Bisnis.com, JAKARTA — Pejabat Federal Reserve (The Fed) menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati terhadap pemangkasan suku bunga dalam pertemuan kebijakan bulan lalu. Beberapa di antaranya bahkan mengindikasikan The Fed mungkin perlu kembali menaikkan suku bunga jika inflasi tetap tinggi.

Risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) 27–28 Januari 2026 yang dikutip pada Kamis (19/2/2026) memperlihatkan bahwa mayoritas pejabat belum mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Namun, dokumen tersebut menegaskan bahwa The Fed semakin menjauh dari konsensus untuk kembali memangkas suku bunga.

Perkembangan ini berpotensi memicu ketegangan dengan Presiden Donald Trump dan dapat mempersulit tugas calon ketua The Fed pilihannya, Kevin Warsh.

Trump berulang kali menyatakan keinginannya agar pimpinan The Fed berikutnya menurunkan suku bunga. Dua hari setelah pertemuan kebijakan tersebut, tepatnya pada 30 Januari, Trump mengumumkan pencalonan Warsh—mantan Gubernur The Fed—untuk menggantikan Jerome Powell yang masa jabatannya berakhir pada Mei.

“Risalah ini memiliki kecenderungan yang lebih hawkish. Hal ini menciptakan dinamika menarik jika dan ketika Kevin Warsh dikonfirmasi sebagai ketua The Fed,” tulis Gregory Daco, kepala ekonom EY-Parthenon dikutip dari Bloomberg.

Juru Bicara Gedung Putih Kush Desai menyatakan data harga terbaru yang lebih positif menjadi bukti bahwa inflasi kini mendingin dan stabil berkat kebijakan Trump yang mendorong sisi penawaran ekonomi.

“Sudah saatnya The Fed mengakui realitas yang sangat jelas ini dan memangkas suku bunga untuk memberikan keringanan lebih lanjut bagi pembeli rumah dan pelaku usaha Amerika,” ujarnya.

Risalah juga menunjukkan mayoritas anggota FOMC menilai pelemahan pasar tenaga kerja tahun lalu—yang mendorong bank sentral memangkas suku bunga tiga kali pada akhir 2025—mulai mereda pada akhir Januari.

“Mayoritas besar peserta menilai risiko penurunan terhadap lapangan kerja telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, sementara risiko inflasi yang lebih persisten tetap ada,” demikian isi risalah tersebut.

Pandangan itu muncul sebelum rilis laporan ketenagakerjaan Januari yang kuat. Bahkan, sekelompok pembuat kebijakan dalam pertemuan tersebut mengambil sikap yang lebih tegas menolak tambahan pelonggaran.

“Beberapa peserta mengingatkan bahwa pelonggaran kebijakan lebih lanjut di tengah inflasi yang masih tinggi dapat disalahartikan sebagai melemahnya komitmen pembuat kebijakan terhadap target inflasi 2%,” tulis risalah.

Meski demikian, sejumlah pejabat lainnya masih membuka ruang untuk pemangkasan suku bunga lanjutan jika inflasi turun sesuai ekspektasi, walaupun sebagian besar menilai proses penurunan inflasi bisa berlangsung lebih lambat dari perkiraan.

Dalam pertemuan Januari, FOMC memutuskan dengan suara 10-2 untuk mempertahankan suku bunga acuan federal funds di kisaran 3,5%–3,75%. Gubernur Christopher Waller dan Stephen Miran berbeda pendapat dan mendukung pemangkasan sebesar 25 basis poin. Komite juga menghapus frasa yang sebelumnya menyoroti meningkatnya risiko penurunan pada pasar tenaga kerja.

Sejak pertemuan tersebut, sejumlah data menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS menguat, inflasi melambat, dan pasar tenaga kerja stabil. Indeks harga konsumen (CPI) pada Januari naik moderat, tertahan oleh penurunan biaya energi, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Sementara itu, inflasi inti—yang tidak memasukkan komponen makanan dan energi—naik sesuai ekspektasi bulanan.

Nonfarm payrolls pada Januari mencatat kenaikan terbesar dalam lebih dari setahun, sementara tingkat pengangguran turun tak terduga menjadi 4,3%, menandakan stabilisasi pasar kerja di awal 2026. Data menunjukkan penambahan 130.000 lapangan kerja pada bulan tersebut.

Sejumlah pejabat The Fed menegaskan kondisi ekonomi AS yang relatif stabil memberi ruang bagi bank sentral untuk bersabar sebelum menyesuaikan suku bunga lebih lanjut. Namun, Trump dan pejabat pemerintahannya terus mendesak agar suku bunga segera diturunkan.

