JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Aturan yang merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan tersebut menegaskan bahwa fasilitas PPh Final UMKM kini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi.

Fasilitas itu tetap diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Mengacu Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2026, wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM terdiri atas wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi.

"Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan koperasi," demikian bunyi Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2026.

Tarif PPh UMKM tetap 0,5 persen

Meski mempersempit kelompok penerima fasilitas, pemerintah tidak mengubah besaran tarif PPh Final UMKM.

Dalam Pasal 56 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2026, tarif PPh Final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu tetap sebesar 0,5 persen.

Dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak, termasuk penghasilan yang berasal dari luar negeri, sebelum dikurangi biaya, potongan, diskon, maupun pengurang lainnya.

Influencer hingga dokter dikecualikan

Pemerintah juga mempertegas sejumlah profesi yang tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) PP Nomor 20 Tahun 2026, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Kelompok ini mencakup tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), penilai, aktuaris, dan tenaga ahli sejenis lainnya.

Dalam pasal yang sama, pemerintah juga mengecualikan sejumlah profesi kreatif dan jasa tertentu, antara lain pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, serta seniman lainnya.

Selain itu, influencer atau pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, dan kreator konten digital lainnya juga tidak dapat menggunakan fasilitas PPh Final UMKM.

Pengecualian juga berlaku bagi olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara atau pencari pelanggan, petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, hingga distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung.

Wajib pajak lain yang tidak berhak

Selain profesi tertentu, Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2026 mengatur sejumlah kelompok wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM.

Kelompok tersebut meliputi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kemudian, wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan memberikan jasa sejenis pekerjaan bebas juga tidak termasuk penerima fasilitas tersebut.

Pengecualian lainnya berlaku bagi wajib pajak badan yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, maupun fasilitas yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selain itu, wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) juga tidak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e juga menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi beserta seluruh perseroan perorangan yang didirikannya tidak lagi berhak menggunakan fasilitas PPh Final UMKM apabila total peredaran bruto secara keseluruhan melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Batas waktu dan masa transisi

PP Nomor 20 Tahun 2026 juga menghapus ketentuan batas waktu pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan.

Artinya, kedua kelompok wajib pajak tersebut dapat terus memanfaatkan tarif final 0,5 persen selama masih memenuhi syarat omzet yang ditetapkan.

Berbeda dengan itu, Pasal 57 ayat (2) huruf f mengatur bahwa koperasi hanya dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM selama maksimal empat tahun pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak.

Sementara itu, pemerintah tetap memberikan masa peralihan bagi sejumlah wajib pajak yang sebelumnya telah memanfaatkan fasilitas berdasarkan aturan lama.

Wajib pajak badan berbentuk CV, firma, perseroan terbatas (PT) selain perseroan perorangan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih dapat melanjutkan penggunaan fasilitas PPh Final UMKM hingga jangka waktu yang sebelumnya diberikan berakhir.

Masa transisi juga berlaku bagi wajib pajak yang masa pemanfaatan fasilitasnya telah atau akan berakhir, termasuk koperasi yang telah terdaftar sebelum PP Nomor 20 Tahun 2026 mulai berlaku.

PP Nomor 20 Tahun 2026 telah diundangkan pada 22 April 2026 dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Aturan ini menjadi penegasan arah baru kebijakan pajak UMKM, yakni tetap mempertahankan tarif rendah 0,5 persen, namun membatasi penerimanya pada kelompok wajib pajak tertentu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah Perketat PPh Final UMKM 0,5%, Ini Wajib Pajak yang Masih Berhak

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sehari menjelang batas akhir pelaporan atau deadline mencapai 10,1 juta SPT.

Tingkat pelaporan berdasarkan data yang ditarik Senin (30/3/2026) pukul 00.00 WIB itu baru 67,4% dari total target SPT yakni 15 juta SPT.

"Untuk periode s.d. 30 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.124.668 SPT," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 10,1 juta SPT yang sudah dilaporkan itu meliputi tahun buku Januari-Desember didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 8.877.779 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 1.039.175 SPT serta WP badan berdenominasi rupiah 205.752 SPT dan WP badan berdenominasi dolar AS 145 SPT.

Sementara itu, jumlah SPT beda tahun buku atau mulai dilaporkan 1 Agustus 2025 yang masuk berjumlah 1.795 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah serta 22 SPT dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, sebanyak 17.367.922 WP telah mengaktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama. Perinciannya meliputi 16.310.079 WP pribadi, 967.121 WP badan, 90.495 WP instansi pemerintah serta 227 WP perdagangan melalui sistem elektronik.

