Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sekolah rakyat bisa membantu masyarakat miskin dalam mencapai cita-cita.

Prabowo mengungkapkan ini saat mengunjungi Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) di Kabupaten Tabanan, Bali. Dari pantauan Bisnis, Prabowo tiba di Kabupaten Tabanan dengan helikopter dan langsung menuju SRMP dengan mobil Maung Garuda.

Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan tujuan datang ke Tabanan untuk mengecek kondisi Sekolah Rakyat yang ada di luar Pulau Jawa. Keberadaan Sekolah Rakyat bertujuan untuk membantu masyarakat bawah.

"Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling tidak berdaya," jelas Prabowo dalam sambutannya, Minggu (7/6/2026).

Prabowo menjelaskan pendidikan bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang, pendidikan latihan untuk petani, untuk guru, perawat. "Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang, karena itu pemerintah bekerja keras, yang harus dihemat, kekayaan negara harus dijaga," kata Prabowo.

Prabowo gembira melihat perkembangan sekolah rakyat karena ternyata yang membutuhkan sekolah rakyat banyak. Prabowo mendorong Bupati/Walikota di Bali untuk menyediakan sekolah rakyat.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan acara hari ini merupakan open house Sekolah Rakyat untuk calon siswa SR dan orang tua calon siswa. Saifullah menjelaskan calon siswa Sekolah Rakyat merupakan warga yang tidak mampu, proses seleksi juga dijamin transparan, tidak boleh ada titipan

"Tahun 2025/2026 ada lebih 15.000 siswa SR existing, dan tahun 2026/2027 ada alokasi lebih dari 32 ribu sekolah rakyat, total 54.000 sekolah, tahun depan 2027/2028 lebih dari 100.000 sekolah rakyat," jelas Saifullah.

Menurut Saifullah, banyak siswa yang masuk SR belum pernah sekolah sama sekali, ada yang putus sekolah dan ada yang berpotensi putus sekolah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memiliki sejumlah program terkait pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat hingga revitalisasi ribuan sekolah. Bagaimana kemudian efektivitas program-program Prabowo ini dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air?

Dalam beberapa kesempatan pidatonya, Prabowo memang kerap kali menyinggung ragam program terkait pendidikannya. Hal itu juga diungkapkan Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026).

Prabowo menargetkan renovasi lebih dari 100.000 sekolah per tahun guna mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah selesai diperbaiki paling lambat pada 2028.

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

"Tahun ini sudah 70.000 [direnovasi], anggaran tahun lalu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah, tahun depan target saya lebih dari 100.000 sekolah," kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

"Saya berharap semua sekolah selesai 2028, kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun berarti kita masih punya 200.000 [sekolah]. Kalau 100.000 di 2027, 100.000 pada 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki," ujarnya.

Di forum internasional, yakni World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo pun menjelaskan bahwa sektor pendidikan sangat penting karena modal manusia menentukan pertumbuhan jangka panjang atau keuntungan jangka panjang.

"Pengembangan manusia, sumber daya manusia adalah kunci bagi negara yang makmur dan sukses. Kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal. Tidak ada negara yang dapat berharap untuk stabil dan makmur jika rakyatnya buta huruf, jika rakyatnya tidak mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern," ujarnya awal tahun ini.

Dalam forum tersebut, Prabowo pun membeberkan program Sekolah Rakyat. Sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Jadi ini mungkin unik karena biasanya anak-anak dari kelas atas, anak-anak orang kaya, bersekolah di sekolah berasrama. Tetapi sekarang saya membangun sekolah berasrama untuk kaum sangat miskin," ujar Prabowo.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis dengan menyediakan akses pendidikan formal SD hingga SMA berkualitas, fasilitas asrama, makanan, pakaian, dan layanan kesehatan bagi anak-anak keluarga miskin atau miskin ekstrem. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang.