Di pasar keuangan, pelaku pasar mulai mengurangi ekspektasi waktu pemangkasan berikutnya, meskipun kontrak berjangka federal funds masih mengindikasikan peluang pemangkasan pada Juni.

Dalam pertemuan yang sama, komite juga secara bulat kembali memilih Jerome Powell sebagai Ketua FOMC serta mengisi sejumlah posisi lainnya hingga pemilihan berikutnya pada rapat terjadwal pertama pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM di sejumlah bidang memang tinggi. Namun, terdapat pekerjaan rumah (PR) yang juga dinilai mesti dientaskan.

Survei Indikator Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 30 Januari–8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5%. Hasilnya menunjukkan kepuasan warga terhadap Pemprov Jawa Barat dalam menjalankan sejumlah urusan wajib tergolong tinggi.

Pada penyediaan jaringan listrik, tingkat kepuasan mencapai 92%, meningkat dibandingkan survei tahun sebelumnya yang sebesar 89%. Kepuasan terhadap penyediaan jaringan komunikasi, termasuk telepon dan internet, tercatat 90%. Sementara itu, kepuasan atas peningkatan kualitas jalan dan jembatan mencapai 86%, serta layanan kesehatan bagi masyarakat sebesar 85%.

Namun, survei juga mencatat sejumlah bidang dengan tingkat kepuasan relatif rendah yang dinilai menjadi PR bagi Pemprov Jawa Barat. Kepuasan terhadap pengembangan usaha kecil atau usaha rakyat berada di angka 64%. Untuk urusan jaminan sosial bagi warga kurang mampu, tingkat kepuasan tercatat 60%, disusul kualitas tenaga kerja 58%.

Adapun kepuasan terhadap pengentasan kemiskinan hanya mencapai 51%. Pembinaan koperasi di masyarakat berada di angka 50%, sedangkan kemudahan akses permodalan menjadi yang terendah dengan tingkat kepuasan 49%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, terdapat sejumlah variabel ekonomi yang secara detail masih dipersepsikan kurang baik oleh warga Jawa Barat. “Ada beberapa bidang yang tingkat kepuasan kinerja Pemprov lebih kecil di antaranya pengentasan kemiskinan. Ini jadi PR. Meskipun, dibandingkan survei sebelumnya ada peningkatan,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers, Senin (16/2/2026).

Survei juga memotret persepsi warga terhadap kondisi ekonomi secara umum. Sebanyak 42,9% responden menilai kondisi ekonomi berada pada tingkat sedang. Sebanyak 34,8% menilai kondisi ekonomi baik dan 3,9% sangat baik. Di sisi lain, 15,7% responden memandang kondisi ekonomi buruk dan 2,2% menilai sangat buruk.

Untuk penilaian terhadap figur gubernur, survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap Dedi Mulyadi. Sebanyak 95,5% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas. Rinciannya, 35,8% merasa sangat puas dan 59,7% cukup puas, sementara sekitar 4% responden menyatakan kurang puas.

Tingkat kepuasan tersebut meningkat dibandingkan survei tahun lalu yang sebesar 94,7%, dengan responden yang merasa kurang puas tercatat 4,1%.

Burhanuddin menilai tingginya kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi mencerminkan persepsi positif terhadap pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Menurut dia, pada fase awal kepemimpinan, tingkat kepuasan publik umumnya menghadapi tantangan dan kerap mengalami penurunan.

“Memang menjadi kompleks dan jadi tantangan sendiri, karena baseline terlalu tinggi. Untuk mempertahankan saja sudah bagus, di beberapa tempat tidak mudah mempertahankan setinggi ini. Di atas 95% sangat tinggi,” kata Burhanuddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pengolahan dan pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup impresif pada tahun 2025. Kedua sektor itu mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sejak 2015 lalu yakni di atas 5%.

Sektor manufaktur atau industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 5,3% (YoY) sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yakni 4,43%. Sementara itu, sektor pertanian pertumbuhannya sangat eksponensial menembus angka 5,3%. Selain di atas realisasi pertumbuhan ekonomi, angka itu melesat dari tahun 2024 yang hanya 0,6%.

"Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir," ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Meski mencatat rekor pertumbuhan tertinggi, kedua sektor itu bukannya tanpa catatan. Sektor manufaktur, misalnya, tumbuh ketika impor bahan baku turun dan sektor padat karya mengalami tekanan. Tekanan di sektor padat karya itu tampak dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan semakin tidak efektifnya investasi dalam menyerap tenaga kerja. Kontribusi sektor manufaktur-pun tidak pernah bisa menyentuh angka 20%, setidaknya dari tahun 2015.

