Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro. Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48%. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF grossyang membaik menjadi 1,80%.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyambut kebijakan penempatan kembali dana saldo anggaran lebih (SAL) yang dipandang sebagai langkah strategis bagi perbankan untuk menjaga likuiditas tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, likuiditas yang kuat menjadi motor utama bagi perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara lebih optimal guna memacu pertumbuhan kredit yang berdampak langsung pada penggerak ekonomi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN,” kata Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Nixon menambahkan bahwa penempatan dana SAL ini sangat penting bagi perseroan. Dana ini, imbuh dia, bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi perseroan untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur.

Perseroan menyatakan, pihaknya resmi menerima tambahan penempatan dana SAL dari Pemerintah. Dengan adanya suntikan dana segar ini, total dana SAL yang dikelola oleh BTN kini meningkat signifikan.

Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti menambahkan bahwa perseroan kini memiliki ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, seiring dengan dukungan likuiditas yang semakin kokoh.

Perseroan berkomitmen untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perumahan yang menjadi fokus utama BTN.

"Tugas kami adalah memastikan likuiditas ini tersalurkan dengan efektif ke sektor riil. Kami optimistis, dengan total dana SAL yang ada, BTN dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas,” kata dia.

Venda menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut akan tetap mengikuti prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi operasional perseroan agar tetap kompetitif di tengah fluktuasi pasar uang, sekaligus memastikan pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist BTN Myrdal Gunarto memandang penempatan sisa anggaran lebih (SAL) di Himbara diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan karena tanpa tambahan injeksi likuiditas, proyeksi pertumbuhan kredit yang sebelumnya solid di atas 10 persen menghadapi risiko downside yang signifikan.

“Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Myrdal memandang kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di Himbara hingga akhir tahun ini merupakan manuver active cash management yang krusial.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, melainkan menjadi intervensi struktural, termasuk untuk memitigasi risiko perlambatan ekspansi kredit.

Adapun indikator likuiditas perbankan secara agregat masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Per Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada pada level 24,74 persen, yang mengindikasikan liquidity buffer masih memadai.

Namun, Myrdal menilai tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp2.576 triliun atau 22,41 persen dari total plafon kredit mencerminkan masih adanya friksi dalam transmisi kredit.

Menurutnya, besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik debitur menjadi sinyal bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see di tengah tingginya suku bunga pasar dan ketatnya likuiditas di sektor riil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemantauan indikator uang primer (base money/M0) akan menjadi metrik utama pemerintah untuk mengukur efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

Pemindahan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himbara diharapkan mengembalikan likuiditas ke sistem perbankan yang sebelumnya terserap melalui penerimaan pajak maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Ia menjelaskan, langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat ditekan. Dengan demikian, suku bunga kredit diharapkan ikut menyesuaikan, mendorong realisasi undisbursed loan, sekaligus memperbaiki sentimen prospek ekonomi di mata investor asing.

Myrdal juga mengingatkan bahwa penempatan SAL di Himbara merupakan instrumen manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal negara maupun bentuk subsidi.

Dana tersebut merupakan likuiditas yang sebelumnya diserap dari perekonomian dan kini ditempatkan kembali ke sistem perbankan agar perputaran roda finansial tidak mengalami stagnasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah memberikan forward guidance agar perbankan tidak bergantung secara struktural pada dana pemerintah.

Menurutnya, penarikan dana SAL beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa fleksibilitas penempatan dan penarikan dana pemerintah tetap menjadi risiko pendanaan (funding risk) yang harus dimitigasi oleh manajemen treasury masing-masing bank.

“Industri perbankan harus tetap agresif dalam memobilisasi dana pihak ketiga inti dan tidak menggunakan dana pemerintah ini sebagai substitusi dari fungsi intermediasi tradisional,” kata Mrydal.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik penempatan kembali SAL di Himbara karena menjadi langkah strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada BRI dalam penempatan dana SAL.

Menurutnya, sinergi antara Kementerian Keuangan dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL. Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” ujar Hery.

Apabila kebijakan tersebut direalisasikan, Hery menyampaikan bahwa tambahan likuiditas akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan manajemen risiko yang baik.

Penyaluran pembiayaan akan tetap diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI, dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian.

Tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.

Adapun hingga Maret 2026, total pembiayaan BRI secara bank only tercatat mencapai Rp1.358 triliun yang mayoritas disalurkan kepada UMKM dan sektor riil.

Perseroan menyatakan bahwa ke depan, pihaknya akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.

