Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat riset dalam menjaga ketahanan sumber daya air dan mendorong pengembangan industri berkelanjutan di kawasan itu.

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad mengatakan bahwa kolaborasi ini penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dunia usaha.

"Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam," kata Sudirman dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin.

Menurutnya, sebagai kawasan industri dan investasi yang terus berkembang, Batam membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Komitmen kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi dan Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian mengatakan ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga industri hijau.

"Kami berharap hasil riset dan inovasi BRIN dapat memberikan kontribusi nyata bagi Batam. Berbagai potensi yang ada harus diwujudkan menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia industri," ujarnya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Asep Riswoko menambahkan kolaborasi ini melibatkan tujuh riset dari lima pusat riset BRIN, serta tiga unit teknis dari BP Batam.

“Sebanyak sepuluh aktivitas dari enam topik utama telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, berdasarkan peta jalan yang telah disusun secara bertahap,” kata dia.

Seluruh aktivitas tersebut dirancang agar hasil riset dapat diimplementasikan secara langsung untuk mendukung pengembangan kawasan Batam.

"Kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat peran riset bagi pembangunan kawasan strategis Batam," katanya.

Sementara Kepala BRIN Arif Satria menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri (valley of death).

"BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini mampu menarik investasi yang lebih besar ke Batam," imbuh Arif.

Melalui kolaborasi ini, BP Batam harap hasil riset dan inovasi dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan sumber daya air, mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat ketahanan sumber daya air sekaligus mendorong pengembangan industri berkelanjutan di Kota Batam.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi serta Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis (18/6).

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan Batam yang terus berkembang, terutama dalam menjaga ketersediaan air sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan sektor industri.

Menurutnya, Batam memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain karena tidak memiliki sumber air dari sungai maupun kawasan hutan.

"Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air Batam sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam," ujar Sudirman.

Ia menambahkan, sebagai salah satu kawasan industri dan investasi nasional, Batam membutuhkan pendekatan berbasis riset agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian menyebut ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga pengembangan industri hijau.

Menurut Hendrian, hasil riset diharapkan tidak berhenti pada kajian akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan industri di Batam.

"Kami berharap riset dan inovasi yang dikembangkan BRIN dapat memberikan manfaat nyata bagi Batam dan menjadi solusi yang bisa dimanfaatkan masyarakat maupun pelaku industri," katanya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Asep Riswoko menjelaskan kolaborasi tersebut melibatkan 7 riset dari 5 pusat riset BRIN serta 3 unit teknis dari BP Batam.

Sebanyak 10 aktivitas dari 6 topik utama telah disusun untuk dijalankan secara bertahap selama tiga tahun ke depan berdasarkan peta jalan yang telah disepakati.

Seluruh program dirancang agar hasil riset dapat langsung diimplementasikan guna mendukung pengembangan kawasan Batam.

Di sisi lain, Kepala BRIN Arif Satria menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan dunia industri atau yang dikenal sebagai valley of death.

"BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat," ujar Arif.

Melalui kerja sama ini, BP Batam berharap penguatan riset dan inovasi dapat menjadi fondasi baru dalam menjaga ketahanan air, mempercepat transformasi industri hijau, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi yang berkelanjutan di Batam.

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty di Istana Gubernuran, Selasa (12/5) yang membahas kerjasama sektor investasi.

Mahyeldi menyampaikan kunjungan Dubes India ke Padang merupakan momen yang sangat penting bagi Ranah Minang, karena India selama ini telah menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar asal Sumbar, sepertinya komoditas CPO.

Namun pada pertemuan tersebut, tidak hanya berdiskusi tentang perkembangan ekonomi, tapi juga turut membahas berbagai peluang kerja sama antara Sumbar dengan India, mulai dari investasi hilirisasi gambir, kesehatan, pendidikan, energi terbarukan hingga penguatan hubungan budaya.

