Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali melaksanakan Program Magang Nasional (PMN) pada 2026 dengan target menjangkau 150 ribu peserta. Program ini ditujukan untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan tetap.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu tantangan yang terus dihadapi pemerintah adalah memastikan lulusan, khususnya jenjang Sarjana (S1), dapat segera memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

"Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah, bisa langsung mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan," kata Teddy melalui keterangan tertulis yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (29/6/2026).

Menurut Teddy, Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli telah memasuki angkatan kedua. Melalui program tersebut, lulusan S1 dapat mengikuti magang selama enam bulan di perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Selama mengikuti program, peserta memperoleh penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, bergantung pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa peserta juga mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan kompetensi kerja.

"Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari Profesi dan saudara kita dari Disabilitas," ujar Teddy.

Ia menyebutkan, pelaksanaan PMN pada 2025 diikuti 100 ribu peserta yang ditempatkan di 8.800 perusahaan swasta dan BUMN. Pada 2026, jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30 persen atau 30 ribu peserta PMN 2025 langsung diterima sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara sekitar 30 persen lainnya masih menunggu proses rekrutmen lanjutan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali melaksanakan Program Magang Nasional (PMN) pada 2026 dengan target menjangkau 150 ribu peserta. Program ini ditujukan untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan tetap.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu tantangan yang terus dihadapi pemerintah adalah memastikan lulusan, khususnya jenjang Sarjana (S1), dapat segera memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

"Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah, bisa langsung mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan," kata Teddy melalui keterangan tertulis yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (29/6/2026).

Menurut Teddy, Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli telah memasuki angkatan kedua. Melalui program tersebut, lulusan S1 dapat mengikuti magang selama enam bulan di perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Selama mengikuti program, peserta memperoleh penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, bergantung pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa peserta juga mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan kompetensi kerja.

"Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari Profesi dan saudara kita dari Disabilitas," ujar Teddy.

Ia menyebutkan, pelaksanaan PMN pada 2025 diikuti 100 ribu peserta yang ditempatkan di 8.800 perusahaan swasta dan BUMN. Pada 2026, jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30 persen atau 30 ribu peserta PMN 2025 langsung diterima sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara sekitar 30 persen lainnya masih menunggu proses rekrutmen lanjutan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp4,2 triliun untuk program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026/Angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada Juli.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa kuota peserta pada periode (batch) pertama dari Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

"Untuk pendaftaran peserta, ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu dibuka pada 15-28 Juli. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi (bagi peserta untuk mempersiapkan diri)," ujar Menaker.

Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

"Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform MagangHub, kemudian mem-posting lowongan magang yang dibuka. Silahkan para perusahaan, kementerian dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini," kata Yassierli.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi," ujarnya menambahkan.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus, dan hari pertama Magang Nasional 2026 batch I resmi dimulai pada 10 Agustus.

Adapun program Magang Nasional juga masuk ke dalam paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026, yang diharapkan mampu memperkuat sektor ketenagakerjaan nasional.

Magang Nasional pun dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Tak hanya itu, Kemnaker juga turut menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai.

Jakarta (ANTARA) - Program Magang Nasional (PMN) 2026 yang diluncurkan pemerintah menawarkan gaji bagi peserta magang berkisar Rp3,5-6 juta per-bulan, bergantung pada upah minimum kabupaten/kota tempat peserta bekerja.

"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per-bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat pembukaan Program Magang Nasional 2026 yang dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Teddy mengatakan Program Magang Nasional merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program itu bertujuan menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih mudah memasuki dunia kerja dan menyasar lulusan sarjana, penyandang disabilitas, serta peserta dari berbagai profesi.

"Salah satu 'PR' pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," ujarnya.

Selain memperoleh penghasilan, peserta PMN mengikuti masa magang selama enam bulan di perusahaan mitra serta mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan keterampilan kerja.

"Peserta PMN dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skill bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel," kata Teddy.

Pada 2026, jumlah peserta PMN ditingkatkan menjadi 150 ribu orang dari 100 ribu peserta pada tahun sebelumnya. Mereka akan ditempatkan di sekitar 8.800 perusahaan milik BUMN maupun swasta di berbagai daerah.

