#30 tag 24jam
Gaji Magang Nasional 2026 Mulai Rp3,5 Juta hingga Rp6 Juta per Bulan
Program Magang Nasional 2026 menargetkan 150 ribu peserta dengan gaji Rp3,5-6 juta/bulan, membantu lulusan S1 dan disabilitas masuk dunia kerja. [291] url asal
#program-magang-nasional #gaji-magang-nasional #peserta-magang-2026 #magang-sesuai-umr #penghasilan-magang #magang-lulusan-s1 #magang-di-bumn #magang-perusahaan-swasta #mentor-magang #kompetensi-kerja
(Bisnis.Com - Terbaru) 29/06/26 19:22
v/263031/
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali melaksanakan Program Magang Nasional (PMN) pada 2026 dengan target menjangkau 150 ribu peserta. Program ini ditujukan untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan tetap.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu tantangan yang terus dihadapi pemerintah adalah memastikan lulusan, khususnya jenjang Sarjana (S1), dapat segera memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
"Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah, bisa langsung mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan," kata Teddy melalui keterangan tertulis yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (29/6/2026).
Menurut Teddy, Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli telah memasuki angkatan kedua. Melalui program tersebut, lulusan S1 dapat mengikuti magang selama enam bulan di perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Selama mengikuti program, peserta memperoleh penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, bergantung pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan.
Selain itu, dia melanjutkan bahwa peserta juga mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan kompetensi kerja.
"Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari Profesi dan saudara kita dari Disabilitas," ujar Teddy.
Ia menyebutkan, pelaksanaan PMN pada 2025 diikuti 100 ribu peserta yang ditempatkan di 8.800 perusahaan swasta dan BUMN. Pada 2026, jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30 persen atau 30 ribu peserta PMN 2025 langsung diterima sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara sekitar 30 persen lainnya masih menunggu proses rekrutmen lanjutan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.
Gaji Peserta Program Magang Nasional 2026 Sesuai UMR, Rp3,5 Juta hingga Rp6 Juta per Bulan
Program Magang Nasional 2026 menargetkan 150 ribu peserta dengan gaji Rp3,5-6 juta/bulan, membantu lulusan S1 dan disabilitas masuk dunia kerja. [291] url asal
#program-magang-nasional #gaji-magang-nasional #peserta-magang-2026 #magang-sesuai-umr #penghasilan-magang #magang-lulusan-s1 #magang-di-bumn #magang-perusahaan-swasta #mentor-magang #kompetensi-kerja
(Bisnis.Com - Terbaru) 29/06/26 19:22
v/262808/
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali melaksanakan Program Magang Nasional (PMN) pada 2026 dengan target menjangkau 150 ribu peserta. Program ini ditujukan untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan tetap.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu tantangan yang terus dihadapi pemerintah adalah memastikan lulusan, khususnya jenjang Sarjana (S1), dapat segera memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
"Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah, bisa langsung mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan," kata Teddy melalui keterangan tertulis yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (29/6/2026).
Menurut Teddy, Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli telah memasuki angkatan kedua. Melalui program tersebut, lulusan S1 dapat mengikuti magang selama enam bulan di perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Selama mengikuti program, peserta memperoleh penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, bergantung pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan.
Selain itu, dia melanjutkan bahwa peserta juga mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan kompetensi kerja.
"Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari Profesi dan saudara kita dari Disabilitas," ujar Teddy.
Ia menyebutkan, pelaksanaan PMN pada 2025 diikuti 100 ribu peserta yang ditempatkan di 8.800 perusahaan swasta dan BUMN. Pada 2026, jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30 persen atau 30 ribu peserta PMN 2025 langsung diterima sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara sekitar 30 persen lainnya masih menunggu proses rekrutmen lanjutan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.
KPK Catat Laporan dari PNS yang Terima Gratifikasi dari Anak Magang, Jam hingga Parfum
KPK mencatat laporan gratifikasi dari PNS yang menerima hadiah dari peserta magang, seperti jam dan parfum. KPK berkoordinasi dengan Kemnaker untuk mencegah korupsi. [350] url asal
#kpk-gratifikasi #laporan-gratifikasi #pns-terima-gratifikasi #gratifikasi-dari-magang #mentor-magang #kpk-dan-kemnaker #gratifikasi-barang #gratifikasi-uang #laporan-kpk-2025 #gratifikasi-meningkat
(Bisnis.Com - Terbaru) 03/01/26 16:13
v/92256/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat laporan dari Pegawai Negeri Sipil yang menerima gratifikasi dari peserta magang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan PNS tersebut ditunjuk sebagai mentor dalam sebuah program magang. Mereka melaporkan gratifikasi berupa pemberian jam hingga parfum.
"Mereka melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dari siswa atau mahasiswa magang yang mereka mentori. Pemberiannya beragam, mulai dari baju, jaket, tumbler, jam, hingga parfum," kata Budi dalam keterangan tertulis dikutip pada Sabtu (3/1/2026).
Mengingat Kementerian Ketenagakerjaan membuka program magang, Budi menyebut KPK telah berkoordinasi dengan Kemnaker untuk mencegah tindakan gratifikasi yang merupakan bagian dari korupsi.
Selain itu, Budi mengimbau kepada peserta magang agar menjaga integritas dan tidak melakukan aktivitas tindak pidana rasuah.
Budi menyampaikan laporan tersebut bagian dari catatan KPK sepanjang tahun 2025, di mana pengaduan gratifikasi mencapai 5.020 laporan, dengan jumlah objek gratifikasi 5.799.
Pasalnya, penerimaan laporan gratifikasi tahun 2025 meningkat 20%. Sementara pada tahun 2024, KPK menerima sejumlah 4.220 laporan.
"Dari sejumlah objek gratifikasi tersebut, tercatat 3.621 dalam bentuk barang dengan nilai tafsir senilai Rp3,23 miliar, dan 2.178 objek gratifikasi dalam bentuk uang senilai Rp13,17 miliar. Sehingga dari total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini senilai total Rp16,40 miliar," jelas Budi.
Laporan tersebut disampaikan oleh 1.620 (32,3%) pelapor individu dan 3.400 (67,7%) dari Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG), yang ada di sejumlah instansi, baik Kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah.
Budi menjelaskan penerimaan gratifikasi paling banyak dilaporkan adalah memberikan dari vendor dalam rangka pengadaan barang dan jasa, pemberian dari mitra dalam rangka hari raya maupun dalam rangka pisah sambut, hingga pemberian "terima kasih" dari pengguna layanan seperti perpajakan-kesehatan.
Budi menyebut KPK banyak menerima laporan gratifikasi yang diberikan oleh pihak perbankan sehingga KPK mengimbau kepada Bank Himbara agar tidak melakukan gratifikasi, mengingat Himbara bagian dari BUMN.
"Sesuai dengan pasal 12B UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa 'Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya'. Ketentuan pelaporan gratifikasi lebih lanjut juga diatur dengan Perkom Nomor 2 tahun 2019," tandas Budi.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)