“Saya merasa komoditas gambir ini penting untuk dibahas bersama Dubes India. Karena pangsa pasar terbesar gambir Sumbar ini ya ke India. Seiring dengan arahan Mentan agar ada hilirisasi gambir di Sumbar, kami pun menyampaikan tawaran ke India untuk bisa berinvestasi untuk hilirisasi itu,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (12/5/2026).

Mahyeldi menyampaikan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi yang telah terjalin beberapa tahun terakhir antara Sumbar dan India, termasuk saat dirinya berkunjung ke Chennai dan Bihar untuk mempelajari pengentasan kemiskinan dan peluang kerja sama.

Oleh karena itu, dia berharap pengusaha India dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilir gambir di daerah, dan di satu sisi kerjasama itu akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Sumbar.

Gubernur berharap hubungan Sumbar dan India ke depan dapat berkembang menjadi kerja sama sister province dengan salah satu provinsi di India, baik di sektor perdagangan, pariwisata maupun bidang lainnya.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorthy mengaku terkesan dengan sambutan Pemprov Sumbar dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Menanggapi soal gambir, dia menyatakan bahwa Sumbar memiliki peluang besar untuk kerja sama ekonomi.

“Sumbar adalah produsen gambir terbesar di dunia, sementara India merupakan konsumen katekin terbesar yang dihasilkan dari gambir. Jadi investasi untuk gambir ini, kami merasa penting untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Selain hilirisasi gambir, India juga membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan dan kesehatan, termasuk kerja sama pendidikan antara Universitas Andalas dengan sejumlah universitas di India.

“Kami juga menawarkan program beasiswa dan pelatihan bagi pejabat Pemprov Sumbar. Banyak peluang kerja sama yang sudah dibahas, tinggal bagaimana menindaklanjutinya,” tutup Sandeep.

REPUBLIKA.CO.ID, NGANJUK -- Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menekankan pentingnya penerapan konsep smart city sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing sektor manufaktur dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Jawa Timur.

“Kalau berbicara soal smart city, sebenarnya kembali lagi bagaimana hal itu membawa manfaat untuk sektor manufaktur. Artinya, apabila smart city ini membuat pengelolaan infrastruktur kota menjadi semakin andal, pasti ada manfaatnya,” ujarnya dalam acara Site Visit dan Media Briefing Kementerian Keuangan dengan tema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, yang diselenggarakan di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Emil mencontohkan penerapan QR Code sejak 2019 yang mempermudah layanan publik, termasuk pembayaran pajak kendaraan secara cashless. “Semakin kita mempermudah public services kepada masyarakat, produk kita pasti meningkat,” tambahnya.

Ia juga menyoroti peran teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam mendukung UMKM. “Tadi pagi, bersama ASEAN Foundation, kami bertemu dengan 500 pelaku UMKM mengenai bagaimana menggunakan AI untuk meningkatkan proses mereka, mulai dari operasional hingga promosi. Dulu ada program dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan matching antara tech solution provider dan pelaku UMKM agar mereka bisa menggunakan digital technology dalam meningkatkan efisiensi,” jelas Emil.

Menurutnya, pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat, agar pelaku usaha lebih mudah beradaptasi dengan teknologi. Selain itu, Emil menekankan kerja sama dengan Singapura dan kementerian industri internasional untuk memperkuat kapabilitas industri menghadapi revolusi industri keempat.

“Singapura punya Economic Development Board, dan kita memang ke sana, karena saat revolusi industri keempat berkembang, mereka sudah mulai meningkatkan capability dari pelaku industrinya,” katanya.

Ia juga menyebutkan lima program kerja yang dibahas bersama Persatuan Insinyur Indonesia, di antaranya pengembangan industri berbasis nilai tambah, penguatan rantai pasok, green development, serta sertifikasi SDM insinyur untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

Namun, Emil juga menyinggung tantangan di sektor energi, khususnya distribusi LPG. Ia menceritakan temuan di lapangan terkait praktik penimbunan tabung LPG yang memicu kepanikan masyarakat. “Kalau masyarakat sudah panik, ini industri akan semakin sulit beroperasi. Tugas kita di situasi seperti ini adalah menjaga kondusivitas,” tegasnya.

Pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah praktik yang mengganggu logistik.

Digitalisasi dan penerapan industri 4.0 merupakan kunci dalam mewujudkan sektor manufaktur yang cerdas, berkelanjutan dan tangguh

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi sektor manufaktur nasional dengan membangun platform terintegrasi berbasis digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menegaskan, ini dilakukan sebagai komitmen penuh pihaknya dalam memperkuat industri dalam negeri agar tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, tetapi juga menjadi pemain utama dalam rantai pasok dunia yang semakin cerdas dan terkoneksi.

“Digitalisasi dan penerapan industri 4.0 merupakan kunci dalam mewujudkan sektor manufaktur yang cerdas, berkelanjutan dan tangguh menghadapi dunia global serta dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Menperin.

Menurut dia, pengembangan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin dengan Irootech Technology Co. Ltd. dan Machinery Industry Education Development Center (MIEDC) China, yang menjalin aliansi untuk membangun platform kolaborasi internasional di bidang industri digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Kepala BPSDMI Kemenperin Doddy Rahadi menyampaikan pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0 di dunia saat ini telah mengubah cara industri beroperasi sekaligus menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif dan memiliki kompetensi teknologi yang tinggi.

“Hal inilah yang memacu Kemenperin untuk terus melakukan kolaborasi strategis lintas negara, khususnya dalam pengembangan SDM dan penempatan tenaga kerja di bidang industri 4.0,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu, tim BPSDMI mengunjungi unit pendidikan vokasi, serta perusahaan dan asosiasi industri China di antaraya Irootech Technology Co. Ltd., Sany Group, Wuhan Vocational College of Software and Engineering, Guangzhou Polytechnic, dan MIEDC.

Tim BPSDMI juga turut menghadiri Higher Education Institutions Industrial Digitalization and Artificial Intelligence Innovation Conference and Industry-Education Integration Development Summit.

Pada konferensi dan summit tersebut, Aliansi Kerja Sama Internasional untuk Pengembangan Talenta Digitalisasi Industri dan Kecerdasan Buatan secara resmi diluncurkan sebagai bentuk wadah kolaborasi antara sektor industri, pendidikan, dan pemerintah Indonesia-China.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Kemenperin Wulan Aprilianti Permatasari menjelaskan tujuan utama dari pembentukan aliansi ini adalah untuk membangun platform kolaborasi internasional di bidang digitalisasi dan kecerdasan industri, memperdalam integrasi antara dunia industri dan pendidikan, serta meningkatkan pertukaran dan kerja sama global.

Selanjutnya, bersama-sama mencetak talenta teknis dan profesional berkualitas tinggi guna menjawab kebutuhan pembangunan industri masa depan.

Melalui aliansi ini, lanjut Wulan, sektor industri, institusi pendidikan, serta pemerintah dari Indonesia dan China akan berkolaborasi secara aktif dalam membangun dan mengembangkan talenta unggul yang siap menghadapi tantangan industri global.

Vice President Irootech Technology Co. Ltd. Ye Fei menyatakan, platform kolaboratif yang dibangun ini bertujuan untuk mengembangkan talenta terampil di bidang digitalisasi industri dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang pendidikan vokasi, serta mendorong perkembangan bersama.

Kerja sama ini merupakan implementasi dari MoU antara PPPVI Kemenperin dengan Irootech Technology Co. Ltd. yang telah ditandatangani pada 16 September 2025 terkait pengembangan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja di bidang digitalisasi industri dan kecerdasan buatan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa terdapat 13 dari 18 perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong percepatan transformasi, sejalan dengan target dalam roadmap pengembangan industri penjaminan.

“Adapun Jamkrida yang belum bertransformasi pada umumnya masih memerlukan waktu dalam proses penyesuaian kelembagaan dan tata kelola,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Termasuk, lanjut Ogi, penyelarasan kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) serta penguatan kesiapan internal perusahaan.

