Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 melalui program penghapusan denda dan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang telah berusia lebih dari lima tahun.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan seluruh denda keterlambatan pembayaran PKB dihapus dalam program tersebut. Selain itu, pemerintah juga menghapus tunggakan pajak kendaraan yang telah melewati lima tahun.

"Diputihkan sebagai bentuk empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak," jelas Nelly, Minggu (14/6/2026).

Melalui kebijakan itu, wajib pajak cukup membayar pokok pajak untuk lima tahun terakhir beserta pajak tahun berjalan tanpa dikenakan denda maupun tunggakan yang telah melewati batas lima tahun. Tunggakan yang dihapus mencakup tahun pajak 2020, 2019, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya.

Selain program pemutihan, Pemprov NTB juga memberikan insentif bagi pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan balik nama menjadi kendaraan berpelat NTB, yakni DR dan EA.

Melalui program tersebut, pemilik kendaraan memperoleh keringanan PKB sebesar 50% serta pembebasan denda. Pemerintah berharap kebijakan itu dapat mendorong lebih banyak kendaraan terdaftar dan membayar pajak di NTB.

Nelly mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Keringanan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah di tengah dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus mengurangi potensi tunggakan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan kepatuhan pajak diharapkan dapat mendukung penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di NTB.

untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program pembebasan denda 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan.

"Benar, Bapak Gubernur Sulsel mengeluarkan kebijakan pembebasan denda dan pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak," kata Plt Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Muhammad Irvandi Thamrin di Makassar, Jumat.

Menurut Irvandi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Ia menjelaskan, program tersebut memberikan pembebasan denda PKB sebesar 100 persen serta pengurangan pokok PKB sebesar 50 persen bagi kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Program keringanan pajak ini berlaku mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026.

Menurut Irvandi, pendekatan insentif menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperluas basis kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya.

Selain menghadirkan program keringanan pajak, Pemprov Sulsel juga menyiapkan Program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

"Selain itu, Bapak Gubernur juga menghadirkan Program Gebyar Pajak bagi wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, Pemprov Sulsel menyiapkan berbagai hadiah, mulai dari grand prize satu unit mobil, paket umrah, sepeda motor, sepeda, kulkas, televisi, hingga mesin cuci. Pengundian dijadwalkan berlangsung setiap triwulan hingga akhir tahun.

Program Gebyar Pajak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Irvandi mengimbau masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak sebelum masa berlakunya berakhir pada 30 Juni 2026 agar dapat memperoleh manfaat pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak.

Masyarakat juga berkesempatan mengikuti Program Gebyar Pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bapenda Sulsel mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang tersedia di kantor Samsat maupun berbagai kanal pembayaran digital yang telah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Provinsi Lampung resmi menggelar program keringanan pajak dan balik nama kendaraan bermotor bagi masyarakat di wilayahnya. Program pemutihan ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. Terdapat beberapa poin program keringanan yang secara resmi diberikan buat warga Lampung yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor.

Bagi wajib pajak yang menunggak selama satu tahun atau lebih hanya perlu membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan. Nominal tersebut kemudian ditambah sebesar 50 persen pokok tunggakan untuk tahun pertama saja.

Pemerintah daerah memberikan dispensasi khusus berupa penghapusan sisa tunggakan serta denda pajak yang belum terbayar. Warga Lampung juga dibebaskan sepenuhnya dari beban denda administrasi serta penerapan tarif pajak progresif.

Pihak Bapenda juga menyediakan diskon mutasi atau balik nama kendaraan untuk pengurusan dokumen di dalam daerah. Insentif ini berupa diskon sebesar 25 persen untuk kendaraan roda empat dan diskon 50 persen untuk roda dua.

Bagi masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan masuk ke wilayah Lampung akan mendapatkan keringanan khusus. Keringanan tersebut berupa diskon PKB tahun pertama dan tahun kedua sebesar 50 persen.

Pemerintah juga memberikan apresiasi khusus bagi para pemilik kendaraan bermotor yang selama ini taat membayar pajak. Kategori wajib pajak yang taat ini akan mendapatkan diskon atau keringanan mulai dari 5 persen sampai 25 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI memberlakukan pemutihan pajak kendaraan untuk periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Salah satu hal yang memudahkan dalam kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan dilakukan secara jabatan.