Menurut Teddy, pelaksanaan PMN pada tahun pertama menunjukkan hasil positif, yaitu dari 100 ribu peserta yang mengikuti program di 2025, sekitar 30 persen atau sekitar 30 ribu peserta direkrut menjadi pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu, 30 persen lainnya masih menunggu panggilan kerja dalam kurun dua hingga tiga bulan.

"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan para lulusan perguruan tinggi agar tidak hanya berfokus mencari pekerjaan di Jakarta karena besaran upah minimum yang lebih tinggi.

Menurutnya, perbedaan upah minimum antardaerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama biaya hidup di masing-masing wilayah.

Yassierli menjelaskan, upah minimum yang lebih tinggi di Jakarta tidak serta-merta membuat seluruh pencari kerja harus memilih bekerja di ibu kota.

Semakin banyak orang yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di Jakarta justru akan meningkatkan tingkat persaingan di pasar tenaga kerja.

"Jangan hanya karena upah minimum di Jakarta lebih tinggi, lalu semuanya mengejar bekerja di Jakarta. Kalau semua mengejar ke Jakarta, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga akan semakin berat," ujar Yassierli di Jakarta, Senin (26/6/2026).

Menurutnya, penetapan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di setiap daerah.

Karena itu, perbedaan besaran upah minimum merupakan hal yang wajar dan mencerminkan karakteristik masing-masing wilayah.

"Upah minimum di Jakarta lebih tinggi salah satunya karena biaya hidup di Jakarta juga lebih tinggi. Jadi setiap orang memiliki pilihan sesuai dengan kondisi dan peluang kerja yang tersedia di masing-masing daerah," katanya.

Sebagai informasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,7 juta per bulan.

Nilai tersebut meningkat 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115 dibandingkan UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 5,3 juta.

Sementara itu upah di beberapa daerah penyangga, seperti Kota Bekasi Rp 5,9 juta per bulan, di Kota Bogor tercatat sebesar Rp 5,4 juta, dan di Kota Tangerang Rp 5,3 juta per bulan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Program Pemagangan Nasional menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penyerapan lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja.

Program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus penghasilan selama mengikuti masa magang.

"Program Magang Nasional memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk bekerja selama enam bulan di perusahaan dengan pendampingan dari mentor,” kata Teddy.

“Selama mengikuti program, peserta memperoleh penghasilan sekitar Rp 3,5 juta hingga Rp 6 juta per bulan, disesuaikan dengan upah minimum di kabupaten atau kota tempat mereka bekerja," lanjut Teddy.

Menurut Teddy, penyelenggaraan program pada tahun lalu menunjukkan hasil yang positif.

Dari sekitar 100.000 peserta magang, sekitar 30 persen langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan masa magang.

"Dari sekitar 100.000 peserta magang tahun lalu, sekitar 30 persen langsung memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan program. Bahkan ada peserta yang saat magang menerima penghasilan sekitar Rp 5,5 juta, kemudian kurang dari dua minggu setelah selesai magang langsung diterima bekerja dengan gaji hampir Rp 7 juta," kata Teddy.

Melihat tingginya minat masyarakat dan dampak positif program tersebut, pemerintah meningkatkan kuota peserta Program Pemagangan Nasional menjadi 150.000 orang pada tahun ini.

"Tahun lalu kuota program sebanyak 100.000 peserta, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 150.000 peserta. Kami berharap semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang dapat merasakan manfaat program ini sebagai jembatan menuju dunia kerja," kata Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan Program Magang Nasional (PMN) tahun 2026. Program inisiasi Presiden Prabowo tersebut telah memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang makin luas.

“Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji,” ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Senin (29/6/2026).

“Nah, untuk itu sejak tahun 2025 lalu dan sekarang tahun kedua, Presiden Prabowo melalui Menaker Prof Yassierli beserta tim, membuat Program Magang Nasional,” lanjutnya.

Melalui program ini, para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5-6 juta perbulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja.

“(Peserta PMN) dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skillnya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel,” katanya.

Pada tahun 2025, PNM telah diikuti oleh 100 ribu peserta magang yang tersebar di beberapa perusahaan di Tanah Air. “Tahun ini naik menjadi 150.000 peserta, akan bekerja disekitar 8.800 perusahaan BUMN dan swasta,” tulisnya.

Teddy pun menyampaikan bahwa hasil penyelenggaraan program pada tahun pertama menunjukkan capaian yang baik.