Sementara itu, sektor pertanian yang sepanjang tahun lalu tumbuh 5,33% (YoY) juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia dalam empat tahun yakni 0,60%. Sumber pertumbuhan tertinggi itu sudah melebihi level 2022 yang saat itu masih 0,29%. Pada tahun lalu, pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,60% menyalip infokom sebesar 0,56%.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian ke PDB, tidak selamanya menjadi kabar yang menggembirakan. Pasalnya, hal itu juga bisa dibaca bahwa transformasi ekonomi Indonesia ke arah industrialisasi tidak berjalan optimal alias stagnan.

Struktur Ekonomi Tidak Berubah

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Dia memandang sejatinya tidak ada yang berubah pada struktur perekonomian Indonesia, lantaran pertanian memang konsisten menjadi kontributor besar terhadap perekonomian Indonesia. Bedanya, industri manufaktur diakui tengah mengalami degradasi.

"Dari dulu sektor pertanian juga masih berkontribusi besar, dan industri manufaktur yang mengalami degradasi gitu," terangnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Secara terperinci, Esther melihat bahwa pertumbuhan yang tinggi pada sektor manufaktur tidak mencerminkan pertumbuhan pada sektor padat karya. Di lapangan, sektor yang bersifat labor intensive atau menciptakan lapangan kerja besar itu diakui justru masih mengalami kesulitan.

Salah satunya adalah sektor tekstil. Esther melihat tantangan yang dialami sektor tekstil datang dari berbagai sisi, mulai dari mahalnya bahan baku hingga gempuran baju asal impor.

"Di pasar domestik pun itu kan kita dapat serangan ya dari kumpulan produk-produk kayak China, gitu kan, which is yang jauh lebih murah harganya dan lebih bagus juga kualitasnya. Nah itu memang strateginya China, ya," kata Esther kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tidak hanya akibat serangan baju impor, Esther turut menyoroti masalah fundamental pada sektor tekstil. Dari segi investasi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) itu juga menilai pemerintah perlu mendatangkan lebih banyak investor di sektor tekstil agar terciptanya ekosistem dari hulu hingga ke hilir.

Menurutnya, sebagian pengusaha sudah memiliki alat produksi yang canggih. Namun, kualitasnya masih kalah saing dengan industri luar negeri apabila dilihat dari sisi pengembangan SDM.

"Masalah model, fashion, style, kita tuh sekolah tekstil kan sangat kurang. Sementara kalau di US, itu dari sekolah tekstil, itu dari SMK sampai universitas sudah lengkap, sudah ada. Nah kita kan cuma ada sekolah tekstil. Fundamental problem-nya harus dibenerin, kalau ingin bikin tekstil kita survive dan kembali jaya seperti tahun 90-an," terangnya.

Catatan di Sektor Padat Karya

Senada dengan Esther, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Ekonom Celios Nailul Huda turut melihat pola serupa pada pertumbuhan industri manufaktur.

Dia menilai sejumlah industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan produksi signifikan, misalnya industri logam dasar yang tumbuh 15,71% dan industri mesin serta perlengkapan yang naik 13,98%.

"Industri logam dasar meningkat karena program hilirisasi pemerintah, salah satunya nikel. Kita tahu semua industri ini memiliki dampak lingkungan tinggi dan tidak berkelanjutan," ujar Nailul kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, industri mesin dan perlengkapan tumbuh positif karena didorong oleh impor mesin yang meningkat sepanjang 2025. Merujuk data BPS, impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik 17,22% menjadi US$31,88 miliar pada Januari–Desember 2025. Secara volume, impor naik 25,44% menjadi 2,20 juta ton.

Selain itu, impor mesin dan peralatan mekanis (HS84) naik 7,75% menjadi US$36,64 miliar, dengan volume meningkat 7,29% menjadi 4,71 juta ton. "Kedua sektor ini juga bukan sektor padat karya. Justru industri padat karya mengalami penurunan, seperti industri kayu, karet, dan alat angkutan,” tutur Nailul.

Investasi Bergelut dengan PHK

Pemerintah mengharapkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia dapat meningkatkan pasar tenaga kerja. Namun demikian, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi setidaknya mencatat bahwa selama 2025, kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Sekadar catatan, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Namun demikian, dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang. Artinya, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode 2024, dengan realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang, maka 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta.

Angka itu mengonfirmasi telah terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. "Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

PHK Cetak Rekor Pasca-Covid-19

Adapun penurunan kapasitas investasi untuk menyerap tenaga kerja itu berbanding terbalik dengan tren pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pada tahun 2025 lalu, jumlah PHK justru pecah rekor atau tertinggi pasca pandemi Covid-19 2020-2021.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Pekerja Pertanian Tetap Dominan

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia hingga November 2025. Hal ini berasal dari jumlah penduduk bekerja sebesar 147,91 juta orang.

“Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Secara terperinci, sektor pertanian menyerap 27,99% tenaga kerja Tanah Air per November tahun lalu. Terdapat penambahan 161.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2025. Berikutnya adalah sektor perdagangan yang menyerap porsi tenaga kerja 18,67%, meningkat 168.000 orang dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, industri pengolahan menyerap 13,86% tenaga kerja, sekaligus mencatatkan penambahan 196.000 orang tenaga kerja sepanjang Agustus—November 2025. Kenaikan jumlah tenaga kerja industri pengolahan dan perdagangan tersebut juga termasuk dalam lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak selama Agustus—November 2025.

Selain itu, lapangan usaha lain yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak pada November 2025 dibandingkan dengan Agustus 2025 adalah lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman, yang naik sebesar 381.000 orang.

“Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik dan gas,” ujar Amalia.

IDXChannel - Pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang positif dengan penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan struktur pekerja formal. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi terkait ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan industri atau vertical mismatch.

Berdasarkan kajian terbaru Mandiri Institute, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berhasil turun ke angka 4,85 persen pada Agustus 2025. Selain itu, proporsi pekerja informal juga menyusut dari 58 persen pada 2024 menjadi 57,8 persen pada 2025.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai tren ini merupakan sinyal positif bagi kesehatan ekonomi nasional pascapandemi.

“Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien. Namun, untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” ujar Andry dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Analisis Mandiri Institute menggunakan data Sakernas BPS menunjukkan bahwa 50 persen atau satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami vertical mismatch. Fenomena ini terjadi ketika seorang pekerja memiliki pendidikan yang lebih tinggi (overeducated) atau lebih rendah (undereducated) dibandingkan dengan kualifikasi jabatan yang diemban.

Terkait mismatch, sekitar 32 persen pekerja masuk kategori undereducated, yang sejalan dengan data bahwa 33 persen angkatan kerja masih berpendidikan setara SD atau di bawahnya.

Sektor pengadaan air dan pertanian mencatat tingkat mismatch tertinggi. Sektor pertanian didominasi pekerja undereducated, sementara pengadaan air didominasi overeducated.

Sektor jasa keuangan dan administrasi pemerintahan memiliki banyak pekerja overeducated karena daya tarik stabilitas dan insentif di sektor tersebut.

Andry yang akrab disapa Asmo, menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku industri harus memperkuat ekosistem penempatan tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling yang terukur.

“Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” imbuh Asmo.

Tim ekonom Bank Mandiri meyakini bahwa konsolidasi kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi motor penggerak untuk mengonversi perbaikan tenaga kerja menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembangunan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di seluruh Indonesia dengan potensi penyerapan tenaga kerja langsung mencapai sekitar 1,6 juta orang.Zulhas -sapaan Zulkifli Hasan- menjelaskan, setiap koperasi diperkirakan menyerap rata-rata 20 pekerja langsung.

Jika seluruh target koperasi terbentuk, maka dampak penciptaan lapangan kerja akan signifikan, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung dari sektor mitra seperti petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM yang terhubung dalam ekosistem koperasi.

"Jadi kalau 80 ribu terbangun, dia akan menyerap yang tenaga kerja langsung kira-kira 1,6 juta. Belum mitra-mitra yang tidak langsung. Mitra itu yang tadi, ada peternak ayam, ada petani sayur, petani buah dan lain sebagainya. Juga mitra dengan UMKM dan lain-lain," kata Zulhas dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Menurutnya, Kopdes dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat. Dengan peran tersebut, koperasi akan menampung komoditas warga ketika harga pasar rendah atau distribusi tersendat, sehingga produsen desa memiliki kepastian pembeli dan pendapatan lebih stabil.

Pemerintah menargetkan pada 2026 sebanyak 30.008 koperasi desa dan kelurahan sudah selesai dibangun dan beroperasi. Program ini juga diarahkan untuk memangkas rantai distribusi panjang yang selama ini membuat harga di tingkat produsen rendah tetapi mahal di konsumen.

"Nanti Koperasi Desa Merah Putih, ini juga akan memotong rantai pasok. Semisal yang biasanya petani pendapatnya kecil, tapi dia membayar dengan harga yang lebih tinggi, karena dari produsen, ke distributor, ke agen, ke pengecer. Jadi rantai pasok yang panjang," sambung Zulhas.

Selain menyerap tenaga kerja, koperasi desa juga akan berperan sebagai pemasok kebutuhan program layanan gizi nasional. Skema itu diharapkan memperkuat perputaran ekonomi lokal sekaligus memastikan program pemerintah berbasis pasokan dari produksi masyarakat desa.

