Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist BTN Myrdal Gunarto memandang penempatan sisa anggaran lebih (SAL) di Himbara diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan karena tanpa tambahan injeksi likuiditas, proyeksi pertumbuhan kredit yang sebelumnya solid di atas 10 persen menghadapi risiko downside yang signifikan.

“Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Myrdal memandang kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di Himbara hingga akhir tahun ini merupakan manuver active cash management yang krusial.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, melainkan menjadi intervensi struktural, termasuk untuk memitigasi risiko perlambatan ekspansi kredit.

Adapun indikator likuiditas perbankan secara agregat masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Per Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada pada level 24,74 persen, yang mengindikasikan liquidity buffer masih memadai.

Namun, Myrdal menilai tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp2.576 triliun atau 22,41 persen dari total plafon kredit mencerminkan masih adanya friksi dalam transmisi kredit.

Menurutnya, besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik debitur menjadi sinyal bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see di tengah tingginya suku bunga pasar dan ketatnya likuiditas di sektor riil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemantauan indikator uang primer (base money/M0) akan menjadi metrik utama pemerintah untuk mengukur efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

Pemindahan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himbara diharapkan mengembalikan likuiditas ke sistem perbankan yang sebelumnya terserap melalui penerimaan pajak maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Ia menjelaskan, langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat ditekan. Dengan demikian, suku bunga kredit diharapkan ikut menyesuaikan, mendorong realisasi undisbursed loan, sekaligus memperbaiki sentimen prospek ekonomi di mata investor asing.

Myrdal juga mengingatkan bahwa penempatan SAL di Himbara merupakan instrumen manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal negara maupun bentuk subsidi.

Dana tersebut merupakan likuiditas yang sebelumnya diserap dari perekonomian dan kini ditempatkan kembali ke sistem perbankan agar perputaran roda finansial tidak mengalami stagnasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah memberikan forward guidance agar perbankan tidak bergantung secara struktural pada dana pemerintah.

Menurutnya, penarikan dana SAL beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa fleksibilitas penempatan dan penarikan dana pemerintah tetap menjadi risiko pendanaan (funding risk) yang harus dimitigasi oleh manajemen treasury masing-masing bank.

“Industri perbankan harus tetap agresif dalam memobilisasi dana pihak ketiga inti dan tidak menggunakan dana pemerintah ini sebagai substitusi dari fungsi intermediasi tradisional,” kata Mrydal.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan aliran masuk modal (inflow) asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 9 miliar dolar AS sejak awal tahun hingga 26 Juni 2026.

“Dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan. Sehingga secara year to date, dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 (Juni) lalu, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar dolar AS,” kata Destry dalam konferensi pers bersama Pimpinan DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Destry menjelaskan, kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) dalam kurun Mei hingga Juni 2026 menjadi 5,75 persen memicu repricing atau penyesuaian harga pada instrumen yang diterbitkan BI maupun pemerintah, yakni SRBI dan SBN. Kondisi tersebut mendorong aliran masuk modal yang signifikan selama Juni.

Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga tersebut ditempuh bank sentral sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Tentunya confidence dari offshore (pasar luar negeri) yang tentu juga akan tercermin dari confidence ke masyarakat kita di Indonesia,” kata dia.

Selain itu, Destry juga menegaskan bahwa BI terus menjaga likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen moneter.

Menurutnya, BI juga memperbesar ekspansi likuiditas melalui operasi moneter menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni dari Rp600 triliun pada akhir Mei untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.

Untuk diketahui, BI menjalankan kebijakan dengan menjaga struktur suku bunga SRBI pada seluruh tenor, yakni tenor 6, 9, dan 12 bulan, yang sejalan dengan kenaikan BI-Rate.

Langkah ini dilakukan untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, sehingga membantu penguatan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan catatan BI, posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,13 triliun, dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,09 triliun atau 23,32 persen dari total outstanding.

