Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan petinggi perusahaan energi nuklir asal Rusia, Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev dalam pertemuan kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (12/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir sipil antara Indonesia dan Rusia.

Dalam keterangan resmi Rosatom, kedua pihak mendiskusikan sejumlah area kerja sama strategis di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, mulai dari pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan, hubungan dialog Indonesia dan Rusia di sektor nuklir berkembang dalam suasana saling percaya dan saling menghormati.

“Indonesia saat ini memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Karena itu, kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pembangunan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, lahirnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara,” ujar Likhachev.

Likhachev juga mengatakan, Rosatom siap menawarkan pendekatan komprehensif dalam pengembangan program nuklir nasional Indonesia. Penawaran itu mencakup pembangunan PLTN skala besar, proyek reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), hingga pembangkit listrik terapung.

Menurut Likhachev, pembahasan turut menyoroti integrasi energi nuklir ke dalam sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Presiden Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan menteri energi dan sumber daya mineral, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), direktur utama PT PLN, hingga ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Likhachev menyebut, hubungan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang nuklir telah berlangsung lama.

“Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama antar pemerintah mengenai pemanfaatan energi atom untuk tujuan damai yang diteken pada 1 Desember 2006. Perjanjian tersebut menjadi fondasi kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di industri nuklir,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai kuda hitam dalam transisi energi nasional, untuk mendorong kedaulatan energi dan target net zero emission (NZE) 2060.

Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLTN maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) paling berpotensi menjadi penentu keberhasilan bauran energi baru terbarukan.

Adapun, PLTS didorong dengan target ambisius mencapai 100 gigawatt (GW) sebagai tulang punggung transisi energi. Namun, kunci percepatan terletak pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (battery storage) yang murah dan efisien. “Dengan storage, dia bisa stabil 24 jam,” tuturnya saat ditemui Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, PLTN diposisikan sebagai solusi pembangkit skala besar dan stabil untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat penurunan emisi. Menurutnya, energi nuklir mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar secara konsisten dan hal ini sulit dicapai pembangkit EBT lain dalam waktu cepat.

“Nuklir ini kuda hitam. Kalau mau kejar pertumbuhan dan net zero, tidak bisa hanya mengandalkan yang Intermittent. Harus ada yang pembangkit yang stabil dan besar. Nuklir bisa menjawab itu,” ujarnya.

Sripeni menjelaskan, pemerintah kini mulai mempertimbangkan pendekatan bertahap termasuk membuka opsi reaktor modular kecil (SMR) dengan kapasitas di bawah 600 megawatt sebagai langkah awal, sembari menyiapkan proyek pembangkit konvensional berskala besar.

Sebab, meski memiliki potensi besar, pengembangan PLTN juga masih menghadapi tantangan serius mulai dari kesiapan SDM, kepastian regulasi, infrastruktur, hingga penerimaan masyarakat khususnya terkait aspek keselamatan.

Selain dua “kuda hitam” tersebut, DEN juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) sebagai solusi pengelolaan sampah, bukan sekedar tulang punggung energi.

“PLTSA itu fokusnya menyelesaikan sampah. Energi hanya by-product,” kata Sripeni.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan insentif tarif listrik tinggi dari PLTSA untuk menarik minat investor, sekaligus mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengelola sampah untuk dijadikan sebagai PLTSA.

Lebih jauh, Sripeni menekankan bahwa keberhasilan proyek EBT, termasuk PLTN ini sangat bergantung pada kepastian regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang hingga saat ini masih mandek.

Salah satu isu krusial yang masih diperdebatkan adalah skema power wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama oleh swasta. Padahal, skema ini dinilai penting untuk mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat permintaan listrik.

“EBT itu selalu mismatch antara supply and demand. Kuncinya di transmisi. Power wheeling ini sebenarnya solusi, tapi masih jadi perdebatan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat diambil pada 2027 guna mengejar target operasional awal pada 2032.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN. Kesiapan tersebut mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).