Dia menilai bahwa dari 100.000 peserta yang mengikuti program, sekitar 30 persen atau sekitar 30.000 peserta berhasil direkrut sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu 30 persen lainnya sedang menunggu panggilan kerja dalam 2 sampai 3 bulan.

“Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan,” tandasnya.

Dengan perluasan jumlah peserta dan perusahaan mitra pada tahun ini, Program Magang Nasional diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda, memperkuat keterampilan sumber daya manusia, serta menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka pendaftaran peserta Program Magang Nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi pada 15 Juli hingga 28 Juli mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa penyelenggaraan program magang untuk angkatan kedua ini bakal diikuti oleh jumlah peserta yang bertambah dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang.

“Jadi kenaikannya itu dari 100.000 menjadi 150.000, dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa calon peserta magang nasional dapat mempersiapkan diri selama kurang lebih dua pekan ke depan.

Pada rentang waktu tersebut, penyelenggara magang yang terdiri dari perusahaan, kementerian, dan lembaga melakukan registrasi ke platform Maganghub sebelum proses verifikasi dilakukan Kemnaker.

Menurut Yassierli, pihaknya akan meninjau kecocokan lowongan yang ditawarkan dengan profil lulusan perguruan tinggi.

“Kalau cocok, kami akan loloskan, termasuk juga kuota maksimum itu adalah 20% dari total jumlah karyawan yang ada. Jadi secara jumlah kami batasi,” tuturnya.

Setelah itu, dia menyampaikan bahwa fase pendaftaran penyelenggara, pengumuman lowongan, serta verifikasi tersebut akan rampung pada 15 Juli 2026, bersamaan dengan hari pertama pendaftaran peserta.

Menurut rencana, program magang nasional tahun ini akan dibagi menjadi tiga gelombang, yang masing-masing memiliki kuota 50.000 peserta. Pembukaan gelombang kedua dan ketiga akan diumumkan kemudian.

“Jadi, batch pertama 50.000 orang. Nanti kita buka segera sesudah itu batch, kedua 50.000 dan batch ketiga 50.000 orang,” ujar Yassierli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,26 triliun untuk Program Magang Nasional tahun ini dan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK serta pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II dan semester II 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 6,26 triliun, yang terdiri atas Rp 4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp 2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan anggaran Rp 4,14 triliun akan digunakan untuk membiayai uang saku bagi 150 ribu peserta magang selama enam bulan. Besaran uang saku tersebut disesuaikan dengan upah minimum di daerah masing-masing.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan dan pendampingan mentor di tempat magang, serta dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Kurnia menjelaskan pemerintah juga membuka kemungkinan skema berbagi biaya dengan perusahaan mitra, dengan sebagian gaji peserta magang turut ditanggung perusahaan. "Dengan kemungkinan formulasi tertentu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," tuturnya.

Program Magang Nasional tahun ini akan dimulai pada Juli 2026 dan ditargetkan menjaring sekitar 50 ribu peserta pada gelombang pertama. Pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa tahap hingga mencapai target 150 ribu peserta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi bagi 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada semester II 2026. Program ini digulirkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas peluang mereka kembali masuk ke pasar kerja.

Program tersebut menjadi salah satu komponen stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada paruh kedua tahun ini. Selain korban PHK, pelatihan juga ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK guna meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, program tersebut masuk dalam Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang menargetkan 220 ribu peserta.

“Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 220 ribu peserta. Lima puluh ribu orang di antaranya untuk mereka yang terkena PHK,” ujar Yassierli dalam Taklimat Media Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga akan menjalankan Program Magang Nasional angkatan kedua pada 2026 dengan target 150 ribu peserta. Program ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan kerja sekaligus meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Yassierli menjelaskan evaluasi Program Magang Nasional 2025 menunjukkan hasil yang cukup positif. Dari 65.245 peserta yang dievaluasi, sebanyak 84 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dari sisi manfaat ekonomi, sekitar 67 persen peserta mengaku program magang membantu kondisi ekonomi mereka maupun keluarganya. Sementara itu, sebanyak 84 persen mentor dan perusahaan penyelenggara menyatakan puas terhadap kontribusi peserta magang selama mengikuti program.

Hasil evaluasi juga menunjukkan sekitar 30 persen peserta magang memperoleh tawaran kerja dari perusahaan tempat mereka menjalani magang. Sebanyak 33 persen lainnya belum menerima tawaran kerja secara resmi, namun telah mendapatkan indikasi akan direkrut.