Artinya, wajib pajak tidak perlu:

Membuat surat permohonan,
Datang mengajukan penghapusan denda, atau
Menjalani proses administrasi tambahan.

Fasilitas pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026

Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan selama tiga bulan untuk menyelesaikan kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Bentuk Keberpihakan Pemprov kepada Masyarakat

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang ingin kembali tertib administrasi namun terkendala beban denda keterlambatan.

Selain memberikan keringanan, kebijakan ini juga bertujuan untuk:

Mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan;
Mempermudah proses administrasi perpajakan daerah;
Meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital; dan
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat kembali tertib administrasi perpajakan, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Menariknya lagi, pembebasan diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Momentum perayaan ulang tahun Jakarta ini pun menjadi kesempatan yang tepat bagi warga untuk kembali tertib pajak sekaligus turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan kota yang semakin maju, modern, dan melayani.

Lalu, bagaimana mekanisme pembebasan sanksi ini?

Pembebasan Denda PKB dan BBNKB Secara Otomatis

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk jenis:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan.

KOMPAS.com - Tiga provinsi di Indonesia menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat membayar pajak kendaraan yang telat tanpa dikenakan denda.

Proses perpanjangan Surat Tanda Nonor Kendaraan (STNK) juga dipermudah dalam kebijakan ini.

Berikut tiga provinsi yang memberikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan hingga diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) Mei 2026 dikutip dari Kompas.com.

1. Provinsi Bali

Bali masih menjalankan program keringanan pajak kendaraan bermotor terhitung sejak 5 Januari 2026.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 menjelaskan mengenai pemberian keringanan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Adapun rincian diskonnya sebagai berikut:

• Potongan PKB 8 persen untuk kendaraan hingga 200 cc
• Diskon 9 persen untuk kendaraan di atas 200 cc
• Tambahan potongan bagi wajib pajak tanpa tunggakan sebesar 10 persen untuk kendaraan ≤200 cc dan 5 persen untuk kendaraan >200 cc

Harapannya, kebijakan ini meringankan dan mendorong kepatuhan warganya membayar pajak kendaraan.

2. Provinsi Jawa Tengah

Pemprov Jawa Tengah melancarkan program 'Gas Jateng 5 Persen' yang berlaku sampai 21 Desember 2026.

Setiap pemilik kendaraan mendapat potongan pokok PKB sebesar 5 persen yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengan Nomor 100.3.3.1/43 tahun 2026.

Beberapa keringanan yang diberikan antara lain:

• Diskon pokok PKB sebesar 5 persen
• Pengurangan sanksi administrasi
• Potongan tunggakan pajak kendaraan untuk periode tertentu
• Keringanan berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada 20 Februari–21 Desember 2026.

3. Provinsi Bengkulu

Pemprov Bengkulu menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari 1 Mei sampai 31 Agustus 2026.

Bagi yang hendak mutasi kendaraan, mendapat diskon biaya 50 persen terhitung sejak 1 April hingga 31 Agustus 2026.

Pemerintah setempat ingin warganya menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dengan biaya lebih terjangkau untuk mendorong pendapatan daerah.

Perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo menjelaskan sejumlah daerah memberi kemudahan mengurus pajak STNK tanpa disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik lama kendaraan.

"Polri memahami keresahan yang berkembang. Kami memastikan akan segera merumuskan langkah konkret agar pelayanan tetap berjalan tanpa memberatkan masyarakat," ucapnya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Aturan ini nantinya berlaku nasional, tapi dilakukan bertahap kepada 6 provinsi di Indonesia, yakni; DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat.

Namun, pemilik kendaraan harus bersedia meneken surat pernyataan bahwasanya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan harus balik nama kendaraan bermotor dengan identitasnya sendiri.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mei 2026" dan "Daftar 6 Provinsi yang Bisa Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.

"Banyak masyarakat yang menanyakan kapan pemutihan pajak kendaraan dibuka, maka kesempatan ini kita buka kembali," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin.

Melalui program pemutihan PKB, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa dikenakan denda keterlambatan yang selama ini menjadi beban.

Dia memastikan tidak hanya pokok pajak saja yang diperhatikan, tetapi juga berbagai beban tambahan akan dihapuskan dalam program tersebut.

Kebijakan itu, kata Helmi Hasan, diambil sebagai respons atas tingginya permintaan masyarakat yang menginginkan program serupa kembali dilaksanakan di daerah tersebut.

