Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyambut kebijakan penempatan kembali dana saldo anggaran lebih (SAL) yang dipandang sebagai langkah strategis bagi perbankan untuk menjaga likuiditas tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, likuiditas yang kuat menjadi motor utama bagi perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara lebih optimal guna memacu pertumbuhan kredit yang berdampak langsung pada penggerak ekonomi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN,” kata Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Nixon menambahkan bahwa penempatan dana SAL ini sangat penting bagi perseroan. Dana ini, imbuh dia, bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi perseroan untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur.

Perseroan menyatakan, pihaknya resmi menerima tambahan penempatan dana SAL dari Pemerintah. Dengan adanya suntikan dana segar ini, total dana SAL yang dikelola oleh BTN kini meningkat signifikan.

Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti menambahkan bahwa perseroan kini memiliki ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, seiring dengan dukungan likuiditas yang semakin kokoh.

Perseroan berkomitmen untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perumahan yang menjadi fokus utama BTN.

"Tugas kami adalah memastikan likuiditas ini tersalurkan dengan efektif ke sektor riil. Kami optimistis, dengan total dana SAL yang ada, BTN dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas,” kata dia.

Venda menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut akan tetap mengikuti prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi operasional perseroan agar tetap kompetitif di tengah fluktuasi pasar uang, sekaligus memastikan pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist BTN Myrdal Gunarto memandang penempatan sisa anggaran lebih (SAL) di Himbara diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan karena tanpa tambahan injeksi likuiditas, proyeksi pertumbuhan kredit yang sebelumnya solid di atas 10 persen menghadapi risiko downside yang signifikan.

“Dengan kondisi yang masih dibayangi penguatan dolar AS secara global serta risiko kenaikan kembali harga minyak dunia, kami memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,68 persen pada tahun ini,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Myrdal memandang kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di Himbara hingga akhir tahun ini merupakan manuver active cash management yang krusial.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, melainkan menjadi intervensi struktural, termasuk untuk memitigasi risiko perlambatan ekspansi kredit.

Adapun indikator likuiditas perbankan secara agregat masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Per Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada pada level 24,74 persen, yang mengindikasikan liquidity buffer masih memadai.

Namun, Myrdal menilai tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp2.576 triliun atau 22,41 persen dari total plafon kredit mencerminkan masih adanya friksi dalam transmisi kredit.

Menurutnya, besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik debitur menjadi sinyal bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see di tengah tingginya suku bunga pasar dan ketatnya likuiditas di sektor riil.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemantauan indikator uang primer (base money/M0) akan menjadi metrik utama pemerintah untuk mengukur efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

Pemindahan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himbara diharapkan mengembalikan likuiditas ke sistem perbankan yang sebelumnya terserap melalui penerimaan pajak maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Ia menjelaskan, langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat ditekan. Dengan demikian, suku bunga kredit diharapkan ikut menyesuaikan, mendorong realisasi undisbursed loan, sekaligus memperbaiki sentimen prospek ekonomi di mata investor asing.

Myrdal juga mengingatkan bahwa penempatan SAL di Himbara merupakan instrumen manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal negara maupun bentuk subsidi.

Dana tersebut merupakan likuiditas yang sebelumnya diserap dari perekonomian dan kini ditempatkan kembali ke sistem perbankan agar perputaran roda finansial tidak mengalami stagnasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah memberikan forward guidance agar perbankan tidak bergantung secara struktural pada dana pemerintah.

Menurutnya, penarikan dana SAL beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa fleksibilitas penempatan dan penarikan dana pemerintah tetap menjadi risiko pendanaan (funding risk) yang harus dimitigasi oleh manajemen treasury masing-masing bank.

“Industri perbankan harus tetap agresif dalam memobilisasi dana pihak ketiga inti dan tidak menggunakan dana pemerintah ini sebagai substitusi dari fungsi intermediasi tradisional,” kata Mrydal.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik penempatan kembali SAL di Himbara karena menjadi langkah strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada BRI dalam penempatan dana SAL.

Menurutnya, sinergi antara Kementerian Keuangan dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL. Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” ujar Hery.

Apabila kebijakan tersebut direalisasikan, Hery menyampaikan bahwa tambahan likuiditas akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan manajemen risiko yang baik.

Penyaluran pembiayaan akan tetap diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI, dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian.

Tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.

Adapun hingga Maret 2026, total pembiayaan BRI secara bank only tercatat mencapai Rp1.358 triliun yang mayoritas disalurkan kepada UMKM dan sektor riil.

Perseroan menyatakan bahwa ke depan, pihaknya akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.

Hal ini sejalan dengan mandat sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,” imbuh Hery.

Guna mengimbangi pembiayaan tersebut, emiten bersandi saham BBRI ini juga akan terus menggenjot perolehan dana pihak ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah (CASA) melalui penguatan ekosistem digital perseroan.

“Dengan fundamental yang kuat serta fokus pada UMKM, BRI optimistis dapat terus berkontribusi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” kata Hery.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di bank-bank anggota Himbara dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memandang, penambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di bank-bank anggota Himbara dapat membantu meredam kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan meski bukan merupakan solusi permanen.

Adapun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir mendekati Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

“Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Josua menilai penempatan kembali SAL di Himbara dapat membantu membuat likuiditas lebih longgar dan lebih kondusif, terutama bagi bank-bank penerima dana.

Ia mencatat, pengalaman sebelumnya menunjukkan penempatan kas negara di perbankan pada September 2025 sebesar Rp200 triliun membantu mendorong likuiditas perekonomian, menurunkan suku bunga pasar uang, menekan bunga deposito khusus, menurunkan biaya dana, dan mendukung kredit yang tumbuh 9,6 persen pada Desember 2025.