Di pasar primer, berdasarkan lelang SRBI 26 Juni 2026, imbal hasil rata-rata tertimbang pemenang (weighted average accepted rate/WAAR) tercatat sebesar 7,36 persen untuk tenor 6 bulan, 7,54 persen untuk tenor 9 bulan, dan 7,70 persen untuk tenor 12 bulan.

Sementara di pasar sekunder, rata-rata tertimbang suku bunga (RRT) SRBI pada 26 Juni 2026 tercatat sebesar 7,26 persen untuk tenor 3 bulan, 7,36 persen untuk tenor 6 bulan, dan 7,69 persen untuk tenor 12 bulan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan porsi simpanan yang memperoleh suku bunga khusus (special rate) atau berada di atas tingkat penjaminan bunga (TBP) mengalami peningkatan, merespons kenaikan suku bunga kebijakan (BI-Rate).

Porsi simpanan dengan bunga di atas TBP tercatat meningkat menjadi 33,82 persen pada Mei 2026 dari 32,92 persen pada April 2026.

“Itu terjadi di seluruh bank. Jadi, tidak ada bank yang tidak mengalami kenaikan special rate-nya,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Doddy menjelaskan bahwa kenaikan porsi simpanan dengan special rate tidak hanya merupakan implikasi dari perkembangan suku bunga kebijakan, melainkan juga kondisi pasar keuangan serta meningkatnya persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

Menurutnya, perbankan juga turut mempertimbangkan pergerakan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), penyesuaian suku bunga pasar uang antarbank, hingga pelemahan nilai tukar dalam menetapkan suku bunga simpanan yang ditawarkan kepada nasabah.

“Itu semua tentu akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh perbankan dalam melakukan penetapan dan penyesuaian suku bunga yang mereka tawarkan kepada nasabah,” kata Doddy.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei 2026, menjadikannya penyesuaian pertama sejak September 2025. Terbaru pada Juni ini, BI-Rate kembali naik sebanyak dua kali dengan total 50 bps. Sehingga dalam satu bulan, BI-Rate naik 100 bps secara kumulatif.

Di tengah kenaikan suku bunga simpanan yang ditawarkan perbankan, Doddy mengatakan bahwa LPS masih mempertahankan TBP pada Mei 2026. Kondisi tersebut mendorong peningkatan porsi simpanan yang memperoleh bunga di atas TBP atau special rate.

“Jadi memang implikasi, karena TBP sebelumnya masih kita pertahankan, sementara suku bunga pasar sudah cenderung meningkat, otomatis tentu saja yang porsinya (porsi simpanan) berada di atas TBP atau yang kita sebut sebagai special rate itu akan meningkat,” kata Doddy.

Adapun pada Juni ini, LPS menaikkan TBP untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps sehingga menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap berada pada level 2 persen.

TBP tersebut berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Menurut LPS, penyesuaian tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas TBP sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan.

Dalam penetapan TBP, LPS mempertimbangkan perkembangan suku bunga simpanan, prospek pertumbuhan simpanan rupiah dan valas, serta kondisi likuiditas perbankan dan dinamika kompetisi suku bunga antarbank.

Selain itu, LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, seiring dengan perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, volatilitas pasar keuangan yang masih relatif tinggi meskipun mulai mereda, serta ekspektasi suku bunga global akan tetap berada pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengantisipasi peningkatan kompetisi suku bunga simpanan antarbank di tengah perkembangan likuiditas perbankan dengan menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) rupiah sebesar 25 basis poin (bps).

Dengan penyesuaian tersebut, TBP rupiah pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing menjadi sebesar 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valas pada bank umum tetap 2 persen.

“Sejauh ini kondisi likuiditas perbankan masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Doddy menjelaskan suku bunga simpanan rupiah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat di seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar keuangan.

Pascapenetapan TBP periode reguler pada Mei lalu, LPS secara berkala mengevaluasi pergerakan suku bunga pasar (SBP) simpanan di bank umum maupun BPR.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa SBP rupiah terus meningkat pada seluruh kelompok bank. Pada periode observasi Juni 2026, SBP rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28 persen.