Deadline Diperpanjang

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh bagi WP OP yakni 31 Maret 2026 dan WP badan 30 April 2026. Namun, DJP pada pekan lalu telah resmi menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026.

Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang. Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Inge pada pernyataan terpisah, Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis sebanyak 8,5 juta surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum libur Idulfitri.

Otoritas pajak mencatat sampai pukul 08.00 WIB hari ini, Kamis (5/3/2026), otoritas pajak mencatat sudah ada 6.002.570 SPT yang masuk. Ini belum setengah dari target yang disasar yakni 14 juta SPT sampai dengan batas 31 Maret untuk wajib pajak pribadi (WP OP) dan 30 April untuk WP badan.

Bimo memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Di sisi lain, sebanyak 15.268.493 WP sudah mengaktivasi akun Coretax.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu selama periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum sempat melaporkan kewajiban perpajakannya pada hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah DJP Riau YFR Hermiyana mengatakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kanwil DJP Riau tetap beroperasi secara khusus pada akhir pekan, mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.

"Layanan tersebut tersedia pada 28 Februari, 1 Maret, 7–8 Maret, 14–15 Maret, serta 28–29 Maret 2026," ungkapnya Sabtu (28/2/2026).

Dia menjelaskan layanan akhir pekan ini difokuskan untuk memberikan asistensi pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Masyarakat dapat memperoleh pendampingan langsung dari petugas pajak, mulai dari aktivasi akun Coretax DJP, pembuatan Kode Otorisasi DJP, validasi data perpajakan, hingga pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara elektronik.

Langkah ini diharapkan membantu wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja agar tetap dapat menyampaikan SPT tepat waktu.

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2026, sedangkan bagi Wajib Pajak Badan hingga 30 April 2026.

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, batas waktu pelaporan ditetapkan lebih awal yakni 28 Februari 2026 sebagai bentuk keteladanan kepada masyarakat.

Kanwil DJP Riau juga mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi Coretax DJP dengan terlebih dahulu mengaktifkan akun, membuat Kode Otorisasi DJP, menyiapkan bukti potong PPh A1/A2, serta menyampaikan SPT secara elektronik.

"Selain layanan tatap muka di kantor pajak, Kanwil DJP Riau turut menyediakan berbagai kanal asistensi lain seperti layanan di luar kantor, bimbingan teknis, serta helpdesk WhatsApp guna mendukung kelancaran proses pelaporan," ujarnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, DJP Riau menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan optimal sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai bagian dari dukungan terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional.

Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Dumai, Provinsi Riau mencatat penerimaan Rp32 miliar dari program potongan atau diskon 50% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama Januari 2026.

Kepala Bapenda Kota Dumai, Zulfahmi, mengatakan bahwa penerimaan tersebut dihitung sejak 2 Januari hingga 31 Januari 2026.

"Sebelum program direalisasikan, Pemko Dumai terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui berbagai platform, terutama media sosial, guna meningkatkan partisipasi wajib pajak, sehingga selama Januari lalu dari program diskon 50% kami menerima pembayaran PBB P-2 mencapai Rp32 miliar," ungkapnya Rabu (4/2/2026).

Dia menjelaskan program diskon tunggakan PBB-P2 ini diberikan khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembayaran langsung di Kantor Bapenda Kota Dumai.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, dengan banyaknya wajib pajak yang datang untuk memanfaatkan fasilitas pemotongan pajak tersebut.

Guna mengakomodir tingginya animo masyarakat, pihaknya membuka gerai pelayanan pembayaran PBB-P2 di Kantor Kecamatan Dumai Kota hingga Jumat (6/2/2026).

“Diskon 50% ini hanya berlaku jika masyarakat membayarkan pajak di Kantor Bapenda. Pada Februari 2026, program ini masih berlanjut dengan potongan 30%, kemudian pada Maret 2026 sebesar 20%. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya,” ujar Zulfahmi.

Selain itu, Bapenda Kota Dumai juga terus melakukan inovasi guna mempermudah proses pembayaran pajak. Ke depan, pembayaran PBB-P2 akan semakin dioptimalkan melalui berbagai kanal digital.

“Kami berencana memaksimalkan layanan pembayaran secara online melalui aplikasi, merchant, m-banking, dan e-wallet. Harapannya, masyarakat dapat melakukan pembayaran dari mana saja tanpa harus datang dan mengantre di Kantor Bapenda,” jelasnya.

