Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist BTN Myrdal Gunarto memandang penempatan sisa anggaran lebih (SAL) di Himbara diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan karena tanpa tambahan injeksi likuiditas, proyeksi pertumbuhan kredit yang sebelumnya solid di atas 10 persen menghadapi risiko downside yang signifikan.

“Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Myrdal memandang kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di Himbara hingga akhir tahun ini merupakan manuver active cash management yang krusial.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, melainkan menjadi intervensi struktural, termasuk untuk memitigasi risiko perlambatan ekspansi kredit.

Adapun indikator likuiditas perbankan secara agregat masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Per Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada pada level 24,74 persen, yang mengindikasikan liquidity buffer masih memadai.

Namun, Myrdal menilai tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp2.576 triliun atau 22,41 persen dari total plafon kredit mencerminkan masih adanya friksi dalam transmisi kredit.

Menurutnya, besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik debitur menjadi sinyal bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see di tengah tingginya suku bunga pasar dan ketatnya likuiditas di sektor riil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemantauan indikator uang primer (base money/M0) akan menjadi metrik utama pemerintah untuk mengukur efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

Pemindahan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himbara diharapkan mengembalikan likuiditas ke sistem perbankan yang sebelumnya terserap melalui penerimaan pajak maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Ia menjelaskan, langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat ditekan. Dengan demikian, suku bunga kredit diharapkan ikut menyesuaikan, mendorong realisasi undisbursed loan, sekaligus memperbaiki sentimen prospek ekonomi di mata investor asing.

Myrdal juga mengingatkan bahwa penempatan SAL di Himbara merupakan instrumen manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal negara maupun bentuk subsidi.

Dana tersebut merupakan likuiditas yang sebelumnya diserap dari perekonomian dan kini ditempatkan kembali ke sistem perbankan agar perputaran roda finansial tidak mengalami stagnasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah memberikan forward guidance agar perbankan tidak bergantung secara struktural pada dana pemerintah.

Menurutnya, penarikan dana SAL beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa fleksibilitas penempatan dan penarikan dana pemerintah tetap menjadi risiko pendanaan (funding risk) yang harus dimitigasi oleh manajemen treasury masing-masing bank.

“Industri perbankan harus tetap agresif dalam memobilisasi dana pihak ketiga inti dan tidak menggunakan dana pemerintah ini sebagai substitusi dari fungsi intermediasi tradisional,” kata Mrydal.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengembalikan secara bertahap dana sekitar Rp300 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Indonesia (BI) berpotensi membayangi laju pertumbuhan kredit bank-bank pelat merah ke depan.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pengembalian dana tersebut berpotensi mengurangi ruang likuiditas Himbara dan meningkatkan biaya penghimpunan dana atau cost of fund.

Menurutnya, dana pemerintah yang selama ini ditempatkan di Himbara menjadi salah satu sumber likuiditas penting yang menopang kemampuan bank-bank BUMN dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

“Ketika dana itu ditarik kembali, dampaknya akan berlawanan. Ruang likuiditas Himbara berkurang, biaya penghimpunan dana berpotensi naik, dan bank perlu lebih aktif mengganti sumber dana tersebut dari dana masyarakat, dana korporasi, atau instrumen pendanaan lain,” tutur Josua kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurut Josua, selama ini penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di Himbara membantu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas penyaluran kredit.

Meski demikian, dia menegaskan penarikan dana tersebut tidak serta-merta mengganggu stabilitas perbankan selama dilakukan secara bertahap dan terukur.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi Himbara bukan berasal dari aspek solvabilitas, melainkan pengelolaan likuiditas harian dan biaya dana.

Bank-bank BUMN dinilai masih memiliki basis dana yang besar, dukungan ekosistem nasabah pemerintah dan BUMN, serta akses pendanaan yang lebih baik dibandingkan bank-bank kecil.

Namun, pengurangan likuiditas tetap berpotensi memunculkan konsekuensi terhadap kinerja bank. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berpotensi meningkat, ruang ekspansi kredit menjadi lebih terbatas, dan tekanan terhadap profitabilitas dapat muncul apabila bank harus mengganti dana pemerintah dengan sumber pendanaan yang lebih mahal.