“Tren peningkatan ini juga kalau kita lihat sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, juga kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan juga kompetisi di antara perbankan,” kata Doddy.

Di sisi lain, SBP simpanan valas masih berada pada level tinggi meski menunjukkan tren penurunan. Hingga Juni 2026, SBP valas tercatat turun sekitar 7 bps sejak awal tahun, yang dipengaruhi strategi dan kompetisi penghimpunan dana valas antarbank.

Pada Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen. Pertumbuhan DPK rupiah tercatat 12,37 persen, sedangkan DPK valas tumbuh 8,91 persen.

LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan rupiah berpotensi melambat ke depan seiring perkembangan likuiditas dan pasar keuangan. Sebaliknya, pertumbuhan simpanan valas diperkirakan meningkat.

“Meski demikian, secara keseluruhan kami melihat risiko perlambatan pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” kata Doddy.

Dalam penetapan TBP, Doddy menambahkan bahwa LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, sementara volatilitas pasar keuangan masih relatif tinggi meski mulai mereda dan suku bunga global diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Sementara di pasar keuangan domestik, sejumlah indikator dinilai menunjukkan perbaikan meski masih berfluktuasi. Perbaikan tersebut juga belum sepenuhnya diikuti pemulihan aliran dana asing ke instrumen pasar keuangan domestik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk meningkatkan tingkat bunga penjaminan (TBP) 3,75% untuk simpanan rupiah di bank umum. Peningkatan TBP secara tiba-tiba ini berlaku untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2026.

Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Juni 2026, LPS juga telah menetapkan TBP untuk valuta asing sebesar 2%. LPS juga mengerek naik TBP simpanan di Bank Perekonomian Rupiah (BPR) sebesar 6,25%.

"Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dan dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminansebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, Kamis (25/6/2026).

Anggito melanjutkan, TBP ini selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian pasar keuangan dan perbankan yang signifikan. "Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan," kata Anggito.

Sebagai informasi, LPS secara regular menetapkan tingkat bunga penjaminan tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari, Mei dan September. Terkecuali terjadi perubahan pada kondisi dan perkembangan perekonomian yang signifikan.

Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah semakin meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak melemah 15 poin atau 0,08 persen menjadi Rp17.967 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.952 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah karena semakin meningkat ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

“Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah semakin meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed, membawa indeks dolar AS naik mencapai level tertinggi baru 13 bulan,” ungkap dia kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sekitar 70 persen pada bulan September, dan kenaikan lainnya pada bulan Desember.

Investor juga tengah mengantisipasi data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) AS yang diperkirakan naik dari 0,3 persen ke 0,4 persen.

“Tidak ada data ekonomi dari domestik, dari domestik sentimen beragam, walau dana asing masuk SBN (Surat Berharga Negara), namun umumnya dari dana asing yang keluar dari ekuitas,” kata Lukman.

Menurut dia, pelemahan rupiah selama beberapa hari terakhir disebabkan lonjakan indeks dolar AS walaupun Bank Indonesia (BI) telah berupaya menjaga kurs rupiah agar tak melemah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.900-Rp18 ribu per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak melemah 15 poin atau 0,08 persen menjadi Rp17.967 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.952 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tepat.

"Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya," ujar Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, di saat daya beli melemah, kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi di angka 5 persen membantu meringankan beban masyarakat.

"Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harus ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dan akan mengambil KPR rumah subsidi," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka lima persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar atau disapa Ara mengatakan, meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai suku bunga KPR rumah subsidi perlu dijaga di angka 5 persen agar terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah gejolak geopolitik global.

