Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp4,2 triliun untuk program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026/Angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada Juli.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa kuota peserta pada periode (batch) pertama dari Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

"Untuk pendaftaran peserta, ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu dibuka pada 15-28 Juli. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi (bagi peserta untuk mempersiapkan diri)," ujar Menaker.

Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

"Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform MagangHub, kemudian mem-posting lowongan magang yang dibuka. Silahkan para perusahaan, kementerian dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini," kata Yassierli.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi," ujarnya menambahkan.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus, dan hari pertama Magang Nasional 2026 batch I resmi dimulai pada 10 Agustus.

Adapun program Magang Nasional juga masuk ke dalam paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026, yang diharapkan mampu memperkuat sektor ketenagakerjaan nasional.

Magang Nasional pun dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Tak hanya itu, Kemnaker juga turut menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan Program Magang Nasional (PMN) tahun 2026. Program inisiasi Presiden Prabowo tersebut telah memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang makin luas.

“Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji,” ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Senin (29/6/2026).

“Nah, untuk itu sejak tahun 2025 lalu dan sekarang tahun kedua, Presiden Prabowo melalui Menaker Prof Yassierli beserta tim, membuat Program Magang Nasional,” lanjutnya.

Melalui program ini, para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5-6 juta perbulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja.

“(Peserta PMN) dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skillnya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel,” katanya.

Pada tahun 2025, PNM telah diikuti oleh 100 ribu peserta magang yang tersebar di beberapa perusahaan di Tanah Air. “Tahun ini naik menjadi 150.000 peserta, akan bekerja disekitar 8.800 perusahaan BUMN dan swasta,” tulisnya.

Teddy pun menyampaikan bahwa hasil penyelenggaraan program pada tahun pertama menunjukkan capaian yang baik.

Dia menilai bahwa dari 100.000 peserta yang mengikuti program, sekitar 30 persen atau sekitar 30.000 peserta berhasil direkrut sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu 30 persen lainnya sedang menunggu panggilan kerja dalam 2 sampai 3 bulan.

“Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan,” tandasnya.

Dengan perluasan jumlah peserta dan perusahaan mitra pada tahun ini, Program Magang Nasional diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda, memperkuat keterampilan sumber daya manusia, serta menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka pendaftaran peserta Program Magang Nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi pada 15 Juli hingga 28 Juli mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa penyelenggaraan program magang untuk angkatan kedua ini bakal diikuti oleh jumlah peserta yang bertambah dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang.

“Jadi kenaikannya itu dari 100.000 menjadi 150.000, dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa calon peserta magang nasional dapat mempersiapkan diri selama kurang lebih dua pekan ke depan.

Pada rentang waktu tersebut, penyelenggara magang yang terdiri dari perusahaan, kementerian, dan lembaga melakukan registrasi ke platform Maganghub sebelum proses verifikasi dilakukan Kemnaker.

Menurut Yassierli, pihaknya akan meninjau kecocokan lowongan yang ditawarkan dengan profil lulusan perguruan tinggi.

“Kalau cocok, kami akan loloskan, termasuk juga kuota maksimum itu adalah 20% dari total jumlah karyawan yang ada. Jadi secara jumlah kami batasi,” tuturnya.

Setelah itu, dia menyampaikan bahwa fase pendaftaran penyelenggara, pengumuman lowongan, serta verifikasi tersebut akan rampung pada 15 Juli 2026, bersamaan dengan hari pertama pendaftaran peserta.

Menurut rencana, program magang nasional tahun ini akan dibagi menjadi tiga gelombang, yang masing-masing memiliki kuota 50.000 peserta. Pembukaan gelombang kedua dan ketiga akan diumumkan kemudian.

“Jadi, batch pertama 50.000 orang. Nanti kita buka segera sesudah itu batch, kedua 50.000 dan batch ketiga 50.000 orang,” ujar Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa Program Magang Nasional untuk lulusan baru alias fresh graduate masih belum merata, lantaran lokasi pelaksanaan yang masih terpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta.

Menurutnya, hal ini menjadi evaluasi yang hendak dibenahi dalam pelaksanaan program magang nasional yang akan berlanjut untuk angkatan kedua pada tahun ini.

“Sebaran peserta magang pada angkatan satu masih banyak di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi di Jakarta,” katanya dalam konferensi pers penutupan Program Magang Nasional Batch 3 2025 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Yassierli memaparkan, hal ini salah satunya dipicu oleh besaran uang saku peserta magang setara upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta, yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

Banyak peserta magang disebutnya juga ingin merasakan pengalaman bekerja di Ibu Kota. Hal ini juga selaras dengan perusahaan penyedia magang yang banyak berpusat di Jakarta.