Pemprov Bengkulu juga mengingatkan tidak akan ada perpanjangan setelah masa program berakhir, sehingga masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin.

"Ini program terakhir, tidak ada lagi program pemutihan setelah ini. Jadi, manfaatkan sebaik-baiknya," kata Helmi.

Kebijakan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini mendorong agar program pemutihan kembali dibuka.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berlaku di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menggelar program diskon 50 persen pajak kendaraan bermotor (PKB) non-Bengkulu melalui bea balik nama kendaraan.

"Kita berikan diskon selama lima bulan, setelah itu, akan ada program pemutihan secara menyeluruh," kata Gubernur Helmi.

Program tersebut menyasar kendaraan luar daerah yang belum menggunakan nomor polisi Bengkulu agar segera melakukan proses balik nama.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengurus administrasi kendaraan sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mendorong integritas aparat dan perbaikan sistem lebih diperkuat dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor . Kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika dana pajak dikelola secara transparan dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mendorong agar ada gebrakan baru yang merangsang masyarakat untuk bisa taat bayar pajak . Selama ini, masyarakat hanya terpaku pada program pemutihan untuk mau membayar pajak kendaraan. Catat! Hari Ini Jakarta Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga Akhir 2025

Namun, Agus menyebut hal itu masih kurang dan mesti ada hal baru yang membuat masyarakat mau dan taat dalam membayar pajak setiap tahunnya. “Saya berharap ketika nanti masyarakat sudah taat, itu ada reward punishment kepada masyarakat. Artinya apa, kalau dia tidak bayar tentu ada denda, kalau dia rajin tepat bayar tentu ada bonusnya,” ujar Agus kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).

Adapun reward yang bisa diberikan kepada warga yang taat dan tepat membayar pajak bisa berupa voucher, atau diskon yang bisa dipakai ketika pembayaran pajak di tahun berikutnya. “Itukan hal atau marketing gimmick yang bisa dilakukan, yang penting rohnya itu jadi dulu, yaitu saling percaya dan tidak ada lagi hal-hal yang dulu merusak sistem itu sendiri,” bebernya.

Agus pun menekankan ketidakpercayaan masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan yang merupakan sumber pendapatan negara tentu sangat merugikan. “Tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga pengelolanya dan publik secara keseluruhan,” imbuhnya.

Menurutnya, selain soal kemudahan dalam proses pembayaran pajak, masyarakat juga harus diberikan penghargaan karena sudah taat dan tepat waktu ketika membayar pajak kendaraan. Ia menegaskan upaya untuk menjaga kepatuhan masyarakat harus dimulai dari aparat di lapangan. “Jadi si petugas Samsatnya atau lantas itu juga harus jujur, harus baik,” jelasnya. DJP Kebut Registrasi Coretax! ASN, TNI, Polri, Wajib Aktivasi Akun

Di sisi lain, Agus menilai saat ini sudah ada perbaikan dari tim pembina Samsat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya melihat sudah adanya perbaikan dari segi pelayanan kepada masyarakat dalam hal membayar pajak. Menurut saya komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik sudah ada,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan pemutihan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku otomatis sejak 10 November hingga 31 Desember 2025.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025. Semua pemilik kendaraan yang masih punya tunggakan pajak berhak menikmati fasilitas tersebut.

Dalam program ini, masyarakat cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan. Sanksi bunga karena telat bayar langsung hilang saat transaksi diproses sistem.

Pemutihan ini sepenuhnya otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah.

Melalui langkah ini, administrasi pajak dibuat lebih sederhana dan transparan. Masyarakat cukup melunasi sebelum 31 Desember 2025 untuk bebas dari bunga keterlambatan.

Penghapusan sanksi administrasi yang diberikan meliputi:

sanksi administrasi bunga akibat keterlambatan pembayaran pajak
sanksi administrasi denda akibat keterlambatan pendaftaran
Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan bunga maupun denda keterlambatan. Tidak diperlukan permohonan khusus, karena penghapusan sanksi administrasi dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah.

Bagi wajib pajak dengan tunggakan kurang dari 12 bulan, pembayaran dapat dilakukan melalui gerai SAMSAT, SAMSAT Keliling, SAMSAT Induk, dan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal).

