Bisnis.com, BATAM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyimpan dana di perbankan karena sistem penjaminan simpanan di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang luas bagi nasabah.

Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah I Jimmy Ardianto mengatakan bahwa cakupan penjaminan simpanan saat ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-Undang LPS maupun standar internasional.

"Secara nasional, cakupan penjaminan rekening di bank umum telah mencapai 99,94 persen dari total rekening atau sekitar 681,67 juta rekening. Sementara pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau sekitar 14,41 juta rekening," kata Jimmy, Senin (29/6/2026).

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, LPS mencatat sebanyak 4,58 juta rekening di bank umum atau 99,89 persen dari total rekening telah dijamin penuh. Adapun pada BPR/BPRS, sebanyak 196.182 rekening atau 99,79 persen dari total rekening juga telah tercakup dalam skema penjaminan.

Menurut Jimmy, capaian tersebut telah melampaui ketentuan Undang-Undang LPS yang menetapkan cakupan penjaminan minimal 90 persen dari total deposan.

"Angka itu juga berada di atas rule of thumb yang ditetapkan International Association of Deposit Insurers (IADI), yakni sekurang-kurangnya mencakup 80% deposan," kata dia.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan dana yang disimpan di perbankan sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan yang berlaku.

Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga terus meningkatkan kecepatan layanan pembayaran klaim kepada nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Saat ini, pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha (CIU) bank.

Jimmy menyebutkan sejak LPS berdiri hingga kini, lembaga tersebut telah menangani 154 bank yang ditutup, terdiri atas satu bank umum dan 153 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

"Di sisi lain, LPS juga telah menyelamatkan dua bank melalui mekanisme penanganan yang berlaku," kata dia.

Untuk wilayah Kepulauan Riau, hingga Mei 2026 tercatat terdapat 44 BPR/BPRS yang menjadi peserta program penjaminan LPS, terdiri atas 42 BPR konvensional dan dua BPRS. Seluruhnya merupakan bank yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau.

Jimmy berharap kondisi tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dana simpanan masyarakat di perbankan kembali meningkat pada Mei 2026 setelah sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total nominal simpanan di bank umum mencapai Rp 10.330 triliun pada Mei 2026 atau naik 2,20 persen secara bulanan (month to month/MoM) dibandingkan posisi April sebesar Rp 10.107 triliun.

Kenaikan tersebut terjadi di tengah kondisi penghimpunan dana perbankan yang masih dinilai kuat.

LPS menyebut Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Mei 2026 tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), diikuti pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen (yoy).

Pertumbuhan DPK dalam rupiah tercatat sebesar 12,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK valuta asing sebesar 8,91 persen dalam denominasi dollar AS.

Menurut LPS, perkembangan intermediasi tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko.

"Perkembangan kinerja intermediasi yang positif tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Nominal simpanan kembali meningkat

Data distribusi simpanan bank umum menunjukkan total nominal simpanan pada Mei 2026 mencapai Rp 10.330 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp 10.107 triliun.

Kenaikan itu membalikkan kondisi April ketika total nominal simpanan turun 1,40 persen secara bulanan.

Dilihat berdasarkan jenis simpanan, deposito masih menjadi instrumen yang mendominasi nominal dana masyarakat.

Pada April 2026, deposito mencakup 34,86 persen dari total nominal simpanan. Porsinya relatif stabil pada Mei 2026 menjadi 34,84 persen.

Namun, pertumbuhan antarjenis simpanan mengalami perubahan.

Pada April, nominal simpanan Deposit on Call mencatat kenaikan tertinggi sebesar 6,13 persen secara bulanan, sedangkan deposito mengalami kontraksi sebesar 3,39 persen.

Sementara itu, pada Mei, giro menjadi jenis simpanan dengan kenaikan nominal tertinggi sebesar 4,40 persen, sedangkan Deposit on Call mengalami kontraksi sebesar 5,75 persen.

Simpanan di atas Rp 5 miliar masih mendominasi

Berdasarkan kelompok nilai simpanan, dana pada tier di atas Rp 5 miliar tetap menjadi penyumbang terbesar.

Pada April, kelompok simpanan tersebut mencakup 57,33 persen dari total nominal simpanan. Porsinya meningkat menjadi 58,34 persen pada Mei 2026.

Dari sisi pertumbuhan, terjadi perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada April 2026, tier simpanan hingga Rp 100 juta mencatat kenaikan nominal tertinggi sebesar 0,36 persen, sedangkan simpanan di atas Rp 5 miliar mengalami kontraksi 2,34 persen.