“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara Asean lain lebih siap,” ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech pada acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Dia menyebut, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah akan mengambil keputusan pembangunan PLTN pada 2027. Diharapkan kapasitas PLTN di Indonesia dapat mencapai 7 gigawatt (GW) pada 2040.

Dalam jangka panjang, energi nuklir juga ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.

Airlangga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, menjadi faktor kunci.

Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Selain itu, komunikasi publik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Satu untuk surya karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” kata Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di dua bidang strategis, yakni mineral kritis dan energi nuklir, dalam pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Ahad (16/3/2026). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kerja sama tersebut akan memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menyampaikan Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dalam pengelolaan mineral kritis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang.

“Kami sangat terbuka. Kami dengan senang hati meminta kepada pemerintah Jepang maupun teman-teman pengusaha Jepang untuk bisa mengelola bersama-sama mineral kritis kami yang ada di Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi ketidakpastian global demi menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

“Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Akazawa juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka sebagai bagian dari kemitraan strategis kedua negara.

Kementerian ESDM mengatakan kerja sama di sektor mineral kritis akan diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Sementara itu, kerja sama energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan tinggi.

Kedua negara selanjutnya akan melanjutkan diskusi terkait penguatan ketahanan energi kawasan, termasuk kerja sama pada rantai pasok liquefied natural gas (LNG) dan batu bara, serta percepatan proyek transisi energi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla dan penyelesaian PLTSa Legok Nangka.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di kawasan Indo-Pasifik.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK — Perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, menawarkan dua opsi teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang diklaim aman dan bersih untuk investasi di Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kami memiliki teknologi pengelolaan PLTN yang sudah terbukti aman. Teknologi ini tidak hanya digunakan di Rusia, tetapi juga di sejumlah negara seperti Turki, China, Mesir, dan India,” kata perwakilan Rosatom, Anna Belokoneva, dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/2/2026).

Anna Belokoneva mengatakan pihaknya siap berinvestasi di Kalbar dengan menghadirkan teknologi mutakhir yang telah diterapkan di berbagai negara. Rosatom menawarkan dua opsi teknologi, yakni reaktor modular besar dan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR).

Untuk reaktor berkapasitas besar, lanjutnya, mampu menghasilkan listrik hingga 1.200 megawatt. Sementara itu, reaktor modular kecil dapat memproduksi sekitar 100 megawatt listrik.

“Kami mengusulkan pembangunan PLTN dengan reaktor modular kecil maupun besar, tergantung kebutuhan dan keputusan pemerintah Indonesia,” katanya.

Khusus untuk SMR, Rosatom juga menawarkan teknologi PLTN terapung yang disebut sebagai satu-satunya di dunia saat ini dan telah beroperasi di Rusia selama tujuh tahun.

Menurut dia, teknologi PLTN terapung tersebut sangat relevan bagi wilayah yang jauh dari pusat pembangkit listrik, termasuk daerah pesisir dan terpencil.

“Teknologi ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang sulit dijangkau. Sistem keamanannya juga pasif dan masif, sesuai standar internasional,” katanya.

Anna menegaskan bahwa Rosatom telah mempelajari berbagai insiden nuklir global, termasuk kebocoran reaktor di Fukushima, Jepang, dan memastikan teknologi yang ditawarkan telah mengantisipasi risiko serupa.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait keamanan PLTN. Namun, standar yang kami miliki sangat tinggi. Di Rusia sendiri terdapat 11 PLTN dan masyarakat tetap hidup serta beraktivitas di sekitarnya,” katanya.

Selain faktor keamanan, Rosatom juga mengklaim biaya listrik dari PLTN relatif lebih murah dalam jangka panjang karena efisiensi produksi dan prinsip transparansi dalam pengelolaan.

Meski demikian, ia menegaskan keputusan pembangunan PLTN sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Indonesia.

“Kami hanya menawarkan. Jika Pemerintah Indonesia menyambut baik, tentu kami siap melaksanakan pembangunan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Belokoneva menambahkan, perusahaannya mengetahui adanya rencana pengembangan sejumlah tapak PLTN di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, sehingga menawarkan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rencana strategis energi nasional.

Di tempat yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan bahwa kunjungan ke Kalbar merupakan bagian dari upaya memperkenalkan teknologi Rusia sekaligus menjajaki kerja sama konkret dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin menawarkan penerapan teknologi pengelolaan PLTN yang mumpuni sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang lain seperti pembangunan pabrik pengolahan aluminium dan pendidikan,” kata Tolchenov.

Ia menyebut, dari hasil pertemuan dengan Gubernur Kalbar, pihaknya melihat respons positif sebagai langkah awal penjajakan kerja sama.

Namun demikian, realisasi proyek PLTN tetap bergantung pada kesiapan dan keputusan resmi Pemerintah Indonesia serta Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kami menunggu respons resmi dari Pemerintah Indonesia dan Kalbar. Jika ada ruang kerja sama, kami siap menindaklanjutinya,” katanya.

Penawaran ini menambah daftar opsi pengembangan energi di Kalimantan Barat, yang selama ini didorong untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di daerah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE) melirik pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk pasar off-grid. Pembangkit itu khususnya menyasar kebutuhan listrik sektor pertambangan dan fasilitas pemurnian (smelter).
Direktur Utama Pertamina NRE John Anies menuturkan, pihaknya tidak membidik pasar kelistrikan terhubung jaringan (on-grid) karena segmen tersebut merupakan domain PT PLN (Persero).
Sebaliknya, Pertamina NRE melihat ceruk pasar di luar jaringan listrik nasional yang membutuhkan pasokan energi stabil dalam jangka panjang.
“Nuklir kita tetap jalan. Tapi kita menyasarnya market yang off-grid. Jadi kita enggak mau yang on-grid karena on-grid kan PLN. Kita cari yang off-grid, misalnya ada yang perlu untuk smelter,” ujar John kepada Bisnis dikutip Kamis (26/2/2026).
John mengatakan, sejumlah proyek PLTN off-grid untuk sektor tambang sudah mulai dikembangkan di beberapa negara. Skema tersebut dinilai menarik, terutama untuk wilayah operasi terpencil yang selama ini bergantung pada pembangkit berbasis diesel atau batu bara dengan biaya logistik tinggi.
“Ada beberapa di luar negeri. Itu sebenarnya menarik juga. To certain extent, tergantung jangka waktunya, bisa relatif lebih murah,” ujarnya.
Lebih lanjut, konsep PLTN off-grid yang dipertimbangkan adalah reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR). Teknologi ini dinilai lebih sesuai untuk kebutuhan industri karena kapasitasnya lebih fleksibel dan relatif lebih terjangkau secara teknis maupun ekonomis.
“SMR itu menarik karena sizing-nya tidak terlalu besar, lebih terjangkau baik secara ekonomis maupun teknis,” katanya.
Meski demikian, John mengakui tantangan utama pengembangan SMR bukan semata-mata pada belanja modal (capital expenditure/capex), melainkan pada kematangan teknologi. Saat ini, teknologi SMR secara global dinilai belum sepenuhnya teruji secara komersial.
Dari sisi keekonomian, John menilai proyek PLTN dinilai memiliki daya tarik karena bersifat jangka panjang. Dengan umur operasi yang panjang, investasi awal yang relatif besar dapat terkompensasi oleh stabilitas biaya produksi listrik dalam jangka waktu yang lebih lama.
“Kalau masalah capex, sebenarnya itu long term. Karena dia bisa jangka panjang dan lain sebagainya. Itu yang menarik dari sisi ekonomi, bukan cuma 10 tahun,” katanya.

Tantangan Pengembangan PLTN Off-grid

Namun demikian, John mengungkapkan bahwa realisasi proyek PLTN off-grid di Indonesia masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, aspek regulasi yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya jelas.
Kedua, tingkat penerimaan publik (public acceptability) terhadap proyek nuklir.
“Regulasinya harus jelas dulu, sekarang kan belum duduk. Selain itu acceptability dari masyarakat juga penting,” katanya.
Dia menilai isu penerimaan publik menjadi tantangan universal dalam pengembangan energi nuklir. Kendati secara umum masyarakat dapat menyatakan setuju, resistensi kerap muncul ketika proyek akan dibangun di sekitar lingkungan tempat tinggal.
“Masyarakat mungkin bilang setuju, tapi begitu mau dibangun depan rumah, bilang jangan dulu. Itu di mana-mana sama,” ujar John.

