Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berisiko mengalami kutukan sumber daya alam apabila pembenahan tata kelola dan kelembagaan tidak menjadi prioritas.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai kualitas institusi menjadi faktor utama yang menentukan apakah kekayaan komoditas akan menghasilkan kesejahteraan atau justru memperburuk perekonomian.

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi, sistem politik, serta efektivitas tata kelola yang mengelola kekayaan alam tersebut.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," kata Didik dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?pada Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara. Norwegia, Australia dan Kanada berhasil mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui institusi yang kuat dan kebijakan yang konsisten.

Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola, tingginya korupsi, dan minimnya diversifikasi ekonomi.

Didik menilai Indonesia masih berada di persimpangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia serta produsen utama minyak sawit dan berbagai komoditas mineral, Indonesia memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi. Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi beban apabila tata kelola tidak diperbaiki.

Dia mengutip hasil riset ekonom Indef, Nailul Farih, yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Dalam riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah yang memiliki institusi relatif kuat.

Sebaliknya, negara berpendapatan rendah justru lebih rentan mengalami fenomena resource curse atau kutukan sumber daya.

Menurut Didik, teori New Institutional Economics menjelaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, tata kelola yang efektif, serta birokrasi yang akuntabel menjadi fondasi agar kekayaan alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mengingatkan pendapatan besar dari sektor sumber daya alam justru dapat memicu praktik perburuan rente, korupsi, hingga konflik politik apabila pengelolaannya tidak transparan. Dalam kondisi tersebut, kekayaan alam tidak lagi menjadi modal pembangunan, melainkan memperkuat kepentingan elite dan melemahkan produktivitas ekonomi.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Sekarang saya kira Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," ujarnya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kemampuannya membangun institusi yang berkualitas daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai mulai menunjukkan gejala kutukan sumber daya alam (SDA) di tengah melimpahnya cadangan komoditas strategis.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai deindustrialisasi, ketergantungan terhadap komoditas, serta praktik perburuan rente menjadi sinyal bahwa pengelolaan sumber daya alam nasional masih menghadapi persoalan mendasar.

Didik mengatakan Indonesia saat ini berada di persimpangan antara menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai berkah atau justru berubah menjadi kutukan ekonomi. Menurutnya, arah tersebut akan ditentukan oleh kualitas institusi, tata kelola, dan sistem politik dalam mengelola kekayaan alam.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Tidak tahu nanti bagaimana nasibnya," katanya dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?, Senin (29/6/2026).

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi dan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Kesimpulan tersebut, kata dia, sejalan dengan berbagai literatur ekonomi politik modern.

Dia mencontohkan Norwegia, Australia, dan Kanada sebagai negara yang berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkat dukungan kelembagaan dan kebijakan yang kuat. Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang berujung pada kemiskinan, lemahnya diversifikasi ekonomi, hingga rapuhnya institusi negara.

Didik mengutip hasil riset ekonom Indef Nailul Farih yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Berdasarkan riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif terhadap negara berpendapatan tinggi dan menengah, tetapi justru berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah yang memiliki kualitas institusi lemah.

Dia menjelaskan teori New Institutional Economics menempatkan institusi sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan SDA. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, kualitas tata kelola, serta birokrasi yang efektif menjadi fondasi agar kekayaan alam mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," ujarnya.

Dalam paparannya, Didik menilai Indonesia telah memperlihatkan sejumlah gejalapartial resource curseatau kutukan sumber daya sebagian. Gejala tersebut tercermin dari terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto selama beberapa dekade terakhir, meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit, serta masih kuatnya praktik perburuan rente di sektor sumber daya alam.

Menurut dia, praktik perburuan rente muncul melalui berbagai persoalan, mulai dari perizinan, penangkapan kepentingan oleh oligarki, hingga ketidakpastian regulasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam apabila tidak diikuti perbaikan tata kelola.

Didik menambahkan teori kutukan sumber daya alam menjelaskan bahwa melimpahnya penerimaan dari sektor komoditas dapat memicu korupsi, memperkuat oligarki politik, menurunkan produktivitas sektor nonkomoditas, serta memunculkan konflik perebutan rente apabila institusi negara tidak berfungsi secara efektif.

Sebaliknya, negara yang berhasil mengelola kekayaan alam umumnya ditopang demokrasi yang kuat, kelembagaan yang transparan, pengelolaan dana kekayaan negara yang akuntabel, investasi pada pendidikan, dan struktur ekonomi yang terdiversifikasi.