Pemerintah terus mempercepat pengembangan Sekolah Rakyat dengan target menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028, seiring peningkatan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Upaya lainnya, pemerintah mengembangkan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, pemerintah telah mendistribusikan PID ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.

Di tingkat perguruan tinggi, upaya pun dilakukan. Pemerintah misalnya berencana membangun 10 universitas baru dan sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara untuk menjalin kemitraan dan menghasilkan universitas di kampus dengan standar internasional.

Di sisi lain, tahun ini pemerintah menganggarkan untuk bidang pendidikan di APBN sebesar Rp769,1 triliun. Selain untuk Sekolah Rakyat hingga renovasi sekolah, di antara sasaran anggaran pendidikan itu yakni untuk program PIP dan KIP Kuliah, beasiswa, hingga kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah/PAUD/pendidikan tinggi.

Tantangan Mengadang

Pengamat pendidikan Ina Liem mengatakan pemerintah memang saat ini patut diapresiasi karena menunjukkan political will yang cukup besar untuk berinvestasi di sektor pendidikan, baik dari sisi infrastruktur sekolah, Sekolah Rakyat, digitalisasi, maupun rencana internasionalisasi perguruan tinggi.

"Ini menunjukkan pendidikan mulai dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar program sosial," katanya kepada Bisnis pada Rabu (6/5/2026).

Namun, yang menjadi pertanyaan menurutnya bukan hanya seberapa besar investasinya, akan tetapi bagaimana agar investasi tersebut tepat sasaran dan menyentuh akar masalah pendidikan Indonesia.

"Misalnya renovasi sekolah memang penting, karena masih banyak sekolah rusak dan timpang fasilitasnya. Tetapi kualitas pendidikan tidak otomatis naik hanya karena gedung baru. Faktor paling menentukan tetap kualitas guru, kepemimpinan sekolah, dan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel," ujarnya.

Begitu juga dengan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar membagikan perangkat atau memasang layar di kelas. Sebab, jika akhirnya hanya dipakai menampilkan soal pilihan ganda, itu bukan transformasi pendidikan.

"Digitalisasi seharusnya memperkuat tata kelola, transparansi, kualitas pembelajaran, akses guru terhadap pelatihan, serta pengambilan kebijakan berbasis data," katanya.

Untuk Sekolah Rakyat, dia menilai program tersebut menjadi ide yang baik, terutama untuk kelompok miskin ekstrem yang memang membutuhkan intervensi lebih intensif dan terstruktur. Akan tetapi, tantangannya adalah skalabilitas dan keberlanjutan.

Dia berharap agar jangan sampai kualitas sekolah bagus di awal karena proyek prioritas, tetapi sulit dipertahankan dalam jangka panjang ketika diperluas secara nasional.

Di tingkat perguruan tinggi, langkah kerja sama internasional menurutnya menjadi upaya positif dari pemerintah. Akan tetapi, perlu juga hati-hati agar tidak terjebak pada pembangunan simbolik atau gengsi internasional semata.

"Tantangan terbesar pendidikan tinggi Indonesia justru bagaimana menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, inovatif, adaptif terhadap AI [kecerdasan buatan/artificial intelligence] dan perubahan industri, serta mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja," ujarnya.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah di sektor pendidikan saat ini bukan soal ide atau program, akan tetapi eksekusi dan tata kelola.

Indonesia menurutnya sudah terlalu sering berganti kebijakan sebelum kebijakan sebelumnya matang dievaluasi. Akibatnya pendidikan menjadi sangat politis dan jangka pendek.

Selain itu, ketimpangan antar daerah juga masih sangat besar. Ada sekolah yang sudah bicara AI dan coding. Akan tetapi, di daerah lain masih kesulitan guru, internet, bahkan ruang kelas layak. Karena itu kebijakan pendidikan harus berbasis data dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Jadi secara arah, investasi pendidikan saat ini cukup ambisius dan patut diapresiasi. Tetapi keberhasilannya nanti akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keberanian membereskan kebocoran anggaran, konsistensi kebijakan jangka panjang, dan kemampuan pemerintah membangun sistem yang meritokratis, bukan sekadar proyek populis," jelasnya.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas juga mengatakan bahwa ambisi dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air harus diiringi dengan anggaran yang besar.

