REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku industri pertambangan terus membuktikan, kawasan operasional tambang dapat menjadi ruang inovasi bagi penerapan ekosistem sirkular yang memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Dalam pembukaan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (Invirotech) 2026, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong penerapan teknologi bersih dan mempercepat ekonomi sirkular untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup.

Menurut dia, teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri, sekaligus lingkungan.

Melalui pameran, forum diskusi, coaching clinic, workshop, business matching, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya, INDO ENVIROTECH menjadi wadah untuk melihat bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai persoalan nyata lingkungan hidup.

“Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular,” ujar Jumhur dalam pembukaan INDO ENVIROTECH 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan, teknologi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. “Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya,” ujarnya.

Dalam praktiknya, sejumlah pelaku industri tambang telah mulai menerapkan program pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, juga penciptaan nilai tambah bagi lingkungan.

Salah satu contoh datang dari Anggota Grup MIND ID PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) melalui program Bank Sampah Pintar yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang terstruktur, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat dikonversi menjadi tabungan emas Logam Mulia.

Sampah organik diolah menjadi berbagai produk bermanfaat seperti kompos, kasgot, biocleaner, dan maggot. Sepanjang 2025, program ini mencatat serapan sekitar 63 ton sampah anorganik, yang memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan limbah di lingkungan sekitar masyarakat.

Inisiatif lain dijalankan anggota Grup MIND ID yaitu PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui Program Bara Agro Sirkular, yang mengoptimalkan lahan non-produktif bekas aktivitas tambang ilegal menjadi kawasan agrikultur terpadu.

Program ini menerapkan konsep 9R dan sistem sirkular terintegrasi, di mana limbah dari satu aktivitas dimanfaatkan sebagai input bagi aktivitas lainnya. Sebagai contoh, kotoran puyuh diolah menjadi pupuk organik untuk perkebunan, sementara maggot hasil pengolahan limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan perikanan.

Anggota Grup MIND ID berikutnya yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) mengembangkan Pusat Transformasi Bersama (PTB), fasilitas pengolahan sampah berbasis daur ulang yang dibangun melalui kolaborasi dengan yayasan masyarakat di sekitar wilayah operasional Gresik, Jawa Timur.

Melalui program ini, limbah kayu dan besi dari aktivitas konstruksi smelter diolah menjadi produk seperti meja dan kursi, yang kemudian disalurkan untuk mendukung program sosial, termasuk bagi anak-anak yatim dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini meminimalisir limbah konstruksi yang terbuang ke lingkungan.

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan, pengelolaan limbah di sektor pertambangan berperan mengurangi dampak lingkungan, sekaligus juga mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan, industri pertambangan dan kelestarian lingkungan adalah hal yang saling mendukung, dan dapat diimplementasikan melalui inovasi dan kolaborasi yang tepat.

Pemerintah memastikan skema bagi hasil gross split yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas bumi (migas) tidak akan diberlakukan pada industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Penegasan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan penerapan pola kontrak serupa migas di sektor tambang.

Sebelumnya, beredar kabar pemerintah tengah mengkaji skema pembagian hasil hingga 70 persen untuk negara dan 30 persen untuk perusahaan.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar aturan yang berlaku di sektor pertambangan tetap dipertahankan. Karena itu, skema gross split hanya berlaku untuk sektor migas dan tidak akan diadopsi ke sektor minerba.

"Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Ia menegaskan tak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha pertambangan yang sudah beroperasi maupun yang akan masuk ke sektor tersebut ke depan.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali, sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaga itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku industri setelah sebelumnya muncul wacana penerapan pola kerja sama mirip migas dalam pengelolaan tambang.

Beberapa waktu lalu, Bahlil sempat mengungkapkan pemerintah sedang mencari formulasi agar penerimaan negara dari sektor tambang dapat lebih optimal.

Saat itu ia menyebut skema seperti cost recovery maupun gross split di sektor migas bisa menjadi salah satu referensi yang dipelajari pemerintah.

Wacana tersebut kemudian memicu berbagai respons dari pelaku usaha pertambangan.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai sektor minerba memiliki karakteristik yang berbeda dengan migas. Perbedaan siklus usaha, struktur biaya, hingga profil risiko membuat mekanisme fiskal di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri migas.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah kini menegaskan tidak ada perubahan mekanisme kontrak maupun pembagian hasil yang berlaku saat ini.

Bahlil mengatakan pemerintah tetap akan mengikuti perkembangan industri dengan menerapkan berbagai kebijakan secara terukur, termasuk relaksasi apabila diperlukan.

"Atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi, kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," katanya.

Ia juga memastikan pelaku usaha tambang yang saat ini telah beroperasi tidak perlu khawatir terhadap perubahan aturan.

"Bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang eksisting sekarang itu tidak ada perubahan aturan apa-apa," ujar Bahlil.

Meski demikian, ia menjelaskan Undang-Undang Minerba tetap memberikan ruang prioritas bagi kelompok tertentu, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor yang mendukung program hilirisasi.

"Untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga, cuman memang dalam Undang-Undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah," katanya.

Bahlil berharap penegasan tersebut dapat mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang terkait rencana perubahan sistem kontrak di sektor pertambangan.

"Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Bapak Presiden, Menteri ESDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Terlahir dari keluarga veteran sederhana di Jakarta pada 10 Februari 1970, siapa sangka Edi Permadi pernah dipercaya menduduki jabatan direktur pada usia 29 tahun.

Namun, bagi Edi tak ada yang tidak mungkin. Sejak usia delapan tahun, Edi telah membantu perekonomian keluarga setelah ayahnya meninggal dunia dengan berjualan kacang dan makanan ringan.

Perjalanan hidup yang penuh tantangan tersebut tidak menghalanginya untuk meraih pendidikan tinggi. Edi bahkan berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Universitas Indonesia pada 1997.

Berbekal ketangguhan hidup dan kemampuan berpikir sistematis sebagai seorang insinyur, Edi kemudian meniti karier di industri pertambangan hingga dipercaya menjabat Director of External Relations di PT International Nickel Indonesia (Inco), yang kini dikenal sebagai PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), pada usia yang belum genap 30 tahun.

Kariernya terus berkembang. Setelah berkiprah di Vale Indonesia, Edi kemudian bergabung dengan PT J Resources Asia Pasifik Tbk., perusahaan tambang emas.

Sejak Maret 2020, Edi bahkan dipercaya menduduki posisi Direktur Utama perusahaan tambang emas berkode saham PSAB tersebut.

Selain aktif di dunia korporasi, Edi juga terlibat dalam berbagai pemikiran strategis terkait dengan pembangunan nasional, penguatan ketahanan negara, dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Saat ini, Edi juga dipercaya sebagai Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

Perjalanan hidup dan karier Edi Permadi, seorang profesional yang meniti karier dari latar belakang sederhana hingga dipercaya menjadi direktur pada usia 29 tahun, kini diabadikan dalam buku berjudul “Edi Permadi Direktur di Usia 29 Tahun”.

Buku tersebut resmi diluncurkan di Sekolah Master (Masjid Terminal), Depok pada Senin (1/6/2026). Peluncuran buku ini mendapat apresiasi dari berbagai tokoh nasional, akademisi, kalangan bisnis, serta keluarga dan kolega yang hadir.

Di mata rekan sekaligus mentornya, Eddie Arsyad, sosok Edi Permadi memiliki karakter kuat, semangat belajar, dan kemampuan berkembang yang menjadi modal penting dalam perjalanan kariernya.

Potensi tersebut kemudian terus diasah melalui pengalaman dan peningkatan kompetensi hingga mengantarkannya ke posisi puncak di industri pertambangan. “Ketika Edi masih berada di grup Human Capital yang saya pimpin, kami sudah melihat adanya potensi besar dalam dirinya. Pada akhirnya, keberhasilan seseorang sangat ditentukan oleh keinginannya sendiri untuk terus mengembangkan dan mengisi potensi yang ada dalam dirinya,” katanya.

Eddie Arsyad yang kini menjabat sebagai Director & Principal Advisor PT Quintave Kinerja Mulia, menilai pencapaian Edi Permadi menjadi direktur pada usia 29 tahun merupakan hasil dari potensi dan kapasitas kepemimpinan yang telah terlihat sejak awal kariernya.

Menurut dia, jabatan strategis tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh kemampuan seseorang dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. “Ada anggapan bahwa seseorang harus mencapai usia tertentu untuk menjadi direktur. Menurut saya, itu hanyalah mitos. Yang menentukan bukanlah usia, melainkan potensi yang dimiliki individu tersebut,” ujar Arsyad.

Setali tiga uang, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Budi Santoso menilai, Edi Permadi sebagai sosok profesional yang memiliki kombinasi kemampuan yang jarang dimiliki seorang engineer.

Menurut dia, meski berlatar belakang Teknik Elektro, Edi mampu membangun komunikasi dan hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan yang humanis dan penuh empati.

“Cara beliau membawa diri, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan berbagai pihak sangat humanis. Pendekatan profesional yang beliau lakukan selalu dibalut dengan sentuhan personal dan empati yang kuat. Saya bahkan sempat berpikir tidak mungkin ini seorang engineer,” ujar Budi.

