Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak hanya terancam denda administrasi, tetapi juga bisa mendapat surat teguran, ditelusuri kantor pajak, hingga dikenai sanksi bunga apabila ditemukan ada pajak terutang yang belum dibayar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menegaskan setiap pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif tetap wajib menyampaikan laporan SPT sesuai ketentuan.

"Setiap orang yang memiliki NPWP dan statusnya aktif harus melakukan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

Artinya, meskipun wajib pajak merasa tidak punya aktivitas usaha besar atau tidak ada perubahan penghasilan, kewajiban melapor tetap harus dilakukan selama NPWP masih aktif.

Jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT hingga melewati batas waktu, maka sanksi pertama yang dikenakan adalah denda administrasi.

"Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi," kata Inge.

Mengacu ketentuan perpajakan, besaran dendanya adalah Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk tahun pajak 2025, batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026, sedangkan wajib pajak badan paling lambat 30 April 2026. Jika lewat dari tenggat tersebut, denda otomatis menanti saat SPT tetap diajukan.

Namun, sanksinya tidak berhenti di situ jika wajib pajak sama sekali tidak pernah melapor. Inge menjelaskan DJP akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, mulai dari data perbankan, pekerjaan, transaksi, hingga informasi pihak ketiga lainnya.

"Apabila SPT tidak pernah dilaporkan, kantor pajak akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pihak. Apabila data yang diperoleh berkaitan dengan penghasilan yang tidak dilaporkan dan menyebabkan adanya pajak yang terutang, maka sanksi yang akan dikenakan berupa bunga," ujarnya.

Dengan kata lain, jika kantor pajak menemukan ada penghasilan yang seharusnya dikenai pajak tetapi tidak pernah dilaporkan karena wajib pajak absen menyampaikan SPT, maka wajib pajak bisa ditagih pokok pajaknya sekaligus bunga.

Besaran bunga ini tidak sama untuk setiap orang karena dihitung berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar serta berapa lama kewajiban itu tertunggak.

Sebelum masuk ke tahap penagihan, biasanya DJP lebih dulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melapor setelah tenggat berakhir. Surat ini bisa dikirim melalui email maupun alamat rumah dan kerap disebut wajib pajak sebagai 'surat cinta' dari kantor pajak.

Setelah itu, Kantor Pelayanan Pajak akan meneliti data wajib pajak. Jika ditemukan ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, kantor pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai tindak lanjut resmi.

Karena itu, jawaban dari pertanyaan apa sanksi kalau tidak lapor SPT adalah minimal kena denda Rp100 ribu atau Rp1 juta, lalu berpotensi ditegur, ditelusuri, hingga ditagih bunga bila ternyata ada pajak yang belum dibayarkan.

Pelaporan SPT Tahunan sendiri saat ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem DJP Online maupun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang oleh oknum KPP Madya Banjarmasin . Hal itu dilakukan saat penyidik memeriksa 4 saksi kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Senin (13/4/2026).

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan uang oleh oknum di KPP Madya Banjarmasin terkait pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam proses restitusi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (14/4/2026).

Saksi yang dimaksud yakni Moch Mochib Bullah selaku Tim Pemeriksa Pajak KPP Madya Banjarmasin, Eko Riswanton selaku Tim Pemeriksa Pajak KPP Madya Banjarmasin, Zakiyah selaku ASN KPP Madya Banjarmasin, dan Rosalinda selaku swasta.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak.

Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Dalam operasi senyap tersebut, turut ditangkap dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Mulyono, tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor Alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menggelar kegiatan open house pada perayaan Idulfitri tahun ini.

Saat ditanya mengenai rencana pelaksanaan Salat Id, Purbaya mengungkapkan akan melaksanakannya di lingkungan kantor.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

“Saya di pajak, kantor pusat pajak,” ujarnya.

Terkait tradisi open house yang biasanya dilakukan pejabat negara saat Lebaran, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengadakannya tahun ini.

“Oh, enggak ada kayaknya,” katanya.

Dia juga menyebut adanya pembatasan terkait penyelenggaraan open house.

“Enggak boleh katanya open house, enggak boleh,” ucapnya.

Meskipun sempat disinggung bahwa open house tetap diperbolehkan selama tidak dilakukan secara mewah, tetapi Purbaya tetap memilih untuk tidak menggelarnya, termasuk di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi anggaran dan kesederhanaan dalam perayaan hari besar keagamaan, terutama di tengah berbagai kebijakan penghematan yang tengah dibahas pemerintah.

“Enggak kayaknya. Saya ngirit. Ngirit,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyediakan fitur pada Coretax untuk mempermudah pengisian laporan SPT tahunan dengan status SPT nihil bagi waji pajak orang pribadi (WP OP).

Fitur dimaksud adalah Coretax Form, yang merupakan formulir elektronik pada Coretax dan digunakan oleh WP untuk mengisi dan menyampaikan SPT tahunan secara elektronik.