Oleh karena itu, Didik menilai agenda utama Indonesia bukan sekadar meningkatkan produksi atau hilirisasi komoditas, melainkan memperkuat kualitas institusi agar kekayaan sumber daya alam benar-benar menjadi mesin pembangunan jangka panjang.

"Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," katanya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang secara otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kualitas institusi daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

"Kalau Anda datang ke Korea, kanan kirinya batu-batu, tidak ada sumber daya alam. Tetapi sekarang pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Jadi institusinya yang menjadi penting," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah adalah besarnya kekayaan Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri. Prabowo mengibaratkan kondisi tersebut seperti tubuh manusia yang kehilangan darah secara terus-menerus hingga akhirnya mengalami kolaps.

“Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar,” kata Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (23/6/2026).

Prabowo Panggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana, Bahas Kejatuhan Rupiah?



“Kalau darah kita tiap hari keluar, ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menjelaskan, bahwa berdasarkan data selama 22 tahun terakhir nilai dana yang keluar dari Indonesia mencapai USD343 miliar. Sementara keuntungan yang diperoleh mencapai 436 miliar dolar AS, sehingga porsi kekayaan yang benar-benar tinggal di dalam negeri dinilai sangat minim.

Desain Cetak Biru RAPBN 2027, Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS



“Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan, di depan kita saudara-saudara sekalian,” katanya.

Prabowo juga menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara karena sebagian penerimaan tidak tercatat secara benar.

“Apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” ujarnya.

Prabowo pun membeberkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD908 miliar dalam kurun waktu 34 tahun. Nilai tersebut setara sekitar Rp15.000 triliun.

“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun! Saudara-saudara ini semua data keluar,” paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak pekerja untuk mempersiapkan kompetensi masa depan (future skills) untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di panggung regional dan global.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah), bahwa tantangan ke depan terkait dengan future skills. Sudah mulai banyak teriak perusahaan (terkait) ketidaksiapan (SDM Indonesia) dalam menghadapi disrupsi teknologi. Ini harus kita pikirkan bersama,” kata Menaker di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli menyoroti kualitas ketenagakerjaan Indonesia yang masih cukup tertinggal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Berdasarkan data Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia masih berada pada angka 0,54. Hal ini berarti potensi produktivitas tenaga kerja nasional baru mencapai sekitar setengah dari kapasitas ideal.

“Terkait dengan Human Capital Index, kita perlu bekerja keras. Tingkat skill digital pekerja kita ini juga relatif kita masih harus berjuang. Dibandingkan rata-rata benchmark negara maju yang bisa sampai 40 persen, kita baru 14 persen untuk skill digital yang tingkatannya intermediate atau advanced,” ungkap Menaker.

“Dan terkait dengan skor Work Digital Competitiveness Index kita, kita juga harus terus tingkatkan. Terakhir, terkait dengan produktivitas, kita 20 persen, di bawah rata-rata negara ASEAN,” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan dunia industri, dunia usaha, dan serikat buruh/pekerja.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menilai sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kerja-kerja di Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan dengan baik, efektif tanpa dukungan dari semua stakeholders, termasuk serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat riset dalam menjaga ketahanan sumber daya air dan mendorong pengembangan industri berkelanjutan di kawasan itu.

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad mengatakan bahwa kolaborasi ini penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dunia usaha.

"Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam," kata Sudirman dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin.

Menurutnya, sebagai kawasan industri dan investasi yang terus berkembang, Batam membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Komitmen kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi dan Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian mengatakan ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga industri hijau.

"Kami berharap hasil riset dan inovasi BRIN dapat memberikan kontribusi nyata bagi Batam. Berbagai potensi yang ada harus diwujudkan menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia industri," ujarnya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Asep Riswoko menambahkan kolaborasi ini melibatkan tujuh riset dari lima pusat riset BRIN, serta tiga unit teknis dari BP Batam.

“Sebanyak sepuluh aktivitas dari enam topik utama telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, berdasarkan peta jalan yang telah disusun secara bertahap,” kata dia.

Seluruh aktivitas tersebut dirancang agar hasil riset dapat diimplementasikan secara langsung untuk mendukung pengembangan kawasan Batam.

"Kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat peran riset bagi pembangunan kawasan strategis Batam," katanya.