Sebaliknya, pada Mei 2026, simpanan di atas Rp 5 miliar menjadi kelompok dengan kenaikan tertinggi sebesar 4,01 persen, sementara tier hingga Rp 100 juta mengalami kontraksi sebesar 1,28 persen.

Jumlah rekening terus bertambah

LPS juga mencatat jumlah rekening simpanan bank umum terus meningkat.

Pada April 2026 terdapat 667,11 juta rekening atau naik 0,83 persen secara bulanan. Sebulan kemudian jumlahnya bertambah menjadi 682,06 juta rekening atau meningkat 2,24 persen.

Tabungan masih menjadi jenis rekening yang paling dominan.

Pada April, rekening tabungan mencakup 98,27 persen dari total rekening simpanan. Porsinya meningkat tipis menjadi 98,31 persen pada Mei 2026.

Dari sisi pertumbuhan, rekening Deposit on Call menjadi jenis rekening yang tumbuh paling tinggi pada April sebesar 39,08 persen, sementara rekening Sertifikat Deposito turun 58,65 persen.

Pada Mei 2026, rekening tabungan justru menjadi yang tumbuh paling tinggi sebesar 2,29 persen, sedangkan rekening Deposit on Call mengalami kontraksi sebesar 14,72 persen.

Hampir seluruh rekening dijamin LPS

LPS menyebut cakupan penjaminan simpanan tetap berada jauh di atas mandat Undang-Undang.

Data Mei 2026 menunjukkan sebanyak 681,67 juta rekening bank umum atau 99,94 persen dari total rekening dijamin penuh hingga batas maksimum Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Angka tersebut meningkat dibandingkan April yang mencapai 666,72 juta rekening, meski persentase cakupannya tetap sebesar 99,94 persen.

Selain itu, LPS mencatat sebanyak 15,67 juta rekening nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) atau 99,97 persen dari total rekening juga dijamin penuh.

Menurut Anggito, tingkat cakupan penjaminan yang tetap tinggi menjadi salah satu pertimbangan LPS dalam menetapkan kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

"Berdasarkan hasil evaluasi, TBP yang berlaku saat ini dipandang masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan," ujar Anggito.

LPS naikkan bunga penjaminan simpanan rupiah

Dalam Rapat Dewan Komisioner Juni 2026, LPS memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan masing-masing sebesar 25 basis poin untuk simpanan rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dengan keputusan tersebut, TBP simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75 persen, sedangkan TBP simpanan rupiah di BPR menjadi 6,25 persen. Adapun TBP simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan sebesar 2,00 persen.

Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Menurut Anggito, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar simpanan rupiah maupun valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja penghimpunan simpanan yang tetap kuat, kondisi likuiditas perbankan yang memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang masih sehat.

"Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan," ungkap Anggito.

LPS menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, industri perbankan, dan pasar keuangan.

LPS juga kembali mengingatkan bahwa simpanan nasabah dijamin sepanjang memenuhi ketentuan 3T, yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan, dan tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

LPS mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank, serta meminta perbankan menyampaikan informasi mengenai Tingkat Bunga Penjaminan secara aktif dan transparan melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan nasabah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengantisipasi peningkatan kompetisi suku bunga simpanan antarbank di tengah perkembangan likuiditas perbankan dengan menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) rupiah sebesar 25 basis poin (bps).

Dengan penyesuaian tersebut, TBP rupiah pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing menjadi sebesar 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valas pada bank umum tetap 2 persen.

“Sejauh ini kondisi likuiditas perbankan masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Doddy menjelaskan suku bunga simpanan rupiah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat di seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar keuangan.

Pascapenetapan TBP periode reguler pada Mei lalu, LPS secara berkala mengevaluasi pergerakan suku bunga pasar (SBP) simpanan di bank umum maupun BPR.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa SBP rupiah terus meningkat pada seluruh kelompok bank. Pada periode observasi Juni 2026, SBP rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28 persen.

“Tren peningkatan ini juga kalau kita lihat sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, juga kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan juga kompetisi di antara perbankan,” kata Doddy.

Di sisi lain, SBP simpanan valas masih berada pada level tinggi meski menunjukkan tren penurunan. Hingga Juni 2026, SBP valas tercatat turun sekitar 7 bps sejak awal tahun, yang dipengaruhi strategi dan kompetisi penghimpunan dana valas antarbank.

Pada Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen. Pertumbuhan DPK rupiah tercatat 12,37 persen, sedangkan DPK valas tumbuh 8,91 persen.

LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan rupiah berpotensi melambat ke depan seiring perkembangan likuiditas dan pasar keuangan. Sebaliknya, pertumbuhan simpanan valas diperkirakan meningkat.