Selain itu, penempatan kas negara di perbankan memperkuat kapasitas intermediasi, menjaga stabilitas pendanaan perbankan, dan mendukung kecukupan likuiditas domestik.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa dampak penempatan SAL terhadap peningkatan kredit tidak terjadi secara otomatis.

“Dana SAL bisa mengurangi tekanan pendanaan dan memberi ruang bagi bank untuk tidak terlalu agresif menaikkan bunga dana, tetapi kredit tetap bergantung pada permintaan sektor riil, kelayakan debitur, kualitas jaminan, dan selera risiko bank,” jelas dia.

Apabila bank melihat risiko kredit meningkat, imbuh Josua, dana SAL bisa lebih banyak digunakan sebagai penyangga likuiditas dan bukan langsung disalurkan menjadi kredit baru.

Ia memandang bahwa dampak penempatan SAL di perbankan akan signifikan apabila nilainya cukup besar, berjangka waktu relatif panjang, memiliki jadwal penarikan yang jelas, serta didistribusikan sesuai dengan kebutuhan likuiditas perbankan.

Sebaliknya, apabila dana ditempatkan sangat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik, bank akan tetap berhati-hati karena tidak bisa membiayai kredit jangka panjang dengan dana jangka pendek yang tidak pasti.

Josua juga mengingatkan risiko penempatan SAL yang dapat menciptakan ketergantungan bank pada dana pemerintah. Jika terlalu terkonsentrasi di Himbara, kebijakan ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan biaya dana karena bank penerima memperoleh pendanaan lebih murah, sedangkan bank lain tetap harus bersaing melalui bunga deposito.

“Ini bisa memperlebar perbedaan biaya dana antarbank. Karena itu, kebijakan SAL perlu dirancang bukan hanya untuk menambah likuiditas, tetapi juga untuk mencegah perang bunga, menjaga persaingan sehat, dan memastikan dana benar-benar mengalir ke sektor produktif,” kata Josua.

Meski indikator agregat seperti alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), liquidity coverage ratio (LCR), loan to deposit ratio (LDR), serta pertumbuhan DPK positif, Josua juga mengingatkan bahwa indikator tersebut belum tentu menangkap tekanan yang dirasakan bank secara mikro.

Beberapa yang sering tidak terlihat seperti distribusi likuiditas antarbank, komposisi dana murah dan dana mahal, konsentrasi deposan besar, profil jatuh tempo dana, kebutuhan kas harian, posisi likuiditas rupiah dan valas, serta ruang likuiditas yang masih bebas digunakan.

“Karena itu, angka industri bisa terlihat aman, tetapi sebagian bank tetap merasa ketat karena harus bersaing mahal untuk mempertahankan dana, terutama ketika kredit berjalan, deposan besar lebih mudah berpindah, dan suku bunga acuan naik,” kata Josua.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan bahwa pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berharap Himbara bisa menyalurkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp200 triliun dari pemerintah kepada industri pinjaman daring (daring). Langkah ini dinilai bisa memperkuat likuiditas perbankan dan mempercepat penyalurannya.

Ketua Bidang Humas AFPI Kuseryansyah mengatakan, jika industri pindar memperoleh dana SAL tersebut dari Himbara, maka dapat dipastikan penyalurannya akan sangat cepat. Hal ini berbeda halnya dengan perbankan yang membutuhkan tahapan atau asesmen penyaluran kredit.

"Nah ini kita juga sebenarnya pengen sekali ya bisa ada komunikasi ke bank-bank pemerintah yang punya dropping dana Rp200 triliun itu juga. Ya (kalau) kebagian Rp10 triliun ya lumayan. Itu pasti menambah likuiditas dan kita salurkannya dengan sangat cepat, dengan prosesnya yang sangat cepat," ujarnya dalam Paparan Riset Industri Pindar di Jakarta, Rabu (4/3/2026) malam.

Bahkan, kata dia, saat ini banyak pelaku pindar yang sudah bekerja sama dengan perbankan. Bahkan, sekitar 70 persen portofolio lender pindar mayoritas sudah diisi oleh perbankan.

"Jadi yang kita salurkan sekarang sebenarnya uang perbankan. Cuma emang ada catatan ya, kebanyakan memang perbankan digital. Belum connect dengan perbankan (Himbara) yang dapat Rp200 triliun itu," kata Kuseryansyah.

"Artinya, perbankan dengan pindar itu sudah nyaman satu sama lain. Tinggal ya kita sih dana Rp200 triliun kemarin kita pengen bisa nyalurin, tapi belum kebagian," katanya.

Maka dari itu, Kuseryansyah berharap bisa berdialog dengan pemerintah terutama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait industri pindar ambil bagian dari penyaluran dana SAL yang ada di Himbara tersebut.

"Tentunya masih bisa sinergi. Setelah ini, mesti audiensi itu dengan Pak Purbaya biar kebagiannya Rp200 triliun. Jadi, bahasanya bukan kita minta, tapi istilahnya, pindar itu jadi feeder untuk bank, feeder nasabah untuk bank," ujarnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Senior Analyst Katadata Insight Center Hanif Gusman menambahkan, pindar berpeluang menjadi saluran distribusi dana SAL tersebut. Sebab, pindar menggunakan innovative credit scoring, sehingga mampu lebih menyalurkan kreditnya lebih fleksibel dibandingkan perbankan.

"Pindar sebagai aplikasi digital itu melampaui batas geografis, di mana sebenarnya kita melihat masih banyak penduduk yang masih kesulitan akses fisik dan keuangan. Dan juga masih ada gap inklusi keuangan antara perkotaan dan perdesaan," ujarnya.

(Dhera Arizona)