"Penggunaan CoretaxForm memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan serta memastikan data SPT Tahunan tercatat dalam sistem Coretax DJP," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Terdapat beberapa syarat untuk menggunakan fitur Coretax Form. Pengisian formulir elektronik itu bisa dilakukan hanya oleh WP OP, memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas; menyampaikan SPT Tahunan dengan status nihil, serta tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Adapun berikut cara pengisian Coretax Form bagi para WP yang memenuhi kriteria di atas:

a. Login ke akun Coretax DJP melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id;

b. Memilih menu Surat Pemberitahuan (SPT); dan

c. Memilih Coretax Form.

Selain itu, WP harus memasang minimal Adobe Acrobat Reader DC bersi 20 atau versi yang lebih baru untuk bisa membuka dan mengisi Coretax Form.

Secara lebih lengkapnya, panduan mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) OP dengan status nihil melalui Coretax Form dijelaskan lebih lanjut pada http://s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.

"Direktorat Jenderal Pajak mengimbau Wajib Pajak untuk hanya mengakses layanan Coretax DJP melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak dan tetap berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila memerlukan bantuan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak terdekat, pungkas Inge.

Aplikasi M-Pajak

Selain Coretax Form, DJP turut menyiapkan fitur pengisian SPT secara offline pada aplikasi M-Pajak. Nantinya SPT yang sudah diisi offline itu bisa diunggah ke Coretax ketika sudah mendapatkan akses internet.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, fitur tersebut ditujukan bagi WP dari satu pemberi kerja, yang mana merupakan mayoritas atau sekitar 70% sampai dengan 80% dari total WP OP. Tidak hanya itu, fitur dimaksud ditujukan agar WP OP yang ada di daerah terpencil bisa tetap mengisi SPT dengan mudah.

"Apalagi di daerah-daerah yang terpencil yang sinyalnya susah, yang network-nya juga susah, maka bisa ada apps yang offline," terang Bimo usai konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Saat ini, ungkapnya, otoritas pajak sudah menyiapkan fitur itu untuk Android. DJP masih akan menunggu uji coba untuk iOS atau iPhone yang ditargetkan hasilnya muncul Senin pekan depan.

"Jadi yang di Android sudah oke, yang di iOS Senin ini keputusannya. Nah ini saya sampaikan dulu ke Pak Menteri juga, nanti supaya Pak Menteri bisa merestui dulu," ungkap Bimo.

Adapun sampai dengan Senin (23/2/2026), Bimo mencatat bahwa baru 3,5 juta SPT tahunan yang masuk ke sistem atau 25% dari keseluruhan target 14 juta SPT. Perinciannya, 3,4 juta SPT berasal dari WP OP dan 94.000 SPT dari WP badan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, Kepala KPP Banjarmasin Mulyono mempunyai posisi strategis di belasan perusahaan. Diketahui, Mulyono merupakan salah satu tersangka tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Budi menjelaskan, nantinya penyidik akan mendalami hal tersebut apakah terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Mulyono.

"Misalnya untuk menjadi layering ya untuk praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi atau seperti apa itu nanti kami akan dalami ya," ujarnya.

"Termasuk apakah perusahaan-perusahaan yang dibuat itu ada kaitannya misalnya dengan aspek perpajakan. Tentu itu juga akan didalami penyidik selain pokok perkara dugaan suap dalam pengaturan restitusi," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak.

Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Dalam operasi senyap tersebut, turut ditangkap dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Selain Mulyono, tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor Alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT. Buana Karya Bhakti (BKB).

Usai ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Sementara, terhadap Venasius Jenarus selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono mengakui menerimasuap. Dia pun mengakui hal tersebut salah.

Hal itu disampaikan Mulyono saat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Awalnya, Mulyono mengaku telah melakukan tanggung jawabnya sesuai prosedur dan mengklaim negara tidak merugi atas perbuatannya.

"Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah. Kita jalani prosesnya. Mudah mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," kata Mulyono du Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026) malam.

Sebelumnya disebutkan, Mulyono diduga menerima suap sebanyak Rp800 juta. Uang tersebut kemudian digunakan Rp300 juta untuk DP rumah.

Lihat video: KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Serta Sita Uang Miliaran dan Emas 3 Kilogram



Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka dugaan korupsi. MLY diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yaitu Dian Jaya Demega (DND) selaku Fiskus Anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin) dan Venasius Jenarus (VNZ) selaku Manager Keuangan PT Buana Karya Bhakti).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yaitu MLY, DJD dan VNZ," ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Asep mengatakan ketiganya akan langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dalam kurun waktu 20 hari. Penahanan ini terhitung sejak 5-24 Februari 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak. Saat ini Mulyono telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.

Pantauan di lokasi, Mulyono terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK seusai pemeriksaan pada pukul 22.25 WIB. Mulyono tampak bersama dua tersangka lainnya sudah mengenakan rompi oranye tanda khas tahanan KPK.