Budi mengaku pernah bekerja bersama dengan Edi di J Resources dan menyaksikan langsung bagaimana Edi menangani berbagai persoalan bisnis yang kompleks. Menurut dia, Edi selalu mengedepankan keputusan yang berbasis data dan analisis yang matang, tetapi tetap mampu menjaga hubungan baik dengan semua pihak.

Kombinasi antara kompetensi teknis, kepemimpinan, dan kemampuan membangun relasi inilah yang membuat Edi berhasil menempati berbagai posisi strategis di industri pertambangan. “Yang saya kagumi, seluruh keputusan dibuat dengan perhitungan yang sangat matang dan disiplin. Namun dalam proses diskusi maupun penyampaiannya kepada berbagai pihak, beliau tetap mengedepankan empati dan hubungan personal yang baik. Bagi saya, itulah yang membuat Pak Edi menjadi sosok yang lengkap,” tuturnya.

Peluncuran buku berjudul “Edi Permadi Direktur di Usia 29 Tahun” di Sekolah Master (Masjid Terminal), Depok pada Senin (1/6/2026). /Istimewa

Fondasi Penting Keberhasilan Edi

Dalam sambutannya, Edi mengungkapkan bahwa buku berjudul “Edi Permadi Direktur di Usia 29 Tahun” lahir dari dorongan para sahabat dan kolega yang meminta dirinya mendokumentasikan berbagai pengalaman hidup dan karier yang selama ini tersebar dalam catatan pribadi maupun tulisan-tulisan terpisah.

“Buku ini lahir dari dorongan banyak sahabat yang meminta saya menuliskan pengalaman dan perjalanan hidup yang selama ini tersebar dalam berbagai catatan, tulisan, maupun kenangan. Akhirnya saya mencoba mengumpulkannya menjadi satu karya yang dapat dibaca dan dipelajari bersama,” kata Edi.

Dia menjelaskan, buku tersebut dibagi menjadi tiga fase perjalanan hidup, yakni sebagai profesional, entrepreneur, dan warga negara yang ingin memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Salah satu gagasan utama yang diangkat dalam buku tersebut adalah konsep "Tujuh E", yang menurut Edi menjadi fondasi penting dalam mencapai keberhasilan. Ketujuh nilai tersebut meliputi Ethos (etos kerja), Effectiveness (efektivitas), Efficiency (efisiensi), Empathy (empati), Ethics (etika), Eling (mengingat Tuhan Yang Maha Esa), dan Emak (keberkahan ibu).

“Etos kerja merupakan fondasi utama keberhasilan. Saya melihat bahwa keberhasilan tidak datang secara kebetulan, melainkan melalui kerja keras yang dilakukan secara konsisten,” katanya.

Edi juga menekankan pentingnya integritas dan etika dalam perjalanan karier seseorang. “Keberhasilan tanpa etika tidak akan bertahan lama. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil,” ujarnya.

Selain itu, dia meyakini bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu semata, tetapi juga oleh dukungan keluarga dan doa orang tua. “Doa seorang ibu memiliki kekuatan yang luar biasa. Restu dan keberkahan orang tua, khususnya ibu, merupakan salah satu faktor penting yang mendukung perjalanan hidup seseorang. Saya percaya bahwa keberhasilan bukan hanya hasil kerja keras pribadi, tetapi juga hasil dari doa, dukungan, dan pengorbanan orang tua yang selalu menyertai langkah kita,” tutur Edi.

Melalui buku ini, Edi mengaku tidak bermaksud memberikan resep sukses kepada pembaca. Sebaliknya, dia ingin berbagi pengalaman, pelajaran, kegagalan, dan proses panjang yang membentuk perjalanan hidupnya.

“Saya hanya ingin berbagi pengalaman, pelajaran, kegagalan, dan proses yang saya jalani selama ini. Jika ada manfaat yang dapat dipetik oleh generasi muda maupun para profesional dari kisah yang saya tuliskan, maka tujuan buku ini telah tercapai,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara mempercepat langkah penataan organisasi dan struktur bisnis MIND ID guna memperkuat efektivitas holding industri pertambangan negara dalam menjalankan mandat strategis hilirisasi nasional. Hal ini disampaikan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria saat bertemu Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin di Jakarta.

"Penataan ini diarahkan agar operasional perusahaan berjalan lebih fokus, efisien, terintegrasi, serta mampu menjawab kebutuhan transformasi industri mineral dan batu bara ke depan," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Dony menyampaikan pertemuan tersebut menyoroti upaya konsolidasi bisnis, penyederhanaan struktur organisasi, serta penguatan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan daya saing industri pertambangan nasional. Dalam pembahasan tersebut, Dony memandang, penataan organisasi sebagai fondasi penting agar MIND ID mampu bergerak lebih adaptif dalam mengelola rantai pasok industri mineral secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

"Langkah ini juga dinilai penting untuk memperkuat sinergi antarentitas usaha di bawah holding sehingga pengambilan keputusan bisnis dapat berjalan lebih cepat dan terukur," ucap Dony.

