Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memetakan penyerapan jutaan lapangan kerja melalui mesin-mesin baru seperti hilirisasi industri hingga transisi menuju ekonomi hijau pada 2026. Optimisme tersebut dibayang-bayangi oleh meluasnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ke berbagai sektor.

Dalam dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa salah satu peluang serapan tenaga kerja terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Transisi menuju ekonomi hijau juga diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa berdasarkanoutlooktersebut, jumlahgreen jobsdiproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Hal ini seiring dengan berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” kata Anwar dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai pengembangan keterampilan menjadi faktor yang penting. Pasalnya, perubahan lanskap ketenagakerjaan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Anwar berpandangan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Sejumlah tantangan pasar kerja di Tanah Air berdasarkan kajian tersebut mencakup tingginya pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital.

Menurutnya, sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, kesenjangan kompetensi tecermin dari data bahwa hanya sekitar 50% tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, lebih rendah dari kebutuhan industri pada angka 80%. Berikutnya, terdapat tantangan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional lantaran fenomenaskill mismatchalias ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Terkait transformasi digital, Anwar menyebut peluang pekerjaan berbasis platform digital terus berkembang. Namun demikian, aspek pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital dinilai masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategilink and matchantara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Ancaman Gelombang PHK

Di sisi lain, kalangan buruh memperingatkan bahwa potensi PHK meluas ke berbagai sektor sebagai dampak dari gejolak global dan masalah struktural industri dalam negeri. Pemerintah didorong lebih gesit dalam merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk dalam memetakan serapan tenaga kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 buruh terancam PHK akibat kenaikan harga gas industri. Menurutnya, kenaikan harga industri saat ini sudah tak terjangkau oleh pelaku usaha.

Sejak geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepadaBisnismelalui sambungan telepon.

Dia menyatakan bahwa puluhan ribu buruh yang terancam PHK tersebut merupakan pekerja pabrik keramik. Menurutnya, salah satu pabrik produsen keramik terbesar yang terletak di Bekasi, Jawa Barat juga terancam tutup dan mem-PHK seluruh karyawan imbas harga gas industri yang berada di luar kemampuan perusahaan.

Andi Gani menyampaikan bahwa ancaman PHK ini menjadi cerminan sulitnya mempertahankan investasi yang stabil di Tanah Air. Dia mengaku bahwa hal ini turut menjadi kekhawatiran besar kalangan buruh, lebih lagi dalam mendatangkan investasi baru.

Menurutnya, pemerintah perlu tetap mengoptimalkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga alas kaki. Kapasitas penyerapan tenaga kerja yang dapat menjangkau puluhan ribu orang dinilai menjadi alasan utama.

Pihaknya juga menggarisbawahi alur administratif sebagai aspek yang berdampak terhadap arus investasi. Andi Gani membandingkan perbedaan alur investasi di Vietnam dengan di Indonesia.

“Kita harus bisa bersaing dengan Vietnam. Sekarang Vietnam perizinan cepat, lalu birokrasinya sangat-sangat pendek. Jadi tidak rumit,” ujarnya.

Pelemahan Sektor Manufaktur

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai proyeksi Outlook Ketenagakerjaan 2026 terbilang ambisius, lantaran tidak menggambarkan penuh kondisi industri saat ini. Menurutnya, ada jarak yang cukup lebar antara optimisme makro yang disampaikan pemerintah dan kondisi sektor riil yang justru menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Dia menyoroti stagnansi aktivitas manufaktur yang tecermin dari indeks PMI manufaktur pada level 50,0 per Mei 2026. Di samping itu, pasar tenaga kerja juga belum mendukung lantaran lebih dari 23.000 pekerja terdampak PHK pada lima bulan pertama tahun ini, hingga adanya dampak berantai dari ketergantungan industri Tanah Air terhadap impor bahan baku.

Terkaitgreen jobs, dia menilai optimisme serapan jutaan lapangan kerja perlu dibaca secara lebih hati-hati. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang telah melampaui target 2026 belum diiringi kapasitas penciptaan pekerjaan yang besar.