“Meski demikian, secara keseluruhan kami melihat risiko perlambatan pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” kata Doddy.

Dalam penetapan TBP, Doddy menambahkan bahwa LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, sementara volatilitas pasar keuangan masih relatif tinggi meski mulai mereda dan suku bunga global diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Sementara di pasar keuangan domestik, sejumlah indikator dinilai menunjukkan perbaikan meski masih berfluktuasi. Perbaikan tersebut juga belum sepenuhnya diikuti pemulihan aliran dana asing ke instrumen pasar keuangan domestik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2026 dan dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan nasabah di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Melalui keputusan terbaru, LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75 persen. Sementara itu, bunga penjaminan simpanan rupiah di BPR juga naik 25 bps menjadi 6,25 persen.

Adapun tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan tetap berada di level 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan hasil evaluasi Dewan Komisioner LPS melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Senin, 22 Juni 2026.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dan dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” kata Anggito dilansir Antara, Kamis, 25 Juni 2026.

Anggito mengatakan TBP ini selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian, pasar keuangan, dan perbankan yang signifikan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” kata Anggito.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) dinilai mampu meredam persaingan bunga simpanan yang berlebihan di industri perbankan. Meski demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menahan dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai keputusan LPS mempertahankan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah bank umum, 6,00% untuk BPR, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing (valas) cukup efektif dalam menjaga disiplin persaingan penghimpunan dana di tengah tren kenaikan suku bunga.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi penting terutama setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,25% pada Mei 2026, yang berpotensi mendorong bank menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk menarik dana masyarakat.

“Kebijakan ini cukup efektif agar perang bunga simpanan tidak berlebihan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Trioksa mengingatkan bahwa efektivitas TBP memiliki keterbatasan lantaran bukan merupakan suku bunga pasar, melainkan batas maksimum bunga simpanan yang dijamin oleh LPS.

Dengan demikian, bank tetap memiliki ruang untuk menawarkan bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan apabila membutuhkan tambahan likuiditas. Namun, konsekuensinya, simpanan dengan bunga di atas TBP tidak akan masuk dalam cakupan penjaminan LPS.

“Artinya, bank tetap bisa menaikkan bunga deposito di atas TBP, tetapi konsekuensinya dana tersebut tidak dijamin LPS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa kebijakan mempertahankan TBP dapat membantu menahan kenaikan biaya dana (cost of funds) secara bertahap, sekaligus menjaga persaingan penghimpunan dana tetap sehat. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.

Selain itu, kondisi likuiditas industri perbankan yang masih memadai serta tingkat cakupan penjaminan rekening nasabah yang masih berada di atas 90% turut mendukung efektivitas kebijakan tersebut.

Kendati demikian, Trioksa menilai TBP tidak dapat sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap strategi penghimpunan dana perbankan.

Sejumlah bank dengan kondisi likuiditas lebih ketat, porsi dana murah (current account savings account/CASA) yang rendah, maupun kebutuhan ekspansi kredit yang tinggi masih berpotensi menaikkan bunga simpanan secara selektif.

“Jadi, kebijakan ini cenderung efektif sebagai stabilisator, tetapi tidak sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga BI,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, LPS memutuskan untuk menahan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni—30 September 2026.

Dalam catatan Bisnis, LPS menuturkan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan, khususnya penghimpunan simpanan, yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan juga tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” tulis LPS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejalan dengan putusan tersebut, LPS memastikan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan hingga 30 September 2026. Keputusan ini diambil di tengah kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap kuat.

"Tingkat bunga penjaminan ditetapkan sebesar 3,5 persen untuk simpanan rupiah di bank umum, 6 persen untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum. Ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Juni hingga 30 September 2026," dikutip dari keterangan resmi LPS, Jumat (29/5/2026) lalu.

LPS menilai tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada perkembangan suku bunga pasar simpanan yang hanya mengalami kenaikan terbatas, kondisi likuiditas perbankan yang masih terjaga, serta persaingan antarbank yang tetap sehat.

Dari sisi intermediasi, kinerja perbankan juga masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga April 2026, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,39 persen secara tahunan, sedangkan penyaluran kredit meningkat 9,98 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

LPS juga mencatat cakupan penjaminan simpanan masih terjaga. Per April 2026, sebanyak 99,94 persen rekening nasabah bank umum dan 99,98 persen rekening nasabah BPR maupun BPR Syariah (BPRS) dijamin penuh oleh LPS hingga Rp 2 miliar.

Di tengah kondisi tersebut, LPS mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Pasalnya, bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan berisiko membuat simpanan tidak memenuhi syarat program penjaminan LPS.