Menanggapi capaian penerimaan pajak tersebut, Wali Kota Dumai, Paisal menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya.

Menurut Paisal, program pemotongan PBB-P2 ini merupakan bentuk upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian.

“Program pemotongan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 50% mendapatkan antusiasme besar dari masyarakat. Sebanyak Rp32 miliar pajak berhasil dikumpulkan selama Januari 2026. Pemko Dumai sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat serta mengajak semua elemen untuk terus mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat peningkatan signifikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax pada awal 2026.

Hingga 3 Januari 2026 pukul 10.06 WIB, sebanyak 8.160 SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Capaian tersebut terbilang kontras dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada 1 Januari sampai dengan 3 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan yang masuk baru mencapai 39 laporan. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan kepatuhan sekaligus pemanfaatan sistem Coretax sejak awal tahun pajak .

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyampaikan bahwa pelaporan dini mencerminkan perubahan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan capaian administratif, tetapi juga partisipasi publik yang lebih aktif.

"Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (3/1/2025).

Berdasarkan data DJP, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dari total 8.160 SPT yang masuk, sebanyak 6.085 SPT dilaporkan oleh orang pribadi karyawan dan 1.498 SPT oleh orang pribadi nonkaryawan. Sementara itu, wajib pajak badan menyumbang 577 SPT, yang terdiri atas badan berdenominasi rupiah dan valuta asing .

Seiring dengan peningkatan pelaporan SPT, penggunaan Coretax juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hingga 3 Januari 2026, lebih dari 11,27 juta wajib pajak tercatat telah melakukan aktivasi atau login akun Coretax. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan wajib pajak orang pribadi, disusul wajib pajak badan dan instansi pemerintah. .

Pada hari yang sama, DJP mencatat lebih dari 69,14 ribu wajib pajak mengakses sistem Coretax untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan. DJP menilai hal ini menandakan bahwa sistem tersebut tidak hanya diaktifkan, tetapi juga digunakan secara aktif oleh wajib pajak .

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaporan pajak dengan SPT tahunan akan mulai menggunakan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax pada tahun ini, bagi wajib pajak (WP) pribadi. Pengisian SPT mulai awal 2026 menjadi yang pertama kali menggunakan Coretax.

Selama ini, pengisian SPT dilakukan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Online. Masyarakat akan diminta untuk mengaktivasi akun Coretax guna melaporkan pembayaran pajak mereka tahun ini.

Pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025), Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yon Arsal menyebut para WP akan diminta membuat kode sandi (password) dan kode frasa (passphrase) untuk mengaktivasi akun Coretax mereka.

"Cuma ada beberapa langkah saja. Dan kemudian dengan sudah mengaktivasi, ini nanti sudah bisa kita melakukan transaksi termasuk mengisi SPT," ujar Yon di Bogor, Jawa Barat, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Penggunaan Coretax sebelumnya telah dilakukan untuk pelaporan pajak 2024 pada awal tahun ini. Namun, penggunaannya baru sebatas oleh perusahaan yang memotong, memungut dan membuat faktur.

Pada Maret 2026, seluruh WP akan diwajibkan menggunakan Coretax untuk mengisi SPT mereka.

"Dari DJP dan Kementerian Keuangan juga akan selalu mengajak untuk mengaktifkan akun Coretax sebagai salah satu langkah pertama untuk teman-teman wajib pajak untuk dapat mengakses dan menyampaikan SPT nantinya," pungkas Yon.

Secara simultan, saat ini Ditjen Pajak Kemenkeu juga tengah menyiapkan seluruh infrastrukturnya dan sekaligus melakukan sosialisasi.

Adapun mengutip situs resmi Ditjen Pajak, WP yang terdaftar pada layanan DJP Online dapat langsung menggunakan Coretax dengan melakukan set ulang kata sandi melalui menu Lupa Kata Sandi.

Tautan (link) untuk pengaturan ulang kata sandi akan dikirimkan melalui email atau SMS dari otoritas pajak. Para WP diimbau untuk menggunakan alamat email dan nomor HP yang valid dan aktif agar bisa segera diakses.

Sementara itu, WP yang sudah memiliki NPWP tetapi belum memiliki akun DJP Online bisa mengaktivasi Coretax dengan mengajukan permintaan aktivasi melalui menu aktivasi akun wajib pajak.