Josua memperkirakan dampak paling nyata akan terlihat pada tiga aspek. Pertama, Himbara perlu menjaga kecukupan likuiditas agar penyaluran kredit tetap berjalan.

Kedua, bank berpotensi meningkatkan penawaran bunga simpanan untuk mempertahankan dana besar dari korporasi maupun nasabah institusi. Ketiga, penyaluran kredit baru berpotensi menjadi lebih selektif.

“Karena itu, penarikan dana pemerintah tidak otomatis membuat kredit berhenti, tetapi dapat membuat pertumbuhan kredit Himbara lebih berhati-hati dan lebih diarahkan ke sektor prioritas, program pemerintah, serta debitur dengan kualitas baik,” pungkasnya.

Di sisi lain, Josua menilai kebijakan pengembalian dana pemerintah ke BI perlu dilihat dalam kerangka koordinasi fiskal dan moneter yang lebih luas.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan kas negara sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi BI untuk mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Dari perspektif makroekonomi, kebijakan ini masuk akal karena mendukung efektivitas operasi moneter. Namun, dari perspektif perbankan, khususnya Himbara, kebijakan itu berarti berkurangnya sumber likuiditas murah yang selama ini membantu mendukung pertumbuhan kredit,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara secara bertahap mulai dikembalikan ke Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membenarkan proses pengembalian tersebut tengah berlangsung, meskipun belum merinci besaran dana yang telah dikembalikan.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Untuk diketahui, pemerintah mulai menempatkan sebagian dana SAL ke sejumlah bank milik negara sejak September 2025 guna memperkuat likuiditas perbankan dan mendukung penyaluran kredit. Jumlah dana yang ditempatkan sempat mencapai sekitar Rp300 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengungkapkan bahwa dana SAL yang ditempatkan di Himbara mencapai Rp300 triliun, sementara sisanya tetap berada di kas pemerintah di BI.

Saat dimintai konfirmasi mengenai pengembalian dana tersebut, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dikoordinasikan bersama bank sentral.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga mengingatkan pentingnya masa transisi agar pengembalian dana tidak mengganggu kondisi likuiditas perbankan.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya.

Menurut Dian, pengembalian dana secara bertahap menjadi penting karena penempatan SAL selama ini turut membantu menjaga likuiditas dan menahan kenaikan suku bunga perbankan.

"Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia nanti mudah-mudahan akan sepakat dengan kita dengan OJK bahwa ini bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank," ujar pria yang pernah menjadi Kepala Perwakilan BI itu.

Senada, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengakui pihaknya juga telah memperoleh informasi mengenai rencana pengembalian dana pemerintah tersebut.

Dia menyebut dana SAL tahap pertama yang ditempatkan pemerintah di BRI sebesar Rp55 triliun telah seluruhnya disalurkan untuk mendukung pembiayaan.

"Memang ada rencana pemerintah, Kementerian Keuangan, nanti secara berkala akan kami kembalikan," ujar Hery kepada wartawan di lokasi yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 300 triliun yang selama ini ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas Himbara.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan, langkah tersebut tidak akan langsung mengganggu stabilitas perbankan karena pemerintah menarik dana SAL secara bertahap.

Sebab, bank-bank BUMN umumnya memiliki bantalan atau buffer likuiditas yang cukup sehingga masih mampu mengelola penyesuaian tersebut tanpa langsung mengganggu fungsi intermediasi atau penyaluran kredit.

"Jika dilakukan secara bertahap seperti yang disampaikan pemerintah, maka dampaknya terhadap perbankan kemungkinan besar akan relatif terjaga dalam jangka pendek," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Ronny mewanti-wanti terdapat potensi risiko apabila dana pemerintah yang ditarik berjumlah besar atau dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan.

Pasalnya, dana pemerintah merupakan salah satu sumber dana murah (low-cost fund) bagi perbankan, sehingga berkurangnya dana tersebut dapat menekan struktur pendanaan bank dan mendorong perbankan mencari sumber pendanaan lain dengan biaya yang lebih tinggi.

"Dalam kondisi tertentu, ini bisa mendorong bank untuk mencari sumber dana lain yang lebih mahal, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi suku bunga kredit atau penyaluran pembiayaan," ucapnya.

Kendati demikian, dia menambahkan, besarnya dampak kebijakan ini ke Himbara juga bergantung pada kondisi likuiditas sistem keuangan secara keseluruhan.