Oleh karena itu, Yassierli menginginkan agar sebaran peserta magang nasional tahun depan dapat lebih merata. Kemnaker tengah menggodok agar distribusi peserta magang nantinya dapat berdasarkan masing-masing wilayah atau provinsi

Selain itu, dia juga menyinggung tantangan sebaran program studi masing-masing peserta magang. Dia ingin program ini lebih aksesibel bagi semua latar belakang, tak terkecuali difabel.

“Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas, kita ingin kesempatan itu juga dimiliki oleh adik-adik lulusan perguruan tinggi dari difabel,” tuturnya.

Terkait pelaksanaan 3 gelombang Program Magang Nasional 2025 yang telah rampung, Yassierli menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus memonitor dan mengevaluasi sekitar 100.000 lulusan yang ada.

Langkah ini mencakup penelusuran (tracer) terhadap serapan kerja alumnus program sesudah 3 bulan dan sesudah 6 bulan mereka melaksanakan magang.

“Kita evaluasi dulu dari hasil survei, ini masih kita olah datanya dan kita akan terus memonitor nanti terkait dengan serapan mereka di industri,” tutur Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menambah kuota Program Magang Nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi menjadi 150.000 peserta pada 2026.

Program ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat kompetensi angkatan kerja di Tanah Air. Kendati demikian, kebijakan ini tidak luput dari sejumlah kritikan yang perlu diatasi, diantaranya mengenai pemetaan dan sistem seleksi serta penilaian.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program magang dengan skala yang lebih besar dari target 100.000 peserta pada tahun lalu. Yassierli mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto telah disepakati dalam rapat lintas kementerian bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Alhamdulillah arahan Bapak Presiden untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan magang untuk sebanyak 150.000 orang,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Dia menargetkan pelaksanaan program magang 2026 dapat dimulai pada Juli 2026 dengan target awal 50.000 peserta. Selanjutnya, program akan dibuka dalam dua gelombang lainnya hingga total peserta mencapai 150.000 orang.

Menurutnya, peserta akan menerima uang saku senilai upah minimum di kawasan mereka menjalankan magang. Pemerintah akan kembali menanggung uang saku magang tersebut secara penuh, alias belum akan berbagi beban dengan perusahaan penyelenggara magang sebagaimana pernah digagas sebelumnya.

Yassierli juga melaporkan bahwa sekitar 78.000 peserta telah menyelesaikan program magang nasional dari gelombang alias batch pertama dan kedua pada tahun pelaksanaan 2025. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 14.000 peserta pada batch pertama dan kurang lebih 62.000 peserta pada batch kedua.

Selain itu, sekitar 35% peserta magang batch pertama disebut telah mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Hal ini diiringi hasil evaluasi sementara yang menunjukkan tingkat kepuasan peserta dan perusahaan terhadap program tersebut relatif tinggi. Dari evaluasi batch pertama, sebanyak 85% peserta menyatakan puas dan sangat puas terhadap program magang, sedangkan 14% cukup puas.

“Dari segi perusahaan juga sama, kita lakukan evaluasi. Perusahaan yang puas dari batch satu itu sekitar 4.000 perusahaan, 81% mereka puas dan sangat puas,” ujarnya.

Yassierli berharap bahwa program ini dapat menjangkau lebih banyak lulusan baru perguruan tinggi untuk memperkuat pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Kemnaker juga menawarkan opsi bagi peserta yang telah merampungkan magang untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.

Ketika ditanya perihal upaya untuk memastikan kesinambungan program magang dengan kesempatan kerja, dia menyebut Kemnaker tengah memperkuat integrasi pasar kerja melalui platform SIAPKerja. Yassierli mengakui implementasi wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan belum berjalan optimal, sehingga Kemnaker terus melakukan sosialisasi ke kawasan industri dan kawasan ekonomi.

“Kita ingin SIAPKerja itu menjadi umbrella. Jadi job portal-job portal swasta tidak kita akuisisi, tapi kita libatkan mereka,” imbuhnya.

Kemnaker mencatat integrasi dengan platform lowongan kerja swasta masih berlangsung. Dari total sejumlah platform yang ada, dia mengatakan sekitar 50%-60% telah terhubung dengan sistem tersebut.

Pihaknya pun menilai integrasi tersebut penting karena banyak lowongan kerja sebenarnya tersedia di pasar, tetapi tersebar di berbagai platform dan sulit diakses pencari kerja secara terpusat.