"Simpanan nasabah dijamin sepanjang memenuhi tiga syarat atau 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, memperoleh bunga yang tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan tidak terkait tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat," dikutip dari keterangan resmi LPS.

LPS menyebut pemahaman mengenai tingkat bunga penjaminan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mengetahui batas maksimal bunga simpanan yang masih dijamin lembaga tersebut.

Seiring dengan itu, LPS meminta perbankan lebih aktif menyampaikan informasi mengenai tingkat bunga penjaminan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk kanal digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transparansi dan perlindungan nasabah.

Ke depan, LPS akan terus mengevaluasi tingkat bunga penjaminan secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan. LPS juga akan memantau perkembangan suku bunga pasar serta tingkat cakupan penjaminan guna menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan kreatif yang fleksibel menjadi salah satu solusi perbankan untuk bisa bersaing dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

Analis dari Ajaib Sekuritas, Rizal Rafly, mengatakan produk simpanan yang lebih relevan bagi nasabah menjadi strategi dalam menghimpun dana perbankan. Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan adalah mengombinasikan produk dana berjangka dengan produk dana transaksional.

Menurutnya, strategi bundling antara deposito dan tabungan menjadi salah satu cara kreatif bagi bank untuk menjaga daya tarik produk simpanan di tengah kompetisi dana pihak ketiga.

“Program seperti ini menarik karena tidak hanya berbicara soal bunga deposito, tetapi juga bagaimana bank membangun hubungan dana yang lebih luas dengan nasabah,” kata Rizal dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Dia menambahkan deposito memberikan kepastian tenor dan imbal hasil, sementara tabungan atau giro tetap berperan sebagai rekening yang lebih fleksibel untuk kebutuhan transaksi. Bagi nasabah, pendekatan seperti ini dapat menjadi alternatif dalam mengelola dana di tengah perubahan suku bunga.

Sementara, dari sisi bank, skema bundling deposito dan tabungan juga memiliki nilai strategis. Deposito dapat memperkuat stabilitas dana, sedangkan tabungan dan giro berpotensi mendukung peningkatan dana murah (current account saving account/CASA).

Rizal menuturkan keseimbangan antara dana berjangka dan CASA menjadi makin penting bagi perbankan. Bank perlu menjaga efisiensi biaya dana tanpa kehilangan kemampuan untuk menarik dana nasabah.

“Dalam kondisi persaingan funding yang ketat, bank tidak cukup hanya menawarkan produk simpanan secara terpisah. Kombinasi produk seperti ini bisa membantu bank menjaga loyalitas nasabah, sekaligus memperbaiki kualitas struktur pendanaan,” ujarnya.

Salah satu perbankan yang mengembangkan pendekatan tersebut adalah PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS) melalui Program Power Duo. Program ini mengombinasikan deposito dengan tabungan atau giro dalam satu skema bundling.

Melalui skema tersebut, nasabah memiliki pilihan untuk menempatkan dana pada deposito, sekaligus tetap memiliki rekening tabungan atau giro yang lebih fleksibel. Kombinasi tersebut memberi ruang bagi nasabah untuk memperoleh manfaat dari simpanan berjangka, tanpa sepenuhnya meninggalkan kebutuhan transaksi harian.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan salah satu alasan suku bunga kredit bank masih tinggi meski Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) telah turun sebesar 75 basis poin (bps) sejak Juni 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP, menandakan bahwa bank-bank belum patuh kepada TBK yang ditetapkan LPS.

“Ini menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga kredit tidak bisa turun,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Dalam paparan yang disampaikan Anggito, proporsi simpanan nasabah di atas TBP terus meningkat. Pada Desember 2022, LPS mencatat proporsi simpanan nasabah di atas TBP sekitar 25%, kemudian menjadi 30% pada Desember 2024 dan 33% pada Desember 2025.

Anggito menuturkan, selama ini TBP selalu berada di atas tingkat bunga pasar. Kendati begitu pada 2025, dia mengakui bahwa LPS cukup agresif dalam menetapkan TBK sehingga berada di bawah suku bunga pasar.

“Padahal rule of thumb-nya memang harusnya tingkat bunga pasar itu melindungi suku bunga yang berlaku di pasar,” ujarnya.

Untuk itu, LPS melakukan sedikit evaluasi dan memutuskan untuk menetapkan TBP pada Januari 2026 di bank umum sebesar 3,50%, valas 2,00%, dan BPR 6,00%, alias sama dengan periode sebelumnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengungkapkan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit. Sebagai catatan, otoritas moneter telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025.