Adapun panduan untuk membayar pemutihan pajak di Jakarta hingga 31 Desember 2025 melalui aplikasi Signal sebagai berikut:

Unduh aplikasi Signal melalui Google Play Store atau App Store
Lakukan registrasi dengan mengisi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.
Buat kata sandi
Verifikasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan verifikasi wajah
Masukkan kode verifikasi satu kali atau one-time password (OTP) yang dikirimkan ke pesan singkat
Tambah data kendaraan bermotor, seperti jenis kendaraan dan nomor rangka kendaraan bermotor (NRKB)
Unggah data pemilik kendaraan
Selanjutnya, muncul informasi surat ketetapan kewajiban pembayaran, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan jumlah yang harus dibayarkan
Geser opsi Kirim Dokumen
Lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih

Sementara itu, wajib pajak dengan tunggakan lebih dari 1 tahun wajib mengurus langsung di kantor SAMSAT Induk yang sesuai dengan wilayah domisili kendaraan. Lokasi SAMSAT ada di masing-masing wilayah Jakarta sebagai berikut:

SAMSAT Jakarta Pusat: Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara Pusat, Jl. Gunung Sahari No.13 Pademangan, Jakarta Utara 14420
SAMSAT Jakarta Selatan: Komplek Gedung POLDA Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
SAMSAT Jakarta Barat: Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot KM.13, Cengkareng, Jakarta Barat 11720
SAMSAT Jakarta Timur: Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I. Panjaitan Kav.55, Jatinegara, Jakarta Timur 13410
SAMSAT Jakarta Utara: Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara Pusat, Jl. Gunung Sahari No.13 Pademangan, Jakarta Utara 14420

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jakarta menggelar program pembebasan pajak sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akhir 2025.

Berdasarkan akun Instagram @humaspajakjakarta, program ini berlaku mulai dari 10 November hingga 31 Desember 2025.

"Bonus akhir tahun pembebasan sanksi PKB dan BBNKB Jakarta mulai 10 November - 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan segera," tulis Humas Pajak Jakarta, dikutip Rabu (12/11/2025).

Badan Pendapatan Daerah alias Bapenda Jakarta mengimbau agar masyarakat yang belum melunasi pajak bisa mengikuti program ini.

Dengan adanya program ini, Pemda Jakarta berharap agar bisa meringankan beban warga Jakarta dalam pembayaran pajak kendaraan.

"Buat kamu yang pernah telat bayar Pajak Kendaraan, ini dia saat yang tepat untuk melunasinya! Akhir tahun jadi tanpa beban karena ada pembebasan sanksi PKB & BBNKB Jakarta," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025 di seluruh Samsat DKI Jakarta.

Program pemutihan pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak agar lebih tertib administrasi.

“Ini adalah langkah kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Jakarta,” ujar Lusiana di Jakarta, dikuti, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, pembebasan ini diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak. Penyesuaian dilakukan langsung melalui sistem informasi manajemen pajak daerah, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan tanpa dikenakan denda keterlambatan.

“Sanksi administratif yang dihapus adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang. Jadi cukup bayar pokok pajaknya saja,” jelasnya.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah serta memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat menjelang akhir tahun. Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap tingkat kepatuhan pajak meningkat dan proses administrasi menjadi semakin mudah serta transparan.

Sebagai tambahan kemudahan, pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Samsat. Dengan begitu, masyarakat memiliki fleksibilitas yang lebih luas untuk melunasi kewajibannya.

“Kami ingin masyarakat merasa terbantu. Pajak daerah yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali
memberikan insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Adapun, penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk stimulus bagi warga Jakarta agar semakin taat pajak serta wujud komitmen Pemerintah dalam meringankan beban kewajiban perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

"Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (10/11/2025).

Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat.

Untuk mempermudah proses pembayaran PKB, masyarakat dapat memilih tempat pembayaran melalui Kantor Samsat Induk, Gerai Samsat, Samsat Keliling ataupun melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Informasi lebih lanjut mengenai lokasi kantor Samsat, dapat diakses melalui tautan: https://bapenda.jakarta.go.id/pelayanan/upt-pkb-dan-bbnkb-samsat.

Ketentuan utama dari kebijakan insentif ini sebagai berikut:
1. Denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB dibebaskan sepenuhnya
2. Tidak perlu mengajukan permohonan, pembebasan dilakukan otomatis melalui sistem
pajak daerah
3. Berlaku bagi pembayaran pokok pajak yang dilakukan mulai tanggal 10 November 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.