Zulhas menegaskan, penguatan ekonomi desa melalui koperasi merupakan strategi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah. Pemerintah optimistis model ini bukan hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penyesuaian uang saku peserta program magang nasional dengan kenaikan upah minimum 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendukung keberlangsungan program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli dalam kunjungan kerjanya di Kota Padang, Jumat.

Prof Yassierli mengatakan uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama para peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan, institusi atau lembaga.

Dengan adanya kenaikan UM 2026, ujar dia, besaran uang saku peserta juga turut mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Sebagai contoh, jelas dia, UM Provinsi Sumatera Barat pada 2025 ialah sebesar Rp2.994.193 atau naik menjadi RpRp3.182.955 pada 2026. Dengan adanya kenaikan itu, maka penyesuaian berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

Lebih jauh, ia mengingatkan peserta magang nasional untuk dapat memanfaatkan uang saku secara bijak dan produktif, baik itu untuk menabung, memberikan kepada orang tua maupun hal-hal bermanfaat lainnya.

Secara umum, Yassierli menjelaskan program magang nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar generasi muda di Tanah Air dapat benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Ke depan, tambah dia, Kemenaker berharap program itu semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Istanbul, Turkiye (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak kementerian/lembaga (K/L) memperkuat komitmen dalam menyerap tenaga kerja disabilitas guna mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan.

Menaker, dalam keterangannya yang diterima di Istanbul, Turkiye, Jumat, menegaskan bahwa penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

"Kami ingin isu terkait ketenagakerjaan itu inklusif. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, dan itu adalah amanat konstitusi kita," ujar Yassierli.

Ia mengingatkan adanya ketentuan yang mewajibkan instansi pemerintah serta BUMN/BUMD mempekerjakan minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas dari total pegawai.

Karena itu, ia mendorong seluruh K/L memastikan implementasi aturan tersebut berjalan optimal.

Kemnaker memiliki Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, dan terus mengembangkan program pelatihan dan penempatan bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain penguatan inklusi kerja, Menaker juga mengajak K/L memperluas kolaborasi di bidang pelatihan vokasi.

Saat ini Kemnaker memiliki 42 Balai/Satuan Pelaksana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang tersebar di berbagai daerah

"Saya berharap para sekretaris K/L dapat menghubungi kami agar kita bisa mengeksekusi program kerja kolaboratif, termasuk pelatihan vokasi yang mampu mengantarkan peserta memperoleh pekerjaan atau untuk berwirausaha," ujar Yassierli.

Ia pun menyatakan bahwa Kemnaker siap menyediakan fasilitas pelatihan, instruktur, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hingga sertifikasi untuk mendukung kerja sama lintas sektor sesuai kebutuhan masing-masing K/L.

Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi terkait sistem informasi pasar kerja agar kebijakan pelatihan semakin tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan lowongan kerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 masih di bawah 10 persen.

"Karena itu, kami mengajak bapak/ibu dari kementerian/lembaga yang memiliki jejaring perusahaan untuk mendorong pelaporan lowongan melalui SIAPkerja atau Karirhub," ujar Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat kinerja penjaminan yang solid sepanjang tahun 2025 dan menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan perekonomian nasional. Pada 2025, Jamkrindo membukukan total volume penjaminan sebesar Rp214,73 triliun yang menjangkau 4,90 juta usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi (UMKM-K).

Usaha yang dijamin oleh Jamkrindo tersebut juga menyerap 6 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Hal ini menegaskan peran Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan yang berperan strategis dalam memperluas akses pembiayaan, menjaga keberlanjutan UMKM-K, sekaligus menjadi katalis penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan bahwa penjaminan memiliki peran penting sebagai jembatan bagi pelaku UMKM-K yang layak secara usaha tetapi masih menghadapi keterbatasan agunan dan akses pembiayaan. Menurutnya, keberadaan Jamkrindo tidak hanya memperkuat kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan nasional agar lebih inklusif dan berkelanjutan. “Kinerja penjaminan Jamkrindo pada tahun 2025 menunjukkan kontribusi nyata bagi peran penting Jamkrindo dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sektor produktif,” ujar Abdul Bari, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, kinerja Jamkrindo tersebut juga mencerminkan konsistensi dalam menjalankan mandat perusahaan sebagai mitra strategis UMKM-K, serta bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui penjaminan, Jamkrindo mendorong agar UMKM-K tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan tumbuh lebih bankable. Jamkrindo juga terus mengembangkan layanan penjaminan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha, baik melalui penjaminan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun penjaminan non-program yang mendukung sektor produktif dan kegiatan usaha lainnya.

