Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjalin kerja sama strategis dengan Basel Agency for Sustainable Energy (BASE) untuk memperluas pembiayaan proyek efisiensi energi di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan komitmen ini menandai konsistensi perusahaan untuk mengimplementasikan aspek environmental, social, and governance (ESG) dalam bisnis operasional serta memberikan dampak nyata terhadap pembiayaan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kerja sama strategis ini juga menandai komitmen kedua belah pihak dalam menghadirkan pembiayaan proyek efisiensi energi yang lebih luas di Indonesia melalui model de-risking yang menggabungkan kontrak standar, validasi teknis independen, dan asuransi performa (surety bond).

Proyek efisiensi energi dilakukan melalui model Energy Savings Insurance (ESI) yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan produk pembiayaan hijau atau efisiensi energi, sejalan dengan komitmen keberlanjutan yang telah dijalankan.

“Melalui inisiasi Energy Savings Insurance (ESI) ini, kami harapkan dapat mendukung Indonesia dalam mengimplementasikan transisi ekonomi rendah karbon dan mendukung tercapainya target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060,” ujar Bob.

Adapun kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh SVP of ESG BSI Rima Dwi Permatasari dan Sustainable Finance Senior BASE Pablo Osés Bermejo.

Perseroan menyampaikan, MoU ini sebagai tonggak awal untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon dalam program UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT).

Sebagai informasi, UK PACT merupakan program pendanaan kerja sama internasional Pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk mendukung Indonesia dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Untuk diketahui, dalam implementasi ESG, BSI turut mengembangkan berbagai program dan produk ramah lingkungan mewujudkan visi sebagai the best global islamic bank based on implementation of sustainable finance.

BSI tercatat memiliki portofolio pembiayaan berkelanjutan sebanyak 24,60 persen dari total pembiayaan yang telah disalurkan, yakni Rp73,16 triliun per September 2025.

Selain itu, perseroan juga telah melakukan penerbitan sukuk sustainability sebanyak dua tahap masing-masing sebesar Rp3 triliun dan Rp5 triliun pada tahun 2024 dan 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti proyek pengembangan energi berbasis sampah yang saat ini digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kata dia, sebenarnya proyek ini sudah muncul setidaknya 1 dekade lalu, namun tidak berjalan baik.

Sampai akhirnya, ungkap Zulhas, Presiden Prabowo menggelar rapat kabinet terbatas untuk membahas bagaimana mengatasi tumpukan sampah yang sudah menggunung. Dalam rapat itu, Zulhas mengaku mengajukan diri untuk mengatasi persoalan sampah menggunung itu.

Dalam rapat itu, Zulhas juga mengajukan kepada Presiden Prabowo agar menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagia payung hukum untuk mengatasi persoalan sampah yang menggunung di Indonesia.

"Bapak Presiden tanya bagaimana caranya, saya jawab, "Bapak terbitkan saja Perpres." "Siapa yang bertanggung jawab, tanya Presiden." Saya bilang "saya, pak." Karena Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu di bawah koordinasi saya," kata Zulhas dalam Waste to Energy Investment Forum 2025 "Economic Gains, Environment WIns" di Audiotorium Bank Mega, Jakarta, Rabu (19/11/2025)

"Bagaimana cara mengatasinya?, kata Presiden. Saya jawab, Bapak kasih saja Kepres kepada kami. Insyaallah 2 tahun selesai. Maka lahirlah Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan," bebernya.

Zulhas pun menuturkan alasan kenapa proyek waste to energy atau pengembangan energi berbasis sampah di Indonesia tidak berhasil meski sudah dimulai sejak 11 tahun lalu.

"Waste to energy ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sudah 11 tahun. Dalam 11 tahun itu, kalau saya tidak salah saya cek, hanya ada 3 izin atau 3 kesepakatan yang bisa berjalan. Ada 1 di Surabaya, 1 lagi di Solo, Solo sekarang gak jalan. Saya terakhir ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi 11 tahun cuma 3," kata Zulhas.

"Kenapa 11 tahun tidak berhasil? Karena prosesnya rumit, ruwet, dan berputar-putar. Kita sebut dengan kerja sama Pemda, Pusat, dan PLN. Pemda nanti ikut membayar, dikenal tipping fee. Itu harus ada persetujuan bupati atau walikota setiap tahun. Kalau DPRD-nya berubah, bisa berubah lagi. Belum lagi pengusahanya masih berharap tipping fee-nya disetujui, yang tidak sedikit jumlahnya. Jawa Timur itu kalau nggak salah Rp110 miliar lebih," sambungnya.

"Sehingga 11 tahun itu melahirkan 3, satu jalan, dua tidak jalan, yang satu jalan juga setengah mati, karena anggaran setiap tahun harus disetujui DPRD," kata Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan konstruksi pabrik hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan mulai konstruksinya pada 2026 mendatang. Hal itu sejalan dengan proyek substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia yang makin dibutuhkan.

Dia menyebutkan kepastian kelanjutan proyek DME dalam negeri diharapkan bisa diputuskan pada akhir 2025 ini. Sehingga, proyek DME dalam negeri bisa mulai berjalan pada tahun 2026 mendatang.

"Nah DME kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden, dengan Pak Rosan. Di Desember ini akan diputuskan. Kalau Desember putus, maka insya Allah proses konstruksinya di 2026," jelas Bahlil ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Bahlil mengatakan hal itu pun sejalan dengan pasokan kebutuhan LPG untuk pabrik petrokimia baru milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Banten, sebesar 1,2 juta ton per tahun. Peran LPG sendiri dinilai bisa digantikan oleh DME.

"Jadi gini, total konsumsi kita nanti tahun depan antara existing kan penambahan itu sekitar 10 juta kurang lebih. 10 juta ton LPG. Nah sekarang kapasitas produksi kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 juta ton per tahun," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan saat ini pemerintah telah menyerahkan proyek DME ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk masuk ke tahap feasibility study (FS).

"Jadi untuk FS dengan kita sudah serahkan ke Danantara, ya kita harapkan lebih cepat lebih baik. Kalau bisa eksekusinya tahun depan itu sudah bisa dilaksanakan," kata Yuliot ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Hal itu dimulai dengan persiapan FS seperti mempersiapkan lahan, perizinan, hingga proses lainnya sampai proyek DME tersebut bisa dieksekusi.

Saat ini, Yuliot menyebutkan Danantara tengah mengkaji proyek DME yang sudah diajukan untuk bisa dibantu pendanaannya oleh Danantara.

"Dari Kementerian ESDM kan sudah menyampaikan pra-FSnya ke Danantara. Jadi kan juga lagi diselesaikan itu bagaimana dari pra-FS yang disiapkan oleh Kementerian ESDM, itu nanti akan dilihat kembali sampai detail FS dievaluasi oleh Danantara," tambahnya

Asal tahu saja, pemerintah sudah melakukan peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi DME pada 24 Januari tahun 2022 di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

Namun investor saat itu, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat, Air Product and Chemicals Inc. hengkang dari proyek batu bara menjadi DME atau metanol di Indonesia. Saat itu Air Product bermitra dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina Persero, hingga Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah menjajakan dengan mitra baru dari China, meski belum juga menemukan titik terang.

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten tambang emas PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengumumkan salah satu pengunduran diri presiden komisarisnya.

Melansir keterbukaan informasi BEI, EMAS menyampaikan bahwa pada 3 November 2025, perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Hardi Wijaya Liong sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan bahwa pengunduran diri Bapak Hardi Wijaya Liong akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan," sebagaimana dikutip dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis, (6/11/2025).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah menerima permohonan pengunduran diri.

Seiring pemberitaan ini, saham EMAS bergerak terkoreksi 0,49% ke harga Rp4.070 per pukul 10.48 WIB. Adapun kapitalisasi pasarnya mencapai Rp65,85 triliun.

Sebagai informasi, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), memulai penambangan pertama di Proyek Emas Pani yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Penambangan pertama merupakan proses awal pengupasan lapisan tanah (overburden stripping) dan pengambilan bijih pertama. Tahap ini sekaligus menandai dimulainya operasi penambangan secara resmi.

Proyek Emas Pani merupakan salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia dengan sumber daya lebih dari 7 juta ounces emas dan umur tambang multidekade.

Pada tahap awal, proyek tersebut menggunakan metode heap leach dengan kapasitas pengolahan 7 juta ton bijih per tahun dan target produksi sekitar 140.000 ounces emas per tahun.

Kemudian, fase berikutnya, EMAS akan membangun fasilitas carbon-in-leach (CIL) dengan kapasitas awal 7,5 juta ton per tahun dan ekspansi hingga 12 juta ton per tahun pada 2030, serta potensi produksi puncak mencapai 500.000 ounces emas per tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek pembangunan energi bersih berbasis olahan sampah, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ingin digencarkan Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari hasil penerbitan Patriot Bond Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setidaknya ada 33 proyek PLTSa yang akan dibiayai proyek energi bersih itu. Ia mengklaim dana dari hasil penerbitan obligasi Danantara itu sudah tersedia dan sudah ada kesepakatan penggunaannya dengan PT PLN (persero).

