Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat kembali tertib administrasi perpajakan, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Menariknya lagi, pembebasan diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Momentum perayaan ulang tahun Jakarta ini pun menjadi kesempatan yang tepat bagi warga untuk kembali tertib pajak sekaligus turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan kota yang semakin maju, modern, dan melayani.

Lalu, bagaimana mekanisme pembebasan sanksi ini?

Pembebasan Denda PKB dan BBNKB Secara Otomatis

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk jenis:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus meningkat hingga hari terakhir batas pelaporan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, berdasarkan data per 30 April 2026 pukul 13.00 WIB, total SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 12.705.335.

"Jumlah tersebut terdiri dari 11.933.994 SPT wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan 771.341 SPT wajib pajak badan," ujar Bimo dalam konferensi pers di KPP Madya Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026).

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konpers di KPP Madya Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026).

DJP sebelumnya mengingatkan bahwa 30 April 2026 merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi.

Bimo juga menegaskan tidak ada perpanjangan waktu tambahan untuk pelaporan tahun ini.

Awalnya batas pelaporan WP orang pribadi pada 31 Maret 2026 namun kembali diperpanjang hingga hari ini yaitu 30 April 2026.

Bimo menegaskan, wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT hingga batas waktu tetap akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah meninjau hari terakhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun 2025.

Dengan masih berlangsungnya pelaporan hingga hari terakhir, DJP mengimbau masyarakat yang belum menyampaikan SPT untuk segera melapor guna menghindari sanksi administrasi.

Sebagai informasi, ketentuan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan itu, sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Adapun besaran denda yang dikenakan meliputi:

• Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya
• Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan
• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi

Selain denda administratif, wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan SPT secara benar juga berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatat total Wajib Pajak (WP) yang sudah melapor SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan adalah 179.064 Wajib Pajak atau 110,44% dari target yang ditetapkan.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan di batas akhir pelaporan SPT Tahunan, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

"Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung masa transisi implementasi sistem Coretax, sekaligus mempertimbangkan periode libur hari raya pada bulan Maret 2026," jelas Judiana dikutip Kamis (30/4/2026).

Judiana menjelaskan untuk memudahkan WP, di Coretax ada penambahan fitur baru pada aplikasi M-Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melapor SPT Tahunan. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, penghasilan berasal dari satu pemberi kerja, serta SPT berstatus nihil dan normal (bukan pembetulan).

M-Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak hanya dengan menggunakan telepon selular.

Selain itu, terdapat fitur Coretax Form pada sistem Coretax yang dapat digunakan ketika Wajib Pajak mengalami kendala jaringan internet dalam melapor SPT Tahunan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib

Fitur Coretax Form dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas. Penggunaan fitur ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak dengan SPT berstatus nihil serta tidak menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Judiana mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk selalu waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

"Modus yang sering digunakan yaitu meminta share screen atau mengarahkan Wajib Pajak untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh data sensitif Wajib Pajak. Kanwil DJP Nusra menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data rahasia seperti password maupun OTP kepada Wajib Pajak," kata Judiana.

Di tengah penyesuaian pola kerja melalui skema Work From Home (WFH), seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap buka melalui layanan tatap muka di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan non-tatap muka, seperti Kring Pajak melalui telepon dan layanan WhatsApp KPP untuk melakukan konsultasi perpajakan.

Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak hanya terancam denda administrasi, tetapi juga bisa mendapat surat teguran, ditelusuri kantor pajak, hingga dikenai sanksi bunga apabila ditemukan ada pajak terutang yang belum dibayar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menegaskan setiap pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif tetap wajib menyampaikan laporan SPT sesuai ketentuan.

"Setiap orang yang memiliki NPWP dan statusnya aktif harus melakukan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

Artinya, meskipun wajib pajak merasa tidak punya aktivitas usaha besar atau tidak ada perubahan penghasilan, kewajiban melapor tetap harus dilakukan selama NPWP masih aktif.

Jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT hingga melewati batas waktu, maka sanksi pertama yang dikenakan adalah denda administrasi.

"Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi," kata Inge.

Mengacu ketentuan perpajakan, besaran dendanya adalah Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk tahun pajak 2025, batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026, sedangkan wajib pajak badan paling lambat 30 April 2026. Jika lewat dari tenggat tersebut, denda otomatis menanti saat SPT tetap diajukan.

Namun, sanksinya tidak berhenti di situ jika wajib pajak sama sekali tidak pernah melapor. Inge menjelaskan DJP akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, mulai dari data perbankan, pekerjaan, transaksi, hingga informasi pihak ketiga lainnya.