Selain penguatan akses pembiayaan melalui penjaminan, Jamkrindo juga terus memperkuat komitmennya dalam mendukung UMKM-K naik kelas melalui pendampingan dan penguatan kapasitas. Pendekatan ini dilakukan agar UMKM-K tidak hanya mendapatkan dukungan modal, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, pengelolaan produksi, pemasaran, dan tata kelola usaha yang lebih baik. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dalam membangun portofolio UMKM-K yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.

Ke depan, Jamkrindo akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan, lembaga keuangan, pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas jangkauan penjaminan dan memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh pelaku UMKM-K di seluruh Indonesia. Jamkrindo juga akan memperkuat inovasi produk dan layanan, termasuk penguatan transformasi digital, untuk meningkatkan kecepatan layanan, efisiensi proses, serta kualitas pengelolaan risiko.

Selain melakukan penjaminan kredit, Jamkrindo juga memiliki produk penjaminan langsung berupa surety bond dan kontra bank garansi. Pemanfaatan kedua produk tersebut telah diatur dalam prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui layanan ini, Jamkrindo turut mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih kredibel, efisien, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan jaminan untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah maupun proyek sektor swasta. “Melalui layanan penjaminan surety bond berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel,” ujar Abd Bari.

Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia dan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi penjaminan yang adaptif, profesional, dan berdampak. Melalui peran tersebut, Jamkrindo optimistis dapat terus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, memperkuat daya saing UMKM-K, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sekitar 5,15% pada 2025 dinilai masih mencerminkan daya tahan sektor manufaktur di tengah tekanan global.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan laju tersebut belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan tanpa pembenahan struktural, terutama dari sisi biaya produksi dan daya saing industri.

Menurutnya, meskipun manufaktur tetap menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan pangsa sekitar 19%, kualitas pertumbuhannya masih menghadapi sejumlah keterbatasan.

“Manufaktur kita tetap ekspansif, tetapi ruang untuk melompat lebih tinggi cukup terbatas kalau persoalan strukturalnya belum dibenahi,” ujar Ariyo kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, selama konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh di kisaran 5% dan investasi tetap terjaga, sektor manufaktur akan terus bergerak positif. Namun, tanpa perbaikan menyeluruh, pertumbuhan tersebut cenderung stabil dan moderat, bukan melaju cepat seperti yang dibutuhkan untuk mendorong transformasi ekonomi.

Salah satu kendala utama, lanjutnya, berasal dari tingginya biaya logistik dan energi yang masih membebani pelaku industri. Struktur ongkos produksi di Indonesia dinilai belum cukup kompetitif dibandingkan sejumlah negara pesaing di kawasan, sehingga membatasi ruang ekspansi industri, khususnya untuk pasar ekspor.

Selain itu, produktivitas tenaga kerja juga masih menjadi tantangan besar. Ariyo menilai peningkatan keterampilan dan adopsi teknologi di tingkat industri belum merata, sehingga efisiensi produksi belum optimal.

“Tanpa lonjakan produktivitas, sulit bagi industri kita untuk bersaing hanya mengandalkan pasar domestik,” tuturnya.

Dari sisi inovasi, persoalan tidak hanya berhenti pada penelitian dan pengembangan, tetapi juga pada tahap komersialisasi. Banyak hasil riset dalam negeri belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan industri, sehingga belum memberi dampak signifikan terhadap peningkatan nilai tambah manufaktur.

Di tengah fragmentasi rantai pasok global, Indonesia juga menghadapi tekanan dari melambatnya permintaan dunia. Kondisi ini membuat peluang ekspor tidak sekuat beberapa tahun lalu, sehingga manufaktur domestik perlu mengandalkan penguatan pasar dalam negeri sekaligus peningkatan efisiensi untuk menjaga daya saing.

Untuk itu, Ariyo menilai reformasi kebijakan menjadi kunci agar sektor ini tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga semakin berkualitas. Kepastian regulasi, penyederhanaan perizinan, serta kebijakan yang konsisten dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong ekspansi industri jangka panjang.

Di sisi lain, dukungan pembiayaan untuk adopsi teknologi juga perlu diperluas, terutama bagi pelaku industri skala menengah. Modernisasi mesin dan proses produksi diyakini dapat memangkas biaya sekaligus meningkatkan kualitas produk agar lebih kompetitif di pasar global.

“Kalau pembenahan struktural ini tidak dilakukan, manufaktur kita akan tetap tumbuh, tetapi sulit benar-benar tancap gas,” ujarnya.

Menurut dia, reformasi biaya produksi dan peningkatan produktivitas menjadi prasyarat utama agar sektor manufaktur dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengungkap langkah efisiensi besar pada struktur biaya operasional, termasuk penyesuaian tenaga kerja yang menghasilkan penurunan biaya sumber daya manusia lebih dari 20 persen.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat daya saing biaya.

