Menurutnya, penegakan hukum merupakan kunci utama dalam melindungi kekayaan bangsa sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat.

"Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia," tegas Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengutip pemikiran dari tokoh ekonomi dunia mengenai pentingnya nasionalisme dalam pertumbuhan ekonomi modern.

Dia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara otomatis, melainkan harus didorong dan dipertahankan oleh semangat nasionalisme. Dia juga menegaskan bahwa sebagai bangsa yang meraih kemerdekaan melalui perjuangan, Indonesia harus terus menjaga semangat tersebut.

"Semakin kita tegas semakin kita teguh semakin kita membela rakyat semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang, jangan khawatir," pungkasnya.

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan tindakan penyegelan area operasional milik perusahaan tambang nikel PT. Mineral Trobos di Maluku Utara milik pengusaha David Glen Oei. Penyegelan dilakukan lantaran Satgas PKH menduga adanya praktik penambangan ilegal di kawasan hutan.

Adapun penyegelan itu ditandai dengan dipasangnya plang area operasional tersebut dalam penguasaan Satgas PKH. Belum diketahui sejak kapan area itu sudah disegel.

"Tim Satgas sedang bekerja melakukan penertiban atas pengolahan kawasan hutan secara ilegal atau tidak sah di seluruh kawasan hutan Indonesia, termasuk di Maluku Utara," kata Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Barita menjelaskan Satgas PKH melakukan penertiban dengan cara penguasaan kembali. Selanjutnya, akan ada penagihan denda administratif termasuk melakukan pemulihan aset.

"Penguasaan kembali dalam praktiknya dilakukan dengan pemasangan plang pertanda penguasaan telah dilakukan oleh negara melalui satgas," sambungnya.

Barita menegaskan Tim Satgas PKH bekerja dengan sistem terukur, akuntabel dan transparan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dan ketentuan hukum lainnya. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga setiap kegiatan usaha legal atas kawasan hutan Indonesia.

"Tindakan penertiban sebagai bagian dari kewenangan Satgas pasti akan dilakukan dengan cermat, hati-hati dan profesional," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjelaskan pencabutan izin 28 perusahaan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan setiap perusahaan yang diduga kuat berkaitan dengan dampak bencana hidrometerologi di Sumatra-Aceh akan dicabut izinnya oleh kementerian terkait sesuai bidangnya masing-masing. Penanganan ini sesuai dengan rapat koordinasi Satgas PKH bersama stakeholder terkait.

"Ada 22 subjek hukum korporasi yang dicabut perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian ada 2 subjek hukum korporasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian ada 3 subjek hukum yang ditindaklanjuti pencabutan perizinan berusahanya oleh Kementerian Pertanian.

Ada 1 subjek hukum karena ruang lingkupnya lokal oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh," katanya kepada jurnalis di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Selasa (27/1/2026).

Dia menyampaikan setelah melakukan pencabutan izin, pihaknya akan mengambil alih lahan yang sebelumnya dikuasai perusahaan. Setelah itu, pengelolaan lahan maupun aset perusahaan akan dikuasai oleh negara.

"Pengelolaan terhadap 28 subjek hukum yang dicabut perizinannya itu akan dikoordinir oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," jelasnya.

Nantinya, Satgas PKH juga melakukan pendataan inventarisasi terhadap 28 perusahaan. Upaya ini sekaligus untuk menemukan ada atau tidaknya unsur pidana dari perusahaan tersebut.

Dia menyebut dari 28 perusahaan, dua diantaranya tidak terkait dengan dampak bencana. Namun terindikasi melanggar peraturan pelestarian hutan dengan melakukan penebangan secara ilegal. Hanya saja dia tidak menyebut detail nama perusahaan.

"Tapi ada juga yang tidak terkait sama bencana. Misalnya ada dua korporasi yang melakukan penebangan hutan yaitu di Kepulauan Mentawai Itu kan tidak terkait langsung kepada bencana. Tetapi ini adalah bagian dari kegiatan penertiban. Jadi siapapun yang melanggar tidak terbatas hanya pada bencana kemarin, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan di kawasan hutan kita," jelasnya.

Mengenai target penyelesaian, dirinya mengatakan belum bisa memastikan karena bergantung pada proses penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait. Selain itu, dia tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan lain yang diduga melanggar seiring berjalannya investigasi Satgas PKH.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab kondisi sejumlah perusahaan yang diumumkan telah dicabut izinnya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tetap beroperasi. Dia menyebut kondisi itu karena pencabutan izin usaha terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan di kawasan hutan dilakukan melalui proses administratif yang bertahap, dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat.

Prasetyo menjelaskan, pengumuman pencabutan izin merupakan keputusan politik, tetapi secara administratif tidak dapat serta-merta langsung diberlakukan pada hari yang sama.

“Pada saat malam kita umumkan kebijakan politik untuk dicabut, tentunya tidak bisa serta-merta langsung secara administratif izin itu langsung keluar, meskipun proses audit dan investigasinya sudah ada,” ujar Prasetyo di DPR, Senin (26/1/2026)

Dia menegaskan, seluruh proses audit dan investigasi telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan dilaporkan kepada Presiden. Namun, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata bersifat represif.

“Penegakan hukum tidak sekadar penegakan hukum, karena kita juga harus memikirkan kegiatan ekonominya,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan tersebut, sekaligus memastikan pengelolaan ke depan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Prasetyo menambahkan, saat ini Satgas PKH lintas kementerian tengah menindaklanjuti proses administrasi pencabutan izin. Mengingat jenis kegiatan usaha yang beragam, kementerian yang berwenang menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan juga berbeda-beda.