"Karena ini penyediaan rumah untuk MBR sehingga menurut saya memang perlu untuk dijaga tingkat kemampuan untuk membayar cicilannya nanti," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Kebijakan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi, menurut dia, merupakan kebijakan yang cukup melegakan bagi para konsumen terutama KPR rumah bersubsidi ini diperlukan sebagai dukungan pemerintah untuk menjaga agar relatif bunga KPR-nya tetap bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Menurut saya memang ini salah satu langkah untuk menjaga supaya nanti kemampuan mencicil itu tetap ada di MBR, karena ini memang ditujukan untuk MBR," kata Eko.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka lima persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar atau disapa Ara mengatakan, meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," kata Ara.

Terkait perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2026, dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.

Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia biasanya dilakukan mendahului rapat Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed. Tapi kali ini nyaris berbarengan. Per 18 Juni 2026 hasil RDG BI kembali merilis kenaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Total pengetatan kebijakan moneter, termasuk kenaikan darurat atau off cycle sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026, telah mencapai 100 bps. Kenaikan BI Rate ini masih langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik di mata investor global.

Namun bagi pelaku pasar keuangan biasanya menunggu momentum penting. Kali ini rilis FOMC dan indek MSCI menjadi ukuran pergerakan pelaku pasar. Rapat FOMC Fed 18 Juni ini yang dipimpin untuk pertama kalinya Gubernur The Fed yang baru Kevin Warsh cenderung tidak menurunkan suku bunga acuannya. FOMC mempertahankan target Federal Funds Rate di 3,50%–3,75%. Kevin Warsh tampil lebih hawkish dari yang diperkirakan dan menegaskan kembali bahwa prioritas utama The Fed tetap Price Stability.

MSCI juga memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang/emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review (18/6/2026). Meski, ada catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia dengan detail persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

Merujuk Rudiger Dornbusch (1976) melalui teori overshooting model maka logikanya kenaikan BI-Rate bisa membantu menahan pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Suku bunga yang lebih tinggi membuat instrumen rupiah menjadi lebih menarik bagi investor, terutama investor portofolio.

Kenaikan bunga juga memperkuat sinyal bahwa BI tidak membiarkan rupiah bergerak tanpa kendali. Dalam pasar keuangan, sinyal seperti ini penting karena investor bukan hanya melihat angka suku bunga, tetapi juga membaca kredibilitas kebijakan.

Namun, BI-Rate bukan obat tunggal untuk rupiah. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh harga minyak, neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, defisit fiskal, arus modal asing, dan persepsi pasar terhadap kebijakan pemerintah. Kenaikan BI-Rate bisa membantu menstabilkan rupiah dalam jangka pendek.

Tapi untuk penguatan rupiah yang berkelanjutan, Indonesia tetap membutuhkan fundamental kuat melalui ekspor yang lebih besar, impor energi yang terkendali, pasokan valas yang memadai, dan kepercayaan investor yang terjaga.

Dampak kenaikan BI-Rate terhadap inflasi terutama bekerja melalui ekspektasi dan nilai tukar. Jika rupiah lebih stabil, tekanan harga dari barang impor dan energi bisa lebih terkendali. BPS melaporkan bahwa Inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 3,08%. Angkanya memang masih dalam sasaran pemerintah 2,5±1%, tetapi sudah mendekati batas atas sasaran 2,5±1%.

Risiko yang perlu diwaspadai adalah imported inflation. Misalnya, harga minyak atau bahan pangan global naik, lalu rupiah melemah, maka kenaikan harga dalam rupiah bisa jauh lebih besar. Ini bisa menekan inflasi domestik meskipun permintaan dalam negeri tidak terlalu kuat.

Karena itu, kenaikan BI-Rate bisa dimaknai sebagai langkah untuk mencegah inflasi ke depan. BI ingin memastikan inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran sasaran. Namun, inflasi Indonesia tidak hanya persoalan moneter.

Banyak sumber inflasi berasal dari sisi pasokan, seperti pangan, energi, distribusi, cuaca, dan biaya logistik. Suku bunga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi barang.