"Kami telah menata ulang biaya tenaga kerja sehingga berhasil mengamankan penurunan lebih dari 20 persen. Hal ini memungkinkan struktur biaya kami lebih kompetitif, dengan manfaat yang mulai terasa sejak 2026," ujar Benjie dalam konferensi pers secara daring, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan efisiensi itu merupakan bagian dari transformasi operasional yang lebih luas. Sepanjang 2025, perusahaan mencatat penguatan fundamental bisnis yang didorong peningkatan volume penjualan, kontribusi harga, serta efisiensi biaya produksi. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan inti bisnis perusahaan semakin produktif dan kompetitif.

"Pada 2025, kami melihat fundamental bisnis yang lebih kuat. Volume tumbuh 4,8 persen, kontribusi harga 2,8 persen, dan kami mencatat peningkatan efisiensi biaya produksi per ton sebesar 10 persen berkat program transformasi dan produktivitas," katanya.

Meski kinerja operasional membaik, tekanan eksternal seperti inflasi bahan baku, terutama minyak sawit, serta faktor nilai tukar tetap memengaruhi margin.

Ia menyebut margin kotor kuartal IV-2025 sempat menurun karena biaya transformasi yang telah dikomunikasikan sebelumnya, namun biaya tersebut bersifat satu kali dan diharapkan memberi dampak positif pada 2026.

Perusahaan juga menjalankan strategi efisiensi lain di rantai pasok, termasuk integrasi hulu rantai nilai sawit, peningkatan otomatisasi pabrik, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk perawatan prediktif, serta penerapan lini produksi fleksibel berkecepatan tinggi.

Selain itu, disiplin biaya pada pos operasional turut diperketat sehingga rasio beban biaya penjualan, umum, dan administrasi (SG&A) turun signifikan.

"Basis biaya kami kini lebih ramping, produktif, dan skalabel," ujar Benjie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, struktur pendidikan tenaga kerja Indonesia hingga November 2025 masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

Dari total 147,91 juta penduduk bekerja, sebanyak 34,63 persen berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

“Pada November 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 34,63 persen," tulis BPS dalam Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan
Indonesia November 2025.

Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga tenaga kerja nasional masih memiliki tingkat pendidikan paling rendah dalam jenjang formal.

Sementara itu, pekerja dengan pendidikan tinggi, yakni Diploma IV, S1, S2, dan S3, mencapai 10,81 persen dari total penduduk bekerja.

Distribusi pendidikan pekerja: SD dominan, SMK menguat

Berdasarkan data BPS, distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada November 2025 adalah sebagai berikut.

• SD ke bawah: 34,63 persen
• Sekolah Menengah Pertama (SMP): 17,31 persen
• Sekolah Menengah Atas (SMA): 20,99 persen
• Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): 14,06 persen
• Diploma I/II/III: 2,20 persen
• Diploma IV/S1/S2/S3: 10,81 persen

“Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada November 2025 masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2025," kata BPS.

Dibandingkan Agustus 2025, terdapat penurunan pada proporsi pekerja berpendidikan SD ke bawah sebesar 0,12 persen poin. Sementara itu, kelompok SMP dan SMK justru mengalami kenaikan masing-masing 0,19 persen poin dan 0,17 persen poin.

Kenaikan proporsi lulusan SMK ini juga terlihat dalam data pekerja komuter. Pada November 2025, pekerja komuter dengan pendidikan SMK mencapai 25,96 persen, meningkat 1,53 persen poin dibanding Agustus 2025.

Struktur lapangan usaha dan keterkaitannya dengan pendidikan

Secara sektoral, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar pada November 2025 adalah sebagai berikut.

• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 27,99 persen
• Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor: 18,67 persen
• Industri Pengolahan: 13,86 persen

Dominasi sektor pertanian yang padat karya dan secara historis banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah sejalan dengan komposisi pendidikan tenaga kerja nasional.

Jumlah pekerja di sektor pertanian tercatat sebanyak 41,41 juta orang atau 27,99 persen dari total pekerja. Sementara sektor industri pengolahan menyerap 20,51 juta orang (13,86 persen), dan perdagangan 27,62 juta orang (18,67 persen).

Di sisi lain, sektor dengan proporsi pekerja relatif kecil seperti Informasi dan Komunikasi hanya menyerap 0,73 persen tenaga kerja atau sekitar 1,08 juta orang.

Pendidikan dan tingkat pengangguran

BPS juga mencatat bahwa tingkat pendidikan berkorelasi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada November 2025, TPT nasional sebesar 4,74 persen.

Namun demikian, jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, terdapat perbedaan mencolok.

TPT menurut pendidikan pada November 2025 adalah sebagai berikut.