"Oleh karena itu PLTSA ini menjadi salah satu yang diandalkan untuk di taskforce-kan, digerak cepatkan dan ini salah satu daripada implementasi dari Patriot Bond," kata Airlangga dalam acara CEO Insight di Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

"Jadi dananya sudah ada, kemudian juga proyeknya sudah ada, dan ini juga offtake pricenya dengan PLN juga sudah disepakati," tegasnya.

Dengan sudah adanya ketersediaan dana untuk pembangunan 33 proyek itu, Airlangga meyakini PLTSa dapat direalisasikan dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Salah satu proyek yang masuk tahap lanjutan adalah PLTSa Legok Nangka dengan nilai investasi mencapai Rp 4 triliun.

Menurut dia, proyek tersebut merupakan salah satu inisiatif yang didorong melalui kolaborasi dengan Asia Zero Emission Community (AZEC). AZEC sendiri telah menyatakan komitmennya untuk membiayai proyek itu senilai Rp 4 triliun.

"Salah satu yang melalui juga proyek ASIA Zero Emission Community juga didorong untuk PLTSA di Legok Nangka yang investasinya Rp 4 triliun dan AZEC sudah setuju untuk membiayai. Jadi ini semuanya beberapa program ini sudah on the track," kata Airlangga.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025

"Presiden RI menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan permasalahan sampah nasional melalui solusi inovatif yaitu mengubah sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan," mengutip pengumuman di laman Kementerian Lingkungan Hidup, Kamis (15/10).

Penanganan sampah perkotaan menjadi energi mempertimbangkan beberapa hal, termasuk kondisi timbunan sampah di Indonesia tahun 2023 yang mencapai 56,63 juta ton per tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2023 hanya sebesar 39,01%. Sementara sisa sampah sebesar 60,99% hanya dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping).

Sampah tersebut telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kedaruratan sampah terutama di perkotaan.

Kedaruratan sampah dinilai perlu ditangani secara cepat khususnya pengolahan sampah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Hasil pengolahan sampah dapat menjadi sumber energi terbarukan berupa listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, dan produk lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan energi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memberikan pendanaan pada proyek Waste To Energi (WTE) atau pengelolaan limbah sampah menjadi energi. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pendanaan tersebut salah satunya melalui patriot bond.

"Kita akan menggunakan dana Patriot Bond untuk salah satunya untuk waste to energy," ujarnya di Wisma Danantara Jakarta, Senin (3/11).

Pandu mengungkapkan, Danantara akan memberikan pendanaan sebesar 30% dari ekuitas, sementara sisanya 70% berasal dari pinjaman bank.

"Project financing tuh lumrahnya 70 percent debt, 30 percent equity," ungkap.

Selain itu, Danantara juga akan membuka kerja sama perusahaan dengan mengantongi saham minimal 30% di setiap proyek WTE. Namun besaran tersebut juga dapat disesuaikan sesuai kesepakatan.

"We are open misalnya nanti technical partner ingin punya saham lebih, kita bilangnya if we can 30 persen paling tidak. Tapi kita happy to take 51 percent or above," pungkasnya.

Menururtnya, dalam menggarap proyek ini yang diutamakan target pelaksanaan tepat waktu dan biaya operasional. "Karena yang paling penting ini selesai on time," imbuhnya.

Ia menyebut, bagi pihak swasta telah menghitung besaran biaya yang akan dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan pada proyek ini.

"Kami tuh ingin crowding in private sector. Ini penting. For certain project kita bisa majority. For certain other sector bisa aja yang private sector majority. It's okay. Kami ingin private sector ikut bantu masuk ke sini. Paling nggak kita 30%," jelasnya.

Proses pemilihan (tender) Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) proyek Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE) akan segera dimulai. Danantara melalui Holding Investasi atau Danantara Investment Management (DIM) akan menjadi salah satu penentu dalam penetapan pemenang tender Badan Usaha Pengembang.