Sementara Kepala BRIN Arif Satria menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri (valley of death).

"BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini mampu menarik investasi yang lebih besar ke Batam," imbuh Arif.

Melalui kolaborasi ini, BP Batam harap hasil riset dan inovasi dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan sumber daya air, mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis mulai memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana regulasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam.

Anggota Badan Legislatif mengingatkan agar beleid yang disusun tidak hanya berfokus pada penguatan tata kelola komoditas, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah menilai masih terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperjelas dalam rancangan regulasi tersebut, terutama terkait definisi komoditas strategis dan konsep ekspor tunggal yang diusulkan dalam tata kelola komoditas nasional.

Menurutnya, ketidakjelasan definisi dapat menimbulkan persoalan dalam implementasi aturan di masa mendatang.

"Kami juga belum melihat definisi komoditas strategis. Apa yang dimaksud komoditas strategis juga belum ditayangkan, sehingga ketika membaca pasal-pasal kita tidak tahu mana yang dimaksud komoditas strategis," katanya dalam rapat pleno pembahasan RUU Komoditas Strategis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, Siti juga mempertanyakan konsep ekspor tunggal yang menjadi salah satu bagian dari rancangan beleid tersebut. Menurut dia, perlu ada kejelasan mengenai peran pemerintah dalam mekanisme ekspor yang diusulkan.

"Ekspor tunggal mungkin perlu dipertanyakan. Apa yang dimaksud ekspor tunggal. Apakah monopoli pemerintah atau pemerintah satu-satunya yang boleh mengekspor atau pemerintah mengatur tetapi yang lain juga ekspor," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa berbagai skema sentralisasi tata niaga berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap pelaku usaha apabila tidak dirancang secara hati-hati. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan bertambahnya biaya transaksi yang pada akhirnya dapat menekan harga komoditas di tingkat petani maupun produsen.

"Apakah itu menguntungkan rakyat kita? Dengan kondisi yang berat ini berarti mereka akan mengambil keuntungan menurunkan harga komoditas ke rakyat kecil sehingga harga sawit menjadi murah, harga karet menjadi murah," katanya.

Menurut Siti, tujuan utama RUU yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan komoditas strategis harus diuji dengan realitas yang terjadi di berbagai daerah penghasil sumber daya alam.

Dia mencontohkan Provinsi Riau yang selama puluhan tahun menjadi salah satu sentra produksi minyak, sawit, dan berbagai komoditas strategis nasional. Meski memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, daerah tersebut dinilai belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi yang sepadan.

"Ketika komoditas strategis minyak, batu bara, sawit dieksploitasi dan izin-izinnya dikeluarkan dari pusat, ternyata yang di Riau tidak dapat apa-apa," ujarnya.

Dia bahkan mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat meskipun berada di wilayah penghasil komoditas strategis.

"Riau tidak bisa membayar BPJS rakyatnya, tidak bisa membayar gajinya, karena komoditas strategis ini," katanya.

Karena itu, Siti meminta agar penyusunan regulasi benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah penghasil sehingga manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih adil.

"Ayo kita benar-benar berpihak ke rakyat. Ayo kita meletakkan hari ini yang benar untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, tim tenaga ahli penyusun RUU menjelaskan bahwa landasan filosofis regulasi tersebut adalah memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pengelolaan komoditas strategis yang mampu menjaga nilai tambah sumber daya alam dari pengaruh kepentingan asing maupun praktik eksploitasi yang merugikan bangsa.

Sementara dari sisi landasan sosiologis, RUU tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mendorong peningkatan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparannya, tim penyusun menawarkan dua alternatif tata kelola. Alternatif pertama mengusulkan pembentukan Badan Komoditas Strategis yang bertugas menetapkan kriteria komoditas strategis, melakukan pengawasan, dan menjadi penghubung antara bursa komoditas dengan Danantara.

Adapun alternatif kedua tidak membentuk lembaga baru sejalan dengan kebijakan moratorium pembentukan lembaga pemerintah. Dalam skema tersebut, Danantara tetap berperan sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis tanpa kehadiran Badan Komoditas Strategis.

Kedua opsi tersebut sama-sama menempatkan bursa komoditas sebagai instrumen utama dalam pembentukan harga komoditas strategis nasional dengan tujuan memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas di pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral kritis, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global.

