Bisnis.com, JAKARTA — Pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun telah disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lantas, bagaimana gambaran cicilan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan masa tenor pembiayaan hingga 40 tahun?

Seperti diketahui, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Dengan perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Adapun, pelonggaran masa tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun itu diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan MBR dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah ataubacklognasional.

Maruarar mengatakan Komite Tapera telah menyetujui perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/6/2026).

Pemerintah juga meyakini kebijakan tersebut akan mendukung target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026. Peningkatan akses pembiayaan itu sekaligus diharapkan mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.

Implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di bawah pengawasan Komite Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Melalui bauran stimulus pelonggaran tenor dan stabilitas bunga tersebut, pemerintah optimistis dapat mengamankan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun ini.

Proyeksi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Untuk diketahui sebelumnya, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Sebagai informasi, implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Badan ini diawasi langsung oleh Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, Komite Tapera juga diduduki oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota, Ketua DK OJK Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota, dan Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota dari kalangan profesional.

IDXChannel - Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah subsidi hingga 40 tahun.

"Komite menyetujui untuk (tenor) 40 tahun bisa dijalankan," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat dijumpai di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau.

"Ya, sesuai arahan Presiden dan mendukung penuh arahan Presiden. Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan, baik dan bermanfaat bagi rakyat, seledarkan oleh perbankan," ujar Ara; sapaan akrabnya.

Selain memperpanjang tenor KPR subsidi, pemerintah juga memastikan bunga KPR rumah tapak subsidi tetap dipertahankan sebesar 5 persen meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate mengalami kenaikan.

"Kemudian yang kedua, banyak pertanyaan bagaimana BI Rate naik. Kita putuskan bunga untuk rumah subsidi tapak ya tetap 5 persen," ujar dia.

Selain bunga 5 persen untuk rumah subsidi tapak dan tenor hingga 40 tahun, kata Ara, pemerintah juga menetapkan bunga sebesar 6 persen untuk rumah susun (rusun) subsidi.

"Satu bunganya tetap 5 persen ya, yang kedua adalah tenornya 40 tahun, yang ketiga buat rusun 6 persen. Rusun subsidi. Artinya kita putuskan begitu, 3 poin itu ya," kata Ara.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai suku bunga KPR rumah subsidi perlu dijaga di angka 5 persen agar terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah gejolak geopolitik global.

"Karena ini penyediaan rumah untuk MBR sehingga menurut saya memang perlu untuk dijaga tingkat kemampuan untuk membayar cicilannya nanti," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Kebijakan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi, menurut dia, merupakan kebijakan yang cukup melegakan bagi para konsumen terutama KPR rumah bersubsidi ini diperlukan sebagai dukungan pemerintah untuk menjaga agar relatif bunga KPR-nya tetap bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Menurut saya memang ini salah satu langkah untuk menjaga supaya nanti kemampuan mencicil itu tetap ada di MBR, karena ini memang ditujukan untuk MBR," kata Eko.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka lima persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar atau disapa Ara mengatakan, meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," kata Ara.

Terkait perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2026, dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.

Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% belum berdampak pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Maruarar, pemerintah masih mempertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada MBR, termasuk bunga KPR subsidi sebesar 5% dan uang muka atau down payment (DP) sebesar 1%.

"Sampai hari ini rumah subsidi tidak ada kenaikan. Sampai per hari ini tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian DP-nya tetap 1% dan tadi juga bentuk menggratiskan BPHTB, PBG tetap diteruskan," ujar Maruarar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

Di tengah potensi kenaikan biaya pembiayaan akibat suku bunga yang lebih tinggi, pemerintah disebut terus mengkaji langkah-langkah tambahan untuk menjaga keterjangkauan rumah bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Maruarar mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mencari terobosan baru yang semakin berpihak kepada rakyat kecil.

"Justru saya juga diminta untuk berpikir langkah-langkah apa lagi yang bisa... karpet merah buat investor itu penting, tapi juga buat rakyat kecil juga penting," katanya.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah saat ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Presiden tadi sampaikan menggratiskan BPHTB gratis, PBG gratis. Jadi kita juga selalu Presiden ini berpikir yang sangat pro rakyat utamanya rakyat kecil apa dalam konteks perumahan," ujarnya.

Selain memastikan keberlanjutan program rumah subsidi, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. Maruarar menegaskan lahan-lahan milik negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Dan juga tanah-tanah negara ya, itu tanah-tanah negara yang dikuasai pihak ketiga itu kita akan gunakan untuk apa masyarakat berpenghasilan rendah," tandas Maruarar.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Selasa (9/6/2026).

Pada rapat itu juga, Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga deposit facility 25 bps ke 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar BI melalui keterangan tertulis resmi, Selasa (9/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pemerintah mengalokasikan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp58 triliun sepanjang tahun ini untuk mendukung program 3 juta rumah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), insentif PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP).

"Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah menetapkan prioritas APBN sektor perumahan pada FLPP, BSPS, PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan dukungan anggaran Rp58 triliun," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Adapun, kas negara Rp58 triliun itu akan dialirkan mendukung pasar ekosistem properti yang akan disalurkan terhadap 790.000 unit rumah.

Khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran (TA) 2026, Ara menjelaskan pelaksanannya akan dilakukan pada akhir Maret 2026.