Yassierli mengatakan, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan pelaksanaan Program Magang Nasional angkatan kedua, termasuk memperluas cakupan peserta dan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha.

“Kami berharap pada bulan Juli ini program angkatan kedua bisa segera dilaksanakan,” kata Yassierli.

Program vokasi dan magang menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan pasar kerja. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp6,26 triliun untuk mendukung pelaksanaan kedua program tersebut.

Stimulus ketenagakerjaan ini melengkapi berbagai kebijakan lain yang telah diumumkan pemerintah pada semester II 2026, termasuk bantuan pangan dan insentif transportasi, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bahwa wacana pembagian beban uang saku peserta Program Magang Nasional 2026 dengan perusahaan batal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah kembali menanggung keseluruhan uang saku peserta magang nasional sebagaimana 3 gelombang pelaksanaan program tersebut tahun lalu.

“Ada wacana awalnya bahwa uang sakunya itu sharing, tetapi akhirnya kami memutuskan sama seperti kegiatan pertama, jadi 100% ditanggung oleh pemerintah,” kata Yassierli dalam konferensi pers penutupan Program Magang Nasional Batch 3 2025 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut telah diteruskan dalam pembahasan lintas kementerian terkait persiapan pelaksanaan Program Magang Nasional tahun kedua.

Yassierli menyampaikan bahwa besaran anggaran untuk uang saku peserta magang tahun ini tengah difinalisasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Dia juga berujar bahwa pembahasan lintas kementerian telah menyetujui peningkatan kuota peserta Program Magang Nasional, dari 100.000 peserta menjadi 150.000.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan terkait pelaksanaan program magang tahun kedua, utamanya yang mencakup sebaran daerah dan calon peserta.

Yassierli meyakini animo perusahaan untuk berpartisipasi dalam program ini akan meningkat, setelah melihat implementasi pada tahun pertama.

Namun demikian, dia menekankan bahwa tahap berikutnya yang akan menentukan, dalam hal ini minat calon peserta magang terhadap masing-masing perushaan.

“Jadi, Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebagai hub. Kita tidak mengalokasikan orang, jadi prosesnya itu perusahaan posting lowongan, kemudian adik-adik peserta magang memilih, baru kemudian kami yang menetapkan sebarannya,” ujar Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia dinilai bukan semata-mata karena minimnya lapangan pekerjaan, melainkan akibat masih lebarnya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, secara umum struktur angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan SMP, yakni sekitar 53 sampai 54 persen.

"Jika digabung dengan lulusan SMA, porsinya menjadi lebih besar lagi. Di sisi lain, dunia usaha justru membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang spesifik dan sesuai perkembangan industri," katanya kepada Kompas.com, Senin (8/6/2026).

ANTARA FOTO/Makna Zaezar Pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan di salah satu stan perusahaan pada bursa kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/5/2026). Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat tingkat pengangguran terbuka di provinsi itu pada Februari 2026 mencapai 4,24 persen atau mengalami penurunan sekitar 0,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara jumlah angkatan kerja per Februari 2026 tercatat 22,33 juta orang atau naik 0,45 juta orang dibandingkan dengan Februari 2025.

Menurut Timboel, persoalan utama terletak pada sistem pendidikan tinggi yang selama ini lebih banyak menghasilkan ijazah dibandingkan sertifikasi keterampilan kerja.

"Perguruan tinggi hanya mengeluarkan ijazah. Ijazah itu menunjukkan knowledge atau pengetahuan umum, tetapi tidak memastikan seseorang memiliki skill yang dibutuhkan dunia usaha dan industri," ujarnya.

Ia menilai fakta masih adanya lebih dari satu juta lulusan perguruan tinggi yang menganggur menjadi bukti bahwa lulusan belum sepenuhnya siap memasuki pasar kerja.

Magang nasional efektif

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui program magang nasional.

Namun, menurut Timboel, efektivitas program itu belum pernah dievaluasi secara menyeluruh.

Ia mempertanyakan berapa banyak peserta magang yang akhirnya direkrut perusahaan tempat mereka magang, serta berapa persen yang berhasil bekerja sesuai dengan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.

SHUTTERSTOCK/SHUTTEROK Ilustrasi magang, program magang untuk mahasiswa.