"Kita harus memastikan bahwa pengembangan industri hilir berjalan seiring dengan keberlanjutan sumber daya mineral," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Cecep mengatakan bahwa Indonesia merupakan produsen utama berbagai mineral kritis, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, besi dan lain sebagainya.

Ia mengatakan bahwa saat ini hampir seluruh teknologi energi besi saat ini membutuhkan mineral kritis, mulai dari panel surya, turbin angin, jaringan listrik, penyimpanan energi, kendaraan listrik, hingga pengembangan hidrogen.

Begitu juga dengan tembaga yang menjadi tulang punggung elektrifikasi. Nikel, kobalt, dan lithium menjadi komponen penting dalam industri baterai yang saat ini sedang terus digalakkan.

Untuk itu, kata Cecep, Indonesia sebagai salah satu produsen mineral kritis memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global dari konvensional menjadi energi baru terbarukan.

"Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global," ujarnya.

Cecep mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton.

Selain itu ada juga cadangan timah setara 22 tahun dengan produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia.

Dengan beragam cadangan mineral kritis tersebut, lanjut Cecep, perlu dibarengi dengan hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan tidak boleh berhenti hanya pada tahap awal pengolahan.

Kementerian ESDM, lanjut Cecep, dalam melakukan hilirisasi harus terus berkembang dari bijih menjadi "Mixed Hydroxide Precipitate" (MHP), menjadi nikel matte, kemudian menjadi prekursor dan katoda hingga menghasilkan produk akhir seperti kendaraan listrik dan energy storage system.

"Sebab semakin panjang rantai nilai yang dibangun di dalam negeri, semakin besar nilai tambah ekonomi yang dapat dinikmati oleh Indonesia dan masyarakat Indonesia secara nasional," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, mineral kritis akan menjadi penentu daya saing ekonomi global, sehingga Indonesia perlu mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, serta bernilai tambah.

"Mineral kritis akan menjadi salah satu penentu utama daya saing ekonomi global di masa depan," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini sedang berada pada periode perubahan yang sangat dinamis, di mana ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok global, perubahan iklim, serta percepatan transisi energi telah mengubah landscape energi dan mineral dunia secara fundamental.

Ia mengatakan bahwa dalam situasi seperti saat ini, ketahanan energi tidak lagi hanya mengenai ketersediaan energi, tetapi juga kemampuan suatu negara mengendalikan sumber daya strategis yang menjadi fondasi teknologi masa depan.

Indonesia, kata Cecep, memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan tersebut, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton.

Selain itu ada juga cadangan timah yang setara 22 tahun dengan produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia.

"Selanjutnya cadangan bauksit terbesar keempat dunia, serta tembaga, emas, perak, dan besi yang cukup," ujar Cecep saat memberikan sambutan pada acara Dialog Mineral Kritis yang diselenggarakan oleh Indef.

Menurut dia, Indonesia juga memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia dan masih berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Cecep mengatakan, isu kedaulatan energi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, dan bernilai tambah.

"Tren global menunjukkan adanya perubahan struktur kebutuhan energi, permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, kobalt, grafit, tembaga, dan rare earth elements terus meningkat hingga tahun 2040 untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, dan jaringan listrik modern," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012–2015

Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan (MHKI) 2024-2027

Aktif melakukan advokasi kebijakan kesehatan publik dan penguatansistem kesehatan nasional.

ADA dua kalimat yang lahir dari tangan berbeda, tetapi berbicara tentang hal yang sama. Emil Salim menulis: “Apa yang diambil dari alam harus kembali kepada alam.” Farid Moeloek menegaskan: “Pembangunan yang merusak lingkungan pada akhirnya pasti merusak kesehatan.”

Keduanya sedang membangun satu fondasi, hanya dari sisi yang berbeda. Banjir November 2025, 776 nyawa melayang, 219 fasilitas kesehatan hancur di Sumatera, membuktikan bahwa keduanya bukan teori akademis, melainkan peringatan yang terlalu lama diabaikan.

Dua Mazhab, Satu Gagasan

Emil Salim memperkenalkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan atau eco-development: kesejahteraan manusia hanya berkelanjutan bila ditopang ekosistem yang sehat. Bagi Emil, alam bukan latar belakang pembangunan, melainkan prasyaratnya. Ia bukan anti-pertumbuhan, tetapi ia tegas: pertumbuhan yang memangsa basis sumber daya alamnya sendiri adalah pertumbuhan yang menggali lubang kuburnya sendiri. Mazhab ini lahir dari disiplin ekonomi, politik, dan ekologi. Kemudian berbicara dalam bahasa kebijakan, tata ruang, dan akuntabilitas sumber daya alam.

