JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 13.279.936 SPT hingga 17 Mei 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

“Untuk periode sampai dengan 17 Mei 2026 tercatat 13.279.936 SPT,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Berdasarkan rinciannya, sebanyak 10.867.029 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan, sementara wajib pajak OP nonkaryawan tercatat sebanyak 1.471.305 SPT.

Adapun pelaporan dari wajib pajak badan tercatat 909.039 SPT untuk badan dengan pembukuan rupiah dan 1.518 SPT untuk badan dengan pembukuan dollar AS.

Sementara itu, sektor minyak dan gas (migas) mencatat pelaporan sebanyak 15 SPT untuk pembukuan rupiah dan 226 SPT untuk pembukuan dollar AS.

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda dari Januari-Desember yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, DJP mencatat sebanyak 30.764 SPT badan rupiah dan 40 SPT badan dollar AS.

Di sisi lain, DJP juga melaporkan perkembangan aktivasi akun Coretax DJP yang telah mencapai 19.253.115 wajib pajak.

Jumlah tersebut terdiri dari 18.043.212 wajib pajak orang pribadi, 1.118.051 wajib pajak badan, 91.620 wajib pajak instansi pemerintah, serta 232 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 31 Mei 2026.

Sebelumnya, batas pelaporan SPT Tahunan PPh badan adalah 30 April 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan ini diambil menyusul tingginya permintaan relaksasi dari wajib pajak serta untuk memberi waktu tambahan dalam pelaporan.

“Untuk hari ini, tadi pagi saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh badan. Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya, kami akan segera rilis,” ujar Bimo dalam Konpers di KPP Madya Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus meningkat hingga hari terakhir batas pelaporan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, berdasarkan data per 30 April 2026 pukul 13.00 WIB, total SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 12.705.335.

"Jumlah tersebut terdiri dari 11.933.994 SPT wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan 771.341 SPT wajib pajak badan," ujar Bimo dalam konferensi pers di KPP Madya Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026).

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konpers di KPP Madya Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026).

DJP sebelumnya mengingatkan bahwa 30 April 2026 merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi.

Bimo juga menegaskan tidak ada perpanjangan waktu tambahan untuk pelaporan tahun ini.

Awalnya batas pelaporan WP orang pribadi pada 31 Maret 2026 namun kembali diperpanjang hingga hari ini yaitu 30 April 2026.

Bimo menegaskan, wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT hingga batas waktu tetap akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah meninjau hari terakhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun 2025.

Dengan masih berlangsungnya pelaporan hingga hari terakhir, DJP mengimbau masyarakat yang belum menyampaikan SPT untuk segera melapor guna menghindari sanksi administrasi.

Sebagai informasi, ketentuan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan itu, sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Adapun besaran denda yang dikenakan meliputi:

• Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya
• Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan
• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi

Selain denda administratif, wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan SPT secara benar juga berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut tidak ada relaksasi lagi untuk periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). WP yang terlambat melaporkan SPT pajak pribadi melewati hari ini, Kamis (30/4/2026), akan dikenakan denda.

Untuk diketahui, otoritas pajak sebelumnya telah merelaksasi pelaporan SPT tahunan PPh OP yang awalnya berakhir 31 Maret 2026. Relaksasi dilakukan dengan menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang melaporkan dan membayarkan SPT-nya lewat 31 Maret sampai 30 April 2026 atau hari ini.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto berkelakar, WP OP yang masih terlambat melaporkan SPT-nya usai diperpanjang satu bulan ibarat mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kami tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang failed kuliahnya, karena enggak submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," terangnya di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo pun menyampaikan mohon maaf karena pihaknya tidak bisa lagi memberikan relaksasi untuk WP OP. Dia menyebut WP pribadi yang terlambat melaporkan SPT-nya akan terkena denda sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pada UU tersebut, dijelaskan bahwa denda untuk SPT PPh WP perorangan yang terlambat sebesar Rp100.000.

"Ya mohon maaf, denda enggak besar. Silakan dibaca di undang-undang," tutur Bimo.

Di sisi lain, relaksasi diberikan kepada WP Badan yang hari ini seharusnya terakhir melaporkan SPT PPh pasal 29. Setelah pertimbangan dan permintaan sekitar 4.000 WP, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut menyetujui perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Badan dari hari ini sampai dengan 31 Mei 2026.

Bimo menyebut ada sekitar 4.000 permintaan yang diterima fiskus yaitu WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," tuturnya.

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) sebelumnya yakni satu bulan.