Pekerjaan Rumah

Sementara itu, kalangan dunia usaha memandang bahwa program magang ini merupakan upaya untuk menjawab salah satu tantangan utama ketenagakerjaan Tanah Air, yakni kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan bahwa program tersebut dapat membantu pencari kerja memperoleh pengalaman. Dari sisi perusahaan, program magang juga dinilai membantu dunia usaha dalam membangun saluran talenta dan mengenali potensi tenaga kerja.

“Program seperti ini penting karena memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh pengalaman kerja praktis, memahami budaya kerja profesional, membangun etos kerja, serta meningkatkan kesiapan mereka sebelum masuk ke pasar kerja formal,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis.

Menurutnya, Apindo telah berkoordinasi intensif dengan Kemnaker, termasuk melalui nota kesepahaman penguatan pemagangan nasional dan peningkatan kualitas SDM. Dunia usaha pun disebutnya juga dilibatkan dalam penyusunan panduan, harmonisasi kebijakan, serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Namun demikian, Shinta menilai sejumlah aspek masih perlu diperkuat, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang lebih presisi, sistem seleksi dan asesmen peserta, standarisasi kualitas mentoring, hingga evaluasi berbasis hasil seperti tingkat serapan kerja setelah program selesai.

Apindo juga menilai cakupan program dapat diperluas tidak hanya untuk fresh graduate, tetapi juga pencari kerja muda lainnya selama sesuai dengan kebutuhan industri dan kapasitas perusahaan peserta.

“Program ini berpotensi memperkuat link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri, meskipun tentu hasilnya masih perlu terus dievaluasi secara bertahap,” ujar Shinta.

Di sisi lain, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti aspek kepastian karier peserta magang dan tata kelola program tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perusahaan penyedia magang tidak sekadar memanfaatkan program ini untuk memangkas biaya produksi.

“Program magang nasional ini harus ada jaminan bahwa perusahaan akan menjadikan peserta magang sebagai pekerja tetap,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Huda, kepastian tersebut penting agar program magang tidak dipandang sebagai bentuk subsidi pemerintah kepada sektor swasta. Dia menyebut program magang memiliki hasil terhadap keberlangsungan perekonomian nasional, tetapi harus dirasakan oleh lebih banyak pihak.

Dia juga menilai skema pembayaran uang saku program magang tersebut perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan pembagian beban uang saku antara pemerintah dan perusahaan penyedia magang.

“Mereka secara output produksi meningkat, tetapi tidak mengeluarkan biaya. Jadi, secara tata kelola program, harusnya memang ada share [uang saku] juga dari perusahaan,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada perusahaan untuk menanggung 20–30 persen uang saku bagi peserta Magang Nasional untuk tahap kedua.

“Kami minta mereka (perusahaan) sharing (beban uang saku). Ya, 20–30 persen ditanggung korporasi,” ujar Airlangga ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan bahwa pada tahap pertama, pemerintah sudah menanggung 100 persen uang saku peserta Magang Nasional.

Oleh karena itu, untuk tahap kedua, ia meminta kepada perusahaan agar turut serta menanggung uang saku peserta.

“Burden sharing (pembagian beban) harus kita dorong. Kalau kemarin kan 100 persen dibayar pemerintah,” kata Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

Ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong perusahaan untuk ikut menanggung beban uang saku peserta Program Magang Nasional.

Setelah selama dua gelombang penuh dibiayai pemerintah, skema baru kini disiapkan agar korporasi ikut patungan sekitar 20 hingga 30 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pola pembiayaan bersama atau burden sharing dinilai perlu diterapkan karena para peserta nantinya menjalani praktik kerja langsung di lingkungan perusahaan.

"Tentu, burden sharing harus kita dorong. Kalau kemarin kan kita 100 persen dibayar pemerintah, dengan sudah berjalan satu putaran, putaran kedua. Toh karena ini mereka akan bekerja di korporasi, ya kita minta mereka sharing," ujar Airlangga di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Menurut Airlangga, pembahasan teknis dengan kalangan dunia usaha memang belum difinalkan. Namun pemerintah sudah menyiapkan skema awal kontribusi perusahaan dalam kisaran seperlima hingga hampir sepertiga dari total uang saku peserta.

"Nanti kita siapkan, tapi 20-30 persen mungkin," katanya.

[Gambas:Youtube]

Airlangga menyebut porsi 20 persen hingga 30 persen tersebut akan dibebankan kepada perusahaan tempat peserta menjalani magang, sedangkan sisa pendanaan tetap berasal dari pemerintah.