Adapun suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Kendati begitu, BI memandang bahwa upaya lanjutan perlu terus dilakukan untuk penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan Tanah Air membukukan kinerja yang beragam hingga akhir 2025. Kendati mayoritas bank yang masuk dalam daftar ini membukukan pertumbuhan, tidak sedikit yang mencatatkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan Portal Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa bank umum mengantongi laba bersih senilai Rp262,18 triliun pada kuartal IV/2025. Realisasi itu meningkat 2,74% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan kuartal IV/2024 yang sebesar Rp255,19 triliun.

Perolehan laba perbankan pada periode tersebut didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 4,09% YoY, dari kuartal IV/2024 sebesar Rp549,75 triliun menjadi Rp572,21 triliun hingga Desember 2025.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit bank mencapai Rp707,46 triliun pada kuartal IV/2025. Realisasi itu meningkat 5,01% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp673,72 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum tumbuh 6,62% YoY dari Rp247,27 triliun pada kuartal IV/2024 menjadi Rp263,64 triliun pada kuartal IV/2025.

Pertumbuhan DPK pada periode tersebut didorong oleh simpanan giro bank umum yang meningkat 12,67% YoY menjadi Rp68,05 triliun per Desember 2025. Simpanan tabungan dan berjangka juga mencatatkan kinerja positif, masing-masing tumbuh sebesar 6,31% YoY dan 4,47% YoY.

Berikut rangkuman 10 bank pencetak laba terbesar di Indonesia sepanjang 2025:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan raihan laba konsolidasian sepanjang 2025 senilai Rp57,56 triliun. Realisasi itu meningkat 4,94% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp54,85 triliun.

Perolehan laba sebesar Rp57,56 triliun pada 2025 turut menempatkan BCA sebagai bank dengan laba terbesar di Indonesia.

Dari sisi intermediasi, total kredit perseroan mencapai Rp979,69 triliun, meningkat 7,53% YoY dari realisasi 2024 yang sebesar Rp911,10 triliun. Pada saat yang sama, DPK BCA tumbuh 10,18% YoY dari Rp1.133,61 triliun pada 2024 menjadi Rp1.249,04 triliun.

BRI

Posisi selanjutnya ditempati oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan raihan laba konsolidasian senilai Rp57,13 triliun sepanjang 2025. Pada 2024, perseroan membukukan laba senilai Rp60,30 triliun sehingga terjadi koreksi sebesar 5,26% YoY.

“Hingga akhir 2025, BRI berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp57,13 triliun,” ungkap Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV/2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (26/2/2026).

Kinerja keuangan dan profitabilitas positif BRI didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai. Hal itu tercermin dari rasio loan to deposit ratio atau LDR yang bank berada di level yang ample sebesar 91,4%. Angka ini memberikan ruang bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp56,3 triliun secara konsolidasi pada 2025. Angka ini naik 0,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp55,78 triliun.

Pada periode yang sama, BMRI membukukan kredit senilai Rp1.895 triliun atau naik 13,4% YoY. Pada sisi himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat senilai Rp2.106 triliun atau naik 23,9% YoY dengan pertumbuhan dana murah sebesar 12,6% YoY senilai Rp1.431 triliun.

Realisasi kredit tersebut ditopang oleh pertumbuhan yang merata di seluruh segmen bisnis. Kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88% YoY sepanjang 2025, di saat pertumbuhan secara industri melambat.

Dari sisi rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tercatat sebesar 0,96% secara bank only dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 20,4%. Aset perseroan ikut tumbuh sebesar 16,6% YoY dari Rp2.427,22 triliun menjadi Rp2.829,95 triliun.

Angka margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat sebesar 4,89%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi akhir 2024 yang sebesar 5,15%.

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) berada di urutan berikutnya dengan perolehan laba konsolidasian sebesar Rp20,11 triliun. Raihan laba pada 2025 menyusut 7,19% YoY dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp21,66 triliun.

Dari sisi intermediasi, bank pelat merah ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp899,53 triliun, meningkat 15,94% YoY dibanding tahun lalu. Kemudian dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatatkan DPK sebesar Rp1.040,83 triliun, meningkat 29,21% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp805,51 triliun.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, capaian tersebut mencerminkan ketahanan model bisnis BNI yang dibangun melalui penguatan fundamental, produktivitas, dan transformasi berkelanjutan.

“Sepanjang 2025 kami menghadapi tekanan eksternal yang tidak ringan, mulai dari volatilitas global hingga penyesuaian suku bunga. Namun BNI mampu menjaga pertumbuhan yang sehat dengan fokus pada pendanaan yang kuat, disiplin risiko, serta ekspansi kredit ke sektor-sektor produktif,” ujar Putrama dalam keterangannya.

