Jakarta: Program Magang Nasional (MagangHub) 2026 kembali dibuka dengan kuota yang lebih besar. Selain menjadi kesempatan bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja, program ini juga menawarkan uang saku yang nilainya setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pemerintah bahkan meningkatkan jumlah peserta menjadi 150 ribu orang pada 2026, naik dari 100 ribu peserta pada tahun sebelumnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,2 triliun.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Berapa gaji magang nasional?

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Program Magang Nasional (PMN) 2026 yang diluncurkan pemerintah menawarkan gaji bagi peserta magang berkisar Rp3,5 hingga Rp6 juta per-bulan, bergantung pada upah minimum kabupaten/kota tempat peserta bekerja.

"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per-bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja," kata Teddy saat pembukaan Program Magang Nasional 2026.

Teddy mengatakan Program Magang Nasional merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Program itu bertujuan menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih mudah memasuki dunia kerja dan menyasar lulusan sarjana, penyandang disabilitas, serta peserta dari berbagai profesi.

"Salah satu 'PR' pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," ujarnya.

Benefit yang didapat peserta Magang Nasional

Selain memperoleh penghasilan setiap bulan, peserta Magang Nasional juga mendapatkan berbagai manfaat lain selama mengikuti program tersebut, seperti perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Tak hanya itu, Kemnaker juga turut menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bahwa wacana pembagian beban uang saku peserta Program Magang Nasional 2026 dengan perusahaan batal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah kembali menanggung keseluruhan uang saku peserta magang nasional sebagaimana 3 gelombang pelaksanaan program tersebut tahun lalu.

“Ada wacana awalnya bahwa uang sakunya itu sharing, tetapi akhirnya kami memutuskan sama seperti kegiatan pertama, jadi 100% ditanggung oleh pemerintah,” kata Yassierli dalam konferensi pers penutupan Program Magang Nasional Batch 3 2025 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut telah diteruskan dalam pembahasan lintas kementerian terkait persiapan pelaksanaan Program Magang Nasional tahun kedua.

Yassierli menyampaikan bahwa besaran anggaran untuk uang saku peserta magang tahun ini tengah difinalisasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Dia juga berujar bahwa pembahasan lintas kementerian telah menyetujui peningkatan kuota peserta Program Magang Nasional, dari 100.000 peserta menjadi 150.000.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan terkait pelaksanaan program magang tahun kedua, utamanya yang mencakup sebaran daerah dan calon peserta.

Yassierli meyakini animo perusahaan untuk berpartisipasi dalam program ini akan meningkat, setelah melihat implementasi pada tahun pertama.

Namun demikian, dia menekankan bahwa tahap berikutnya yang akan menentukan, dalam hal ini minat calon peserta magang terhadap masing-masing perushaan.

“Jadi, Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebagai hub. Kita tidak mengalokasikan orang, jadi prosesnya itu perusahaan posting lowongan, kemudian adik-adik peserta magang memilih, baru kemudian kami yang menetapkan sebarannya,” ujar Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa Program Magang Nasional untuk lulusan baru alias fresh graduate masih belum merata, lantaran lokasi pelaksanaan yang masih terpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta.

Menurutnya, hal ini menjadi evaluasi yang hendak dibenahi dalam pelaksanaan program magang nasional yang akan berlanjut untuk angkatan kedua pada tahun ini.

“Sebaran peserta magang pada angkatan satu masih banyak di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi di Jakarta,” katanya dalam konferensi pers penutupan Program Magang Nasional Batch 3 2025 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Yassierli memaparkan, hal ini salah satunya dipicu oleh besaran uang saku peserta magang setara upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta, yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

Banyak peserta magang disebutnya juga ingin merasakan pengalaman bekerja di Ibu Kota. Hal ini juga selaras dengan perusahaan penyedia magang yang banyak berpusat di Jakarta.

Oleh karena itu, Yassierli menginginkan agar sebaran peserta magang nasional tahun depan dapat lebih merata. Kemnaker tengah menggodok agar distribusi peserta magang nantinya dapat berdasarkan masing-masing wilayah atau provinsi

Selain itu, dia juga menyinggung tantangan sebaran program studi masing-masing peserta magang. Dia ingin program ini lebih aksesibel bagi semua latar belakang, tak terkecuali difabel.

“Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas, kita ingin kesempatan itu juga dimiliki oleh adik-adik lulusan perguruan tinggi dari difabel,” tuturnya.

Terkait pelaksanaan 3 gelombang Program Magang Nasional 2025 yang telah rampung, Yassierli menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus memonitor dan mengevaluasi sekitar 100.000 lulusan yang ada.

Langkah ini mencakup penelusuran (tracer) terhadap serapan kerja alumnus program sesudah 3 bulan dan sesudah 6 bulan mereka melaksanakan magang.

“Kita evaluasi dulu dari hasil survei, ini masih kita olah datanya dan kita akan terus memonitor nanti terkait dengan serapan mereka di industri,” tutur Yassierli.

Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan uang saku bagi peserta program Magang Nasional Tahun 2026 masih akan dibayarkan penuh oleh pemerintah dan belum melibatkan perusahaan mitra.

“Iya, belum ada sharing (dengan perusahaan mitra Magang Nasional). Uang sakunya sama sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi ada upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP),” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Adapun Menaker sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui anggaran dan kuota peserta Magang Nasional 2026 sebesar 150 ribu orang.

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya juga masih mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam,” ujar Menaker Yassierli.

Adapun pembagian peran dalam pembayaran uang saku peserta Magang Nasional antara pemerintah dan perusahaan diungkapkan oleh Menaker pada akhir April lalu.

“Komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Yassierli mengatakan pemerintah juga segera mempersiapkan rangkaian kegiatan (timeline) bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi yang berminat mengikuti Magang Nasional 2026.

Adapun Menaker menargetkan pelaksanaan program Magang Nasional 2026 Tahap I bisa berjalan pada Juli.

“Dan insya Allah, Juli kita bisa jalan ya, untuk batch pertama angkatan kedua kita (Magang Nasional) 2026 dengan target 50 ribu orang. Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir,” kata Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Maka sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati modal labor tersebut

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana patungan uang saku untuk peserta Program Magang Nasional antara pemerintah dan perusahaan wajar untuk dilakukan.

Menurut Nailul, pembagian beban (burden sharing) ini wajar karena pada pelaksanaan Magang Nasional pertama, seluruh uang saku ditanggung oleh negara, sementara perusahaan mitra penyelenggara magang juga mendapatkan hasil yang produktif dari keikutsertaan peserta lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi tersebut.

“Maka sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati modal labor tersebut. Mereka secara output produksi meningkat, namun tidak mengeluarkan biaya,” kata Nailul saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

“Jadi secara tata kelola program harusnya memang ada share juga dari perusahaan. Seharusnya, itu perusahaan juga sudah diuntungkan,” ujarnya menambahkan.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai wacana pembagian kontribusi bagi uang saku peserta Magang Nasional memerlukan diskusi, dialog, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan industri.

“Apalagi kalau kemudian industrinya mau dibebani juga untuk sebagian daripada honornya, begitu,” ujar Faisal.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli di Jakarta, Jumat (24/4).

Lebih lanjut, ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji perubahan skema pemberian uang saku bagi peserta Program Magang Nasional alias Maganghub, dari yang sebelumnya ditanggung penuh oleh pemerintah menjadi ditanggung sebagian oleh pengusaha.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1, Jumat (24/4/2026). Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari evaluasi dan upaya perbaikan program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi tersebut.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan agar lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan,” kata Yassierli sebagaimana disiarkan YouTube Kemnaker.

Dia melanjutkan, hal ini menjadi pengembangan dari penerapan Program Magang Nasional yang sedari awal mencanangkan pembinaan peserta magang secara intens, seperti adanya kejelasan pemberian tugas hingga laporan progres harian dan mingguan.

Selain itu, perusahaan juga didorong untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta magang yang telah menyelesaikan program tersebut. Hal ini yang kemudian diinginkan Yassierli sebagai komitmen perusahaan ke depan.

“Tahun yang pertama memang fokusnya bagaimana memberikan pengalaman kerja, tahun yang kedua nanti kalau ini bergulir tidak hanya pengalaman kerja, tetapi kita juga ingin memastikan mereka memiliki sertifikat dan mereka bisa diserap oleh perusahaan,” tuturnya.

Yassierli kemudian memaparkan bahwa terdapat beberapa poin perbaikan yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional mendatang.

Pertama adalah pemerataan sebaran peserta magang dari segi geografis, yang pada tahap pertama ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan di Pulau Jawa.

Dia menilai penting bagi putra daerah di luar Pulau Jawa untuk dapat berkarya di perusahaan yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, Kemnaker juga akan mendorong sebaran peserta dari segi kejuruan maupun program studi.

“Sebarannya tidak spesifik hanya digital marketing, tidak spesifik hanya administrasi manajemen, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua lulusan program studi apa pun itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa uang saku peserta magang nasional akan naik menyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program pemagangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

“Alhamdulillah, karena UMP 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik,” kata Yassierli di RS Universitas Andalas melalui keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (14/2/2026).

Dia lantas mencontohkan skema kenaikan uang saku peserta magang di Provinsi Sumatra Barat. UMP Sumatra Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp3.182.955, naik dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp2.994.193.

Yassierli menyebut, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Menurutnya, uang saku dalam program pemagangan nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga.

Yassierli pun mengingatkan kepada peserta pemagangan agar uang saku yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak dan produktif.

"Kita ingin anak-anak muda kita benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan, dan kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Jadi ini strategi besar menyiapkan SDM unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program magang nasional akan kembali dibuka pada 2026.