"Kalau seseorang magang di sektor otomotif lalu setelah selesai bekerja sebagai ojek online, memang dia bekerja. Tetapi itu bukan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dipersiapkan," katanya.

Menurut dia, program magang seharusnya menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.

Selain memperkuat evaluasi program magang, Timboel juga mendorong adanya pembaruan kurikulum pendidikan tinggi.

Ia menilai sejumlah mata kuliah umum yang selama ini diajarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.

Salah satunya dengan memperbanyak pembelajaran bahasa asing yang relevan dengan negara-negara investor utama di Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China.

"Bahasa itu menjadi jembatan untuk memahami teknologi, instruksi kerja, dan kebutuhan industri. Jangan hanya mengandalkan bahasa Inggris," ujarnya.

Menurut Timboel, perusahaan yang berinvestasi di Indonesia umumnya menginginkan tenaga kerja yang siap pakai dan mampu langsung bekerja tanpa memerlukan pelatihan panjang.

Karena itu, perguruan tinggi tidak cukup hanya merespons kebutuhan industri saat ini, tetapi juga harus mampu memprediksi kebutuhan pasar kerja beberapa tahun ke depan.

Selain reformasi pendidikan, Timboel juga mengusulkan peningkatan anggaran pelatihan vokasi.

Menurutnya, berbagai program pelatihan yang saat ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga sebaiknya diintegrasikan dalam satu badan pelatihan vokasional nasional.

Ia mengingatkan bahwa pelatihan berbasis teknologi membutuhkan biaya besar sehingga tidak cukup jika hanya didukung anggaran yang terbatas.

Ilustrasi industri minyak

Timboel juga menilai masuknya investasi asing harus diiringi dengan persiapan sumber daya manusia yang matang.

Informasi mengenai jenis industri yang akan masuk dan kebutuhan tenaga kerja seharusnya dapat dipetakan sejak awal agar sistem pendidikan dan pelatihan dapat menyiapkan tenaga kerja yang sesuai.

"Ketika investasi masuk, kita harus sudah siap. Jangan sampai investor datang, tetapi tenaga kerjanya belum tersedia sehingga akhirnya menggunakan tenaga kerja dari luar negeri," ujarnya.

Ia mengingatkan, Indonesia tengah memasuki momentum bonus demografi yang akan menentukan masa depan perekonomian nasional.

Jika persoalan kesenjangan keterampilan tidak segera diatasi, Indonesia berisiko kehilangan peluang besar untuk memanfaatkan bonus tersebut.

"Kita sebenarnya punya potensi mendapatkan manfaat besar dari bonus demografi. Tetapi kalau sumber daya manusianya tidak dipersiapkan dengan serius, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk program stimulus ekonomi pada semester II/2026. Program itu mencakup insentif transportasi hingga program magang dan vokasi nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, total dana yang dialokasikan untuk diskon tiket transportasi kereta api, laut, dan penyeberangan mencapai Rp351,9 miliar.

“Diskon transportasi untuk periode liburan sekolah Rp190,5 miliar dan periode Nataru Rp161,4 miliar, jadi total Rp351,9 miliar,” ungkap Haryo kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Sementara, insentif diskon transportasi udara melalui skema PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp1.194,7 miliar. Perinciannya, diskon untuk periode liburan sekolah sebesar Rp472,7 miliar dan periode Nataru sebesar Rp722 miliar, sehingga total insentif yang digelontorkan mencapai Rp1.194,7 miliar.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp4,14 triliun untuk program magang nasional dan Rp1,87 triliun untuk program vokasi nasional. Haryo mengungkapkan, langkah ini ditempuh guna mendukung pemberdayaan tenaga kerja serta menekan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lebih lanjut, Haryo menuturkan, pemerintah menggelontorkan stimulus tersebut untuk memanfaatkan momentum liburan sekolah dan periode Nataru, sekaligus menyelesaikan janji Presiden Prabowo Subianto terkait insentif Pajak Final Royalty bagi penulis.

Pemerintah mengharapkan, pemberian diskon transportasi dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama periode musiman sehingga berdampak pada kenaikan konsumsi.

Sementara itu, lanjut dia, program magang dan vokasi diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah (SDM).

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi. Kebijakan tersebut rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya hingga libur Natal dan Tahun Baru.