BSI

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) berada di posisi kelima dengan laba bersih sebesar Rp7,56 triliun, meningkat 8,02% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp7,00 triliun.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, kinerja solid BSI sepanjang 2025 ditopang oleh berbagai faktor dan berjalannya fungsi intermediasi.

“Didukung pendanaan yang ample serta penyaluran pembiayaan yang sehat, tepat sasaran, dan juga kontribusi dukungan pembiayaan program yang sejalan dengan Asta Cita Pemerintah,” ujar Anggoro.

CIMB Niaga

Urutan keenam diisi oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dengan raihan laba konsolidasian senilai Rp6,93 triliun pada 2025. Realisasi itu tumbuh tipis 0,53% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,89 triliun.

Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa hasil kinerja CIMB Niaga pada 2025 mencerminkan konsistensi performa serta kesehatan fundamental bisnis bank.

“Di tahun 2026, kami akan terus fokus pada pertumbuhan kredit yang prudent, menjaga kualitas aset, memperkuat basis dana murah, serta menjalankan pengelolaan biaya yang disiplin,” ungkap Lani dalam keterangannya.

OCBC NISP

PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) membukukan laba bersih setelah pajak senilai Rp5,05 triliun sepanjang 2025. Dengan raihan tersebut, OCBC NISP berada di posisi ketujuh dalam daftar ini. Realisasi laba pada 2025 meningkat 3,92% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,86 triliun.

Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, pihaknya tetap fokus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengelolaan risiko yang prudent.

“Sepanjang 2025, Bank tetap mampu menjaga kinerja yang solid di tengah dinamika makroekonomi,” kata Parwati dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Parwati mengungkapkan, penguatan DPK dan kualitas aset yang terjaga menjadi fondasi utama dalam memperkuat keberlanjutan kinerja OCBC NISP ke depan.

Permata Bank

Selanjutnya, ada PT Bank Permata Tbk. (BNLI) yang membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp3,58 triliun sampai dengan akhir 2025. Raihan laba tersebut naik tipis 0,59% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp3,56 triliun.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli menyampaikan Permata Bank terus menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap disiplin, prudent, dan konsisten menempatkan nasabah sebagai pusat dari setiap rencana dan keputusan, di tengah dinamika perekonomian dan industri perbankan Indonesia sepanjang 2025.

Dia mengatakan, kinerja Permata Bank sepanjang 2025 mencerminkan fundamental yang resilien. Hal ini tecermin dari pertumbuhan pendapatan, kualitas aset yang terjaga, serta komitmen untuk terus memperkuat kepercayaan nasabah.

“Kami meyakini bahwa pertumbuhan berkelanjutan tidak semata ditentukan oleh skala, melainkan oleh relevansi, dengan menjadi bank pilihan utama nasabah untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari -hari, bisnis, dan keluarga mereka,” kata Meliza dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Bank Danamon

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) berada di urutan selanjutnya dengan perolehan laba konsolidasian senilai Rp3,58 triliun sepanjang 2025. Realisasi itu naik tipis 0,59% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,56 triliun.

Sepanjang 2025, Direktur Utama Danamon Daisuke Ejima mengatakan bahwa Danamon telah mengimplementasikan prioritas strategisnya dengan baik, sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan pada sisi intermediasi maupun profitabilitas, dengan kualitas aset yang tetap terjaga.

“Danamon menyambut 2026 dengan tekad yang lebih kuat untuk menjadi penyedia solusi finansial yang terus berupaya mendapatkan kepercayaan nasabah serta untuk terus berkontribusi lebih banyak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Daisuke.

BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menutup daftar ini dengan perolehan laba bersih konsolidasian senilai Rp3,50 triliun sepanjang 2025. Dibandingkan tahun sebelumnya, raihan laba tersebut meningkat 16,42% YoY dari sebelumnya Rp3,00 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN berhasil mengakselerasi pertumbuhan bisnis sepanjang 2025 yang ditopang penguatan profitabilitas dan proses bisnis yang semakin efisien berkat transformasi yang konsisten dilakukan di berbagai lini.

“Kinerja yang positif ini merupakan hasil kerja keras atas penerapan strategi bisnis yang cermat serta pengelolaan keuangan yang sehat dan disiplin,” ujar Nixon, Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat kinerja positif sepanjang triwulan IV 2025. Total pendapatan premi penjaminan simpanan yang dibayarkan bank umum serta BPR/BPRS mencapai Rp19,18 triliun, atau tumbuh 7,78% secara tahunan (year on year/yoy).