"Apabila SPT tidak pernah dilaporkan, kantor pajak akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pihak. Apabila data yang diperoleh berkaitan dengan penghasilan yang tidak dilaporkan dan menyebabkan adanya pajak yang terutang, maka sanksi yang akan dikenakan berupa bunga," ujarnya.

Dengan kata lain, jika kantor pajak menemukan ada penghasilan yang seharusnya dikenai pajak tetapi tidak pernah dilaporkan karena wajib pajak absen menyampaikan SPT, maka wajib pajak bisa ditagih pokok pajaknya sekaligus bunga.

Besaran bunga ini tidak sama untuk setiap orang karena dihitung berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar serta berapa lama kewajiban itu tertunggak.

Sebelum masuk ke tahap penagihan, biasanya DJP lebih dulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melapor setelah tenggat berakhir. Surat ini bisa dikirim melalui email maupun alamat rumah dan kerap disebut wajib pajak sebagai 'surat cinta' dari kantor pajak.

Setelah itu, Kantor Pelayanan Pajak akan meneliti data wajib pajak. Jika ditemukan ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, kantor pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai tindak lanjut resmi.

Karena itu, jawaban dari pertanyaan apa sanksi kalau tidak lapor SPT adalah minimal kena denda Rp100 ribu atau Rp1 juta, lalu berpotensi ditegur, ditelusuri, hingga ditagih bunga bila ternyata ada pajak yang belum dibayarkan.

Pelaporan SPT Tahunan sendiri saat ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem DJP Online maupun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk tidak menunda pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), karena keterlambatan dapat dikenai sanksi administrasi hingga pidana.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam aturan itu, sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tercantum dalam Pasal 7 ayat (1).

Adapun besaran denda yang dikenakan yakni sebagai berikut.

Direktorat Jenderal Pajak Cara lapor SPT di Coretax DJP. Paling Lambat Hari Ini, Apa yang Terjadi jika Tak Lapor SPT Tahunan?

• Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya
• Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan
• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi

Selain denda administratif, wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan SPT secara benar juga berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

DJP mengimbau masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan sebelum batas waktu guna menghindari sanksi tersebut.

Di sisi lain, DJP mencatat jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh terus meningkat menjelang akhir periode pelaporan Tahun Pajak 2025.

Hingga 29 April 2026, total SPT Tahunan yang telah disampaikan mencapai 12.639.279 laporan.

Angka ini didominasi oleh wajib pajak orang pribadi, khususnya karyawan.

Tangkapan layar Coretax Tangkapan layar laman resmi Coretax DJP untuk pelaporan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan diperpanjang hingga akhir April 2026. Lapor SPT Tahunan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyebut kontribusi terbesar berasal dari wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember.

“Jumlah SPT yang telah disampaikan sampai akhir April mencapai 12,63 juta, dengan kontribusi terbesar dari wajib pajak orang pribadi karyawan,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Secara perinci, wajib pajak orang pribadi karyawan menyumbang 10.508.502 SPT, disusul wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebanyak 1.383.647 SPT.

Sementara itu, wajib pajak badan tercatat melaporkan 725.390 SPT dalam rupiah dan 1.000 SPT dalam dollar AS.

Untuk sektor migas, jumlah pelaporan relatif kecil, yakni 7 SPT dalam rupiah dan 111 SPT dalam dollar AS.

Selain itu, terdapat pelaporan dari wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai disampaikan sejak 1 Agustus 2025, dengan rincian 20.588 SPT dalam rupiah dan 34 SPT dalam dollar AS.

DJP terus mendorong wajib pajak yang belum melapor agar segera menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Namun, menjelang batas waktu pelaporan, apakah pelaporan SPT bisa diperpanjang jika belum siap?

Secara aturan, jawabannya adalah bisa. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 3 ayat (4), yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan.

Batas Waktu dan Ketentuan Perpanjangan SPT

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas waktu normal pelaporan SPT Tahunan sebagai berikut:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April

Apabila tidak dapat memenuhi tenggat tersebut, wajib pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan. Namun, perpanjangan ini tidak otomatis diberikan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara resmi dengan mencantumkan alasan serta melengkapi sejumlah dokumen pendukung.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:

• Perhitungan sementara Pajak Penghasilan (PPh) dalam satu tahun pajak
• Laporan keuangan sementara
• Bukti pembayaran pajak (jika ada kekurangan bayar)
• Surat keterangan dari akuntan publik (jika laporan keuangan belum final)
• Surat kuasa khusus (jika diwakilkan)

Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan melalui sistem Coretax DJP atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah diajukan, DJP akan memproses permohonan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Apakah Sanksi Telat Lapor Pajak Dihapus?