Hal ini sejalan dengan mandat sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,” imbuh Hery.

Guna mengimbangi pembiayaan tersebut, emiten bersandi saham BBRI ini juga akan terus menggenjot perolehan dana pihak ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah (CASA) melalui penguatan ekosistem digital perseroan.

“Dengan fundamental yang kuat serta fokus pada UMKM, BRI optimistis dapat terus berkontribusi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” kata Hery.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di bank-bank anggota Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memandang, penambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di bank-bank anggota Himbara dapat membantu meredam kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan meski bukan merupakan solusi permanen.

Adapun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir mendekati Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

“Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Josua menilai penempatan kembali SAL di Himbara dapat membantu membuat likuiditas lebih longgar dan lebih kondusif, terutama bagi bank-bank penerima dana.

Ia mencatat, pengalaman sebelumnya menunjukkan penempatan kas negara di perbankan pada September 2025 sebesar Rp200 triliun membantu mendorong likuiditas perekonomian, menurunkan suku bunga pasar uang, menekan bunga deposito khusus, menurunkan biaya dana, dan mendukung kredit yang tumbuh 9,6 persen pada Desember 2025.

Selain itu, penempatan kas negara di perbankan memperkuat kapasitas intermediasi, menjaga stabilitas pendanaan perbankan, dan mendukung kecukupan likuiditas domestik.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa dampak penempatan SAL terhadap peningkatan kredit tidak terjadi secara otomatis.

“Dana SAL bisa mengurangi tekanan pendanaan dan memberi ruang bagi bank untuk tidak terlalu agresif menaikkan bunga dana, tetapi kredit tetap bergantung pada permintaan sektor riil, kelayakan debitur, kualitas jaminan, dan selera risiko bank,” jelas dia.

Apabila bank melihat risiko kredit meningkat, imbuh Josua, dana SAL bisa lebih banyak digunakan sebagai penyangga likuiditas dan bukan langsung disalurkan menjadi kredit baru.

Ia memandang bahwa dampak penempatan SAL di perbankan akan signifikan apabila nilainya cukup besar, berjangka waktu relatif panjang, memiliki jadwal penarikan yang jelas, serta didistribusikan sesuai dengan kebutuhan likuiditas perbankan.

Sebaliknya, apabila dana ditempatkan sangat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik, bank akan tetap berhati-hati karena tidak bisa membiayai kredit jangka panjang dengan dana jangka pendek yang tidak pasti.

Josua juga mengingatkan risiko penempatan SAL yang dapat menciptakan ketergantungan bank pada dana pemerintah. Jika terlalu terkonsentrasi di Himbara, kebijakan ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan biaya dana karena bank penerima memperoleh pendanaan lebih murah, sedangkan bank lain tetap harus bersaing melalui bunga deposito.

“Ini bisa memperlebar perbedaan biaya dana antarbank. Karena itu, kebijakan SAL perlu dirancang bukan hanya untuk menambah likuiditas, tetapi juga untuk mencegah perang bunga, menjaga persaingan sehat, dan memastikan dana benar-benar mengalir ke sektor produktif,” kata Josua.

Meski indikator agregat seperti alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), liquidity coverage ratio (LCR), loan to deposit ratio (LDR), serta pertumbuhan DPK positif, Josua juga mengingatkan bahwa indikator tersebut belum tentu menangkap tekanan yang dirasakan bank secara mikro.

Beberapa yang sering tidak terlihat seperti distribusi likuiditas antarbank, komposisi dana murah dan dana mahal, konsentrasi deposan besar, profil jatuh tempo dana, kebutuhan kas harian, posisi likuiditas rupiah dan valas, serta ruang likuiditas yang masih bebas digunakan.

“Karena itu, angka industri bisa terlihat aman, tetapi sebagian bank tetap merasa ketat karena harus bersaing mahal untuk mempertahankan dana, terutama ketika kredit berjalan, deposan besar lebih mudah berpindah, dan suku bunga acuan naik,” kata Josua.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan bahwa pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyambut positif penempatan kembali saldo anggaran lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo memandang stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” kata Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai bagian dari anggota Himbara, Anggoro menyampaikan bahwa perseroan siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, perseroan tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang oleh tabungan haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital.

Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, perseroan menyatakan terus mendukung berbagai program prioritas nasional mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan rumah bersubsidi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun, setelah sempat dilakukan penarikan sebagian.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6), pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap ada masa transisi apabila saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Himbara ditarik agar tidak langsung mengganggu likuiditas perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Dian membenarkan adanya wacana penempatan SAL pemerintah di Himbara yang disebut akan ditarik secara bertahap, meski pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan pemerintah.

Di sisi lain, ia memahami bahwa penarikan tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan kebutuhan anggaran.

Menurut Dian, OJK sebenarnya berharap penempatan SAL dapat berlangsung lebih lama agar lebih optimal dalam mendukung likuiditas perbankan dan penyaluran kredit.

“Harapannya lebih lama, lebih bagus kan kalau untuk penambahan likuiditas. Ini untuk menekan suku bunga, juga supaya tetap bisa penyaluran kredit efektif,” kata Dian.

Ia menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan sebenarnya bukan praktek yang lazim karena pengelolaan likuiditas pada dasarnya berada di Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.

Ketika dana pemerintah sudah masuk ke bank, dana tersebut pada prakteknya akan terintegrasi dalam struktur likuiditas bank secara keseluruhan dan tidak dapat lagi diperlakukan sebagai dana yang terpisah. Oleh sebab itu, pengelolaannya menjadi bagian dari pengaturan likuiditas bank secara keseluruhan.

Apabila SAL benar-benar ditarik dari Himbara, Dian mengatakan bahwa penguatan sumber utama likuiditas bank menjadi penting yakni melalui peningkatan dana pihak ketiga (DPK) atau penghimpunan dana masyarakat.

Berbagai instrumen juga dapat digunakan untuk menjaga likuiditas, antara lain fasilitas repurchase agreement (repo) ke Bank Indonesia apabila bank memiliki surat berharga negara (SBN) serta pemanfaatan pasar uang antarbank (PUAB).

“Tapi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, tidak terlalu serius,” kata Dian.

Mengingat penempatan SAL berada di luar praktik yang lazim, ia menambahkan bahwa bank tentunya telah mengantisipasi kondisi yang tidak bersifat permanen ini dan pada akhirnya dapat kembali ke kondisi normal di mana pengelolaan rekening pemerintah sepenuhnya berada di Bank Indonesia.

Ia juga memastikan bahwa kondisi ini akan dibahas lebih lanjut dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia guna memastikan masa transisi dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan pada perbankan.

“Tapi kalau saya melihatnya dengan analisis kita, tidak terlalu berat sebetulnya tekanan kepada likuiditas bank (jika SAL ditarik dari Himbara),” kata Dian.

Sebagai catatan, berdasarkan data Bank Indonesia, kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98 persen (yoy).

Likuiditas perbankan juga terjaga dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,74 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,47 persen (yoy) pada Mei 2026.

Pada periode tersebut, rata-rata suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan, tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan akan dikelola secara prudent dan disalurkan secara selektif ke sektor-sektor produktif, dengan fokus pada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Secara umum, Adhika menyampaikan bahwa perseroan mendukung penuh kebijakan penempatan dana tambahan oleh Kementerian Keuangan.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Tambahan dana tersebut disalurkan menjelang Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil obligasi yang mengindikasikan adanya tekanan likuiditas di perbankan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pada Rabu (25/3), menyambut positif langkah Kemenkeu tersebut karena membantu likuiditas perbankan.

Selain itu, penempatan SAL di perbankan turut meningkatkan likuiditas, sehingga menekan biaya dana (cost of fund). Dian juga mencatat bahwa pemberian special rate menunjukkan tren penurunan, mencerminkan berkurangnya intensitas persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

“Itu (tambahan SAL) sangat membantu, sehingga kecenderungan (bunga kredit) untuk mengikuti BI-Rate akan bisa tercapai dengan lebih cepat,” kata Dian.

Terkait kemungkinan penempatan dana di Surat Berharga Negara (SBN), ia menjelaskan bahwa pada dasarnya penempatan dana pada instrumen tersebut hanya bersifat sementara.

Namun, Dian menegaskan bahwa tujuan utama perbankan tetap menyalurkan kredit. Dengan tingkat imbal hasil SBN yang saat ini berada di kisaran sekitar 6 persen, sementara bunga kredit bisa mencapai 9-10 persen, bank pada akhirnya akan lebih memilih menyalurkan dana sebagai kredit ketika permintaan sudah meningkat.

“Kalau temporary, tidak ada masalah kalau menurut saya. Itu kan ada upaya bank tidak boleh menganggurkan uangnya. Dan saya kira, kalau dia beli SBN, itu kan membantu negara sebetulnya. Balik lagi membantu negara untuk pembiayaan fiskal,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan, tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan akan dikelola secara prudent dan disalurkan secara selektif ke sektor-sektor produktif, dengan fokus pada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Secara umum, Adhika menyampaikan bahwa perseroan mendukung penuh kebijakan penempatan dana tambahan oleh Kementerian Keuangan.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Tambahan dana tersebut disalurkan menjelang Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil obligasi yang mengindikasikan adanya tekanan likuiditas di perbankan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pada Rabu (25/3), menyambut positif langkah Kemenkeu tersebut karena membantu likuiditas perbankan.

Selain itu, penempatan SAL di perbankan turut meningkatkan likuiditas, sehingga menekan biaya dana (cost of fund). Dian juga mencatat bahwa pemberian special rate menunjukkan tren penurunan, mencerminkan berkurangnya intensitas persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

“Itu (tambahan SAL) sangat membantu, sehingga kecenderungan (bunga kredit) untuk mengikuti BI-Rate akan bisa tercapai dengan lebih cepat,” kata Dian.

Terkait kemungkinan penempatan dana di Surat Berharga Negara (SBN), ia menjelaskan bahwa pada dasarnya penempatan dana pada instrumen tersebut hanya bersifat sementara.

Namun, Dian menegaskan bahwa tujuan utama perbankan tetap menyalurkan kredit. Dengan tingkat imbal hasil SBN yang saat ini berada di kisaran sekitar 6 persen, sementara bunga kredit bisa mencapai 9-10 persen, bank pada akhirnya akan lebih memilih menyalurkan dana sebagai kredit ketika permintaan sudah meningkat.

“Kalau temporary, tidak ada masalah kalau menurut saya. Itu kan ada upaya bank tidak boleh menganggurkan uangnya. Dan saya kira, kalau dia beli SBN, itu kan membantu negara sebetulnya. Balik lagi membantu negara untuk pembiayaan fiskal,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Rp200 triliun itu kan pasti membuat struktur dana di bank Himbara lebih fleksibel. Sementara bank-bank lain di luar Himbara susah mencari dana

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menilai dampak penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terhadap suku bunga kredit masih terbatas.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro dalam taklimat media di Jakarta, Senin, menjelaskan injeksi dana tersebut memberikan ruang bagi Himbara untuk lebih leluasa mengelola pendanaan.

Fleksibilitas itu berpotensi menekan suku bunga dana karena kebutuhan likuiditas dapat dipenuhi dengan struktur yang lebih longgar dibandingkan sebelumnya.

Namun, kata Solikin, perbankan di luar Himbara menghadapi kondisi yang berbeda. Bank-bank selain Himbara masih menghadapi tantangan dalam mencari dana, sehingga tekanan biaya pendanaan tetap ada. Situasi ini membuat penurunan suku bunga tidak terjadi secara merata di seluruh industri.

“Rp200 triliun itu kan pasti membuat struktur dana di bank Himbara akan lebih fleksibel. Sementara bank-bank lain di luar Himbara susah mencari dana,” ujar Solikin.

Menurut dia, perbankan pada umumnya bekerja berdasarkan rencana bisnis bank (RBB) dan pipeline penyaluran kredit yang sudah disiapkan.

Karena itu, penguatan likuiditas idealnya mendorong munculnya kredit baru yang melampaui pipeline yang sudah ada, bukan hanya menopang penyaluran yang telah direncanakan.

Secara umum, Solikin berpendapat dampak penempatan dana pemerintah terhadap suku bunga dana lebih terlihat karena berkaitan langsung dengan fleksibilitas pendanaan. Sedangkan efek ke suku bunga kredit masih perlu dicermati.

“Tapi kami melihat semua inisiatif itu baik. Nanti lebih baik lagi, kalau kita koordinasikan dengan lebih baik lagi,” tutur Solikin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dampak penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke perbankan telah terlihat pada penurunan signifikan bunga deposito. Berikutnya, dia berharap suntikan likuiditas itu dapat segera menurunkan suku bunga kredit.

“Dampaknya telah terlihat dari penurunan signifikan suku bunga deposito, yang kami yakin akan segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit lebih signifikan lagi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami lagi mengajukan surat. Tapi belum tahu disetujui atau tidak. Kita ingin minta tambahan antara Rp5 triliun-Rp10 triliun jika mungkin

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) berencana mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah atau SAL antara Rp5 triliun-Rp10 triliun, usai perseroan menuntaskan penyerapan dana SAL Rp25 triliun pada bulan November 2025 ini.