Ia menilai penataan organisasi dan bisnis menjadi langkah penting agar transformasi industri pertambangan nasional berjalan lebih efektif dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara. Dony berharap konsolidasi bisnis di lingkungan MIND ID mampu menciptakan efisiensi operasional, memperkuat integrasi ekosistem industri pertambangan, sekaligus meningkatkan kapasitas investasi pada proyek-proyek strategis nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menempuh jalan tengah untuk menjaga agenda penghiliran mineral tetap berjalan di tengah tekanan industri pertambangan dan protes investor asal China yang beroperasi di Indonesia. Evaluasi kebijakan pun mulai dibuka agar kepastian usaha tetap terjaga tanpa menghambat target hilirisasi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui perlunya sinkronisasi kebijakan setelah menerima masukan dari pelaku industri yang meminta kepastian pasokan bahan baku, khususnya nikel dan bauksit. Permintaan itu muncul seiring meningkatnya kebutuhan smelter yang sudah telanjur dibangun dan membutuhkan jaminan suplai mineral dalam jangka panjang.

Di tengah evaluasi tersebut, investasi penghiliran mineral masih menunjukkan tren besar. Nilai investasi hilirisasi nikel tercatat mencapai Rp153,2 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp185,2 triliun pada 2025. Sementara itu, investasi bauksit melonjak dari Rp21,8 triliun pada 2024 menjadi Rp53,1 triliun pada tahun ini. Di sisi lain, investasi tembaga justru cenderung melandai menjadi Rp65,9 triliun pada 2025.

Pemerintah menilai penghiliran tetap menjadi strategi utama untuk memperkuat struktur industri nasional. Namun, pendekatannya mulai diarahkan tidak hanya sebatas pembangunan smelter atau pelarangan ekspor bahan mentah, melainkan menuju industrialisasi yang menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi dan memperpanjang rantai pasok dalam negeri.

Langkah pendalaman hilirisasi itu tercermin dari pengembangan proyek smelter yang terus berjalan. Hingga saat ini terdapat 14 proyek smelter mineral, terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter besi, dan satu smelter tembaga dengan total realisasi investasi mencapai US$7,8 miliar. Pada saat yang sama, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba hingga April 2026 mencapai Rp48,95 triliun atau tumbuh 6,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk menyetor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1,624 triliun sepanjang 2025. Jumlah kontribusi anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID tersebut meningkat 106,9% dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp855,044 miliar.

Kontribusi pajak dan PNBP ini berasal dari berbagai komponen, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, royalti, bea keluar, hingga iuran produksi yang wajib dibayarkan perusahaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan.

Peningkatan kontribusi kepada negara ini sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan sepanjang 2025. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp1,31 triliun pada 2025.

Corporate Secretary PT Timah Ruddy Nursalam mengatakan, kenaikan kontribusi tersebut menjadi bukti komitmen PT Timah dalam mendukung penerimaan negara sekaligus memperkuat peran perusahaan sebagai salah satu entitas strategis nasional di sektor pertambangan timah.

Dia menuturkan, PT Timah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan produksi mineral strategis, tetapi juga berkomitmen memastikan seluruh aktivitas perusahaan memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi negara.

Menurutnya, sebagai perusahaan pertambangan milik negara, PT Timah memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak dan PNBP untuk mendukung pembangunan nasional.

“Kontribusi melalui pajak dan PNBP merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dan negara,” kata Ruddy, melalui siaran pers, Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan, PT Timah terus memperkuat kepatuhan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan dengan mengedepankan prinsip good mining practice dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Selain fokus pada kinerja bisnis, PT Timah juga terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor minerba menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait Satgas Deregulasi patut diapresiasi. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sudirman menjelaskan berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan hilirisasi mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan Harga Patokan Mineral (HPM) baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurutnya, keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Terkait pembatasan produksi bijih nikel, Perhapi meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih selektif berdasarkan jenis bijih yang ditambang. Menurut Sudirman, pembatasan dapat diterapkan pada bijih nikel saprolite berkadar tinggi karena kapasitas smelter RKEF dinilai sudah berlebih.

Sementara itu, produksi bijih nikel limonite berkadar rendah dinilai masih perlu didorong untuk mendukung pengembangan smelter HPAL dan industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Beberapa investor termasuk dari China sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun proyek hilirisasi nikel tipe limonite ini, dan mereka tentunya sangat kecewa karena dengan adanya pembatasan produksi bijih nikel yang dipukul rata, maka juga berdampak kepada investasi yang telah dikeluarkan,” jelas Sudirman.