Hampir dipastikan, perilaku pasar keuangan membaca peluang ataupun serangan yang mungkin terjadi kedepan dengan cermat. Ia selalu waspada dan berjaga-jaga. Ini tentu bisa dipahami karena perilaku pasar keuangan global hari ini yang relatif terbuka dan dalam.

Artinya akses atas data-data keuangan relatif transparan untuk diakses dengan cepat. Pelaku pasar tidak lagi bisa mendominasi informasi secara sepihak.

Pelaku pasar keuangan sangat paham atas perjalanan data-data ekonomi yang ada, misalkan saja; suku bunga, inflasi, cadangan devisa, neraca berjalan, utang luar negeri, kondisi fiskal, arus modal, sampai posisi kepemilikan asing dalam obligasi dan saham. Dan saat ini sangat mudah diakses oleh pasar.

Dengan begitu ada kejamakan penguasaan informasi yang terjadi dan tidak lagi didominasi satu-dua pemain pasar uang. Bahkan secara waktu riel pelaku pasar keuangan seperti; para banker, manajer aset, dan sovereign fund membaca data keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

Meski harus tetap dijaga adalah posisi pasar keuangan kita yang tetap masih rentan atas serangan sintemen global, faktor ekternal maupun internal. Secara internal tetap dipantau neraca perdagangan kita.

Sungguhpun demikian yang harus diperhatikan adalah kebijakan suku bunga acuan hanyalah salah satu faktor yang memengaruhi nilai tukar. Rupiah masih bisa melemah apabila investor global menghindari pasar negara berkembang.

Neraca perdagangan Indonesia bisa tiba-tiba memburuk. Ada ketidakpastian politik atau ekonomi. Harga komoditas bergerak berlawanan dengan ekspor Indonesia.

Bagi para investor dan juga traders, faktor-faktor krusial yang mendapat perhatian adalah keputusan kebijakan Bank Sentral, aliran dana asing ke obligasi dan saham, harga komoditas SDA, kekuatan dolar AS secara keseluruhan di dunia.

Melihat kondisi terkini masih jamak bank sentral negara maju bertahan dengan kebijakan moneter ketat. Sikap hawkish bank sentral utama dunia, khususnya the Fed menjadi penyebab masih menguatnya dolar AS. I

kutannya adalah mendorong perpindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. Kebijakan moneter ketat perlu dipertimbangkan untuk dipertahankan dengan hitungan yang akurat hingga rupiah menunjukkan stabilitas yang lebih berkelanjutan.

Selain instrumen suku bunga, BI juga dinilai perlu tetap aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing serta mengoptimalkan penggunaan SRBI untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam jangka pendek, nilai tukar terutama dipengaruhi oleh ekspektasi, arus modal, perbedaan suku bunga, dan sentimen risiko.

Dalam jangka panjang, nilai tukar dipengaruhi oleh fundamental ekonomi seperti inflasi, produktivitas, daya saing perdagangan, dan neraca eksternal. Nilai tukar ditentukan oleh keseimbangan di pasar valuta asing, di mana penawaran dan permintaan mata uang dipengaruhi oleh arus perdagangan, arus modal, suku bunga, ekspektasi inflasi, dan sentimen investor.

Akhirnya, sedikit pelajaran dari hasil rapat FOMC dibawah Kevin Warsh kali ini ialah mereka bekerja dan memutuskan berdasarkan data-dependent (berbasis data ekonomi). Mereka percaya data dan tidak terpengaruh arahan dan opini politis yang terjadi. Mereka bekerja secara independen.

Ikutannya pasar keuangan akan bergerak mengikuti data yang ada dan opini tidak bisa mengendalikan putusan. Maka untuk meyakinkan investor tetap nyaman dan masuk ke Indonesia, kali ini BI harus all out menjaga stabilitas. Memang tidak menutup kemungkinan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat ekfektifitas sinergi koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka 5 persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Dia mengatakan meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Mauarar di Jakarta, Jumat.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP hingga 40 tahun sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto telah dibahas secara intensif dan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2026. Dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.