Dia menyoroti salah satu program yakni Sekolah Rakyat yang menurutnya lebih baik diintegrasikan dengan sekolah reguler. Kelompok masyarakat miskin ekstrem harusnya tetap bersekolah di sekolah reguler. Asramanya saja yang kemudian difasilitasi Kementerian Sosial.

"Kalau sekolahnya diintegrasikan ke sekolah reguler, lalu pembinaan karakter tetap di Kementerian Sosial, baru mereka punya kepercayaan diri dan relasi yang luas dengan sesamanya," katanya.

Di samping itu, untuk perguruan tinggi, menurutnya dibandingkan mendirikan 10 universitas baru, lebih baik mengoptimalkan universitas-universitas yang ada. Sebab, jumlah universitas yang ada di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak.

"Jadi daripada mendirikan universitas baru lebih baik memperbaiki kualitas pendidikannya," ujarnya.

Daftar Program Prioritas Pendidikan Presiden Prabowo Subianto:

1. Renovasi 100.000 Sekolah per Tahun
Target 288.000 sekolah direnovasi sampai 2028. Pada 2026 sudah 70.000 sekolah direnovasi.

2. Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang. Targetnya menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028.

3. Transformasi Digital Pendidikan
Pengembangan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, PID telah terdistribusi ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.

4. SMA Garuda
Targetnya dibangun 20 SMA Garuda. Sasarannya di tiap provinsi dibentuk 20 SMA Garuda atau hadir SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah unggulan.

5. Insentif Guru Honorer
Presiden Prabowo Subianto menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan pada 2026, naik dari sebelumnya Rp300.000.

6. Pembentukan 10 Universitas Baru
Berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang STEM. Kualitas universitas berstandar internasional, bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara.

Sumber: diolah dari pidato Presiden Prabowo, informasi Kantor Staf Presiden, dan Badan Komunikasi Pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menggelar rangkaian rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/3/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa Kepala Negara memimpin lima rapat berbeda sejak siang hingga malam hari

“Pada minggu siang sampai malam hari, Presiden Prabowo Subianto menggelar 5 rapat berbeda dengan memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 8 Maret 2026,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2026).

Menurut Teddy, dalam sejumlah rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan terbaru terkait perkembangan sejumlah isu dan agenda strategis pemerintah, baik di dalam negeri maupun di dinamika internasional.

Isu pertama yang dibahas adalah perkembangan pembangunan sepuluh kampus baru yang difokuskan pada penguatan bidang sains dan teknologi.

“Perkembangan pembangunan 10 kampus baru terkait dengan bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) serta pendidikan kedokteran,” ungkap Teddy.

Selain itu, Teddy melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu juga meminta laporan terkait upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi negeri agar mampu bersaing di tingkat global serta memperluas kerja sama dengan universitas ternama dunia.

Dalam rapat tersebut, kata Teddy, Presiden Prabowo turut membahas perkembangan situasi geopolitik internasional, khususnya dinamika di kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki implikasi terhadap kondisi global dan regional.

“Perkembangan situasi di Timur Tengah dihubungkan dengan eskalasi geopolitik di Indonesia,” ucap Teddy.

Topik lain yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah perkembangan program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Indonesia, khususnya yang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan.

Menurut Teddy, saat menjadi Menteri Pertahanan, sejak tahun 2022, Presiden Prabowo mengundang 20–40 anak-anak Palestina bersekolah di Indonesia, hingga sekarang mencapai hampir 200 mahasiswa-mahasiswi.

Selain isu pendidikan dan geopolitik, Presiden Prabowo juga meminta laporan terkait kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran yang diperkirakan mulai meningkat dalam waktu dekat.