Di tengah kewajiban pelaporan tersebut, beredar anggapan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan lapor pajak telah dihapus, padahal faktanya kebijakan ini tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan hanya berupa penghapusan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 yang memberikan relaksasi khusus untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa batas waktu normal pelaporan dan pembayaran tetap jatuh pada 31 Maret 2026. Namun, bagi wajib pajak orang pribadi yang baru melapor atau melakukan pembayaran setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif
Penghapusan ini mencakup:

• Denda keterlambatan pelaporan
• Bunga atas keterlambatan pembayaran

Menariknya, penghapusan sanksi ini dilakukan tanpa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, DJP akan menghapus sanksi tersebut secara jabatan. Selain itu, keterlambatan dalam periode relaksasi ini juga tidak akan berdampak pada status wajib pajak tertentu, seperti tidak menjadi alasan pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Kebijakan Bersifat Sementara

Penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini bukan berarti sanksi keterlambatan dihapus secara permanen. Relaksasi ini diberikan dalam rangka penyesuaian terhadap implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP).

Artinya, di luar periode dan ketentuan tersebut, sanksi administratif tetap berlaku sesuai aturan dalam UU KUP. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu, tanpa perpanjangan atau tanpa masuk dalam kebijakan relaksasi, tetap berpotensi dikenakan denda dan sanksi lainnya.

Dengan demikian, meskipun ada kelonggaran hingga 30 April 2026, wajib pajak tetap disarankan untuk melaporkan SPT tepat waktu atau segera mengajukan perpanjangan guna menghindari risiko sanksi di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) meyakini pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) bisa mencapai target 15 juta SPT usai perpanjangan batas akhir atau deadline menjadi 30 April 2026.

Sebagaimana diketahui, otoritas pajak telah memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT di atas 31 Maret 2026. Dengan demikian, periode pelaporan secara tidak langsung diperpanjang hingga 30 April 2026 atau berbarengan dengan deadline WP badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan dalam dua hari terakhir Maret 2026 akan ada tambahan 500.000 SPT yang dilaporkan.

"Kami berharap akan ada tambahan sekitar 500.000 SPT di dua hari terakhir bulan Maret. Sedangkan sampai dengan akhir April diharapkan tercapai target pelaporan SPT tepat waktu sekitar 15 juta," terang Inge kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Adapun pada Senin (30/3/2026), jumlah SPT yang sudah dilaporkan mencapai 10.124.668 SPT atau meningkat hanya 373.261 dari jumlah per Minggu (29/3/2026) yakni 9.751.452 SPT. Dengan demikian, tingkat pelaporan SPT baru 67,4% dari target 15 juta.

"Kami akan terus melakukan edukasi dan pendampingan terhadap Wajib Pajak yang memerlukannya, dan kami mengimbau agar Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menunda pelaporan sampai dengan batas akhir waktu relaksasi penghapusan sanksi," lanjut Inge.

Otoritas pajak sebelumnya telah memperkirakan tingkat pelaporan SPT bakal semakin menurun setelah periode sebelum cuti bersama dan libur Idulfitri 2026 yakni 18-24 Maret 2026. Sebelum masuk hari libur, tingkat pelaporan SPT sempat mencapai 250.000 SPT per hari.

Kini, tingkat pelaporannya sudah lebih rendah dari itu. Pada periode setelah libur Lebaran, pelaporan SPT harian tercatat hanya 198.031 SPT pada 25 Maret, 240.492 SPT pada 26 Maret serta 237.190 SPT pada 27 Maret.

Kendati demikian, Inge mengeklaim tidak terjadi penurunan tingkat pelaporan SPT. Dia justru menyebut pelaporan saat akhir pekan lalu yakni Sabtu (28/3/2026) dan Minggu (29/3/2026) merupakan capaian tertinggi sepanjang bulan ini.

"Begitu pula pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Maret, yang merupakan weekend dengan capaian pelaporan SPT tertinggi sepanjang bulan Maret," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus meningkat menjelang batas akhir pelaporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, hingga 30 Maret 2026, jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak untuk Tahun Pajak 2025 mencapai 10.124.668 SPT.

“Dari total tersebut, sebanyak 8.877.779 SPT disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (31/3/2026).