Mauarar menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia guna membahas dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas pendataan inventaris rumah susun yang dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat.

Selain itu, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga memperoleh dukungan dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian juga dibahas perkembangan penyelesaian rumah susun Meikarta. Pemerintah bersama Danantara Indonesia membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari proses serah terima hibah, percepatan due diligence terhadap legalitas tanah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Danantara, hingga penentuan BUMN yang akan ditugaskan untuk melaksanakan proyek tersebut.

Selain itu, dibahas pula skema penetapan harga jual per unit rumah agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan secara optimal.

Rapat juga membahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi oleh Danantara sebagai salah satu instrumen percepatan penyelesaian berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini berarti bank mulai lebih cepat meneruskan perubahan suku bunga kebijakan ke harga kredit baru

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang prospek bunga kredit perbankan ke depan akan cenderung bergerak mendatar dan kemudian naik selektif, menyusul kenaikan bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026.

Sementara itu, catat dia, suku bunga kredit baru akan lebih cepat meningkat dibanding kredit berjalan.

“Bank kemungkinan tidak menaikkan bunga secara merata, tetapi memilih menaikkan bunga pada debitur yang risikonya lebih tinggi, sektor yang arus kasnya melemah, atau kredit yang membutuhkan tenor panjang,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Josua menilai kenaikan bunga bisa lebih terkendali untuk sektor prioritas yang mendapat dukungan insentif likuiditas dari Bank Indonesia (BI).

Namun, imbuh dia, untuk UMKM, konsumsi, properti, otomotif, dan modal kerja, tekanan bunga perlu diwaspadai karena kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) berpotensi bertemu dengan kenaikan risiko kredit.

Menurut Josua, bunga kredit juga tidak akan naik setinggi kenaikan BI-Rate secara penuh. Hal ini setidaknya ada tiga penahan utama, salah satunya likuiditas perbankan masih cukup baik, terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) yang tetap tumbuh kuat dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang masih memadai.

Penahan kedua yakni persaingan antarbank masih menahan kenaikan bunga kredit agar permintaan kredit tidak turun terlalu tajam. Kemudian yang ketiga, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia (BI) tetap longgar untuk menjaga kredit ke sektor prioritas.

Ia juga memandang, penurunan bunga kredit perbankan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga awal 2026 hampir pasti tertahan, bahkan kredit baru mulai berbalik naik.

Rata-rata suku bunga kredit rupiah masih turun tipis menjadi 8,72 persen pada Mei 2026 dari 8,73 persen pada April 2026. Namun, suku bunga kredit baru tercatat meningkat tajam dari 8,95 persen pada April 2026 menjadi 9,31 persen pada Mei 2026.

“Ini menunjukkan bahwa bunga kredit lama belum sepenuhnya menyesuaikan karena ada jeda waktu, sedangkan kredit baru sudah lebih cepat mencerminkan kenaikan biaya dana, risiko debitur, dan sikap bank yang lebih hati-hati,” kata Josua

Ia menambahkan bahwa risiko kenaikan bunga kredit ke depan juga cukup nyata karena sensitivitas bunga kredit baru terhadap BI-Rate meningkat.

Koefisien elastisitas suku bunga kredit baru tercatat naik menjadi 0,50 pada Mei 2026 dari 0,43 pada April 2026, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,13.

“Ini berarti bank mulai lebih cepat meneruskan perubahan suku bunga kebijakan ke harga kredit baru,” ujar Josua.

Ia memperkirakan kenaikan bunga kredit baru yang paling terasa kemungkinan terjadi pada kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit pemilikan rumah (KPR) berbunga mengambang (floating), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit UMKM berisiko lebih tinggi, dan kredit korporasi yang bergantung pada pendanaan jangka pendek.

Dari sisi biaya dana, menurutnya, kenaikan BI-Rate 100 bps pada Mei-Juni 2026 juga berpotensi membalik arah biaya dana perbankan meski kenaikannya kemungkinan bertahap.

Adapun pada April 2026, biaya dana masih mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari harga pokok dana untuk kredit (HPDK) yang turun tipis menjadi 3 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat 3,01 persen.

Penurunan HPDK turut menopang penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) dari 8,63 persen pada Maret 2026 menjadi 8,62 persen pada April 2026.

Namun, Josua menilai bahwa arah transmisi mulai berubah setelah BI menaikkan suku bunga secara agresif pada Mei-Juni 2026 sebesar 100 bps.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bank akan melakukannya secara terukur dan selektif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan pertumbuhan kredit

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen berpotensi menahan laju penurunan suku bunga kredit yang sebelumnya terjadi sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa dalam jangka pendek, perbankan kemungkinan akan lebih selektif dalam menurunkan suku bunga kredit, mengingat adanya peningkatan biaya dana.

“Bank akan melakukannya secara terukur dan selektif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan pertumbuhan kredit. Hal ini penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal di tengah kebutuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi, serta untuk mempertahankan kualitas kredit agar terjaga dengan baik,” kata Dian saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, imbuh Dian, transmisi ke suku bunga kredit umumnya berlangsung lebih lambat dibandingkan suku bunga simpanan, karena mempertimbangkan faktor persaingan, kualitas kredit, serta upaya menjaga pertumbuhan intermediasi.

“Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan cenderung stabil dengan kecenderungan kenaikan yang terbatas,” kata dia.

Dian mengatakan, kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps pada umumnya akan direspons oleh perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit maupun simpanan.

Secara historis, hal ini merupakan mekanisme pasar yang wajar dan bank akan menyesuaikan pricing sejalan dengan struktur cost of fund dan kondisi likuiditas masing-masing bank.

“Dengan demikian, besaran dan kecepatan penyesuaian suku bunga (kredit dan DPK) tidak selalu bersifat langsung maupun seragam pada seluruh bank,” kata Dian.

Ia menambahkan bahwa perbankan tetap mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi likuiditas internal, struktur dana pihak ketiga (DPK), tingkat persaingan, loyalitas nasabah serta kemampuan dan profil risiko debitur. Perbankan juga cenderung tetap mengoptimalkan dana murah (CASA) untuk menjaga efisiensi biaya dana.

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka tren penurunan cost of fund yang terjadi pasca penurunan BI-Rate sebesar 125 bps pada tahun lalu, kami memandang bahwa tren tersebut berpotensi mengalami moderasi atau bahkan berbalik arah secara gradual pada tahun 2026,” kata Dian.

Meski demikian, imbuh Dian, penyesuaian tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung secara tajam, mengingat perbankan akan berhati-hati agar tetap menjaga daya saing dan stabilitas margin.

Dian pun memastikan bahwa OJK juga terus mendorong perbankan untuk menjaga efisiensi serta memperkuat manajemen likuiditas.

Di samping itu, OJK mendorong perbankan untuk memastikan transmisi suku bunga tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan.

Sebagai informasi, sepanjang 2025, Bank Indonesia (BI) menurunkan BI-Rate sebanyak lima kali dengan total pemangkasan sebesar 125 bps.

Dengan penurunan tersebut, suku bunga kredit perbankan hanya turun sebesar 39 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81 persen pada Desember 2025.

Adapun pada Mei 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI-Rate naik sebesar 50 bps, menjadikannya langkah penyesuaian pertama setelah dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Namun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp18.000-an per dolar AS sehingga BI-Rate kembali dinaikkan sebesar 25 bps melalui RDG Mingguan pada 9 Juni 2026 atau di luar jadwal reguler.

Terbaru pada Kamis (18/6) melalui RDG Bulanan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps. Dengan demikian, kenaikan BI-Rate secara kumulatif tercatat sebesar 100 bps dalam sebulan sehingga kini berada pada level 5,75 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026