Farid Moeloek berdiri di sisi berbeda dari segitiga sama kaki, yang sama. Melalui Paradigma Sehat, yang lebih dikenal sebagai Pembangunan Berwawasan Kesehatan, menegaskan bahwa kesehatan bukan tujuan akhir yang dicapai setelah pembangunan berhasil.

Kesehatan adalah penanda sejati apakah pembangunan itu sungguh-sungguh berhasil. Paradigma ini lahir dari dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat. Ia berbicara dalam bahasa tubuh, angka kesakitan, angka kematian, dan kualitas hidup manusia yang nyata.

Dua mazhab, dua bahasa, satu mata rantai. Emil Salim berbicara tentang apa yang terjadi pada bumi; Farid Moeloek berbicara tentang apa yang kemudian terjadi pada manusia. Keduanya mendeskripsikan sebab dan akibat dari peristiwa yang sama: ekologi adalah kesehatan. Hutan yang hilang adalah paru-paru masyarakat yang diambil paksa; sungai yang tercemar adalah infus yang diracuni.

Gagasan bersamanya beririsan pada satu fondasi yang sama: ”tidak ada pembangunan yang sungguh-sungguh berhasil jika ia merusak lingkungan yang menopang kehidupan, dan tidak ada rakyat yang sungguh-sungguh sehat jika ekosistem tempat mereka hidup sedang sekarat.” Bukan kompromi antara dua visi, melainkan satu sintesis yang sudah lama diabaikan, dan kini menunggu untuk diakui.

Etika dan Sosiologi Lingkungan: Landasan Filosofis dan Keadilan

Aldo Leopold menyatakan bahwa komunitas moral manusia harus diperluas hingga mencakup tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Arne Næss selangkah lebih jauh: alam memiliki nilai intrinsik, tidak bergantung pada kegunaannya bagi manusia. Pembangunan yang memperlakukan hutan hanya sebagai komoditas beroperasi dalam logika antroposentris yang dangkal. Kerusakan lingkungan, kata Emil Salim, bukan sekadar isu teknis, melainkan krisis nilai.

Ulrich Beck menunjukkan bahwa risiko lingkungan tidak terdistribusi merata: ia menghantam kelompok paling rentan. Data Indonesia 2025 membuktikannya, warga kawasan hilir membayar dengan nyawa atas keputusan tata kelola hutan yang tidak pernah mereka ambil. Robert Bullard mengingatkan: restorasi ekosistem harus disertai redistribusi kekuasaan. Komunitas yang paling menanggung beban kerusakan harus menjadi subjek kebijakan, bukan sekadar objek bantuan pascabencana.

Bukti yang Tidak Bisa Dibantah

The Lancet Planetary Health (2023) mencatat 60% penyakit menular baru sejak 1940 bersifat zoonotik, dipicu perambahan habitat akibat deforestasi. Global Environmental Change (2022) menunjukkan setiap peningkatan 10% tutupan hutan menurunkan 13% kasus diare pada balita di wilayah hilir. Nature Medicine (2021) membuktikan wilayah berhutan terjaga memiliki angka kematian akibat penyakit pernapasan 18% lebih rendah. Hutan adalah infrastruktur kesehatan publik tertua dan termurah yang ada.

Banjir Sumatera itu adalah tagihan dari 433.751 hektare hutan yang hilang dalam setahun (Kementerian LHK, 2025). Anggaran BNPB tersisa Rp 500 miliar saat kerugian mencapai Rp 68,67 triliun (BNPB, 2025), perbandingan yang menggambarkan harga dari ketidakpedulian.

Satu Kerangka, Mendesak Diadopsi

Indonesia tidak memulai dari titik nol. Moratorium hutan primer sejak 2011, restorasi gambut, dan kerangka FOLU Net Sink 2030 adalah bukti kesadaran yang ada. Namun implementasi masih kalah cepat dari laju deforestasi. Tiga langkah perlu segera ditempuh. Pertama, setiap kebijakan pembangunan harus melewati uji dampak lintas sektor, yang substantif, bukan sekadar formalitas AMDAL, dengan melibatkan epidemiolog, ekolog, sosiolog, dan komunitas terdampak sejak tahap perencanaan.