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Berdasarkan data DJP sampai dengan pukul 12.00 WIB hari ini, total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut perpanjangan batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) badan atau PPh pasal 29 didasari oleh banyaknya permohonan dari wajib pajak (WP) terkait.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 permintaan perpanjangan periode pelaporan dari WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," terang Bimo di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) yakni satu bulan. Untuk itu, periode pelaporan SPT Badan yang harusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026), diperpanjang sampai Minggu (31/5/2026).

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Adapun relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini sudah direstui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 April 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan tidak ada perpanjangan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, batas waktu pelaporan SPT orang pribadi sebelumnya sudah diberikan kelonggaran tambahan selama satu bulan.

Awalnya batas pelaporan WP orang pribadi pada 31 Maret 2026 namun kembali diperpanjang hingga hari ini yaitu 30 April 2026.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman Coretax Direktorat Jenderal Pajak. DJP Pajak. DJP Online. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Pelaporan SPT Tahunan di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi. Batas lapor SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026.

“Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kita tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang kemudian fail kuliahnya karena nggaksubmit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan,” ujar Bimo dalam konferensi pers di KPP Madya Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026).

Bimo menegaskan, wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT hingga batas waktu tetap akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya mohon maaf, dendanya nggak besar. Silakan dibaca di undang-undang,” kata dia.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah meninjau hari terakhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun 2025.

Hingga pukul 12.00 WIB, jumlah SPT yang telah masuk tercatat mencapai sekitar 12,7 juta laporan.

Dari jumlah tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah menyampaikan SPT mencapai sekitar 67 persen, sementara capaian terhadap target pelaporan tahun ini berada di level 83,2 persen.

Ia juga menyebutkan bahwa kinerja penerimaan pajak secara kumulatif hingga hari sebelumnya masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu penyampaian SPT, baik dari wajib pajak orang pribadi, badan, maupun SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada hari terakhir pelaporan.

Sebagai informasi, ketentuan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam aturan itu, sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tercantum dalam Pasal 7 ayat (1).

Adapun besaran denda yang dikenakan meliputi

• Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya
• Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan
• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi

Selain denda administratif, wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan SPT secara benar juga berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 11.112.624 hingga 12 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

Dari total tersebut, sebanyak 9.654.060 SPT disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, disusul 1.182.082 SPT dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

"Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 273.630 SPT dalam rupiah dan 192 SPT dalam dollar AS untuk tahun buku Januari–Desember," katanya dalam keterangan resmi pada Senin (13/4/2026).

Adapun untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda, yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 2.628 SPT badan dalam rupiah dan 32 SPT dalam dollar AS.

Selain pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan aktivasi akun Coretax yang terus meningkat.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 17.960.031.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.875.690 merupakan wajib pajak orang pribadi, 993.312 wajib pajak badan, serta 90.802 wajib pajak instansi pemerintah.

Sementara itu, wajib pajak dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah mengaktifkan akun Coretax tercatat sebanyak 227.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) diperpanjang hingga 30 April 2026.

Sekadar informasi, batas waktu pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi ditetapkan hanya sampai 31 Maret 2026.

"Fix (diperpanjang). Sampai akhir April, perpanjangan satu bulan," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Adapun, perpanjangan ini membuat batas waktu pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi disamakan dengan wajib pajak badan pada 30 April 2026.

Menurut Purbaya, adanya perpanjangan ini mempertimbangkan adanya sejumlah wajib pajak yang masih kesulitan mengakses Coretax.

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA — Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menembus 10,1 juta hingga akhir Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu jutaan wajib pajak memanfaatkan kelonggaran pelaporan hingga 30 April 2026.

Perpanjangan waktu ini diberikan tanpa sanksi administratif untuk mengantisipasi kendala teknis sekaligus memberi ruang adaptasi sistem baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, total SPT yang telah disampaikan mencapai 10.124.668 hingga Senin (30/3/2026) pukul 24.00 WIB. “Per 30 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan mencapai 10.124.668,” kata Inge dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Inge merinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.877.779 SPT. Disusul wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1.039.175 SPT dan wajib pajak badan 205.897 SPT, termasuk pelaporan dalam denominasi rupiah dan dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan lebih rinci karena data wajib pajak terintegrasi dan terisi otomatis. “Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata Bimo.

Selain pelaporan SPT, aktivasi akun Coretax juga terus meningkat. Hingga akhir Maret, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 17.367.922, terdiri dari 16.310.079 wajib pajak orang pribadi, 967.121 wajib pajak badan, 90.495 instansi pemerintah, serta 227 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik.