Airlangga belum menjelaskan kapan pastinya program magang fresh graduate itu kembali dibuka pada 2026. Kendati demikian, dia memastikan bahwa target kepesertaan sebanyak 100.000 lulusan baru perguruan tinggi, sama seperti target 2025.

“Tentunya kita akan lanjutkan program ini di tahun depan dengan [target] 100.000 juga. Kita ketahui biasanya perusahaan masa percobaan 3 bulan, tetapi ini enam bulan kita berikan kesempatan,” ujar Airlangga dalam Kompas100 CEO Forum, Rabu (26/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Program magang untuk lulusan baru atau fresh graduates sampai dengan gelombang (batch) 3 mencapai 97.972 orang. Jumlah itu hampir mendekati batas kuota yang disediakan pemerintah tahun ini yaitu sebanyak 100.000 orang.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Suahasil memaparkan bahwa pada batch 1, jumlah peserta magang tercatat sebanyak 13.552 orang. Kemudian, sebanyak 59.512 orang terdaftar sebagai peserta magang batch 2 dan 24.908 orang sebagai peserta magang batch 3. Dengan demikian, total pendaftar mencapai 97.972 orang.

"Berarti untuk program magang di 2025 yang kami sediakan 100.000 peserta magang sudah terpenuhi, sudah sangat dekat dengan 100.000 terpenuhi, tetapi kalau masih ada tetap ingin kami realisasikan," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Adapun pendaftaran peserta magang dibuka melalui situs resmi https://maganghub.kemnaker.go.id/. Program tersebut diluncurkan pemerintah sebagai salah satu program stimulus ekonomi akhir tahun.

Pemerintah menyiapkan pagu anggaran senilai Rp455,6 miliar untuk program tersebut. Sampai dengan 16 Desember 2025, realisasinya baru mencapai Rp64,5 miliar. Realisasi anggaran yang rendah itu, terang Suahasil, karena tinggal menunggu proses administrasi saja.

Peserta magang yang merupakan lulusan baru atau fresh graduates perguruan tinggi dengan maksimal satu tahun kelulusan itu mendapatkan sejumlah keuntungan. Salah satunya yakni uang saku setara UMP/UMK daerah masing-masing.

Kemudian, peserta magang juga mendapatkan pelatihan kerja dan sertifikat, didaftarkan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta durasi kerja maksimal enam bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi merilis aturan terkait pelaksanaan program magang bagi lulusan perguruan tinggi. Di dalamnya diatur besaran uang saku serta hak kewajiban pemagang.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 8/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk melaksanakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

“[Selain itu] menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja, perlu dilaksanakan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi,” tulisnya dalam beleid tersebut, dikutip pada Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, program ini merupakan satu dari sederet stimulus yang pemerintah siapkan untuk mendorong ekonomi pada akhir 2025 yang diumumkan pada awal Oktober lalu.

Mengacu beleid tersebut, lulusan perguruan tinggi hanya dapat menerima program sebanyak satu kali yang dilaksanakan selama enam bulan.

Pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan dan merupakan lulusan program pendidikan diploma atau sarjana paling lama satu tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah.

Selain itu, berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Calon peserta harus melakukan pendaftaran Program Pemagangan melalui akun SIAPkerja dan melakukan validasi. Setelah memenuhi persyaratan, pelamar dapat mengikuti proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemagangan.

Dalam program ini, nantinya peserta akan mendapatkan uang saku alias gaji yang besarannya ditetapkan oleh Menaker, dalam hal ini Yassierli.

Di mana Yassierli telah menyampaikan bahwa besaran uang saku akan setara dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Nantinya, uang saku akan langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat oleh bank penyalur yakni Himbara.

“Kecuali kalau kota/kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMP. Jakarta misalnya sebesar Rp5,3 juta satu bulan, itu adalah uang saku,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025).

Selain mendapatkan uang saku, pemagang juga mendapatkan manfaat seperti BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK).

Iuran untuk program jaminan sosial nantinya akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

“Ini adalah sebuah program yang harusnya itu menguntungkan perusahaan dan juga tentu memberikan solusi kepada adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi,” tuturnya.

Sementara bagi para lulusan yang sudah lulus lebih dari satu tahun, Yassierli mendorong untuk dapat memanfaatkan laman Karirhub untuk mencari lowongan kerja.

Pendaftaran peserta magang telah dibuka sejak 7 Oktober hingga 15 Oktober 2025. Seleksi dan pengumuman peserta pemagangan dilakukan pada 16 Oktober hingga 18 Oktober 2025. Pelaksanaan magang akan langsung dilakukan pada 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Berikut syarat dan cara daftar program magang perguruan tinggi:

1. Syarat daftar

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Lulus program pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah
• Berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

2. Cara Daftar

• Masuk ke laman maganghub.kemnaker.go.id
• Pilih lowongan kerja magang yang tersedia pada laman tersebut
• Kemudian Klik Daftar
• Buat akun pada laman siapkerja.kemnaker.id
• Isi email/nomor handphone & buat password