IDXChannel - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan proyek transisi energi yang digencarkan pemerintah telah menarik minat investor asing.

Satu di antaranya soal proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bertenaga 7 gigawatt (GW).

"Banyak negara telah menunjukkan niat untuk masuk dan berpartisipasi dalam investasi, juga mempelajari teknologinya dan sebagainya," kata Hashim dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, pemerintah telah memutuskan untuk memulai proyek pembangkit tenaga nuklir itu dari 500 megawatt (MW). Proyek itu diproyeksikan berlangsung sampai 2034.

"Untuk 10 tahun ke depan, telah diumumkan bahwa 70 GW akan dibangun. Banyak di antaranya, sebagian besar dari perusahaan seperti Masdar, ini adalah proyek hijau, proyek energi terbarukan, 76 persen di antaranya akan berasal dari perusahaan seperti Masdar dan lainnya," urainya.

Hashim mengatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPL) mengedepankan proyek hijau dalam beberapa tahun ke depan. Proyek listrik hijau mulai dilakoni pemerintah dengan melibatkan kerja sama entitas negara dan korporasi.

"Ini komitmen yang kuat, meskipun itu bukan solusi berbasis alam, tetapi itu hijau, itu adalah, katakanlah, energi netral karbon. Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang saya pikir semua pihak menganggap ini sebagai bahan bakar transisi," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Pada tahap awal 500 megawatt, dan secara bertahap hingga 2034 mencapai 7 gigawatt

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas sebesar 7 gigawatt (GW) secara bertahap hingga 2034.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu, saat memaparkan arah kebijakan energi nasional jangka menengah dan panjang.

“Pemerintah telah memutuskan untuk memulai pengadaan 7 gigawatt tenaga nuklir. Ini baru dan benar-benar baru. Pada tahap awal 500 megawatt, dan secara bertahap hingga 2034 mencapai 7 gigawatt,” kata Hashim.

Ia menjelaskan program PLTN tersebut menjadi bagian dari agenda besar transisi energi nasional, melengkapi pembangunan pembangkit listrik skala besar yang tertuang dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

Hashim menyebut bahwa dalam 10 tahun ke depan pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 70 GW, dengan porsi dominan berasal dari energi baru terbarukan.

“Untuk 10 tahun ke depan telah diumumkan bahwa 70 gigawatt akan dibangun. Sekitar 76 persen di antaranya merupakan proyek energi terbarukan,” ujar dia.

Ia menambahkan proyek-proyek energi terbarukan tersebut menarik minat berbagai investor dan penyedia teknologi global, sebagai cerminan arah kebijakan pemerintah yang semakin kuat pada energi hijau.

Selain energi terbarukan dan nuklir, Hashim juga menyinggung peran gas alam yang tetap diposisikan sebagai bahan bakar transisi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional selama masa peralihan.

“Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang kami anggap sebagai bahan bakar transisi,” tuturnya.

Hashim menegaskan kebijakan energi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan penurunan emisi karbon secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, keputusan memulai PLTN juga membuka peluang investasi baru, baik pada sisi pembiayaan maupun penyediaan teknologi, seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Peluang kerja sama sektor energi nuklir menjadi pembahasan saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Slovakia, Juraj Blanar menggelar pertemuan dengan Menlu RI, Sugiono di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2026). Bahkan Juraj Blanar menawarkan secara langsung terkait pengembangan yang bisa diberikan Slovakia kepada Indonesia.

"Kami juga membahas kerja sama energi nuklir. Slovakia memiliki lebih dari 60 tahun pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN ( Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir )," kata Menlu Juraj usai melakukan pertemuan bilateral tertutup.