Jika likuiditas sedang longgar, efek penarikan SAL diperkirakan minim.

Sebaliknya, jika likuiditas tengah mengetat, kebijakan tersebut dapat memperbesar tekanan yang sudah ada.

Oleh karena itu, Ronny menilai faktor utama yang perlu diperhatikan ialah waktu pelaksanaan, besaran penarikan, serta koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal, dan otoritas moneter agar stabilitas sistem perbankan tetap terjaga.

Sementara itu, Chief Economist Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Dzulfian Syafrian menilai dampak penarikan dana SAL terhadap likuiditas Himbara relatif terbatas.

Dia mengungkapkan, nilai dana SAL yang besarannya sekitar Rp 300 triliun hanya setara sekitar 6 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) Himbara yang mencapai sekitar Rp 4.800 triliun sehingga tidak memberikan efek yang signifikan.

"Dana SAL pemerintah yang sebesar Rp 300 triliun itu relatif kecil dengan total dana pihak ketiga (DPK) perbankan himbara. Jadi ketika itu ditarik, dampaknya hanya terbatas," ujar Dzulfian kepada Kompas.com, Kamis.

Dia juga mengingatkan, sebelum pemerintah menempatkan dana SAL di Himbara mulai September 2025, kondisi likuiditas perbankan nasional juga berada dalam kondisi yang solid.

Penempatan dana SAL saat itu juga dilakukan karena realisasi belanja pemerintah melambat sehingga terdapat dana menganggur yang kemudian ditempatkan di perbankan.

Karena itu, penarikan kembali dana tersebut justru dapat dipandang sebagai sinyal bahwa belanja pemerintah pada tahun ini mulai berjalan lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya.

"Yang menjadi isu sekarang adalah bagaimana kualitas belanja tersebut kita dorong untuk lebih berkualitas dan mendorong pembangunan yang memiliki nilai dengan lipat ganda lebih besar," tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, pemerintah telah menarik dana SAL yang ditempatkan di Himbara secara bertahap.

"Iya (sudah mulai ditarik), kan secara bertahap," ujar Astera kepada wartawan saat ditemui di kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan tersebut mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai penarikan dana SAL yang ditempatkan pemerintah di sejumlah bank BUMN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan kepastian mengenai isu pengembalian dana SAL ke Bank Indonesia (BI). Purbaya mengatakan kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan dengan bank sentral.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral deh seperti apa," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Sebagai informasi, pemerintah pertama kali menempatkan dana SAL sebesar Rp 200 triliun di Himbara pada September 2025.

Dana tersebut ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, serta BSI Rp 10 triliun.

Pada November 2025, Kemenkeu kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp 76 triliun.

Dana itu ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing Rp 25 triliun serta Bank Jakarta Rp 1 triliun.

Awal 2026, pemerintah menarik kembali dana tambahan sebesar Rp 75 triliun dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI sehingga sisa dana SAL di Himbara menjadi Rp 201 triliun.

Pemerintah kemudian kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp 100 triliun pada Maret 2026, meski rincian penempatannya tidak diumumkan ke publik.

Dengan berbagai penambahan dan pengurangan tersebut, total dana SAL yang ditempatkan di Himbara diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah mengembalikan secara bertahap dana Rp300 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Indonesia (BI) berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund) bank pelat merah.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan, selama ini dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara menjadi salah satu bantalan likuiditas penting bagi bank-bank tersebut.

Penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening pemerintah di BI sebelumnya juga membantu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif.

“Ketika dana itu ditarik kembali, dampaknya akan berlawanan. Ruang likuiditas Himbara berkurang, biaya penghimpunan dana berpotensi naik, dan bank perlu lebih aktif mengganti sumber dana tersebut dari dana masyarakat, dana korporasi, atau instrumen pendanaan lain,” tutur Josua kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Josua menegaskan bahwa penarikan dana tersebut tidak serta-merta menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas Himbara selama prosesnya dilakukan secara bertahap dan terukur.

Dia menuturkan, tantangan utama yang dihadapi Himbara bukan berasal dari aspek solvabilitas, melainkan pengelolaan likuiditas harian dan biaya dana.