Menilik Peta Jalan atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, dalam bab 4.1 Fase 1: Penguatan Fondasi (2024—2025) yang terutang di program strategis dalam pilar penguatan ketahanan dan daya saing, poin ketiga menyebutkan pada akhir 2025, diharapkan seluruh Jamkrida telah menyelesaikan proses dalam mengubah badan hukum menjadi Perseroda.

Roadmap itu juga menjelaskan alasan Jamkrida diharapkan bertransformasi menjadi Perseroda. Hal ini muncul karena permodalan lembaga penjamin relatif lebih kecil dibandingkan jasa keuangan lainnya, terutama industri asuransi. Perusahaan penjaminan, khususnya Jamkrida, memiliki kesulitan permodalan karena kesulitan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

“Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor UMKM di daerah melalui optimalisasi peranan Jamkrida,” tertulis dalam roadmap tersebut, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong kecukupan modal, Jamkrida didorong untuk mengubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Bentuk badan hukum Perseroda memiliki manfaat untuk dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi.

“Dengan model penyertaan modal seperti ini, diharapkan menjadi penguatan permodalan untuk Jamkrida. Ke depan, dalam rangka penguatan permodalan perusahaan penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap ketentuan permodalan dan ekuitas minimum,” tulisnya lagi.

Sebagai informasi, OJK mencatat nilai aset perusahaan penjaminan pada Januari 2026 sebesar Rp47,51 triliun, tumbuh 1,96% (year on year/YoY).

Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan mengalami kontraksi sebesar 2,77% (YoY) menjadi Rp680 miliar. Adapun, nilai klaim penjaminan sebesar Rp290 miliar, turun 58,68% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Len Industri (Persero)/ Defend ID menyebut akan memanfaatkan sekitar 30% anggaran pertahanan untuk pengembangan peralatan hingga investasi.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero)/ Defend ID, Joga Dharma Setiawan usai melaksanakan rapat bersama Komisi VI, Rabu (11/2/2026). Perlu diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia.

"Mungkin Defend ID di sekitar 30% gitu. Tapi itu kan bukan untuk peralatan semuanya, ya. Itu termasuk untuk investasi," jelasnya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen.

Dalam rapat, Joga mengatakan, Defend ID menyiapkan anggaran investasi strategis sebesar Rp3,14 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.

Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur industri hulu serta mengurangi ketergantungan impor komponen kritis alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Berdasarkan struktur anggaran, Defend ID mengalokasikan Rp2,67 triliun atau sekitar 84,9% dari total investasi untuk kategori pengembangan. Sementara itu, investasi pemeliharaan tercatat sebesar Rp474 miliar.

Lebih lanjut, dia menyampaikan Defend ID akan memasok berbagai produk sekitar 60%-70% untuk kebutuhan Kementerian Pertahanan. Kebutuhan itu dipasok menggunakan komponen dalam negeri sebagai langkah menekan ketergantungan impor.

"Jadi memang kita harus buat sendiri. Jadi tadi didukung kita memang harus buat sendiri. Misalnya untuk amunisi, propelannya harus kita buat sendiri," jelasnya.

Menurut Joga, ke depannya Defend ID akan fokus mengembangkan sumber daya manusia dan banyak berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga mampu menciptakan produk dalam negeri berkualitas unggul.

Sebab, BRIN tidak hanya fokus melakukan riset terkait energi, pangan, dan kesehatan. Namun meliputi sektor pertahanan.

"Strategi ke depannya kita harus lebih kompresif pengembangan sumber daya manusia dan lebih banyak kolaborasi dengan BRIN. Karena BRIN sekarang mendukung kuat untuk preset-presetnya untuk pengembangan industri pertahanan," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia CCS Center menilai pengembangan carbon capture and storage (CCS) berpeluang menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar di Indonesia dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Prospek tersebut menguat seiring terbentuknya ekosistem industri serta meningkatnya minat pelaku usaha domestik maupun regional.