“Struktur energinya masih didominasi sumber yang relatif mapan, sedangkan sektor yang biasanya menjadi penyerapgreen jobsdalam jumlah besar seperti tenaga surya, kendaraan listrik, dan ekonomi sirkular masih memiliki skala yang terbatas,” terang Yusuf kepadaBisnis.

Menurutnya, penciptaangreen jobstidak hanya bergantung pada investasi dan proyek baru, tetapi juga pada keberhasilan program reskilling, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yusuf menyebut angka 3,88 jutagreen jobslebih tepat dipandang sebagai potensi maksimum dalam skenario yang sangat ideal.

Dia berpendapat, untuk menilai apakah target tersebut benar-benar berada di jalur yang tepat, indikator yang digunakan semestinya mengarah ke statistik konkret seperti pergerakan PMI manufaktur, tren PHK bulanan, hingga realisasi kapasitas energi terbarukan non-PLTA. Dari sisi tenaga kerja, tingkat penyerapan lulusan vokasi di sektor prioritas serta peningkatan proporsi tenaga kerja formal juga dinilai perlu menjadi perhatian.

“Selama indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan yang konsisten, proyeksi 3,88 jutagreen jobsmasih lebih dekat pada aspirasi kebijakan daripada realitas ekonomi yang sudah terbentuk,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,26 triliun di antaranya untuk Program Magang Nasional 2026 serta pelatihan vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak PHK.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan anggaran tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II/2026 serta paruh kedua tahun ini.

Secara rinci, sebesar Rp4,14 triliun anggaran diperuntukkan bagi Program Magang Nasional. Kemudian, sebesar Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK.

Pemerintah sendiri telah kembali membuka Program Magang Nasional Angkatan II Tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Angka tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama tahun lalu yang telah menjaring 102.600 peserta.

Kurnia mengatakan bahwa program Magang Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul, kompetitif, dan berdaya saing nasional.

"Melalui Program Magang Nasional, pemerintah berupaya memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda, memperkuat keterhubungkan dunia pendidikan dengan industri, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," kata Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI pada Rabu (24/6/2026).

Kurnia menjelaskan bahwa dari anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional, sasarannya adalah untuk biaya uang saku bagi 150.000 peserta magang selama enam bulan. Adapun, biaya uang saku bagi peserta menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.

Selain itu, anggaran diperuntukkan bagi sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan, pendampingan mentor di tempat magang, hingga dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,26 triliun untuk Program Magang Nasional tahun ini dan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK serta pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II dan semester II 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 6,26 triliun, yang terdiri atas Rp 4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp 2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan anggaran Rp 4,14 triliun akan digunakan untuk membiayai uang saku bagi 150 ribu peserta magang selama enam bulan. Besaran uang saku tersebut disesuaikan dengan upah minimum di daerah masing-masing.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan dan pendampingan mentor di tempat magang, serta dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Kurnia menjelaskan pemerintah juga membuka kemungkinan skema berbagi biaya dengan perusahaan mitra, dengan sebagian gaji peserta magang turut ditanggung perusahaan. "Dengan kemungkinan formulasi tertentu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," tuturnya.

Program Magang Nasional tahun ini akan dimulai pada Juli 2026 dan ditargetkan menjaring sekitar 50 ribu peserta pada gelombang pertama. Pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa tahap hingga mencapai target 150 ribu peserta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi bagi 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada semester II 2026. Program ini digulirkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas peluang mereka kembali masuk ke pasar kerja.

Program tersebut menjadi salah satu komponen stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada paruh kedua tahun ini. Selain korban PHK, pelatihan juga ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK guna meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, program tersebut masuk dalam Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang menargetkan 220 ribu peserta.

“Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 220 ribu peserta. Lima puluh ribu orang di antaranya untuk mereka yang terkena PHK,” ujar Yassierli dalam Taklimat Media Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga akan menjalankan Program Magang Nasional angkatan kedua pada 2026 dengan target 150 ribu peserta. Program ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan kerja sekaligus meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Yassierli menjelaskan evaluasi Program Magang Nasional 2025 menunjukkan hasil yang cukup positif. Dari 65.245 peserta yang dievaluasi, sebanyak 84 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dari sisi manfaat ekonomi, sekitar 67 persen peserta mengaku program magang membantu kondisi ekonomi mereka maupun keluarganya. Sementara itu, sebanyak 84 persen mentor dan perusahaan penyelenggara menyatakan puas terhadap kontribusi peserta magang selama mengikuti program.