Pada saat yang dama, Ara menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP TA 2025 mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21% dari pagu efektif, dengan nilai kinerja 100% berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP Tahun 2025 sebesar 278.865 unit, tertinggi sepanjang sejarah rumah subsidi.

Di sisi pembiayaan kreatif, pelonggaran GWM BI mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial, KUR Perumahan menyalurkan Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM.

"Serta Program CSR membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku optimistis dapat menyalurkan dukungan pembiayaan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pada bulan pertama 2026, pihaknya telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp912,4 miliar untuk mendukung penyaluran 7.312 unit rumah subsidi.

Dalam penjelasannya, apabila dibandingkan secara tahunan, penyaluran FLPP pada tahun ini tercatat tumbuh 177,7% dibandingkan dengan penyaluran pada Januari 2025 sebesar 2.633 unit rumah.

"Penyaluran ini meningkat hingga 177,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ada peningkatan signifikan penyaluran FLPP bulan Januari tahun ini jika dibandingkan tahun lalu,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (3/1/2026).

Sejalan dengan hal itu, dia mengaku optimistis bahwa penyaluran FLPP akan menyerap seluruh kuota yang disediakan pada tahun ini.

Dia menekankan, realisasi FLPP pada Januari 2026 ini didorong oleh kontribusi 2.435 pengembang yang tersebar di 33 provinsi di 293 kabupaten/kota.

Berdasarkan profil penerima, pekerja swasta masih mendominasi serapan hingga 75,85%, disusul wiraswasta 14,33%, PNS 6,37% dan lainnya 3,45%.

"Selain itu, bank penyalur FLPP juga telah menargetkan secara mingguan kepada bank penyalur yang ada di cabang-cabang mereka. Sehingga target lebih terukur," tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, BP Tapera mencatat akumulasi penyaluran FLPP telah menyasar 1.877.747 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010 hingga 2025. Manajemen BP Tapera mengatakan, total dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk membantu MBR memiliki hunian pertama tersebut mencapai Rp185,87 triliun.

Sementara itu, realisasi pada 2025 bahkan mencatatkan sejarah tertinggi dengan penyaluran 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mencapai 285.000 unit pada 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran rumah subsidi tersebut mencapai Rp37,1 triliun.

"Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun," jelasnya saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun itu bakal berasal dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

"Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan," ujar Heru.

Untuk mempercepat realisasi penyaluran di tahun depan, BP Tapera menggandeng 43 Bank Penyalur terdiri dari 5 bank Himbara, 4 bank swasta dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan FLPP Sejahtera.

Sementara itu, hingga periode 22 Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai 270.985 unit rumah sebesar Rp33,66 triliun.

Penyaluran dana ini disalurkan melalui 39 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.058 pengembang yang terdiri dari 13.118 perumahan yang tersebar di 33 provinsi di 401 kabupaten/kota.

Sebelumnya, BP Tapera menargetkan penyaluran rumah subsidi sepanjang tahun ini ditargetkan akan mencapai 280.000 unit. Di mana, saat ini BP Tapera mengaku tengah memacu berbagai strategi untuk mengejar target tersebut di sisa waktu akhir tahun. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperpanjang tenggat waktu realisasi akad kredit.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya maksimal akad itu sampai dengan 15 Desember, tahun ini kita perpanjang sampai tanggal 30 Desember pukul 12.00 WIB," ujar Heru saat ditemui di sela-sela agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Banten, Sabtu (20/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap realisasi rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 230.000 unit.

Ara menyebut posisinya akan terus meningkat seiring dengan komitmen yang dilakukan pihaknya untuk dapat mempercepat penyaluran sepanjang bulan ini.

"Rumah subsidi makin menyala, karena kalau tidak salah per hari ini itu sudah sekitar 225.000 hingga 230.000 unit tersalurkan, posisinya sudah melewati tahun lalu [pada periode yang sama]," kata Ara di sela-sela agenda BIG 40 Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Sementara itu, untuk mengejar realisasi penyaluran, Ara mengungkap akan menggelar akad massal penyaluran rumah subsidi yang bakal diikuti oleh seluruh celon penerima rumah subsidi di seluruh Indonesia.

"Nanti kita sudah undang Pak Prabowo 18 Desember 2025, semoga dia berkenan dan ada waktu yang cocok untuk hadir di Serang, di situ akan digelar akad massal 50.000 unit rumah subsidi," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini. Di mana,tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Meski realisasi penyaluran masih jauh dari kuota tersedia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku tetap optimistis dapat mencapai target penyaluran rumah subsidi 350.000 unit.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan bahwa saat ini terdapat 283.000 permohonan pengakuan rumah subsidi yang sudah tercatat di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

"Tetap optimis, tetap optimis. Tadi yang sudah masuk sistem antrean saja ada 49.000 lebih," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Rabu (29/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali memperluas stimulus sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mendorong keterjangkauan cicilan di tengah pelemahan daya beli. Terbaru, komite Tapera menyepakati rencana pelaksanaan pembiayaan rumah subsidi atau kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun.

Opsi perpanjangan tenor KPR Subsidi sampai 40 tahun ini bertujuan agar cicilan bulanan dapat ditekan serendah mungkin menyesuaikan batas kemampuan kantong kelompok masyarakat kelas bawah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan kebijakan pelonggaran ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam rangka mengakselerasi Program 3 Juta Rumah.

Dalam laporannya, langkah strategis tersebut diambil sebagai upaya mengatasi masalah administratif yang selama ini menghambat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi.