Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai kuda hitam dalam transisi energi nasional, untuk mendorong kedaulatan energi dan target net zero emission (NZE) 2060.

Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLTN maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) paling berpotensi menjadi penentu keberhasilan bauran energi baru terbarukan.

Adapun, PLTS didorong dengan target ambisius mencapai 100 gigawatt (GW) sebagai tulang punggung transisi energi. Namun, kunci percepatan terletak pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (battery storage) yang murah dan efisien. “Dengan storage, dia bisa stabil 24 jam,” tuturnya saat ditemui Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, PLTN diposisikan sebagai solusi pembangkit skala besar dan stabil untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat penurunan emisi. Menurutnya, energi nuklir mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar secara konsisten dan hal ini sulit dicapai pembangkit EBT lain dalam waktu cepat.

“Nuklir ini kuda hitam. Kalau mau kejar pertumbuhan dan net zero, tidak bisa hanya mengandalkan yang Intermittent. Harus ada yang pembangkit yang stabil dan besar. Nuklir bisa menjawab itu,” ujarnya.

Sripeni menjelaskan, pemerintah kini mulai mempertimbangkan pendekatan bertahap termasuk membuka opsi reaktor modular kecil (SMR) dengan kapasitas di bawah 600 megawatt sebagai langkah awal, sembari menyiapkan proyek pembangkit konvensional berskala besar.

Sebab, meski memiliki potensi besar, pengembangan PLTN juga masih menghadapi tantangan serius mulai dari kesiapan SDM, kepastian regulasi, infrastruktur, hingga penerimaan masyarakat khususnya terkait aspek keselamatan.

Selain dua “kuda hitam” tersebut, DEN juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) sebagai solusi pengelolaan sampah, bukan sekedar tulang punggung energi.

“PLTSA itu fokusnya menyelesaikan sampah. Energi hanya by-product,” kata Sripeni.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan insentif tarif listrik tinggi dari PLTSA untuk menarik minat investor, sekaligus mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengelola sampah untuk dijadikan sebagai PLTSA.

Lebih jauh, Sripeni menekankan bahwa keberhasilan proyek EBT, termasuk PLTN ini sangat bergantung pada kepastian regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang hingga saat ini masih mandek.

Salah satu isu krusial yang masih diperdebatkan adalah skema power wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama oleh swasta. Padahal, skema ini dinilai penting untuk mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat permintaan listrik.

“EBT itu selalu mismatch antara supply and demand. Kuncinya di transmisi. Power wheeling ini sebenarnya solusi, tapi masih jadi perdebatan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa menanggung tambahan biaya impor minyak dan gas sebesar 27 miliar euro (setara US$32 miliar) sejak dimulainya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Lonjakan biaya energi kembali menyoroti tingginya ketergantungan kawasan tersebut terhadap bahan bakar fosil impor.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Eropa kini menghadapi krisis energi besar kedua dalam empat tahun terakhir, sehingga negara-negara anggota Uni Eropa perlu mengambil pelajaran penting dari situasi tersebut.

Pada 2022, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pasokan gas ke Eropa. Kini, tekanan baru datang dari Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi distribusi energi global.

“Ketergantungan besar kita terhadap impor bahan bakar fosil membuat kita rentan. Kita harus mengurangi ketergantungan ini,” ujarnya dalam konferensi pers dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (28/4/2026).

Von der Leyen menambahkan, negara-negara Eropa perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan serta mengeksplorasi inovasi nuklir, termasuk reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR), guna menjamin pasokan energi yang andal.

“Setiap kilowatt-jam energi yang dihasilkan di sini akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, energi yang terjangkau, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian Eropa,” katanya.

Sebelumnya, melalui rencana kebijakan Bersama AccelerateEU, Komisi Eropa mengusulkan langkah terkoordinasi antarnegara anggota terkait penyimpanan gas, cadangan minyak, serta manajemen pasokan bahan bakar.

Selain itu, blok tersebut juga akan membentuk observatorium bahan bakar baru guna memantau arus distribusi dan tingkat cadangan energi di kawasan Uni Eropa.

Paket kebijakan ini juga mencakup dukungan terarah bagi konsumen dan industri, seperti pemberian voucher energi, skema bantuan pendapatan, serta fleksibilitas sementara dalam aturan bantuan negara.

Untuk jangka panjang, Komisi Eropa mendorong percepatan elektrifikasi, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, serta penguatan jaringan listrik di seluruh kawasan.

Komisi Eropa menyatakan masyarakat Eropa kembali membayar harga dari ketergantungan terhadap energi fosil impor untuk kedua kalinya dalam kurun kurang dari lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah selatan AS, sebagai bagian dari inisiatif investasi baru yang lahir dari kesepakatan dagang kedua negara.

Dalam lembar fakta Gedung Putih yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (20/3/2026), kedua pemimpin menyampaikan bahwa GE Vernova Inc. dan Hitachi Ltd. akan membangun reaktor nuklir modular kecil atau small modular reactor (SMR) tipe BWRX-300 di negara bagian Tennessee dan Alabama. Proyek tersebut diperkirakan menelan biaya hingga US$40 miliar.

Selain itu, Jepang juga berencana menanamkan investasi hingga US$33 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis gas alam di Pennsylvania dan Texas.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan proyek-proyek tersebut bertujuan menstabilkan harga listrik sekaligus memperkuat posisi AS dalam persaingan teknologi global. Hal itu berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan energi dari pusat data raksasa yang mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Reaktor nuklir modular kecil tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri AS dengan menyediakan pasokan listrik yang bisa dihasilkan sesuai kebutuhan. Namun, rincian lebih lanjut termasuk jadwal operasional reaktor tersebut belum diumumkan.