Hasil evaluasi juga menunjukkan sekitar 30 persen peserta magang memperoleh tawaran kerja dari perusahaan tempat mereka menjalani magang. Sebanyak 33 persen lainnya belum menerima tawaran kerja secara resmi, namun telah mendapatkan indikasi akan direkrut.

Yassierli mengatakan, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan pelaksanaan Program Magang Nasional angkatan kedua, termasuk memperluas cakupan peserta dan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha.

“Kami berharap pada bulan Juli ini program angkatan kedua bisa segera dilaksanakan,” kata Yassierli.

Program vokasi dan magang menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan pasar kerja. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp6,26 triliun untuk mendukung pelaksanaan kedua program tersebut.

Stimulus ketenagakerjaan ini melengkapi berbagai kebijakan lain yang telah diumumkan pemerintah pada semester II 2026, termasuk bantuan pangan dan insentif transportasi, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan pelatihan vokasi nasional yang menyasar lulusan SMA/SMK dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan pelatihan vokasi nasional untuk 220 ribu lulusan SMA/SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK.

"Pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220 ribu dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA (dan) SMK dan 50 ribu orang adalah untuk mereka yang terkena PHK," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga akan melaksanakan kembali program magang nasional angkatan II pada Juli 2026 mendatang untuk 150 ribu peserta lulusan perguruan tinggi.

Dalam paparannya, Yassierli menyampaikan sejumlah evaluasi sementara terkait magang nasional angkatan I yang telah rampung dilaksanakan pada Oktober 2025 hingga Juni 2026.

Program ini diikuti sekitar 102.600 ribu peserta di berbagai perusahaan dan instansi pemerintah seluruh Indonesia.

Ia membeberkan sebanyak 30 persen peserta dilaporkan mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan tempat magang.

Angka tersebut berdasarkan hasil survei peserta batch 1 dan 2 sebanyak 65.245 peserta magang dan 7.217 perusahaan penyelenggara magang.

"(Sebanyak) 33 persen mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi dan 37,26 persen mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai terakhir," katanya.

Yassierli mengatakan mayoritas peserta magang sangat puas dengan program magang nasional. Secara rinci, sebanyak 52,13 persen peserta merasa sangat puas, 32,13 persen puas, 15,05 persen cukup puas, 0,29 persen tidak puas, serta 0,42 persen sangat tidak puas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan program dinilai tepat sasaran karena dapat membantu perekonomian keluarga. Sebanyak 36,52 persen peserta menyebut uang saku setara Upah Minimum (UMR) yang mereka terima sangat membantu perekonomian keluarga, 30,61 persen merasa membantu, 30,45 persen cukup membantu, 2,07 persen tidak membantu, dan 0,35 persen sangat tidak membantu.

Di sisi lain, dari sisi perusahaan penerima peserta magang, sebesar 34,92 persen perusahaan sangat puas dengan kontribusi peserta, 49,21 persen cukup puas, 15,42 persen tidak puas, dan 0,32 persen sangat tidak puas.

"Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua," pungkas Yassierli.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi nasional bagi 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026.

Selain bagi korban PHK, pemerintah juga menargetkan 220 ribu peserta dalam program pelatihan vokasi nasional yang difokuskan pada lulusan SMA dan SMK.

“Tentu langkah yang sudah dan sedang kami lakukan adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga melanjutkan program Magang Nasional (MagangHub) untuk angkatan kedua pada 2026 dengan total target peserta mencapai 150 ribu orang sepanjang tahun.

Khusus untuk program magang dan vokasi, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp6,26 triliun pada semester II 2026. Adapun total nilai stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah pada paruh kedua tahun ini mencapai sekitar Rp26,34 triliun.