Dia menambahkan bahwa investor membutuhkan konsistensi regulasi sebelum memutuskan menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, efektivitas Satgas Deregulasi nantinya akan diukur dari kemampuannya memangkas hambatan nyata di lapangan.

“Kalau tidak, maka investor membaca ini sekadar sebagai penambahan struktur tanpa perbaikan substansi,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengikuti formulasi yang disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana penyesuaian tarif royalti dan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan final mengenai skema baru tersebut.

Purbaya menyebut pihaknya menunggu rincian perhitungan dari Kementerian ESDM sebelum kebijakan dituangkan dalam aturan resmi. Pemerintah juga masih menghitung dampak kebijakan terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan.

“Ya itu kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan, itu nggak lama berubahnya. Setelah ngomong sejam-dua jam setelah itu ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Menkeu saat ditemui awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya mengungkapkan pemerintah tetap optimistis penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat meningkat meski skema penyesuaian tarif belum diputuskan. Formula baru yang sedang dibahas disebut berpotensi memberikan tambahan penerimaan lebih besar dibandingkan skema sebelumnya.

Ia menyebut perhitungan awal menunjukkan kenaikan pendapatan negara dapat dicapai tanpa menimbulkan gejolak di industri pertambangan. Pemerintah masih menunggu formulasi final dari Kementerian ESDM agar implementasi kebijakan tidak mengganggu iklim investasi.

“Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat dengan signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya,” ucap Purbaya.

Saat ditanya mengenai potensi tambahan penerimaan negara dari skema baru tersebut, Purbaya menyebut nilainya sangat besar. Ia bahkan mengindikasikan tambahan penerimaan berpotensi melampaui Rp 200 triliun. “Yang disebutkan sih lebih,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri pertambangan meminta pemerintah menerapkan skema royalti progresif mengikuti pergerakan harga komoditas guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi tambang.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi) Sudirman Widhy Hartono mengusulkan agar kenaikan tarif royalti diterapkan secara bertingkat.

"Sebaiknya dibuat dengan mekanisme bertingkat atau progresif," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (12/5/2026).

Dalam skema tersebut, tarif royalti bisa meningkat ketika harga komoditas sedang tinggi dan menurun saat harga komoditas melemah. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih adil karena negara tetap dapat memperoleh penerimaan optimal pada periode booming harga komoditas, tanpa membebani industri ketika pasar sedang lesu.

"Namun pada saat harga komoditas anjlok, maka negara harus tetap menjaga iklim agar industri atau investasi tetap kondusif," tambah Sudirman.

Dia menilai, penerapan tarif royalti tinggi di tengah penurunan harga komoditas justru berpotensi menekan daya saing industri pertambangan nasional. Kondisi itu dinilai dapat memperberat beban operasional perusahaan tambang dan menghambat minat investasi baru.

"Perlu dijaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi tambang," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudirman meminta pemerintah memastikan tarif royalti tetap kompetitif agar tidak memicu relokasi investasi ke negara lain yang dapat lebih memberikan jaminan investasi yang lebih baik.

Selain besaran tarif, Sudirman menilai kepastian hukum serta konsistensi regulasi menjadi faktor utama yang diperhatikan investor di sektor pertambangan. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat meningkatkan ketidakpastian usaha dan mengganggu rencana investasi jangka panjang.

"Aspek kepastian hukum dan konsistensi regulasi ini sangat penting dan perlu jadi perhatian," tegasnya.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) diketahui telah menggelar konsultasi publik untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam revisi tersebut, pemerintah mengusulkan skema royalti progresif baru dengan penyesuaian interval harga mineral acuan (HMA) sekaligus kenaikan tarif untuk sejumlah komoditas utama. Langkah ini diambil seiring dengan kenaikan tajam harga mineral global sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang dinilai telah menciptakan potensi windfall profit bagi pelaku usaha tambang.

Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penangguhan rencana kenaikan tarif royalti tersebut pada Senin (11/5/2026). Dia akan melakukan evaluasi ulang menyusul mengemukanya masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan jasa kontraktor tambang PT Andalan Artha Primanusa (Andalan) menyiapkan langkah ekspansi di sektor batu bara dan nikel seiring prospek kedua komoditas yang dinilai masih cerah dalam jangka panjang.

Direktur Utama Andalan Gahari Christine mengatakan meningkatnya aktivitas pertambangan, baik di komoditas batu bara maupun nikel, mendorong kebutuhan terhadap jasa kontraktor yang mampu menjamin efisiensi dan produktivitas operasional di lapangan.