“Kami lagi mengajukan surat. Tapi belum tahu disetujui atau tidak. Namanya usaha kan boleh saja. Kita ingin minta tambahan antara Rp5 triliun-Rp10 triliun jika mungkin,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai agenda RUPSLB di Jakarta, Selasa.

Nixon memperkirakan dana pemerintah yang ditempatkan di BTN sebesar Rp25 triliun akan sepenuhnya terserap pada November 2025. Per awal bulan ini, sekitar Rp24,7 triliun telah disalurkan sebagai kredit.

Ia mengatakan bahwa tambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) diharapkan bisa mendukung kredit sektor perumahan yang masih ekspansi pada November hingga Desember tahun ini.

“Perumahan paling banyak (dana SAL Rp25 triliun sejak September 2025 mayoritas disalurkan untuk kredit perumahan). Saya lupa persentasenya, tapi kurang lebih 70-an persen,” kata Nixon.

Sebelumnya, melalui siaran pers, BTN mencatat realisasi penyerapan dana SAL per akhir Oktober 2025 mencapai 93 persen dari total Rp25 triliun atau senilai Rp23,28 triliun.

Penyaluran dana Rp23,28 triliun tersebut tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan, baik kepada pengembang (developer) maupun kepada konsumen akhir sebagai KPR.

Diberitakan sebelumnya, dana awal dengan total Rp200 triliun disalurkan pemerintah kepada empat bank anggota Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada September 2025.

Penempatan ini terbagi ke Bank Mandiri, BRI dan BNI yang masing-masing menerima alokasi Rp55 triliun. Sementara, BTN memperoleh penempatan sebesar Rp25 triliun, dan BSI menerima alokasi Rp10 triliun.

Dalam Rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan tingkat serapan seluruh dana sudah mencapai 84 persen per 22 Oktober 2025.

Menurut Febrio, derasnya penyaluran itu turut didorong oleh rendahnya bunga penempatan pemerintah dengan tingkat bunga 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari BI-Rate.

Dengan besaran bunga yang lebih rendah dari biaya dana perbankan pada umumnya, bank memiliki ruang lebih luas untuk menekan cost of fund sehingga dapat mempercepat penyaluran kredit.

Kondisi ini membuat bank lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, terutama ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan dukungan menjelang akhir tahun.

Selanjutnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp76 triliun ke perbankan per 10 November 2025.

Tambahan dana ini disalurkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun, serta Bank Jakarta (Bank DKI) Rp1 triliun.

Dengan demikian, total penempatan dana pemerintah ke perbankan saat ini mencapai Rp76 triliun untuk tahap terbaru.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melaporkan, penempatan dana sisa anggaran lebih (SAL) yang dialokasikan pemerintah kepada perseroan sebesar Rp25 triliun telah terserap 93 persen sebagai kredit atau senilai Rp23,28 triliun hingga 31 Oktober 2025.

Menurut perseroan, pencapaian ini sesuai dengan proyeksi yang telah disebutkan BTN sebelumnya bahwa penempatan dana pemerintah akan terserap habis sebelum pertengahan November 2025.

“Hingga akhir bulan Oktober 2025, dari dana Rp25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93 persen. Kami yakin sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Nixon memastikan, penyaluran penempatan dana pemerintah atau penempatan uang negara (PUN) dari dana SAL yang ada di Bank Indonesia (BI) tersebut sesuai dengan pipeline kredit yang tersedia di BTN yang siap disalurkan sesuai dengan jadwalnya.

BTN mencatat, penyaluran dana sebesar Rp23,28 triliun per 31 Oktober 2025 tersebut tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan, baik kepada pengembang (developer) maupun kepada konsumen akhir sebagai KPR.

Nixon menjelaskan, debitur korporasi BTN mayoritas terkait dengan sektor perumahan, yaitu para developer, perusahaan properti dan kontraktor, serta sektor-sektor lainnya di sekitar sektor perumahan, yaitu kesehatan, pendidikan, perdagangan dan manufaktur, hingga pemerintahan.

“Pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring dengan upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional,” kata dia.

Dengan pencapaian tersebut, catat perseroan, penyaluran penempatan dana pemerintah ini lebih cepat dari yang dijadwalkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan yaitu hingga Desember 2025.

Dalam skema pemerintah, BTN mendapatkan Rp25 triliun dari total Rp200 triliun yang dipindahkan Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia ke empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025