Yassierli mengatakan, pemerintah siap melakukan sejumlah penyempurnaan dalam pelaksanaan program magang berikutnya, antara lain terkait sebaran calon peserta serta distribusi bidang kejuruan atau profesi tempat peserta menjalani magang.

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya Program Magang Nasional 2025 diikuti 102,6 ribu peserta dengan melibatkan 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah sebagai lokasi magang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peserta magang memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta pendampingan mentor dari perusahaan.

Selain itu, peserta juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jika pada angkatan pertama sertifikasi bersifat opsional, pada angkatan kedua fasilitas tersebut akan diintegrasikan dengan pelaksanaan program magang.

Yassierli menambahkan, Program Magang Nasional angkatan pertama tahun 2025 telah resmi ditutup pada pekan lalu.

Untuk angkatan kedua tahun 2026, pemerintah akan segera mengumumkan rincian jadwal pelaksanaannya dan menargetkan program tersebut dapat mulai berjalan pada Juli 2026.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program magang dan vokasi yang dilanjutkan pada paruh kedua tahun ini diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di masyarakat.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II/2026 senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif pajak, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagian insentif dalam paket tersebut sebelumnya telah diumumkan, antara lain insentif pajak bagi penulis, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta diskon tarif transportasi.

“Total anggaran stimulus Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dari total tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Sementara itu, program magang dan vokasi mencapai Rp6,26 triliun, dan stimulus serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

Paket stimulus ini akan digulirkan bertahap mulai Juli 2026 hingga periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi pada periode konsumsi tinggi.

Di sektor insentif, pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, diberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan akhir tahun, termasuk potongan tarif kereta api, kapal Pelni, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Untuk transportasi udara, pemerintah menanggung PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pemerintah juga memberikan insentif impor berupa bea masuk 0% untuk LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, serta penurunan bea masuk suku cadang pesawat, dengan total manfaat mencapai triliunan rupiah.

Di sisi pengembangan SDM, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun serta pelatihan vokasi senilai Rp2,12 triliun untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk stabilisasi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu-tempe senilai Rp500 miliar.

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II/2026 senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif pajak, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagian insentif dalam paket tersebut sebelumnya telah diumumkan, antara lain insentif pajak bagi penulis, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta diskon tarif transportasi.

“Total anggaran stimulus Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dari total tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Sementara itu, program magang dan vokasi mencapai Rp6,26 triliun, dan stimulus serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

Paket stimulus ini akan digulirkan bertahap mulai Juli 2026 hingga periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi pada periode konsumsi tinggi.

Di sektor insentif, pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, diberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan akhir tahun, termasuk potongan tarif kereta api, kapal Pelni, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Untuk transportasi udara, pemerintah menanggung PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pemerintah juga memberikan insentif impor berupa bea masuk 0% untuk LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, serta penurunan bea masuk suku cadang pesawat, dengan total manfaat mencapai triliunan rupiah.

Di sisi pengembangan SDM, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun serta pelatihan vokasi senilai Rp2,12 triliun untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk stabilisasi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu-tempe senilai Rp500 miliar.

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti pelatihan kali ini.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja.

"Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Darmawansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerja (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10–15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

"Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Pada batch 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja .

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Begini Cara Aksesnya



"Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Darmawansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerja (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10-15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

"Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional," pungkasnya.

Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 3 yang berlangsung mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja.

“Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Darmawansyah.

Adapun pada tahap 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20 ribu peserta dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mengikuti program ini.

Pelatihan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Lebih lanjut, Darmawansyah mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.

Oleh karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujar dia.

Selain itu, Darmawansyah menjelaskan calon peserta yang ingin mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerja (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara dilaksanakan pada 10–15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Tahun 2026 Batch 2 pada Kamis, 18 Juni 2026. Hasil seleksi dapat diakses peserta melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10-17 Juni 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengimbau, peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing guna mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

"Kami mengimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Minggu (14/8/2026).

Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2 Masih Terbuka, Ada Pilihan 24 Kejuruan



Ia menjelaskan bahwa PVN merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

"PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha," ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026. Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).