Menurutnya, kompleksitas operasional tambang yang semakin tinggi membuat peran kontraktor kian vital dalam mendukung keberhasilan proyek. “Di industri pertambangan, yang paling menentukan bukan hanya resource, tapi konsistensi eksekusi di lapangan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Sejalan dengan peluang tersebut, Andalan memperkuat ekspansi bisnis dengan mengamankan sejumlah kontrak baru pada 2026, khususnya di sektor batu bara. Perseroan memperoleh pekerjaan dari sejumlah perusahaan, antara lain PT Daya Bumindo Karunia, PT Intan Bumi Persada, dan PT Arkara Prathama Energi.

Di sisi lain, Andalan juga mulai memperluas portofolio ke komoditas nikel sebagai bagian dari strategi diversifikasi. Langkah ini ditandai dengan perolehan kontrak pengembangan dan operasi penambangan bersama PT Position di Maluku Utara sejak Januari 2026.

Ekspansi tersebut ditopang oleh prospek industri yang masih solid. Permintaan batu bara diperkirakan tetap stabil seiring kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat, sementara nikel menjadi komoditas kunci dalam transisi energi global dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Selain itu, Indonesia juga diproyeksikan semakin dominan dalam rantai pasok nikel global, baik dari sisi produksi maupun hilirisasi. Kondisi ini diyakini akan meningkatkan kebutuhan terhadap mitra kontraktor tambang yang andal.

Dalam mendukung ekspansi tersebut, Andalan mengandalkan model bisnis end-to-end yang mencakup seluruh tahapan operasional tambang, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga reklamasi. Operasional perusahaan saat ini tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Halmahera Timur.

Dengan rekam jejak kontrak yang terus bertambah dan diversifikasi ke sektor nikel, Andalan optimistis dapat memperkuat posisi sebagai mitra strategis bagi perusahaan tambang di tengah meningkatnya kebutuhan jasa kontraktor pertambangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional dengan total investasi mencapai Rp116 triliun. Ia menyebutkan proyek ini sangat penting karena menjadi salah satu jalan menuju kebangkitan Indonesia dan upaya besar pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," kata Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Salah satu proyek yang dibangun adalah hilirisasi tembaga dan emas yang dikembangkan oleh MIND ID di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, tepatnya di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Jawa Timur.

Hilirisasi tembaga dan emas di Gresik mencerminkan pembentukan rantai industri yang semakin terhubung dari hulu hingga hilir. MIND ID akan mengembangkan fasilitas Brass Mill, Brass Cup, serta manufaktur logam mulia berbasis anode slime.

Dalam skemanya, katoda tembaga dari smelter akan diolah menjadi brass cup dan brass mill berkapasitas 10 ribu ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan amunisi nasional. Sementara itu, untuk pengolahan emas, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akan memproses hasil pemurnian logam menjadi emas batangan (bullion) guna memperkuat rantai pasok logam mulia domestik.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa pengembangan industri derivatif di Gresik merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi daerah. Inisiatif ini diyakini mampu menjadi motor penggerak baru bagi struktur ekonomi Jawa Timur agar semakin kokoh dan berdaya saing.

[Gambas:Youtube]

"Definisi maju tentu adalah kemampuan kita mengembangkan industri strategis yang membuat bangsa ini menjadi berdikari. Prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya ekosistem yang mumpuni. Itulah sebabnya Jawa Timur ingin menjadi bagian penting dari rantai nilai (value chain) industri nasional," ujar Emil saat ikut meresmikan proyek tersebut.

Emil menjelaskan hilirisasi di KEK Gresik kini telah melompat ke tahap produk turunan tingkat dua dan tiga. Ia mencontohkan bagaimana katoda tembaga kini diolah lebih lanjut menjadi copper rod, copper foil, hingga brass cup yang merupakan bahan baku peluru.

"Kita sudah bergeser ke arah industri derivatif. Katoda tembaga yang dihasilkan smelter kini diolah menjadi brass cup oleh Pindad untuk kebutuhan amunisi. Jadi, peluru yang biasanya diimpor untuk kebutuhan TNI, ke depan akan diproduksi di dalam negeri menggunakan bahan baku lokal," tuturnya.

Kehadiran fasilitas brass mill ini diproyeksikan mampu menekan angka impor komponen amunisi TNI secara signifikan sekaligus memperkuat kemandirian pertahanan melalui integrasi produksi di kawasan yang sama.

Secara sosial-ekonomi, proyek terintegrasi ini diperkirakan akan menyerap hingga 7.000 tenaga kerja terampil. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi lintas BUMN yang melibatkan PT Freeport Indonesia sebagai penyedia bahan baku, PT Pindad, PT Antam, hingga PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai mitra infrastruktur pelabuhan.

Guna mendukung transformasi KEK Gresik sebagai hub hilirisasi berdaya saing global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen memperkuat efisiensi logistik melalui perbaikan infrastruktur di sekitar kawasan, termasuk pelebaran akses jalan tol dan pembenahan jembatan guna memastikan kelancaran operasional KEK Gresik sebagai tulang punggung industri nasional.

"KEK Gresik bukan lagi single commodity, melainkan multi-commodity hub. Dengan dukungan infrastruktur dari Pelindo dan ekosistem industri yang sudah 'nyambung', kawasan ini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang menyerap ribuan tenaga kerja terampil," tambah Emil.

Dari sisi makroekonomi, posisi KEK Gresik di jantung aglomerasi Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Emil memaparkan bahwa wilayah ini menyumbang hampir separuh dari PDRB Jawa Timur.

"Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kawasan Gerbangkertosusila mencapai hampir separuh dari perekonomian Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur menyumbang seperenam ekonomi nasional, maka perputaran ekonomi di aglomerasi ini saja mencakup hampir 10 persen dari total ekonomi Indonesia. Ini adalah keunggulan kompetitif yang harus kita jaga," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara di dunia tercatat sebagai penguasa sumber daya tambang global berkat kekayaan mineral yang melimpah serta dukungan kebijakan yang mendorong industri pertambangan.

Mengutip dari World Atlas, Senin (27/4/2026), sektor pertambangan menjadi pondasi penting dalam rantai pasok global karena menyediakan bahan baku utama bagi infrastruktur, teknologi, kendaraan, hingga barang konsumsi. Negara-negara dengan cadangan mineral besar serta regulasi yang mendukung eksplorasi dan investasi cenderung mendominasi produksi tambang dunia.

Crux Investor menilai, dominasi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Sejumlah negara masih menghadapi persoalan seperti ketidakstabilan politik, korupsi, infrastruktur yang terbatas, hingga dampak lingkungan yang menghambat pengelolaan sumber daya secara optimal.

Dalam konteks global, kekuatan sektor tambang tidak hanya ditentukan oleh jumlah cadangan, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola, mengekspor, serta mengintegrasikan sumber daya tersebut ke dalam ekonomi nasional.

Daftar negara penguasa sumber daya tambang dunia berdasarkan kekayaan dan kapasitas produksinya:

1. China

Melansir dari World Atlas, China menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia, nilainya mencapai lebih dari US$23 triliun. Negara ini merupakan produsen utama berbagai komoditas strategis, seperti batu bara, emas, timah, seng, timbal, hingga logam tanah jarang.

Keunggulan utama China terletak pada dominasinya dalam rantai pasok rare earth elements (REE), di mana negara ini menguasai lebih dari 60% produksi global. Logam tanah jarang menjadi komponen penting dalam industri teknologi tinggi, seperti baterai, kendaraan listrik, hingga perangkat elektronik.

Selain itu, China juga memimpin produksi berbagai mineral lain, seperti magnesium, tungsten, dan fosfat. Industri pertambangan di negara ini didominasi oleh perusahaan milik negara berskala besar yang terintegrasi secara vertikal, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kontrol produksi.

Meski demikian, sektor ini menghadapi tantangan serius, seperti praktik penambangan ilegal, isu keselamatan kerja, serta dampak lingkungan yang signifikan. Pemerintah China terus melakukan konsolidasi industri untuk meningkatkan standar keamanan dan keberlanjutan.

2. Rusia

Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan sumber daya terbesar di dunia, nilainya mencapai lebih dari US$75 triliun. Kekayaan ini mencakup emas, nikel, aluminium, tembaga, batu bara, hingga minyak dan gas alam.

Rusia juga termasuk dalam tiga besar produsen global untuk nikel, platinum, dan palladium, logam penting dalam industri otomotif dan energi. Wilayahnya yang sangat luas, membentang hingga 12 zona waktu, memberikan potensi sumber daya yang sangat besar.

Dilansir dari Crux Investor, perusahaan besar seperti Norilsk Nickel dan Rusal menjadi pemain utama dalam industri ini. Namun, pengembangan sektor tambang di Rusia menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, biaya produksi tinggi, serta dampak sanksi internasional yang memengaruhi akses teknologi dan investasi.

3. Australia

Australia merupakan salah satu negara tambang paling maju di dunia dengan kekayaan sumber daya yang sangat besar. Negara ini menjadi produsen utama bauksit, bijih besi, dan lithium, serta memiliki cadangan signifikan batu bara, emas, dan uranium.

Selain itu, Australia memiliki cadangan emas terbesar di dunia dan menyuplai sekitar 14,3% kebutuhan global. Industri pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara.

Keunggulan Australia tidak hanya terletak pada kekayaan sumber daya, tetapi juga pada stabilitas politik, transparansi regulasi, serta infrastruktur yang maju. Negara ini juga menjadi rumah bagi perusahaan tambang global seperti BHP dan Rio Tinto.

Wilayah seperti Western Australia bahkan menyimpan sumber daya mineral bernilai lebih dari A$1 triliun, menjadikannya salah satu pusat pertambangan paling penting di dunia.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki total sumber daya alam senilai sekitar US$45 triliun, didominasi pada batu bara dan kayu. Negara ini juga merupakan produsen utama tembaga, emas, fosfat, serta berbagai mineral industri lainnya.

Industri pertambangan di AS menyumbang sekitar US$110 miliar terhadap PDB pada 2022. Negara bagian seperti Arizona, Nevada, Alaska, dan Montana menjadi pusat aktivitas pertambangan utama.

Meski memiliki sumber daya melimpah, AS masih bergantung pada impor untuk beberapa logam penting seperti lithium, kobalt, dan grafit yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan teknologi tinggi. Regulasi yang ketat serta penolakan publik terhadap proyek tambang juga menjadi tantangan tersendiri.

5. Brasil

Brasil memiliki kekayaan sumber daya alam senilai lebih dari US$21,8 triliun, komoditas utamanya seperti bijih besi, emas, uranium, dan minyak.

Negara ini juga dikenal sebagai pemilik cadangan niobium terbesar di dunia serta salah satu produsen utama bijih besi global. Wilayah seperti Carajás menjadi pusat produksi mineral utama.

Namun, pengembangan sektor tambang di Brasil menghadapi berbagai hambatan, termasuk birokrasi yang kompleks, pajak tinggi, serta keterbatasan infrastruktur logistik. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui reformasi kebijakan.

6. Kanada

Kanada merupakan salah satu pusat pertambangan global dengan nilai sumber daya mencapai US$33,2 triliun. Negara ini menghasilkan berbagai komoditas seperti uranium, nikel, tembaga, emas, hingga logam tanah jarang.

Didukung oleh infrastruktur yang maju serta kebijakan yang stabil, Kanada menjadi tujuan utama investasi pertambangan. Produksi mineralnya mencapai sekitar US$100 miliar pada 2022.

Selain itu, Kanada memiliki sistem regulasi yang mendukung praktik pertambangan berkelanjutan, termasuk standar lingkungan yang tinggi dan teknologi canggih dalam eksplorasi.

7. Republik Demokratik Kongo (DRC)

DRC memiliki kekayaan mineral luar biasa, termasuk lebih dari 70% cadangan kobalt dunia, serta deposit besar tembaga, emas, berlian, dan tantalum.

Secara nilai, sumber daya alam negara ini mencapai sekitar US$24 triliun. Industri tambang juga menjadi sumber lapangan kerja bagi ratusan ribu masyarakat lokal.

Namun, melansir dari Crux Investor, sektor ini menghadapi tantangan besar seperti konflik bersenjata, korupsi, serta praktik pertambangan ilegal yang menghambat pengelolaan sumber daya secara optimal.

8. Chile

Chile merupakan produsen tembaga terbesar di dunia dan pemasok utama lithium global. Sekitar 14% PDB negara ini berasal dari sektor pertambangan.

Negara ini memiliki sekitar setengah cadangan lithium dunia dan seperempat cadangan tembaga global, menjadikannya sangat strategis dalam industri energi bersih dan baterai.

Didukung oleh kebijakan yang stabil dan infrastruktur yang baik, Chile menjadi salah satu tujuan utama investasi pertambangan global, terutama dalam sektor lithium yang semakin penting di era kendaraan listrik.

9. India

India memiliki sektor pertambangan yang berkontribusi sekitar 2,5% terhadap PDB nasional. Negara ini memiliki cadangan batu bara terbesar keempat di dunia serta sumber daya lain seperti bauksit, titanium, dan berlian.

India juga menjadi produsen utama mangan serta menyumbang lebih dari 60% produksi mika global. Sektor pertambangan menjadi bagian penting dari industri nasional dengan kontribusi signifikan terhadap sektor manufaktur.

10. Venezuela

Venezuela memiliki kekayaan sumber daya alam senilai sekitar US$14,3 triliun, cadangan minyak terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki sumber daya lain, seperti emas, batu bara, dan bijih besi.

Selain itu, Venezuela memiliki cadangan gas alam besar serta deposit emas terbesar kedua di dunia. Namun, sebagian besar sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat kondisi ekonomi dan kebijakan domestik. (Arief Budi Mulia)