Meski pemerintahan Trump dan industri nuklir tengah mempercepat pengembangan teknologi ini, sebagian besar desain SMR masih memerlukan persetujuan regulator. Hingga saat ini, belum ada SMR yang beroperasi di jaringan listrik AS.

Dibandingkan reaktor konvensional yang umumnya memiliki kapasitas sekitar 1 gigawatt, SMR memiliki kapasitas lebih kecil. Meski demikian, teknologi ini dirancang agar dapat dikembangkan lebih cepat dibandingkan pembangunan reaktor nuklir tradisional yang biasanya memakan waktu hingga satu dekade.

Kesepakatan reaktor tersebut merupakan proyek terbaru dari dana investasi sebesar US$550 miliar yang disepakati AS dan Jepang sebagai bagian dari perjanjian perdagangan. Kesepakatan itu sebelumnya juga membuat Trump menurunkan tarif impor mobil dan sejumlah pungutan lain terhadap Jepang.

Bulan lalu, kedua negara juga mengumumkan tiga proyek perdana dengan total nilai US$36 miliar, termasuk pembangunan terminal ekspor minyak AS, pembangkit listrik berbasis gas, serta fasilitas manufaktur berlian sintetis.

Selain itu, AS dan Jepang juga menandatangani kesepakatan untuk mempercepat kerja sama pengembangan mineral kritis di laut dalam, termasuk endapan rare earth di sekitar Pulau Minamitorishima milik Jepang. Kedua negara juga sepakat meningkatkan produksi serta diversifikasi pasokan mineral kritis melalui inisiatif perdagangan yang didukung mekanisme penetapan harga dasar atau langkah serupa.

Trump dan Takaichi juga menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang sains dan teknologi, antariksa, pertahanan nasional, serta keamanan kawasan.

Bagi Jepang, perjanjian perdagangan tersebut memperkuat hubungan ekonomi dengan AS, memberikan tarif yang lebih menguntungkan bagi ekspor mobil, serta membuka jalur percepatan investasi langsung di Amerika Serikat. Langkah itu juga diharapkan meredakan kekhawatiran yang sempat muncul dalam proses akuisisi US Steel oleh perusahaan Jepang yang akhirnya disetujui oleh Trump.

Sementara itu, bagi AS, Trump diperkirakan akan menampilkan proyek-proyek dari dana investasi raksasa tersebut sebagai bukti kebangkitan industri domestik sekaligus pembenaran atas kebijakan tarif agresif yang diterapkannya, yang sempat memicu ketegangan dagang dan mengubah rantai pasok global.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa skala proyek-proyek tersebut sangat besar dan menurutnya tidak akan terjadi tanpa satu faktor penting, yakni kebijakan tarif.

Meski demikian, mekanisme pasti bagaimana dana investasi senilai US$550 miliar itu akan dialokasikan masih belum sepenuhnya jelas. Nilai yang sangat besar tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko politik bagi Jepang apabila proyek-proyek utama menghadapi kendala di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) tengah memperkuat kerja sama dengan pemerintah AS dan Jepang dalam penerapan teknologi nuklir di Tanah Air.

Terbaru, DEN menyelenggarakan konferensi tentang pengembangan reaktor modular kecil (SMR) nuklir pada 3–5 Maret 2026 di Jakarta. Program ini dilaksanakan di bawah program Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) Departemen Luar Negeri AS.

FIRST sendiri merupakan program bantuan keamanan energi nuklir sipil yang dipimpin oleh AS dengan Jepang sebagai mitra kontributor.

Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengikuti program FIRST sebagai penerima manfaat pada 2019 dan memainkan peran utama sebagai andalan regional untuk potensi penerapan SMR.

Konferensi juga mempertemukan pejabat pemerintah, pemimpin industri, dan pakar teknis dari ketiga negara. Tujuannya membahas pertimbangan-pertimbangan utama untuk potensi penerapan SMR di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DEN Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa agenda tersebut menjadi salah satu upaya DEN dalam memperkuat kerja sama internasional dengan AS dan Jepang dalam pengembangan kapasitas SDM dan tata kelola nuklir berstandar global. Dalam agenda tersebut dilakukan penguatan desain dan kerangka regulasi SMR, peningkatan kompetensi manufaktur berteknologi tinggi, serta penerapan protokol keselamatan dan keamanan nuklir yang ketat.

“Nuklir menawarkan solusi energi yang stabil, rendah emisi, dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kemajuan teknologi seperti SMR, pengembangan nuklir kini semakin adaptif dan relevan bagi negara berkembang,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis pada Selasa (3/3/2026).

Kuasa Usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat Peter M. Haymond menjelaskan bahwa AS merasa terhormat menjadi mitra tepercaya Indonesia yang telah lama menjalin kerja sama dalam mengembangkan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab.

"Teknologi AS mendukung upaya Indonesia untuk membangun masa depan energi yang aman dan tangguh," ujar Haymond.

Kuasa Usaha Kedutaan Besar Jepang Mitsuru Myochin juga menjelaskan bahwa Jepang dan AS termasuk di antara negara-negara yang paling dipercaya dalam pengembangan SMR.

“Sebagai mitra, Jepang berharap dapat berkontribusi dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan kami serta terus terlibat dalam dialog substantif menuju kerja sama yang berorientasi ke masa depan, termasuk di bidang nuklir," katanya.

Adapun, konferensi juga digelar dengan tujuan memajukan pengembangan sektor energi nuklir Indonesia yang bertanggung jawab. Selain itu, memastikan bahwa setiap SMR di masa depan memenuhi standar internasional tertinggi untuk keselamatan nuklir, keamanan, dan nonproliferasi.