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman Coretax Direktorat Jenderal Pajak. DJP Pajak. DJP Online. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Pelaporan SPT Tahunan di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi. Batas lapor SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Secara perinci, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan terdiri dari 8.877.779 SPT orang pribadi karyawan, 1.039.175 SPT orang pribadi nonkaryawan, serta 205.752 SPT badan dalam rupiah dan 145 SPT badan dalam valuta asing.

Sementara itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 1.795 SPT badan dalam rupiah dan 22 SPT badan dalam valuta asing.

Di sisi lain, DJP juga mencatat peningkatan signifikan dalam aktivasi akun Coretax sebagai bagian dari transformasi digital layanan perpajakan.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax DJP mencapai 17.367.922 akun.

Rinciannya, sebanyak 16.310.079 akun berasal dari wajib pajak orang pribadi, 967.121 dari wajib pajak badan, 90.495 dari instansi pemerintah, serta 227 dari pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Peningkatan pelaporan SPT dan aktivasi Coretax ini menunjukkan semakin luasnya adopsi layanan perpajakan digital oleh masyarakat.

DJP pun terus mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan kanal digital guna mempermudah kepatuhan pajak secara cepat dan efisien.

Perlu diketahui, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT atau tidak melaporkannya sama sekali dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pidana.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam aturan tersebut, sanksi administrasi berupa denda diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Adapun besaran denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT antara lain sebagai berikut:

• Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

• Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan

• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi

Selain sanksi denda, wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan SPT secara benar juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pelaporan SPT dan segera menyelesaikan kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sehari menjelang batas akhir pelaporan atau deadline mencapai 10,1 juta SPT.

Tingkat pelaporan berdasarkan data yang ditarik Senin (30/3/2026) pukul 00.00 WIB itu baru 67,4% dari total target SPT yakni 15 juta SPT.

"Untuk periode s.d. 30 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.124.668 SPT," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 10,1 juta SPT yang sudah dilaporkan itu meliputi tahun buku Januari-Desember didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 8.877.779 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 1.039.175 SPT serta WP badan berdenominasi rupiah 205.752 SPT dan WP badan berdenominasi dolar AS 145 SPT.

Sementara itu, jumlah SPT beda tahun buku atau mulai dilaporkan 1 Agustus 2025 yang masuk berjumlah 1.795 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah serta 22 SPT dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, sebanyak 17.367.922 WP telah mengaktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama. Perinciannya meliputi 16.310.079 WP pribadi, 967.121 WP badan, 90.495 WP instansi pemerintah serta 227 WP perdagangan melalui sistem elektronik.

Deadline Diperpanjang

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh bagi WP OP yakni 31 Maret 2026 dan WP badan 30 April 2026. Namun, DJP pada pekan lalu telah resmi menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026.

Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang. Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Inge pada pernyataan terpisah, Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 9.665.246 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 per 28 Maret pukul 24.00 WIB.

Adapun, DJP menargetkan pelaporan SPT 2025 mencapai 15 juta. Artinya, realisasi pelaporan SPT 2025 baru mencapai 64% dari target.

Perinciannya, 8.491.269 WP orang pribadi karyawan telah menyampaikan SPT Tahunan, diikuti 974.791 WP orang pribadi non-karyawan, dan 197.466 WP badan. Sementara itu, pada saat yang sama, ada 1.720 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT Tahunannya.

Otoritas pajak mewajibkan bahwa mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. DJP mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 17.143.733 akun.

Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 16,09 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 962.999 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 90.459 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 227 akun.

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Pelonggaran Waktu Laporan SPT

Kendati demikian, DJP memutuskan untuk 'memundurkan' tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi, dari 31 Maret menjadi 30 April 2026 (sama dengan tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP badan).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan SPT Tahunan WP orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

WP yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup WP orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

Penghapusan sanksi tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Adapun wajib pajak yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

Adapun penghapusan itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, DJP menjelaskan bahwa dalam hal terhadap sanksi administratif telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

"Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau tidak menjadi dasar penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu."

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) resmi menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026. Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang.

Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Adapun Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut relaksasi ini membuat otoritas masih memiliki waktu untuk mengejar sisa target yakni 6 juta SPT.

Berdasarkan data terbaru, Bimo mengeklaim jumlah SPT yang sudah masuk mencapai hampir 9,1 juta SPT. Ini baru sekitar 60% dari target 15 juta SPT.

"Masih harus sekitar 5 juta [SPT] yang kami tunggu dari orang pribadi, 1 juta sekian dari [WP] badan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Bimo memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.