Direktur Strategic Development of Operation Indonesia CCS Center Rizky Muhammad Kahfi menyampaikan, CCS mulai bergerak dari wacana menuju bisnis yang konkret. Perkembangan itu ditopang dukungan regulasi, kesiapan industri, serta kerja sama lintas negara yang berjalan paralel dalam beberapa tahun terakhir.

“Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, CCS berpotensi menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar, dengan keterlibatan industri dalam negeri maupun industri luar negeri,” kata Rizky dalam acara Soft Launching The 4th International and Indonesia Carbon Capture & Storage Center (IICCS) Forum 2026 di SCBD, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, minat industri terhadap CCS terus meningkat sejak 2023. Indonesia CCS Center mencatat jumlah anggota bertambah signifikan, dari hanya lima entitas pada 2023 menjadi 26 anggota pada 2026. Anggota tersebut mencakup operator penyimpanan, penyedia transportasi, industri pengguna, hingga enabler pendukung ekosistem.

Tumbuhnya minat tersebut seiring penguatan kerangka kebijakan pemerintah. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM selama 2023–2024 menerbitkan tiga regulasi yang secara spesifik mengatur CCS dan carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Penguatan kebijakan berlanjut pada 2025 melalui pengaturan proses bisnis, klasifikasi usaha, serta perizinan penyimpanan karbon, baik di dalam maupun di luar wilayah kerja migas.

“Selama 2023 dan 2024 kami cukup agresif mengeluarkan tiga regulasi yang secara spesifik mengatur CCS dan CCUS,” ujar Inspektur Migas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Fathur Rozi.

Pemerintah menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan CCS. Kajian Ditjen Migas dan Lemigas menunjukkan kapasitas penyimpanan karbon nasional mencapai sekitar 577 gigaton, jauh di atas kebutuhan domestik yang diperkirakan sekitar 100 gigaton.

“Dengan potensi penyimpanan sekitar 500 gigaton, terbuka peluang untuk menerima CO₂ dari internasional dan regional,” kata Fathur.

Skema cross-border CCS dipandang dapat menjadi pemicu keekonomian proyek, terutama mengingat karakter industri CCS yang padat modal. Kehadiran emiter regional dinilai mampu mempercepat pengembangan fasilitas penyimpanan, sekaligus menurunkan biaya pemanfaatan bagi industri domestik pada tahap berikutnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menempatkan CCS sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi nasional. Pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi serta komite pengarah nilai ekonomi karbon diarahkan untuk meredam potensi tumpang tindih kebijakan lintas sektor.

“Kami sudah melakukan sejumlah rapat koordinasi dan sepakat CCS dilanjutkan dengan pembahasan mekanisme serta penyelesaian kendala melalui forum koordinasi,” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Dwi Septi Cahyowati.

Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang membuka peluang monetisasi CCS melalui mekanisme pasar karbon. Instrumen tersebut diharapkan menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat daya tarik investasi sektor ini.

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, mendorong BSD City, Tangerang, Banten menjadi percontohan nasional dalam pengembangan kawasan industri yang komprehensif, ramah lingkungan, serta mampu memberdayakan tenaga kerja lokal dan UMKM.

Dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, ia menilai kawasan tersebut, khususnya Taman Tekno BSD sebagai kawasan industri yang terintegrasi dengan baik, karena memadukan aktivitas industri dengan kawasan perumahan, wisata, ruang terbuka hijau, hingga danau, sehingga menciptakan ekosistem industri modern dan berkelanjutan.

“Industri yang kita lihat hari ini di Taman Tekno BSD City merupakan kawasan industri yang sangat luar biasa dan komprehensif. Ini menjadi contoh yang sangat baik dan saya berharap Kementerian Perindustrian dapat menjadikannya referensi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri,” ujar Hendry.

Menurut Hendry, konsep kawasan industri seperti BSD City ke depan tidak hanya layak dikembangkan di Pulau Jawa, tetapi juga dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia, termasuk Sumatera.

Ia mencontohkan sejumlah kawasan industri di daerah pemilihannya, seperti Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru, Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak, serta beberapa kawasan industri lain di Provinsi Riau yang menunjukkan perkembangan signifikan.

Selain aspek integrasi kawasan, Hendry juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan kawasan industri. Ia mengingatkan agar kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak sekadar menjadi formalitas perizinan, melainkan benar-benar diterapkan secara serius dan konsisten.

“Sejak terjadinya sejumlah bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kita melihat bahwa AMDAL menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya sekadar selembar kertas izin, tetapi harus benar-benar diterapkan dengan baik. Di sinilah fungsi pengawasan kami sebagai anggota DPR,” kata dia.

Ia juga menyoroti persoalan drainase sebagai faktor krusial dalam menciptakan kawasan industri dan hunian yang nyaman. Menurutnya, keindahan kawasan tidak akan berarti jika masih rawan banjir. Oleh karena itu, sistem drainase perlu dirawat, dipantau secara berkala, serta diantisipasi dengan respons cepat, terutama saat curah hujan tinggi.

Hendry Munief mengapresiasi penanganan banjir di kawasan BSD City yang dinilainya cukup cepat dan terkoordinasi. Ia berharap setiap daerah memiliki tim gerak cepat yang mampu merespons kondisi darurat berdasarkan informasi dari BMKG, termasuk dalam mengantisipasi luapan sungai dan saluran drainase.

Lebih lanjut, Hendry menegaskan bahwa pemberdayaan tenaga kerja lokal dan UMKM merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri harus menjadi prioritas.

“Tenaga kerja lokal harus mendapatkan perhatian pertama. Namun yang tidak kalah penting adalah pendidikan vokasi. Kolaborasi antara industri dan pendidikan vokasi harus benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia industri,” katanya.

Ia mencontohkan keberhasilan kawasan industri MM2100 di Cikarang, Bekasi, di mana puluhan perusahaan industri berkolaborasi dalam menentukan jurusan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Model tersebut dinilai efektif dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai sekaligus mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam rantai ekonomi industri.

Dengan konsep yang terintegrasi, berwawasan lingkungan, serta berpihak pada tenaga kerja lokal dan UMKM, ia berharap kawasan industri seperti BSD City dapat menjadi standar baru dalam pengembangan kawasan industri di seluruh Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan arah pengembangan kawasan industri ke depan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Dirinya menegaskan pengembangan kawasan industri juga harus paralel dan in line dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor strategis.

Sehingga Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan strategis pembangunan jangka panjang.

Salah satu upayanya adalah melalui pembentukan kawasan industri tematik yang dapat diarahkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai dengan fokus dan karakteristik kawasan yang dikembangkan.

Ini disampaikan Menperin pada Konferensi Pers Kinerja Industri Manufaktur Tahun 2025 dan Outlook Industri Manufaktur 2026 di Jakarta, Rabu (31/12).

“Kita akan mengupayakan pembentukan kawasan industri yang nantinya bisa kita arahkan menjadi PSN atau KEK. Hal ini sangat tergantung pada tema atau tematik kawasan tersebut, agar benar-benar selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh negara,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Jumat (2/1).

Menurut Agus, Kemenperin akan secara selektif menilai setiap usulan pengembangan kawasan industri, terutama dari sisi kesesuaiannya dengan kebijakan prioritas pemerintah. Beberapa di antaranya adalah kebijakan ketahanan energi, ketahanan pangan, serta kebijakan strategis lainnya yang menjadi fondasi pembangunan nasional.

“Yang akan kita lihat, kawasan industri itu harus memang in line atau paralel dengan kebijakan kita. Misalnya kebijakan ketahanan energi dan kebijakan ketahanan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menperin menekankan bahwa pengembangan kawasan industri juga akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita, khususnya Asta Cita kelima, yaitu mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata. Dalam konteks industri, hal ini diterjemahkan sebagai upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor kesehatan nasional.