• SD ke bawah: 2,29 persen
• SMP: 3,76 persen
• SMA: 6,55 persen
• SMK: 8,45 persen
• Diploma I/II/III: 4,22 persen
• Diploma IV/S1/S2/S3: 5,38 persen

“Pada November 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 8,45 persen, tertinggi dibandingkan tamatan pada jenjang pendidikan lainnya," ungkap BPS.

Sementara itu, TPT paling rendah berada pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,29 persen.

Distribusi pengangguran juga didominasi oleh lulusan SMA. Pada November 2025, sebanyak 29,61 persen pengangguran merupakan tamatan SMA.

Sebaliknya, distribusi terendah berasal dari lulusan Diploma I/II/III sebesar 1,95 persen.

Pendidikan dan upah: korelasi positif

Selain memengaruhi peluang kerja, tingkat pendidikan juga berkorelasi dengan besaran upah yang diterima.

“Hasil Sakernas November 2025 menunjukkan bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar upah yang diterima," urai BPS.

Rata-rata upah buruh nasional pada November 2025 tercatat sebesar Rp 3,33 juta per bulan.

Jika dirinci menurut pendidikan:

• SD ke bawah: Rp 2,22 juta
• SMP: Rp 2,55 juta
• SMA: Rp 3,22 juta
• SMK: Rp 3,34 juta
• Diploma I/II/III: Rp 4,53 juta
• Diploma IV/S1/S2/S3: Rp 4,63 juta

“Buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 memperoleh upah tertinggi sebesar 4,63 juta rupiah, sementara buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar 2,22 juta rupiah. Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah," terang BPS.

Perbedaan upah juga terlihat berdasarkan jenis kelamin di setiap jenjang pendidikan. Pada pendidikan SD ke bawah, upah buruh laki-laki sebesar Rp 2,55 juta, sedangkan perempuan Rp 1,43 juta.

Pada jenjang Diploma IV/S1/S2/S3, upah buruh laki-laki Rp 5,33 juta dan perempuan Rp 4,02 juta.

Komposisi pekerja formal dan informal

Dari sisi status pekerjaan, 42,30 persen penduduk bekerja berada pada kegiatan formal atau sebanyak 62,57 juta orang. Sisanya, 57,70 persen atau 85,35 juta orang bekerja pada sektor informal.

“Pada November 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 85,35 juta orang (57,70 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 62,57 juta orang (42,30 persen)," jelas BPS.

Nominasi sektor informal ini turut membentuk karakteristik pendidikan pekerja, mengingat sektor informal secara umum lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah.

Gambaran umum angkatan kerja

Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja pada November 2025 mencapai 155,27 juta orang, meningkat 1,262 juta orang dibanding Agustus 2025.

Dari jumlah tersebut, 147,91 juta orang bekerja dan 7,35 juta orang menganggur.

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tercatat sebanyak 218,85 juta orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,95 persen.

“TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah," tutur BPS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan program khusus berupa Balai Latihan Kerja Komunitas untuk mempercepat pemulihan dan penanganan dampak bencana di Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah kita bisa langsung secure beberapa program khusus untuk dampak bencana Sumatera Barat yakni pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli di Kota Padang, Kamis.

Dalam program itu Kemenaker menyiapkan lima paket atau mendirikan lima titik balai latihan kerja berkapasitas dua lantai dengan nilai mencapai Rp4,25 miliar. Balai itu nantinya akan fokus pada pelatihan kemampuan teknologi informasi.

"Jadi, kita akan bangun Balai Latihan Kerja Komunitas yang dilengkapi dengan komputer dan peralatan pendukung termasuk instruktur," kata dia.

Menaker menjelaskan fokus pelatihan teknologi dan informasi dikarenakan pada saat ini tren konten kreator dan afiliator di sosial media cukup menjanjikan. Kemenaker melihat hal ini sebagai peluang besar untuk dimanfaatkan masyarakat lewat pelatihan yang diberikan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Prof Yassierli menyebutkan Kemenaker juga menyiapkan pelatihan vokasi yang tersertifikasi minimal 5.000 orang. Selanjutnya, program tenaga kerja mandiri, pelatihan kewirausahaan minimal untuk 100 orang. Program padat karya sebanyak 20 paket dimana satu paket bernilai Rp100 juta.

"Tadi secara simbolis program ini sudah diterima oleh lima orang yang terdampak bencana dengan total bantuan Rp30,3 miliar untuk tahap pertama," sebut dia.

Prof Yassierli mengatakan bantuan-bantuan yang disalurkan Kemenaker tidak hanya berasal dari kementerian terkait namun juga sumbangan dari para donatur yang disampaikan melalui kanal Kemenaker Peduli.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026