Berdasarkan Laporan Kelembagaan LPS Triwulan IV 2025 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Rabu (25/2/2026), jumlah bank peserta penjaminan tercatat sebanyak 1.594 bank, terdiri atas 105 bank umum dan 1.489 BPR/BPRS.

Adapun, total simpanan per Desember 2025 mencapai Rp10.088,61 triliun, meningkat 13,70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi rekening, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 665,43 juta rekening atau tumbuh 9,23% yoy. Sementara itu, simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,58 triliun dengan jumlah rekening 15,68 juta.

Selain premi penjaminan, penerimaan premi program restrukturisasi perbankan (PRP) bank umum dan BPR/BPRS yang terdiri dari premi periode I dan II tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,33 triliun.

Sepanjang triwulan IV 2025, LPS juga menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Hingga akhir Desember 2025, terdapat lima BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya dan ditangani LPS.

LPS menetapkan status simpanan sebesar Rp497,67 miliar untuk 48.795 rekening. Dari jumlah tersebut, simpanan layak bayar mencapai 46.143 rekening atau 94,47% dari total rekening pada sembilan BPR/BPRS yang penetapan simpanannya dilakukan pada 2024–2025.

Secara nominal, simpanan layak bayar mencapai Rp468,24 miliar atau 94,09% dari total simpanan pada sembilan BPR/BPRS tersebut.

Hingga triwulan IV 2025, LPS telah membayarkan klaim penjaminan simpanan sebesar Rp402,07 miliar kepada 40.785 rekening nasabah. LPS juga mencatat realisasi pembayaran pertama dilakukan dalam waktu lima hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya.

Dalam aspek perlindungan nasabah, LPS menerima 96 pengajuan keberatan yang melibatkan 47 nasabah dengan total 101 rekening dan nominal pengajuan Rp83,20 miliar.

Selain itu, terdapat 138 permintaan informasi dari 78 nasabah terkait 156 rekening dengan nilai pengajuan mencapai Rp63,70 miliar. Nasabah dapat mengajukan keberatan melalui aplikasi penanganan keberatan nasabah yang tersedia pada situs resmi LPS.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, LPS menetapkan penurunan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin.

Untuk periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026, TBP ditetapkan sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum, dan 6,00% untuk BPR.

LPS juga melanjutkan persiapan pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), termasuk penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) serta penguatan koordinasi lintas lembaga.

Di sisi lain, LPS mempercepat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang P2SK. Hingga akhir 2025, LPS telah menyusun Rancangan Peraturan LPS dan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur sistem informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari segmen korporasi tetap tinggi per Januari 2026. Lantas apakah kondisi ini mengindikasikan bahwa korporasi enggan melakukan ekspansi?

Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, penghimpunan DPK pada Januari 2026 mencapai Rp9.489,1 triliun atau tumbuh 10,8% secara tahunan (year on year/YoY). Realisasi itu meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 10,5% YoY.

“Peningkatan tersebut didorong oleh komponen giro dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 19,0% YoY dan 8,8% YoY, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/2/2026).

Jika menilik dari golongan nasabah, perkembangan DPK utamanya didorong oleh pertumbuhan DPK perorangan dan nasabah lainnya yang naik masing-masing sebesar 3,3% YoY dan 9,6% YoY dibandingkan dengan 2,8% YoY dan 7,1% YoY pada bulan sebelumnya.

Pertumbuhan DPK korporasi stabil tinggi di posisi 18,2% YoY, menjadikannya yang tertinggi di antara golongan nasabah perorangan dan nasabah lainnya. Jika dirinci giro korporasi tumbuh 21,9% YoY, lebih tinggi dari Desember 2025 yang sebesar 21,5% YoY.

Kemudian, tabungan korporasi tumbuh 26,8% YoY, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 24,7% YoY. Sementara, simpanan berupa deposito korporasi naik 11,5% YoY, lebih rendah ketimbang Desember 2025 yang sebesar 12,4% YoY.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, tingginya pertumbuhan DPK korporasi dibandingkan perorangan dan nasabah lainnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, cashflow korporasi cukup besar. Kedua, korporasi lebih menahan untuk ekspansi usaha.

“Korporasi lebih menahan untuk ekspansi usaha karena berbagai kondisi saat ini seperti daya beli yang belum membaik sehingga ekspansi usaha ditahan terlebih dahulu,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Untuk itu, Trioksa menilai perlunya percepatan realisasi investasi, peningkatan daya saing produk, dan percepatan investasi-investasi baru untuk mendorong daya beli dan ekonomi di dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai bahwa tingginya pertumbuhan DPK korporasi tidak otomatis mengindikasikan bahwa korporasi tidak melakukan ekspansi.