“Kesiapan keamanan dan kelancaran mudik menjelang 10 hari menuju Hari Raya Idulfitri,” pungkas Teddy.

Dalam rangkaian rapat tersebut turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Rektor Universitas Pertahanan Anton Nugroho, serta Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026). Terdapat sejumlah pembahasan mulai dari kurangnya dokter hingga kualitas pendidikan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan tersebut merupakan agenda Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangannya, hingga kabar terkait kondisi negara maupun kondisi geopolitik. Selain itu, Presiden akan menyampaikan rencana-rencana besar yang harus dikerjakan ke depan.

"Oleh karena itu, Bapak Presiden melakukan banyak komunikasi dengan berbagai pihak. Dan hari ini kebetulan jadwalnya adalah beliau [Presiden Prabowo] akan berdiskusi dan membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Jadi kurang lebih 1.200 undangan yang hari ini akan berdiskusi bersama dengan Bapak Presiden," tutur Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Menurut Prasetyo, Prabowo ingin menjadikan pendidikan sebagai pondasi dan faktor kunci dalam pembangunan.

"Jadi selain kita mengejar dan bekerja keras mencapai swasembada pangan, swasembada energi, maka salah satu pondasi utamanya adalah sumber daya manusia," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan sebelumnya para rektor hingga guru besar telah memulai diskusi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sejumlah pembahasan di antaranya terkait kebutuhan dokter di Indonesia. Mengacu data, menurutnya Indonesia kekurangan hampir di atas 100.000 dokter.

Kemudian, pembahasan juga terkait kualitas lembaga-lembaga pendidikan, universitas-universitas, baik dosen hingga sarana prasarananya. Pemerintah pun menghitung dan berpikir untuk mengurangi beban operasional di setiap Perguruan Tinggi Negeri. Tujuannya agar tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau mahasiswa.

Berdasarkan pantauan Bisnis, akademisi baik rektor hingga guru besar telah berdatangan ke Istana Negara sejak pukul 08.00 WIB, Kamis (15/1/2026).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menjelaskan agenda pertemuan dengan rektor dan guru besar itu menjadi momen bersejarah. Pertemuan tersebut menjadi yang kedua kalinya digelar Prabowo.

Agenda pertemuan kali ini berupa dialog khusus dengan akademisi di bidang sosial humaniora. Berbeda dengan pertemuan pada tahun lalu, dengan akademisi di bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM).

"Pada hari ini khusus kepada bidang sosial humaniora. Jadi kepada para saudara-saudara akademisi yang merasa mungkin agak khawatir bahwa sosial humaniora tidak diperhatikan, tidak benar," ujarnya.

Pada Maret 2025, Prabowo juga pernah menggelar pertemuan serupa. Saat itu, Prabowo menyampaikan pengarahan terkait kebijakan pemerintah serta rencana pembangunannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan jelang peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan, pada tahun ini pemerintah menargetkan renovasi terhadap 60.000 sekolah di seluruh Indonesia. Upaya tersebut akan dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh sekolah di Tanah Air tertangani.

“Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah, dan seterusnya. Kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang,” ujar Prabowo.

Pemerintah, lanjut Prabowo, berkomitmen menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sarana mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi juga menjadi kunci pemerataan kesejahteraan dan penguatan demokrasi.

“Pendidikan adalah instrumen pembangunan. Pendidikan adalah instrumen kesejahteraan. Pendidikan adalah instrumen demokrasi. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen menghilangkan kemiskinan,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, PADANG – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Atip Latipulhayat meresmikan pemakaian fasilitas hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 1 Kota Padang, Senin (5/1/2026).

Kesempatan itu, dia menaruh harapan agar program tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan seiring fasilitas yang tersedia lebih layak. Karena memang, perhatian Presiden RI Prabowo terhadap kelayakan fasilitas pendidikan sangat besar.