Menlu Juraj menegaskan, bahwa Slowakia menyatakan siap untuk mendukung pengembangan energi nuklir tersebut di Indonesia. Terlebih, ia mendengar Indonesia sendiri sudah berencana mengembangkan energi ini.

"Kami dapat menawarkan pendidikan dan keahlian, terutama karena Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya," ujarnya.

Pembangkit Nuklir

Sebelumnya ada beberapa negara yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Negara tersebut yakni Rusia, Korea Selatan, dan Kanada untuk proyek PLTN pertama yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2032.

PLTN Pertama Indonesia Disiapkan, ITPLN dan ITS Fokus Bangun SDM Nuklir Nasional



Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sempat menegaskan bahwa pemilihan mitra akan didasarkan pada aspek efisiensi, besaran investasi, serta daya saing harga listrik.

"Kami akan melihat dari sisi pembangunan PLTN mana yang lebih efisien dan kompetitif, serta dari sisi hasil listrik yang dihasilkan," ujar Yuliot, dikutip di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaannya membantu Indonesia mengembangkan energi nuklir saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Rabu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Akademisi menilai wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia tidak bisa dipandang semata sebagai proyek energi. Pembangunan PLTN harus dibarengi pengembangan sumber daya manusia dan riset lintas disiplin.

Wakil Rektor IV Institut Teknologi PLN (ITPLN) Dr Ir M Ahsin Sidqi menyebut perkembangan teknologi nuklir global membuka peluang pemanfaatan yang lebih fleksibel. Model reaktor modular dinilai mengubah pendekatan lama terhadap PLTN.

“Dalam seminar internasional di Jakarta, mitra dari Italia menawarkan small modular reactor yang fleksibel, dari 1 sampai 5 megawatt. Bahkan ada yang bisa beroperasi 10 hingga 20 tahun tanpa refueling. Ini bisa dipakai langsung oleh industri, konsepnya seperti modular dibawa pakai truk,” kata dia melalui keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Ia menekankan kesiapan akademik dan SDM perlu dibangun lebih dulu agar Indonesia tidak berhenti sebagai pengguna teknologi. Kolaborasi kampus, BUMN, dan asosiasi dipandang penting untuk membentuk ekosistem nuklir nasional.

“Sekarang perguruan tinggi, PLN, dan asosiasi sedang bergerak bersama untuk membangun kesadaran publik. Ini momentum Indonesia mandiri energi,” kata dia.

Ahsin menilai Indonesia memiliki modal sumber daya, baik bahan baku maupun tenaga ahli. Namun, penguasaan teknologi nuklir menuntut kepatuhan pada standar keselamatan dan tata kelola global.

“Bahan bakarnya relatif sedikit volumenya dengan besarnya daya listrik yang dibangkitkan dan seluruhnya diawali ketabahan oleh IAEA. Kalau Indonesia masuk nuklir, kita harus menjadi bagian penting negara maju dunia,” kata dia.

Wakil Rektor IV ITS Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian Prof Agus Muhamad Hatta menyebut PLTN sebagai tantangan ilmiah yang kompleks. Keterlibatan banyak disiplin ilmu dinilai mutlak.

“PLTN itu multidisiplin. Tidak hanya teknik nuklir, tapi juga elektro, mesin, fisika, keselamatan, hingga otomasi. ITS siap terlibat dalam penyiapan SDM dan risetnya,” kata Agus.

General Manager PLN Puslitbang Mochamad Soleh menilai kesiapan SDM operator masih menjadi pekerjaan rumah utama. Peran perguruan tinggi disebut menentukan untuk menjawab keterbatasan tenaga ahli.

“Ini bagian dari capacity building dan awareness. Kompetensi operator PLTN di Indonesia masih terbatas, sehingga perlu fast track penyiapan SDM,” kata Soleh.