“Sebetulnya kata lain dari itu adalah ketahanan di bidang kesehatan, atau kesehatan yang berdikari. Kawasan-kawasan industri, PSN, maupun KEK yang akan kita kembangkan ke depan, akan kita arahkan juga ke sana,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memiliki cita-cita besar menjadi negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaan, yang dikenal dengan visi Indonesia Emas 2045.

Pendapatan per kapita ditarget US$23.000–30.300 pada 2045, setara dengan negara-negara maju, dengan kontribusi PDB manufaktur meningkat menjadi 28%. Sebagai pijakan, PDB per kapita pada 2038 ditargetkan US$15.700. Ini butuh pertumbuhan ekonomi 6%–7% per tahun, dengan penguatan produktivitas dan transformasi struktural di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Sejalan dengan itu, Asta Cita Kabinet Merah Putih menekankan pentingnya penghiliran dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat fondasi industrialisasi dan memastikan nilai tambah dinikmati di dalam negeri.

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Pada 2024, PDB per kapita hanya US$4.810, dengan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5%. Kontribusi PDB manufaktur hanya 18%–19%. Adapun negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Jerman, berhasil melakukan lompatan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi selalu didukung kontribusi manufaktur kuat di level 30%–40% terhadap PDB.

Karena itu, Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan manufaktur sebagai penggerak utama.

Pengalaman Jepang memberi pelajaran penting. Chalmers Johnson dalam bukunya MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925–1975 (1982), menunjukkan bahwa peran MITI (Ministry of International Trade and Industry) sangat menentukan dalam merumuskan arah industrialisasi.

MITI mendorong proteksi selektif, kredit murah, dan promosi ekspor, dengan fokus pada pengembangan industri strategis seperti otomotif dan elektronik yang padat karya. Prof. G.C. Allen, ekonom University of London, menulis faktor-faktor pemacu ekonomi Jepang, surplus pertanian dialihkan untuk membiayai industri baru, sementara ekspor sutra menjadi devisa penting untuk mengimpor mesin dan teknologi.

Hasilnya, ekonomi Jepang berhasil take-off. PDB per kapita meningkat dari US$860 (1950) menjadi US$2.000 (1970). Pada fase ini, ekonomi tumbuh 9%–10% per tahun, dan kontribusi manufaktur terhadap PDB mencapai 35%. Kini, dengan PDB per kapita US$33.950 (World Bank, 2023), Jepang tetap menjadi negara maju dengan kekuatan manufaktur yang bertransformasi ke sektor jasa berteknologi tinggi.

Korsel, yang awal 1960-an, tergolong negara agraris dan miskin, telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan industri dan teknologi global.

Alice Amsden dalam bukunya Asia’s Next Giant (1989) menekankan, keberhasilan Korsel terletak pada peran pemerintah dalam membangun ekosistem industri sehingga manufakturnya tumbuh pesat dengan kontribusi PDB lebih dari 30% pada 1980-an, dan ekonomi bertumbuh 8%–10% per tahun. Kini, PDB perkapita-nya US$35.410 (2023).

China memulai reformasi ekonomi sejak 1978. Kebijakan Reform and Opening-Up menjadi tonggak perubahan struktur ekonomi yang didominasi pertanian menuju industrialisasi dan manufaktur modern. Pemerintah gencar membentuk zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing, mempercepat transfer teknologi, dan memperkuat infrastruktur skala besar.

Hasilnya, China bertransformasi menjadi “pabrik dunia”, dengan PDB manufaktur konsisten di atas 30%, dan pertumbuhan ekonomi melonjak 10% per tahun (1980–2010). GDP per kapita pun meningkat pesat dari US$195 (1980) menjadi US$4.500 (2010), dan kini mencapai US$12.720 (2023).