DJP mencatat masih ada jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT hingga batas normal 31 Maret. Bimo mengimbau masyarakat segera memanfaatkan waktu tambahan yang diberikan pemerintah. “Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” kata Bimo.

Dengan kapasitas sistem yang kini mampu menampung ratusan ribu pelaporan per hari, DJP optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat seiring adaptasi terhadap sistem Coretax.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengimbau wajib pajak (WP) untuk tetap menyampaikan laporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) kendati layanan fisik ditutup selama libur dan cuti bersama Nyepi sekaligus Idulfitri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa kantor layanan pajak di seluruh daerah tutup selama 18-24 Maret 2026. Dengan demikian, kantor layanan pajak akan buka lagi 25-31 Maret 2026 atau enam hari jelang batas akhir penyampaian SPT untuk WP orang pribadi (OP).

"Tanggal 18-24 Maret Kantor Pajak menutup layanan tatap muka sehubungan dengan libur/cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. Pelaporan SPT Tahunan selama tanggal tersebut tetap dapat dilakukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id," terang Inge kepada Bisnis, dikutip Kamis (19/3/2026).

Inge menjelaskan bahwa para WP yang akan melaporkan SPT-nya dan membutuhkan panduan bisa merujuk ke tutorial pelaporan SPT Tahunan melalui t.kemenkeu.go.id/coretaxSPT.

Di sisi lain, WP juga bisa memanfaatkan fitur Coretax Form untuk menyampaikan SPT tahunan PPh. Fitur ini mempermudah WP yang kesulitan mendapatkan akses internet dengan terlebih dahulu mengunduh form offline SPT.

Kemudian, formulir yang sudah terisi bisa diunggah ke website Coretax setelah mendapatkan akses internet.

Meski demikian, penggunaan Coretax Form hanya bisa digunakan oleh WP berpenghasilan dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas dengan status nihil. Fitur ini juga hanya bisa digunakan bagi WP dengan satu pemberi kerja saja.

Adapun jumlah SPT yang sudah dilaporkan sampai dengan 17 Maret 2026 mencapai 8.587.456 SPT. Data itu ditarik per pukul 00.00 WIB, Selasa (17/3/2026). Dengan demikian, capaian itu sudah mencapai 57,2% dari target yakni 15 juta SPT.

Perinciannya, pelaporan SPT terbanyak dari WP OP karyawan sebanyak 7.594.410 SPT, kemudian diikuti oleh WP OP nonkaryawan 813.247, serta masing-masing WP badan berdenominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) yaitu 178.141 SPT dan 137 SPT.

Di sisi lain, jumlah SPT yang masuk untuk beda tahun buku atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 yakni 1.500 dari WP badan berdenominasi rupiah dan 21 dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Adapun, jumlah WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 16.592.948 WP. Jumlah itu terdiri dari WP OP sebanyak 15.548.223, WP badan 954.093, WP Instansi Pemerintah 90.406 dan WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) 226.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 7.205.109 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) telah dilaporkan wajib pajak hingga 10 Maret 2026 pukul 24.00 WIB untuk Tahun Pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan yang mencapai 6.400.602 SPT.

Sementara itu, wajib pajak orang pribadi non-karyawan tercatat telah menyampaikan 649.033 SPT.

Lapor SPT di Coretax DJP.

Adapun dari kelompok wajib pajak badan, tercatat 150.483 SPT dilaporkan dalam mata uang rupiah dan 119 SPT dalam denominasi dollar Amerika Serikat.

Selain itu, terdapat pula pelaporan dari wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, yakni sebanyak 1.251 SPT badan dalam rupiah dan 21 SPT badan dalam dollar AS.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan pelaporan SPT masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi, khususnya karyawan.

Di sisi lain, DJP juga mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun sistem administrasi perpajakan Coretax DJP mencapai 15.883.598 wajib pajak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.855.354 merupakan wajib pajak orang pribadi, 937.800 wajib pajak badan, serta 90.218 instansi pemerintah.

Selain itu, terdapat pula 226 wajib pajak dari kategori Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah mengaktifkan akun Coretax.

Inge mengatakan aktivasi akun Coretax menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung proses administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi.

Pertimbangan ini muncul karena periode pelaporan SPT bertepatan dengan libur dan cuti bersama Idulfitri.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan keputusan terkait perpanjangan waktu pelaporan masih akan melihat perkembangan pelaporan SPT menjelang Lebaran.