Dengan skema tersebut, uang saku bulanan peserta magang yang selama ini setara Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lagi sepenuhnya berasal dari APBN.

Adapun pemerintah tengah menyiapkan perluasan Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027. Langkah itu diambil setelah animo pendaftar melonjak tajam.

Pada pelaksanaan 2025-2026, program ini diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total sekitar 400 ribu pendaftar.

Selain menambah kuota, pemerintah berencana memperluas sebaran peserta agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Bidang magang juga akan diperluas, tidak lagi dominan di sektor administrasi, pemasaran, dan manajemen, tetapi dibuka ke lebih banyak sektor industri agar mampu menampung lulusan diploma maupun sarjana.

Di saat bersamaan, pemerintah juga mengevaluasi penguatan program pelatihan vokasi untuk lulusan SMK sebagai bagian dari upaya mempercepat kesiapan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan peningkatan kuota Program Magang Nasional pada periode 2026–2027 setelah program 2025–2026 saat ini diikuti sekitar 100.000 peserta dari total sekitar 400.000 pendaftar.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Sekretariat Kabinet untuk membahas sejumlah agenda strategis di bidang ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Minggu (26/4/2026).

“Program Magang Nasional 2025–2026 saat ini sedang diikuti 100.000 peserta magang, dengan jumlah pendaftar awal mencapai sekitar 400.000 orang,” ujar Teddy.

Pemerintah pun berencana meningkatkan kuota peserta untuk periode 2026–2027, sekaligus memperkuat kualitas pelatihan dan keahlian yang diperoleh para peserta magang. Program ini dinilai menjadi salah satu jembatan penting bagi lulusan, khususnya sarjana, untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung.

Selain pengalaman di dunia kerja, peserta juga memperoleh pembelajaran dari mentor profesional serta mendapatkan upah bulanan yang disesuaikan dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang didukung oleh pemerintah pusat.

Dalam kesempatan yang sama, kedua pihak juga membahas penguatan program pelatihan vokasi, khususnya bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja dan daya saing tenaga kerja muda di pasar industri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia disebut terus menjalankan berbagai inisiatif peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja. Fokus program mencakup perlindungan dan pengembangan kapasitas bagi buruh, pekerja outsourcing, hingga pekerja rumah tangga.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, khususnya bagi buruh, pekerja outsourcing, dan pekerja rumah tangga,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap ribuan peserta Program Magang Nasional Batch I mengundurkan diri di tengah pelaksanaan program.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan program ini mencatat keterlibatan 1.185 perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan dengan dukungan 5.267 mentor.

Kemnaker mencatat jumlah peserta yang lolos seleksi mencapai 16.112 orang, terdiri dari 14.952 peserta batch 1A dan 1.160 peserta batch 1B.

Namun, jumlah peserta aktif menyusut menjadi 11.949 orang, dengan rincian 11.110 peserta batch 1A dan 839 peserta batch 1B. Artinya, terdapat ribuan peserta yang tidak melanjutkan program hingga selesai.

“Hal ini merupakan bagian dari dinamika program di mana terdapat peserta yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah mereka diterima dalam satu sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan atau di dalam di instansi yang memang sebelum proses ini mereka kebanyakan juga sudah melamar,” kata Anwar dalam Penutupan Program Magang Nasional Batch I di YouTube Kemnaker RI, Jumat (24/4/2026).

Anwar menjelaskan program pemagangan lulusan perguruan tinggi dirancang untuk mendorong kesiapan kerja melalui pengalaman langsung di dunia industri.

Dia menyampaikan program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, mengembangkan keterampilan teknis dan soft skill, membangun jejaring profesional, serta mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Untuk diketahui, program batch pertama berlangsung selama enam bulan, mulai 20 Oktober 2025–24 April 2026. Dalam periode tersebut, Kemnaker menilai pelaksanaan program berjalan baik dengan perkembangan positif dari sisi keterlibatan peserta, komitmen mitra industri, hingga capaian pembelajaran.

“Pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini dapat disimpulkan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan tentunya memberikan dampak positif bagi peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja bagi para peserta,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah berencana meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperluas kemitraan dengan dunia industri, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker juga akan memfasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dijadwalkan mulai 8 Mei 2026. Sertifikasi ini diharapkan menjadi tambahan bekal bagi peserta dalam meniti karier ke depan.