“Meski fasilitas bukan tujuan akhir pendidikan, keberadaannya menjadi sarana penting untuk menghadirkan proses pembelajaran yang bermutu,” katanya di Padang, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan secara nasional banyak fasilitas pendidikan yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Sehingga, program revitalisasi perlu dipercepat penyelesaiannya, salah satunya melalui skema swakelola.

"Sekolah yang telah direvitalisasi ini, tolong dirawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar," tegasnya.

Menurutnya program revitalisasi ini merupakan program nasional untuk mengimplementasikan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Program revitalisasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa program strategis nasional yang digagas melalui Kemendikdasmen, sangat berarti bagi pendidikan di Ranah Minang. Baginya, perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dasar dan menengah, sebuah hal yang sangat positif.

“Kami senang adanya dukungan pembangunan sekolah dan ruang kelas baru di Sumbar,” sebutnya.

Mahyeldi pun mengungkap, kondisi terkini sejumlah sekolah di Sumbar pasca terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu kepada Kemendikdasmen. Menurutnya, beberapa sekolah sudah tidak layak untuk dimanfaatkan karena rawan banjir dan longsor saat musim hujan.

"Sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan banjir dan longsor. Perlu kami rencanakan relokasinya, demi keselamatan peserta didik,"ungkap Mahyeldi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendkdasmen turut merancang kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pihaknya merancang kurikulum multi entry multi exit (MEME) untuk Sekolah Rakyat yang memberi kesempatan bagi peserta didik dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sekolah Rakyat itu untuk mereka ya memang desil 1, desil 2. Tidak dilihat kemampuan akademiknya. Kami yang merancang kurikulum dan juga penyiapan gurunya. Sekolah rakyat menggunakan kurikulum yang saya sebut MEME [Multi Entry Multi Exit],” ujarnya saat wawancara dengan Bisnis, pekan lalu.
Dengan kurikulum tersebut, katanya peserta didik bisa mengikuti kegiatan pendidikan kapan saja.
Selain itu, model pendidikan yang dijalankan Sekolah Rakyat tidak mesti sama dengan sekolah pada umumnya yang memulai awal tahun ajaran sesuai dengan kalender pendidikan.
“Jadi Sekolah Rakyat ini, mereka bisa masuk kapan saja dan tidak harus bersamaan pada awal tahun ajaran. Tidak harus mulai dari kelas 1 juga, karena latar belakang mereka [peserta didik] bervariasi,” kata Abdul Mu’ti.

Segera Diresmikan

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang langsung menyentuh rakyat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto telah berjalan di 165 lokasi di seluruh Indonesia.
“Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden, tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan,” ujar Teddy saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025) seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
Menurut Seskab Teddy, Sekolah Rakyat memberikan dukungan pemenuhan gizi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi para siswa.
“Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah, dalam hal ini sekolah rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, di sinilah disekolahkan lagi, diberi pendidikan lagi, diberi keterampilan lagi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Seskab Teddy juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan program stimulus ekonomi melalui bantuan langsung tunai (BLT) tambahan bagi masyarakat di desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
Bantuan tersebut berasal dari efisiensi anggaran dan akan segera disalurkan melalui rekening bank dan kantor pos.
“Dan satu lagi, tadi BLT tadi yang tiga bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini, jadi totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat itu Rp30 triliun, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu dan inilah kenapa kita melakukan efisiensi, jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini.” (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah khususnya di bidang pertanian, ekonomi dan perbankan, serta pendidikan.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para menteri untuk segera mengambil langkah konkret.

Di bidang pertanian, kata Teddy, Presiden Ke-8 RI itu menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi.

“Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tulis Seskab Teddy.

Selain bidang pertanian, Presiden juga menaruh perhatian pada sektor ekonomi dan perbankan. Menurut Seskab, Presiden menekankan optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE).

“Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.” lanjutnya.

Sementara di bidang pendidikan, Presiden memberikan perhatian terhadap penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bekerja di sejumlah sektor strategis nasional.

“Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional,” tandas Teddy.