“Kalau grafik pelaporannya bisa naik seminggu sebelum Lebaran, kemungkinan akan tetap seperti sekarang, yaitu 31 Maret sebagai batas waktu akhir untuk wajib pajak orang pribadi,” ujar Bimo di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Bimo, DJP juga akan memantau kinerja sistem administrasi perpajakan digital Coretax yang saat ini digunakan untuk pelaporan SPT.

Ia menilai sistem tersebut sejauh ini cukup mumpuni dalam menampung lonjakan akses dari wajib pajak.

Jika Coretax tetap berjalan stabil dan mampu menangani lonjakan pelaporan, pemerintah tidak melihat kebutuhan mendesak untuk memperpanjang batas waktu pelaporan.

Namun demikian, DJP telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap dua kemungkinan yang bisa terjadi menjelang batas akhir pelaporan.

Pertama, memastikan sistem Coretax tetap berjalan lancar ketika terjadi lonjakan pelaporan SPT mendekati tenggat waktu.

Kedua, mengantisipasi potensi keterlambatan pelaporan akibat masyarakat menjalani libur panjang Lebaran.

“Kita sudah siap antisipasi. Nanti tergantung level of confidence kita satu minggu sebelum Lebaran. Kalau memang perlu, nanti saya sampaikan ke Pak Menteri untuk minta izin memperpanjang waktu pelaporan,” kata Bimo.

Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, batas akhir penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahun.

Sementara itu, wajib pajak badan memiliki batas waktu pelaporan hingga 30 April.

Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Untuk wajib pajak orang pribadi, denda keterlambatan sebesar Rp100.000, sedangkan bagi wajib pajak badan dikenakan denda Rp 1 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ngabuburit ternyata dapat digunakan sebagai kesempatan untuk lebih produktif untuk melaporkan pajak.

Ngabuburit yang biasanya diisi dengan berburu takjil atau bersantai menunggu waktu berbuka kali ini memiliki suasana yang berbeda di lingkungan Kompas Gramedia, Selasa (24/2/2026) sore.

Para karyawan memanfaatkan waktu menjelang Magrib dengan cara yang lebih produktif yakni melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui program Ngabuburit Spectaxcular.

Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Atmo MM mengatakan, program ini merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak yang digelar serentak selama Ramadhan.

Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan budaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Di Jakarta Pusat, kegiatan dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

Atmo menjelaskan, momentum Ramadhan yang jatuh pada Maret ini menjadi momentum yang tepat.

“Ramadhan identik dengan ngabuburit, sementara Maret adalah batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Kami menggabungkan keduanya dalam kegiatan yang lebih santai dan humanis,” ujar dia ketika ditemui di Menara Kompas, Selasa (24/2/2025).

Melalui kegiatan ini, Atmo mengatakan, karyawan mendapatkan pendampingan langsung dalam pengisian SPT, sekaligus menikmati suasana Ramadhan yang hangat dengan pembagian takjil serta cenderamata seperti mug dan payung.

Menurut Atmo, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja besar dapat meniru langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap kepatuhan pajak karyawan.

“Kami bersyukur Kompas Gramedia sangat berperan aktif dan bersinergi dengan kami untuk melaksanakan program ini. Harapannya, perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja bisa meniru langkah ini,” tambah Atmo.

Bagi karyawan, kegiatan ini terasa memudahkan urusan pelaporan pajak.

Di sela kesibukan kerja dan ibadah puasa, Sugito salah satu karyawan Kompas Gramedia mengaku bisa menyelesaikan kewajiban perpajakan melalui aplikasi Coretax tanpa harus mencari waktu tambahan.

“Tadi saya isi SPT orang pribadi dibantu petugas sampai selesai. Orangnya ramah, dibimbing dari awal, dan dapat merchandise serta takjil juga,” ujar Sugito.

Sebagai catatan, tahun ini menjadi kali pertama pelaporan dilakukan melalui aplikasi Coretax.

Sebagai sistem baru, Atmo mengatakan, tentu diperlukan penyesuaian bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pendampingan Direktorat Jenderal Pajak diberikan secara langsung dengan semangat #KamiDampingiSampaiBerhasil, agar tingkat kepatuhan pelaporan tetap terjaga bahkan meningkat.

Bagi Kompas Gramedia, keterlibatan dalam Ngabuburit Spectaxcular bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya perusahaan dalam mendukung literasi dan kepatuhan pajak karyawan.

Sebagai informasi, info kegiatan Ngabuburit Spectaxcular di wilayah Tanah Abang dapat diikuti melalui akun Instagram resmi KPP Pratama Tanah Abang Tiga, @pajaktanahabangtiga.