Saat berjalan menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan, ia mengakui kesalahannya. "Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah," kata Mulyono di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Mulyono pun menyatakan siap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dengan mengikuti setiap proses hukum yang ada. "Kita jalani prosesnya. Mudah mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka dugaan korupsi, Kamis (5/2/2026). MLY diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Lihat video: OTT KPK di Banjarmasin Terkait Kasus Restitusi Pajak



Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yaitu Dian Jaya Demega (DND) selaku Fiskus Anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin) dan Venasius Jenarus (VNZ) selaku Manager Keuangan PT Buana Karya Bhakti).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yaitu MLY, DJD dan VNZ," ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Asep mengatakan ketiganya akan langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dalam kurun waktu 20 hari. Penahanan ini terhitung sejak 5-24 Februari 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan uang Rp1 miliar yang disita terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Kepala Kantor Kepala Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono. Uang tersebut ditampilkan saat konferensi pers penahanan Mulyono dan dua tersangka lainnya.

Saat ditampilkan, uang tersebut terlihat dikeluarkan dari dua buah kardus. "Jadi dua kardus ini juga yang digunakan oleh pihak pemberi VNZ kepada saudara MLY untuk membungkus atau mengemas uang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Uang-uang tersebut terdiri dari pecahan Rp100 dan Rp50 ribu. Terlihat, barang bukti itu diikat karet dengan pecahan yang sama.

Sementara itu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, dalam operasi senyap tersebut turut disita bukti penggunaan uang Rp300 juta oleh Mulyono untuk DP rumah, Rp180 juta yang sudah digunakan DJD, dan Rp20 juta yang digunakan VNZ.

"Sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai Rp1,5 miliar," ujar Asep.

Selain Mulyono, tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor Alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT. Buana Karya Bhakti (BKB).

Usai ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Sementara, terhadap Venasius Jenarus selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara setelah kasus dugaan suap untuk memangkas nilai pajak.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan terkait dengan kasus suap pajak tersebut berlangsung pada hari ini, Senin (12/1/2026).

"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara suap pajak, hari ini tim melakukan penggeledahan di KPP Madya Jakarta Utara," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Hanya saja Budi belum dapat menyampaikan barang-barang yang disita. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yang beberapa di antaranya merupakan pegawai pajak.

Mereka adalah Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; dan Edy Yulianto selaku Staf PT WP.

Diberitakan sebelumnya, pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab, kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Kode "all in" juga bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar. Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar.

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran bayar menjadi Rp15,7 miliar atau dipangkas Rp59,3 miliar. Pembayaran Rp15,7 miliar disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus untuk dibagikan ke pihak-pihak di lingkungan Ditjen Pajak.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Penggeledahan ini usai penetapan 5 tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan ini merupakan kegiatan penyidikan lanjutan usai KPK menetapkan 5 tersangka dalam perkara dugaan korupsi diskon pajak yang dilakukan pegawai pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara.

Dia belum merinci apa saja barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Meski demikian, dia berjanji akan mengumumkan hasil penggeledahan ke publik.

"Saat ini tim masih melakukan penggeledahan, masih di lapangan. Nanti kami akan update terkait hasil penggeledahannya apa saja," ujar Budi, Senin (12/1/2026).

KPK juga turut memeriksa kembali tiga dari lima tersangka yang telah ditetapkan pada kasus itu. Ketiganya yang diperiksa merupakan tersangka kalangan penerima alias seluruhnya merupakan pegawai pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

"Tentunya untuk mendalami lagi atas keterangan atau informasi yang kemarin sudah diperoleh penyidik dalam proses pemeriksaan para tersangka," katanya.

KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi berkaitan pemeriksaan pajak pada DJP Kementerian Keuangan. Lima orang itu langsung ditahan ke Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Minggu (11/1/2025).

Lima tersangka yakni:

1. Dwi Budi (DWB) - Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin (AGS) - Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar (ASB) - Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin (ABD) - Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto - Staf PT Wanatiara Persada.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Jakarta Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu, Rosmauli mengatakan pihaknya bakal mendukung penegakan hukum oleh KPK terkait kasus di kantor pajak Jakarta Utara.

"Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum," ujar Rosmauli saat dihubungi, Sabtu (10/1/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh terhadap integritas, akuntabilitas, danzero toleranceterhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.

Oleh sebab itu, kata Rosmauli, DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pimpinan DJP berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan secara tegas dan konsisten. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian," imbuhnya.

Adapun, DJP mengimbau kepada seluruh pegawai pajak agar bisa mematuhi kode etik dan menjauhi segala bentuk korupsi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan.

Sekadar informasi, KPK menyatakan telah menggelar operasi senyap di kantor pajak Jakarta Utara. Dari OTT itu, KPK telah mengamankan delapan orang yang terdiri dari pegawai pajak hingga wajib pajak.

Belum diketahui secara pasti duduk perkara dari kasus ini. Namun, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan suap pengurangan pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Pajak Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya juga turut mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.

"Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (9/1/2026).

Namun, Budi belum menjelaskan identitas dari delapan orang yang telah ditangkap itu. Dia hanya mengatakan saat ini delapan orang itu tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkasnya.

Di samping itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan dalam OTT ini pihaknya telah menangkap sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak.

"Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP [wajib pajak]," ujar Fitroh.

Adapun, dalam operasi senyap yang dilakukan oleh komisi anti-rasuah kali ini berkaitan dengan dugaan suap terkait pengurangan nilai pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," pungkas Fitroh.

Sekadar informasi, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak, apakah menjadi tersangka atau saksi.