Kedua, rehabilitasi daerah aliran sungai harus ditetapkan sebagai program kesehatan preventif nasional. Restorasi hutan adalah intervensi kesehatan masyarakat paling cost-effective yang tersedia, jauh lebih murah dari memulihkan fasilitas kesehatan yang hancur ditelan banjir.

Ketiga, pendekatan One Health harus diadopsi dalam kerangka hukum yang mengikat, bukan sekadar imbauan. Kementerian Lingkungan, Kehutanan, Pertanian, dan Kesehatan harus beroperasi dalam satu mekanisme pertanggungjawaban bersama. Keberhasilan pembangunan tidak bisa lagi hanya diukur dari pertumbuhan GDP.

Catatan Akhir: Hutan Ditebang, Kesehatan Jadi Korban

Farid Moeloek menyebutnya kegagalan paradigma. Emil Salim menyebutnya keserakahan yang melampaui logika. Leopold menyebutnya kejahatan etis. Beck menyebutnya produksi risiko yang tidak adil. Semua nama itu menunjuk ke satu realitas: Indonesia 2025 sedang membayar harga terlalu mahal dari pembangunan yang mengabaikan ekologi dan kesehatan sekaligus.

Modal kita sesungguhnya luar biasa, keanekaragaman hayati terkaya kedua di dunia, warisan kebijakan lingkungan yang pernah diakui dunia, dan para pemikir besar yang sudah meletakkan peta jalannya. Kini hanya dibutuhkan satu keberanian: memperlakukan ekologi dan paradigma sehat bukan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai syarat mutlaknya. Salam Sehat Indonesia.

BEBERAPA hari terakhir, perhatian publik tertuju pada penyelenggaraan Bali Jagadhita VII 2026.

Acara yang mempertemukan perdagangan, pariwisata, dan investasi tersebut berhasil mencatat potensi transaksi dan ekspor sekitar Rp 30 miliar serta potensi kesepakatan bisnis pariwisata mencapai Rp 6,9 triliun.

Yang menarik bukan sekadar angkanya, melainkan pesan yang dikandungnya: daerah yang mampu mengolah potensinya menjadi nilai tambah akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pada saat yang sama, berbagai daerah lain juga mulai berlomba menarik investasi, mengembangkan pariwisata berkualitas, dan memperkuat UMKM lokal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di Jakarta, melainkan oleh kemampuan daerah menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang dimilikinya.

Namun, di balik sejumlah kabar baik tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa aktivitas ekonomi daerah sering kali kurang terdengar, padahal di sanalah sesungguhnya mesin ekonomi Indonesia bekerja?

Daerah Kaya, Tetapi Belum Kaya Nilai Tambah

Indonesia tidak kekurangan potensi. Hampir setiap daerah memiliki keunggulan yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

Ada daerah yang kaya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri kreatif, maupun pariwisata.

Masalahnya, banyak daerah masih menjual potensi dalam bentuk mentah. Kita mengekspor bahan baku, tetapi mengimpor produk jadi.

Kita menjual hasil panen, tetapi tidak menguasai rantai nilai. Kita memiliki destinasi wisata yang indah, tetapi sebagian besar manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tetapi nilai tambahnya tidak tinggal di daerah.

Yang berkembang sering kali adalah volume produksi, bukan kesejahteraan masyarakat.

Padahal dalam ekonomi modern, yang paling bernilai bukanlah sumber daya alam itu sendiri, melainkan kemampuan mengolah, mengemas, memasarkan, dan mengintegrasikan sumber daya tersebut ke dalam rantai ekonomi yang lebih panjang.

Selama ini pembangunan ekonomi daerah sering berfokus pada peningkatan produksi.

Padahal yang dibutuhkan bukan hanya lebih banyak produksi, melainkan lebih banyak nilai tambah.

Petani kopi tidak cukup hanya menghasilkan kopi berkualitas. Mereka perlu terhubung dengan industri pengolahan, pemasaran digital, sertifikasi mutu, hingga jaringan ekspor.

Nelayan tidak cukup hanya menangkap ikan. Mereka membutuhkan fasilitas rantai dingin, industri pengolahan, dan akses pasar yang lebih luas.

Begitu pula sektor pariwisata. Wisatawan yang datang tidak hanya membeli tiket masuk destinasi.

Mereka menginap di hotel, makan di restoran, membeli kerajinan lokal, menggunakan transportasi, hingga menikmati pertunjukan budaya.