“Di saat DPK korporasi tinggi, kredit perbankan tetap tumbuh dan kredit investasi bahkan melaju kencang, yang berarti aktivitas pembiayaan untuk ekspansi masih berjalan,” ujar Josua kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, kondisi ini lebih tepat dibaca sebagai jeda waktu antara rencana ekspansi dan realisasi belanja, atau perusahaan memilih menunggu kepastian proyek, harga bahan baku, kurs, dan permintaan sebelum mengucurkan dana.

“Ini sejalan dengan fakta bahwa fasilitas kredit yang belum ditarik masih besar, sehingga ruang ekspansi ada, tetapi realisasi pencairannya bertahap,” ungkapnya.

Dari sisi dampak, Josua menyebut bahwa kondisi ini baik untuk perbankan lantaran menambah likuiditas dan menurunkan biaya dana, memberi ruang lebih besar untuk menurunkan bunga kredit, dan mendorong penyaluran pembiayaan.

Namun bagi perekonomian, manfaat penuhnya baru terasa jika likuiditas tersebut benar-benar berubah menjadi belanja modal dan produksi.

Bila dana terlalu lama mengendap lantaran kehati-hatian yang berlebihan, Josua menyebut bahwa pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok bisa menjadi lebih lambat dari potensi yang seharusnya.

Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, total simpanan dari bank yang dilikuidasi mencapai Rp3,99 triliun yang berasal dari 500.818 rekening sejak lembaga ini beroperasi pada 2005 hingga 31 Desember 2025 atau dalam periode 20 tahun terakhir.

Namun, dari jumlah tersebut, terdapat simpanan tidak layak bayar (STLB) sebesar Rp592,14 miliar atau 14,83 persen. Sementara simpanan layak bayar (SLB) tercatat sebesar Rp3,4 triliun atau 85,17 persen.

“Penyebab utama dari yang tidak layak bayar adalah karena rata-rata suku bunganya di atas tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS sekitar 64,95 persen, disusul karena menyebabkan bank tidak sehat sekitar 29,02 persen dan yang tidak tercatat di bank 6,02 persen,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1) malam.

Untuk diketahui, seluruh bank di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS, sesuai peraturan perundang-undangan. Per Desember 2025, terdapat 1.593 bank peserta penjaminan LPS, terdiri dari 105 bank umum, 1.488 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS).

Sejak 2005 hingga 2025, LPS telah melakukan resolusi bank dengan cara likuidasi pada 1 bank umum, 130 BPR dan 16 BPRS, serta melakukan penempatan modal sementara pada 1 bank umum dan konversi modal (bail-in) pada 1 BPR.

“Kalau sampai dengan hari ini, masih terdapat 18 BPR dan BPRS yang masih dalam proses likuidasi,” kata Farid.

Ia mengatakan bahwa setiap resolusi bank tersebut dilakukan oleh LPS dengan cepat dan efektif.

“Dari waktu ke waktu, pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan semakin cepat. Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja,” kata Farid.

Neraca keuangan LPS menunjukkan perkembangan yang baik. Total aset LPS pada 2025 meningkat 13,6 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp276,2 triliun (unaudited). Aset terbesar LPS berada pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan total Rp263,8 triliun atau 95,5 persen dari total aset LPS.

Pendapatan LPS pada 2025 mencapai Rp37,6 triliun atau naik 12,3 persen dari tahun 2024. Sumber pendapatan LPS sebagian besar berasal dari penerimaan premi penjaminan dan pendapatan dari hasil investasi LPS.

Dengan perkembangan tersebut, LPS membukukan surplus sebesar Rp33,8 triliun pada 2025, naik 13,8 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, cadangan penjaminan LPS meningkat 13,3 persen menjadi Rp213,4 triliun.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPS turut memberikan dukungan kepada perekonomian nasional, antara lain dalam bentuk kontribusi pembayaran pajak yang totalnya pada 2025 sebesar Rp3 triliun (naik 15,3 persen dari tahun 2024), dan pembelian SBN sebesar Rp51,4 triliun (naik 8,4 persen dari tahun 2024).

LPS melalui rapat Dewan Komisioner pada Senin (19/1), telah melakukan evaluasi dan penetapan atas tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk periode reguler Januari 2026.

TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR, serta TBP simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap atau tidak berubah dari periode sebelumnya.

TBP simpanan rupiah pada bank umum sebesar 3,50 persen dan TBP simpanan rupiah pada BPR sebesar 6,00 persen. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum sebesar 2,00 persen. TBP tersebut akan berlaku sejak 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026