“Harapan kami tentunya dengan adanya sertifikasi kompetensi ini akan menjadi tambahan modal bagi adik-adik semuanya untuk meniti karir yang lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji perubahan skema pemberian uang saku bagi peserta Program Magang Nasional alias Maganghub, dari yang sebelumnya ditanggung penuh oleh pemerintah menjadi ditanggung sebagian oleh pengusaha.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1, Jumat (24/4/2026). Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari evaluasi dan upaya perbaikan program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi tersebut.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan agar lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan,” kata Yassierli sebagaimana disiarkan YouTube Kemnaker.

Dia melanjutkan, hal ini menjadi pengembangan dari penerapan Program Magang Nasional yang sedari awal mencanangkan pembinaan peserta magang secara intens, seperti adanya kejelasan pemberian tugas hingga laporan progres harian dan mingguan.

Selain itu, perusahaan juga didorong untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta magang yang telah menyelesaikan program tersebut. Hal ini yang kemudian diinginkan Yassierli sebagai komitmen perusahaan ke depan.

“Tahun yang pertama memang fokusnya bagaimana memberikan pengalaman kerja, tahun yang kedua nanti kalau ini bergulir tidak hanya pengalaman kerja, tetapi kita juga ingin memastikan mereka memiliki sertifikat dan mereka bisa diserap oleh perusahaan,” tuturnya.

Yassierli kemudian memaparkan bahwa terdapat beberapa poin perbaikan yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional mendatang.

Pertama adalah pemerataan sebaran peserta magang dari segi geografis, yang pada tahap pertama ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan di Pulau Jawa.

Dia menilai penting bagi putra daerah di luar Pulau Jawa untuk dapat berkarya di perusahaan yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, Kemnaker juga akan mendorong sebaran peserta dari segi kejuruan maupun program studi.

“Sebarannya tidak spesifik hanya digital marketing, tidak spesifik hanya administrasi manajemen, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua lulusan program studi apa pun itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan agar kuota program magang nasional untuk lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi naik menjadi 150.000 peserta pada 2026, naik dari target 100.000 peserta pada tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada hari ini, Kamis (9/4/2026).

“Kami sudah mengusulkan terkait program magang 2026. Kami mengusulkan jumlahnya naik menjadi 150.000 orang, tetapi ini baru usulan, ya,” kata Yassierli.

Dia memaparkan, usulan mengenai program magang tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, selagi Kemnaker masih menunggu ketersediaan anggaran.

Yassierli berharap agar penambahan kuota peserta magang ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, mengingat antusiasme yang dia sebut luar biasa dari peserta magang maupun perusahaan penyelenggara.

Mengenai pelaksanaan program magang nasional 2025, pihaknya menyampaikan terdapat sekitar 102.000 peserta yang lolos seleksi, tetapi sebagian di antaranya mengundurkan diri terutama karena telah mendapatkan pekerjaan.

Pelaksanaan magang nasional 2025 dibagi menjadi empat gelombang, yang mana gelombang pertama akan rampung pada 19 April 2026, sedangkan gelombang terakhir baru akan berakhir pada 15 Juni 2026 ini.

“Kami berharap program yang dilakukan oleh Kemnaker ini juga bisa melengkapi kompetensi teknis yang mereka sudah terima saat magang, kemudian dilengkapi dengan kompetensi nonteknis,” ujar Yassierli.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program magang nasional akan kembali dibuka pada 2026.

Dia belum menjelaskan kapan pastinya program magang fresh graduate itu kembali dibuka pada tahun ini. Kendati demikian, pihaknya memastikan bahwa target kepesertaan minimal sebanyak 100.000 lulusan baru perguruan tinggi, sama seperti target 2025.

“Tentunya kita akan lanjutkan program ini di tahun depan dengan [target] 100.000 juga. Kita ketahui biasanya perusahaan masa percobaan 3 bulan, tetapi ini enam bulan kita berikan kesempatan,” ujar Airlangga dalam Kompas100 CEO Forum, Rabu (26/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggung pajak penghasilan (PPh Pasal 21) atau pajak karyawan untuk peserta magang lulusan perguruan tinggi tahun anggaran 2026.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/2026 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

"Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan stimulus ekonomi bagi peserta magang, perlu memberikan fasilitas fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah," demikian bunyi pertimbangan PMK yang dikutip, Jumat (20/2/2026).

Adapun penghasilan peserta magang yang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah itu mencakup tiga kategori. Pertama, Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang diberikan kepada peserta pemagangan dalam bentuk uang saku atau imbalan sejenis.

Kedua, iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah. Ketiga, penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah kepada peserta pemagangan.

Sementara itu, kriteria peserta magang yang memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah antara lain, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan, peserta yang memenuhi pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi, dan tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya.

"Jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2026."