Menurutnya, bank-bank BUMN secara umum masih memiliki basis dana besar, dukungan ekosistem nasabah pemerintah dan BUMN, serta akses pasar yang lebih baik dibanding bank-bank kecil.

Namun, dia mengingatkan bahwa pengurangan likuiditas tetap membawa sejumlah konsekuensi bagi kinerja bank. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berpotensi meningkat, ruang ekspansi kredit menjadi lebih terbatas, dan tekanan terhadap profitabilitas dapat muncul apabila bank harus mengganti dana pemerintah dengan sumber dana pasar yang lebih mahal.

Di sisi lain, Josua menilai kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik dana pemerintah kembali ke BI perlu dilihat dalam kerangka koordinasi fiskal dan moneter.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan kas negara sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi BI dalam mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dari perspektif makroekonomi, dia menyebut bahwa kebijakan tersebut masuk akal karena mendukung efektivitas operasi moneter.

Namun, dari perspektif perbankan, khususnya Himbara, kebijakan itu berarti berkurangnya sumber likuiditas murah yang selama ini membantu mendukung pertumbuhan kredit.

Josua memperkirakan dampak paling nyata akan muncul pada tiga aspek. Pertama, Himbara perlu menjaga kecukupan likuiditas agar penyaluran kredit tetap berjalan.

Kedua, bank mungkin perlu menaikkan penawaran bunga simpanan tertentu untuk mempertahankan dana besar, terutama dari korporasi dan nasabah institusi.

Ketiga, bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru, terutama pada sektor yang risikonya meningkat atau memiliki imbal hasil rendah.

“Karena itu, penarikan dana pemerintah tidak otomatis membuat kredit berhenti, tetapi dapat membuat pertumbuhan kredit Himbara lebih berhati-hati dan lebih diarahkan ke sektor prioritas, program pemerintah, serta debitur dengan kualitas baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyampaikan membuka peluang menambah penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendorong ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah bank Himbara seperti BRI telah mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah. Pemerintah, katanya, masih akan meninjau kembali kapasitas penyerapan masing-masing bank.

“Kan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kami lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia menjelaskan, dampak penempatan dana pemerintah di perbankan akan mulai terlihat pada kuartal IV/2025. Berdasarkan perhitungannya, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mencapai di atas 5,5% pada periode tersebut.

“Ke ekonomi harusnya dengan dari hitungan dia, triwulan keempat bisa tunggu di atas 5,5%, mungkin lebih. Dan ke depannya, kalau kebijakan enggak diubah, ekonomi kita akan semakin cepat tumbuh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan bahwa penempatan dana di Himbara justru membebani bank. Menurutnya, kebijakan itu justru memperkuat penyaluran kredit dan mempercepat perputaran ekonomi.

“Ada salah persepsi, seolah Himbara tuh kalau dapat itu terbebani. Padahal kalau bisa menyalurkan lebih banyak, ekonomi tumbuh makin kencang, untungnya makin besar. Mungkin dari margin turun sedikit, tapi volumenya makin bagus dan kualitas kreditnya ikut membaik,” tuturnya.

Purbaya mengaku terbuka untuk kembali menambah likuiditas ke Himbara, mengingat pertumbuhan uang beredar (base money) saat ini baru sekitar 13%, sementara idealnya mencapai sedikit di atas 20%.

“Open. Karena lagi pertumbuhan uangnya baru 13%. Saya pikir seharusnya ideanya 20% lebih sedikit,” katanya.

Meski demikian, Purbaya enggan merinci berapa tambahan penempatan dana yang akan diberikan. Dia hanya menyebut masih memiliki cadangan dana sebesar Rp250 triliun di Bank Sentral, yang bisa dioptimalkan sewaktu-waktu.

“Saya masih punya uang 250 triliun lagi di bank sentral. Nanti kita lihat seperti apa,” ujarnya.

Namun, dia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mengubah struktur anggaran negara maupun memperluas kebijakan fiskal.

"Kalau mau menambah pun kami enggak akan kasih tahu lagi sekarang, operasi uang biasa lagi kami nanti orang banyak protes,” tegasnya.

Dengan sinyal tersebut, pemerintah tampaknya masih menyiapkan ruang kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di akhir tahun, sekaligus memastikan likuiditas perbankan nasional tetap ample.