Transformasi ini tidak hanya mengangkat lebih dari 800 juta penduduk keluar dari kemiskinan, tetapi juga menjadikan China salah satu kekuatan manufaktur dan ekonomi terbesar di dunia.

Jerman telah menjadi nega-ra industri maju jauh sebelum Perang Dunia II. Jerman juga berhasil melakukan Wirtschaftswunder (Keajaiban Ekonomi), yakni mengubah negara yang hancur akibat perang menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia.

Awal 1950-an, PDB per kapita Jerman sekitar US$2.300 (1950), dan PDB manufakturnya lebih dari 40%. Pertumbuhan ekonomi 1950–1973 sangat tinggi, 7%–8% per tahun, didorong ekspor industri dan efisiensi produksi. Motor utamanya adalah sektor manufaktur teknologi tinggi, terutama otomotif, mesin, dan rekayasa teknik.

Keunikan Jerman terletak pada konsistensinya menjaga kualitas dan inovasi industri, didukung sistem pendidikan vokasi dual system yang menghubungkan sekolah kejuruan dengan industri, termasuk kolaborasi dalam penyusunan kurikulum. Dengan GDP per kapita US$52.820 (2023), Jerman menempati posisi ke-18 tertinggi dunia, dan ketiga di Eropa, setelah Swiss dan Norwegia.

Meski sektor jasa menyumbang lebih dari 70% terhadap GDP, kekuatan manufaktur berteknologi tinggi tetap menjadi fondasi utama.

Berdasarkan evidensi pengalaman negara-negara maju, Indonesia perlu segera menempuh langkah-langkah strategis untuk memperkuat kembali basis industrinya. Pertama, penerapan kebijakan industri kompetitif, proinvestasi, dan konsisten, yang memberi arah jelas bagi sektor prioritas.

Kedua, penciptaan iklim investasi yang sehat dan transparan, dengan kepastian regulasi dan penegakan hukum yang mendorong kepercayaan pelaku usaha.

Ketiga, pemberian insentif fiskal tepat sasaran untuk mendorong investasi baru, adopsi teknologi mutakhir, dan riset yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Keempat, pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi yang andal, efisien, dan kompetitif untuk daya saing industri.

Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keahlian yang terintegrasi dengan dunia industri dan penguasaan teknologi terkini yang berorien-tasi pada inovasi dan digitalisasi proses produksi.

Sinergi dari seluruh kebijakan tersebut menjadi fondasi utama dan kunci keber-hasilan agar reindustrialisasi Indonesia dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat dasar bagi pencapaian Indonesia Emas 2045.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk mendukung program swasembada gula nasional.

Amran menyebut sektor gula kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

"Ya, dibuka investasi. Kamu mau investasi, aku buka," kata Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menyebut minat investor terhadap sektor gula cukup tinggi. "Oh, banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik. Doakan, sekarang, pangan, perkebunan. Gula menjadi prioritas kami salah satunya," ujarnya.

Saat ditanya berapa jumlah investor yang sudah menunjukkan minat, Amran enggan merinci lebih jauh. "Banyak," jawabnya singkat tanpa memberikan angka pasti.

Langkah membuka investasi ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai swasembada gula, sekaligus memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menekankan pentingnya pengembangan lahan tebu baru untuk mendukung kebijakan pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.

"Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10% etanol atau metanol," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurut Zulhas, untuk memenuhi kebutuhan etanol E10, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar satu juta hektare lahan tebu baru.

"Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong," jelasnya.

Ia juga menilai kebijakan pengembangan industri biofuel ini akan membuka peluang besar bagi petani, terutama petani singkong dan tebu, karena hasil panen mereka akan terserap industri.

"Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta satu tahun. Tanam singkong bisa (dapat) Rp80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli," kata Zulhas.

Dengan dorongan investasi yang kini dibuka oleh Kementerian Pertanian, pemerintah berharap produksi tebu nasional bisa meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku gula sekaligus mendukung kebijakan energi bersih berbasis etanol.