Di situlah nilai tambah tercipta dan menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, pariwisata berkualitas kini menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah yang paling menjanjikan.

Dengan kata lain, yang harus dibangun bukan sekadar sektor, melainkan ekosistem.

Mengubah Cara Pandang Pembangunan

Selama bertahun-tahun, keberhasilan daerah sering diukur dari besarnya anggaran, jumlah proyek, atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ukuran tersebut penting, tetapi tidak cukup.

Ukuran yang lebih relevan adalah seberapa besar daerah mampu menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mempertahankan nilai ekonomi agar tetap berputar di wilayahnya sendiri.

Daerah yang berhasil bukanlah daerah yang memiliki sumber daya paling besar, melainkan daerah yang paling mampu mengonversi potensi menjadi nilai ekonomi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai membangun strategi ekonomi yang lebih terfokus.

Setiap daerah harus memiliki identitas ekonomi yang jelas.

Ada yang menjadi pusat pangan, pusat ekonomi kreatif, pusat wisata budaya, pusat logistik, pusat industri pengolahan, atau pusat ekonomi digital.

Tanpa fokus yang jelas, potensi hanya akan menjadi daftar panjang keunggulan yang tidak pernah benar-benar menghasilkan transformasi ekonomi.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia membutuhkan sumber pertumbuhan yang lebih tersebar dan lebih tahan guncangan.

Tidak mungkin seluruh harapan pertumbuhan disandarkan pada beberapa kota besar atau segelintir sektor ekonomi.

Justru kekuatan Indonesia terletak pada keberagaman daerahnya.

Ketika Banyuwangi mengembangkan pariwisata, ketika Morowali mengembangkan hilirisasi, ketika Bandung memperkuat ekonomi kreatif, ketika Bali mengintegrasikan perdagangan, investasi, dan pariwisata, sesungguhnya Indonesia sedang membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh.

Karena itu, agenda besar pembangunan ke depan bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Agenda yang jauh lebih penting adalah menggerakkan nilai tambah ekonomi daerah.

Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya yang dimilikinya, melainkan oleh seberapa besar nilai yang mampu diciptakan dari sumber daya tersebut.

Dan nilai itu, sesungguhnya, lahir dari daerah. Di pasar-pasar rakyat, di sentra UMKM, di desa wisata, di kawasan industri, di lahan pertanian, dan di tangan jutaan pelaku ekonomi yang setiap hari bekerja tanpa banyak sorotan.

Ketika nilai tambah mulai tumbuh di daerah, maka yang bergerak bukan hanya ekonomi lokal. Yang bergerak adalah Indonesia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi instrumen penting pemerintah dalam pengendalian mineral kritis bagi pemilik izin usaha pertambangan (IUP).

"RKAB ini memiliki peran yang sangat strategis. Bukan hanya sekedar instrumen administratif, melainkan instrumen pengendalian produksi," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penerapan RKAB pada mineral dan batu bara (minerba) dilakukan untuk memastikan pemerintah dapat mengontrol produksi khususnya nikel dan batu bara.

Ia menjelaskan bahwa melalui mekanisme RKAB, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara cadangan yang tersedia, produksi yang dilakukan, kapasitas pengolahan domestik, dan kebutuhan industri masa depan.

"Sehingga industri dapat berjalan secara sehat dan juga berkelanjutan," ujarnya.

Cecep mengatakan pada 2026, implementasi kebijakan minerba oleh pemerintah diarahkan untuk mendukung dua tujuan besar yaitu swasembada energi, dan keberlanjutan.

Menurut dia, terdapat sejumlah instrumen utama di antaranya yaitu kebijakan domestic market obligation batu bara sebesar 25 persen untuk menjamin pasokan energi domestik, khususnya bagi kelistrikan nasional.

Kebijakan ini kata dia, menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas harga listrik nasional. Kemudian penerapan RKAB per satu tahun dan penyesuaian produksi.

"Semula, kita memiliki kebijakan tiga tahun, tapi dianggap bahwa untuk tiga tahun relatif pemerintah tidak bisa mengontrol. Sehingga diberlakukan satu tahun, hal ini untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, kebutuhan industri, dan juga keberlanjutan cadangan mineral serta batu bara nasional," katanya saat memberikan sambutan pada acara Dialog Mineral Kritis yang diselenggarakan oleh Indef.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026