Dia juga menyampaikan pesan khusus Presiden Prabowo Subianto agar setelah pencabutan izin dilakukan secara administratif, seluruh kegiatan ekonomi yang terdampak harus diinventarisir.

“Tujuannya agar lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Terkait pengelolaan lahan dan kegiatan usaha setelah izin dicabut, Prasetyo menyebutkan bahwa pemerintah akan menyerahkannya kepada Danantara. Untuk sektor kehutanan, Danantara telah menunjuk PT Perhutani guna mengelola lahan dari 22 perusahaan kehutanan yang izinnya dicabut.

Sementara itu, untuk perusahaan di sektor pertambangan, pengelolaan akan diserahkan kepada MIND ID. Adapun pengelolaan sekitar 4,09 juta hektare kebun sawit yang sebelumnya telah ditertibkan, kini diserahkan kepada Agrinas Palma, badan usaha yang dibentuk pemerintah.

Prasetyo menjelaskan, selain Agrinas Palma, pemerintah juga membentuk Agrinas Jaladri dan Agrinas Pangan. Ketiga entitas tersebut didirikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola kegiatan ekonomi strategis agar memberi nilai tambah optimal bagi negara.

“Ini tiga entitas yang dibuat di masa pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi,” tandasnya.

memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin mengatakan penertiban kawasan hutan (PKH) harus hati-hari dan selaras dengan kepastian hukum dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan.

Zainal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini agar upaya pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kepastian hukum hak atas tanah.

“Sejumlah lahan perkebunan sawit yang telah memiliki HGU sah, bahkan dikuatkan melalui putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), tercatat masih masuk dalam daftar objek penertiban,” kata dia.

Menurut Zainal, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah produk hukum yang harus didahulukan di atas keputusan Satgas PKH.

“Satgas tidak memiliki wewenang untuk menganulir putusan Mahkamah Agung, sehingga memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Pustaka Alam, ada setidaknya tiga perkebunan di Sumatera Utara, satu perkebunan di Kalimantan Tengah, satu perkebunan di Kalimantan Barat, dan satu perkebunan di Kalimantan Selatan yang sudah memenangkan perkara di pengadilan justru tetap disita oleh Satgas PKH.

Secara hukum agraria dan kehutanan, Zainal menyebut HGU yang telah terbit sebelum adanya penetapan kawasan hutan harus dilindungi berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011.

“Oleh karena itu, penetapan kawasan hutan yang dilakukan belakangan tidak bisa membatalkan HGU, melainkan negara wajib mengeluarkan (enclave) lahan HGU tersebut dari peta kawasan hutan,” ujar dia.

Namun, jika kawasan hutan ditetapkan lebih dahulu dengan bukti berita acara tata batas, maka HGU dapat dievaluasi.

Sementara, untuk pembatalan HGU yang sudah berusia di atas lima tahun, wajib melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021.

Zainal mengingatkan bahwa praktik penyitaan HGU tanpa kepastian hukum akan berdampak serius terhadap iklim investasi nasional, khususnya sektor perkebunan dan pertanian.

“Ini mengirimkan sinyal bahwa Indonesia adalah negara berisiko tinggi bagi investasi. Sertifikat HGU tidak lagi menjamin keamanan aset karena bisa disita sewaktu-waktu akibat beda rezim pemerintahan beda kebijakan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selasa (20/1) lalu, perizinan 28 perusahaan dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra.

Bahlil mengatakan keputusan pencabutan izin perusahaan baik di sektor kehutanan maupun pertambangan telah melalui kajian mendalam oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

"Terkait dengan pencabutan ada 28 izin baik di sektor kehutanan maupun pertambangan, itu telah kemarin diumumkan oleh Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) dan Satgas PKH dan itu merupakan hasil kajian mendalam dari Satgas PKH," ujar Bahlil usai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

"Salah satu di antaranya adalah terkait dengan tambang yang ada di Sumatra Utara, yaitu tambang emas (PT Agincourt Resources) dan itu juga dilakukan pencabutan," tambahnya.

Menurutnya, perusahaan beruntung pencabutan telah melalui kajian mendalam yang selanjutnya Kementerian ESDM akan melakukan proses lebih lanjut.

"Sudah beruntung itu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses lebih lanjut," ujar Bahlil.

Terpisah, PT Agincourt Resources (Perseroan) menyampaikan kalau pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satgas PKH.

Perseroan mengklaim baru mengetahui informasi mengenai pencabutan IUP dari pemberitaan media.

"Hingga saat ini Perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut," ujar Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono dalam keterangan resmi, Rabu (21/1).

Meskipun begitu, perusahaan pertambangan emas dan perak di Tambang Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara itu akan menghormati setiap keputusan pemerintah. Di samping itu, Agincourt tetap menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," tambah Katarina.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan setelah terjadi bencana banjir yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempercepat proses audit di tiga provinsi tersebut.

Prasetyo mengatakan Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Dalam rapat terbatas melalui zoom meeting dari London, Inggris, pada Senin (19/1), Prabowo memutuskan mencabut izin 28 perusahaan tersebut.

"Bapak presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun menjelaskan perihal keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan itu.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

22 perusahaan itu, salah satu di antaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan setelah izin dicabut, KLH melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.

"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.

"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.