Pada hari Jumat, 31 Oktober 2025, PT Danantara Investment Management (Persero) telah mengumumkan daftar Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) Pemilihan Mitra Kerja Sama Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL), sebagai berikut:

1. Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering
2. ITOCHU Corporation
3. China Everbright Environment Group Limited
4. Kanadevia Corporation
5. PT MCC Technology Indonesia (MCC)
6. China National Environmental Protection Group Co., Ltd (CECEP)
7. GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd.
8. Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd
9. Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd
10. SUS Indonesia Holding Limited
11. Veolia Environmental Services Asia Pte. Ltd
12. Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd
13. CEVIA Enviro Inc.
14. China Conch Venture Holding Limited
15. China TianYing Inc
16. PT Jinjiang Environment Indonesia
17. Wangneng Environment Co., Ltd
18. Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd
19. Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.,Ltd. (CSET)
20. Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd
21. Grandblue Environment Co., Ltd
22. Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc
23. Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd
24. QiaoYin City Management Co., Ltd

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyebut antusiasme investor pada proyek pengelolaan sampah kota menjadi energi atau waste to energy cukup besar.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan ada lebih dari 100 perusahaan dari dalam negeri maupun asing, yang tergabung dalam 70 konsorsium menyatakan minat terhadap proyek waste to energy.

"Kita sudah mulai prosesnya dari dua minggu lalu. Ya alhamdulillah bagus sekali," ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (15/10/2025).

Pandu optimis pada masa depan proyek ini karena Peraturan Presiden yang memayungi program energi bersih itu sudah terbit. Langkah selanjutnya yaitu memilih pemain-pemain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepat untuk sektor ini.

Disebutkan bahwa proyek mengubah sampah menjadi energi atau waste to energy membutuhkan investasi sebesar Rp 91 triliun. Rencananya proyek ini akan dilaksanakan di 33 kota di seluruh Indonesia.

Tahap awal akan dilakukan di 10 kota besar terlebih dahulu seperti kota Tangerang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.

Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) memiliki daya kapasitas yang mampu mengolah sebanyak 1.000 ton sampah per hari. Dalam pemilihan lokasi PSEL, akan dipertimbangkan sejumlah kriteria yang mana tidak hanya dari segi sampahnya, tapi juga dari kesediaan air, lahan, dan yang lain-lainnya.

"Ya, Insya Allah sih akhir tahun ini nanti kita sudah bisa launching," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025

"Presiden RI menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan permasalahan sampah nasional melalui solusi inovatif yaitu mengubah sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan," mengutip pengumuman di laman Kementerian Lingkungan Hidup.

Penanganan sampah perkotaan menjadi energi mempertimbangkan beberapa hal, termasuk kondisi timbunan sampah di Indonesia tahun 2023 yang mencapai 56,63 juta ton per tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2023 hanya sebesar 39,01%. Sementara sisa sampah sebesar 60,99% hanya dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping).

Sampah tersebut telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kedaruratan sampah terutama di perkotaan.

Kedaruratan sampah dinilai perlu ditangani secara cepat khususnya pengolahan sampah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Hasil pengolahan sampah dapat menjadi sumber energi terbarukan berupa listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, dan produk lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan energi.

Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang tidak berjalan efektif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan hasil pembicaraan soal siapa yang harus membayar utang kereta cepat Woosh dengan Danantara.

"Mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa," ujar Purbaya di kantor Wisma Danantara, Jakarta pada Rabu (15/10/2025).

Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung alasan pembayaran utang kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah melainkan Danantara. Sekaligus menegaskan bahwa Danantara mampu untuk menambal utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun.

"Sudah saya sampaikan karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk nutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak 90 triliun akan lebih," jelasnya.

Purbaya juga menceritakan bahwa ia sempat mengkritik Danantara dalam rapat karena sisa uang dividen BUMN tersebut ditaruh di obligasi pemerintah.

"Sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah keahlian Anda apa?" ungkapnya. "Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena ga sempat kan. Buat proyek kedepan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan sedikit, lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong perkembangan ekonomi."

Purbaya juga mengatakan bahwa perlu ditinjau kembali klausul pembayaran utang antara KCIC dengan China. Apakah ada tertulis harus pemerintah yang bayar atau tidak.

Menurutnya, asal pembayaran clear maka jika yang membayar utang adalah Danantara tidak akan menjadi masalah bagi CDB.

"Tapi yang jelas saya tanya tadi, apakah di klausulnya ada tertulis yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau saya tahu CDB saya pernah diskusi sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya ga ada masalah kalau mereka bayar juga," ujar Purbaya.

Ia juga mengatakan akan menunggu instruksi Presiden terkait pembayaran utang kereta cepat Woosh. "Kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu pemerintah dari Presiden."