Ia menyebut satu unit PLTN membutuhkan sekitar 200 tenaga inti di luar tenaga pendukung. Dalam rencana awal, PLTN pertama ditargetkan berkapasitas total 500 megawatt di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menjelaskan, penyusunan Perpres tersebut telah selesai. Adapun, pihaknya masih menunggu tanda tangan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Perpres sekarang di meja presiden. Tinggal menunggu turun," kata Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Eniya pun mengatakan bahwa setelah Perpres ditandatangani Prabowo, pemerintah selanjutnya akan menyusun Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. Menurutnya, Kepmen itu akan mengatur pembentukan kelompok kerja (pokja) dari NEPIO.
"Strukturnya itu ditentukan di Kepmen. Nah, kita sekarang sedang mendiskusikan rancangan Kepmennya," katanya.
NEPIO bertujuan untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Eniya pun menjelaskan NEPIO akan memiliki tiga kelompok kerja atau Pokja. Pokja itu yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Tim Percepatan Pembangunan PLTN ini nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih tahun 2060.
Nantinya, kata Eniya, NEPIO akan dipimpin langsung oleh presiden, sedangkan ketua harian NEPIO adalah Menteri ESDM.
Selain itu, ketika NEPIO sudah terbentuk dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sudah terbit, maka Majelis Pembangkit Tenaga Nuklir (MPTN) pun akan terbentuk.
Lebih lanjut, Eniya mengklaim beberapa negara tertarik untuk bekerja sama dengan RI membangun PLTN. Negara itu seperti Rusia, Amerika Serikat (AS), hingga Kanada.
"Amerika datang, Kanada juga datang. Ramai," katanya.
Pemerintah tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Pengembangan PLTN kini tak lagi menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan.
Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh DEN, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Sebelumnya, PLTN ditarget beroperasi komersial pada 2039 dalam peta jalan nol emisi karbon nasional.
Berdasarkan peta jalan yang baru, DEN menetapkan target bauran EBT di rentang 19% sampai dengan 21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG.
Selanjutnya, bauran EBT dikerek di level 25% sampai dengan 26% pada 2035, dengan asumsi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama beroperasi pada 2032 dengan kapasitas terpasang 250 megawatt (MW).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot tanjung menekankan bahwa pemerintah akan memilih mitra pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang kompetitif.
Hal ini merespons pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang siap memperdalam kemitraan dengan Indonesia, terutama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Moskow, Rabu (10/12/2025).
Terkait hal itu, Yuliot menuturkan bahwa dalam memilih mitra, pemerintah mempertimbangkan efisiensi dan listrik yang diproduksi dari PLTN.
"Kami akan melihat dari sisi pembangunan PLTN-nya, mana yang lebih efisien, kompetitif, dan juga dari sisi output-nya," ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).
Dia juga menyebut bahwa selain Rusia, Kanada, dan Korea Selatan pun sudah menawarkan diri untuk mengembangkan PLTN di Tanah Air. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal mempertimbangkan tawaran tersebut.
"Nanti kami akan memilih dari sisi besaran investasi, output, dan juga efisiensi. Jadi, yang kami harapkan, dengan adanya PLTN, harga HPP [harga pokok penjualan] yang dibeli oleh PLN bisa lebih bersaing," ungkap Yuliot.
Sebelumnya, Putin mengaku siap untuk membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Dia menekankan bahwa tahun 2025 menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, dengan kerja sama pemerintah yang disebutnya terus aktif, termasuk di bidang perdagangan.
Putin menawarkan tiga agenda kerja sama utama. Pada sektor energi, dia membuka peluang kolaborasi pengembangan tenaga nuklir di Indonesia.
“Kita memiliki prospek yang sangat menjanjikan di sektor energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu negara Anda memiliki rencana serupa, dan kami selalu siap membantu jika Anda mempertimbangkan melibatkan para spesialis kami,” kata Putin.
Adapun, arah pembangunan PLTN tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada 2032 dan mencapai kapasitas 44 gigawatt (GW) pada 2060. Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 megawatt (MW) akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional.
Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5% pada 2030 dan mencapai 11% pada 2060.
Meski prospeknya besar, pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai US$3,8 miliar atau setara Rp63,15 triliun (asumsi kurs Rp16.619 per US$) dengan waktu konstruksi sekitar 4-5 tahun.
Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap risiko bencana alam juga menjadi perhatian serius pemerintah.