Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo menyediakan rumah baca serta bantuan buku sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan dan meningkatkan literasi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Bertepatan dengan Hari Buku Nasional, kami melaksanakan sejumlah program literasi yang menyasar anak-anak di wilayah perkebunan dan daerah terdampak bencana," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa, dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan dukungan perusahaan terhadap sarana literasi merupakan bagian dari penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG), khususnya pada pilar sosial dan pengembangan kemasyarakatan.

"Peringatan Hari Buku Nasional kami jadikan sebagai momentum untuk meninjau kembali sejauh mana perusahaan dapat berkontribusi dalam mendukung akses pendidikan di wilayah operasional," ujarnya.

Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), subholding perkebunan ini menyalurkan bantuan buku bacaan dan menyediakan fasilitas rumah baca untuk masyarakat.

Salah satu penyaluran bantuan dilakukan dengan menyerahkan 200 eksemplar buku bacaan bagi santri di Pesantren (Dayah) Asasul Huda, Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

Bantuan itu ditujukan agar anak-anak yang berada di daerah memiliki bahan bacaan yang memadai.

Selain distribusi buku secara langsung, PTPN IV PalmCo juga mengelola fasilitas literasi yang bersifat permanen dan terintegrasi dengan sarana pendidikan di lingkungan perusahaan.

Fasilitas rumah baca ini disediakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang dikelola perusahaan.

Keberadaan rumah baca tersebut bersifat inklusif, yakni dapat diakses oleh anak-anak karyawan maupun anak-anak masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan.

Beberapa contoh fasilitas yang telah berjalan optimal berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di antaranya adalah rumah baca di TK Mariani, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, serta rumah baca di TK Kenanga, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau.

Dengan menempatkan rumah baca di lingkungan pendidikan anak usia dini, perusahaan berharap dapat membantu memupuk kebiasaan membaca sejak usia dini.

Di sisi lain, upaya peningkatan minat baca juga dilakukan dalam situasi darurat melalui peran komunitas perempuan perusahaan, srikandi PalmCo.

Saat terjadi bencana hidrologis yang melanda sejumlah titik di Aceh dan Sumatera beberapa waktu lalu, srikandi PalmCo turut bergerak memberikan dukungan psikososial melalui literasi.

Komunitas ini menyalurkan belasan boks berisi ratusan buku bacaan anak-anak ke lokasi-lokasi terdampak.

Langkah itu dimaksudkan sebagai bagian dari program trauma healing, agar anak-anak yang berada di pengungsian tetap memiliki aktivitas edukatif dan hiburan yang positif meski dalam situasi sulit.

Melalui penyediaan sarana rumah baca dan distribusi buku yang dilakukan secara berkala, baik oleh perusahaan maupun melalui inisiatif seperti srikandi PalmCo, pihaknya berharap dapat memberikan dukungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ia menambahkan ke depannya, perusahaan itu akan terus melakukan pemetaan kebutuhan sarana literasi di regional-regional lain.

Hal itu dilakukan guna memastikan setiap bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan pendidikan anak-anak di daerah.

Tgk H Marzuki M Ali, perwakilan Yayasan Dayah Asaasul Huda, menyambut baik inisiatif tersebut.

Menurutnya, pembaruan koleksi buku bacaan sangat diperlukan untuk menjaga antusiasme belajar para santri di tengah keterbatasan akses fisik menuju perpustakaan daerah.

"Kehadiran buku-buku baru ini membantu memotivasi santri kami untuk lebih rutin membaca. Bagi kami, bantuan ini merupakan sarana pendukung yang insya Allah akan menjadi ilmu sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan mereka di luar kurikulum harian," kata Tgk Marzuki.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang ke-97 pada tahun ini merupakan momentum untuk mawas diri seperti apa nilai tambah manusia Indonesia khususnya para generasi mudanya. Pemuda saat ini dihadapkan pada masalah sulitnya mencari lapangan kerja yang layak.

Mereka banyak yang frustrasi sehingga bisa berakibat fatal pada era bonus demografi. Banyak pemuda yang belum bisa meningkatkan nilai tambah pribadinya karena jam kerja mereka belum optimal. Bahkan banyak pemuda yang tuna jam kerja, alias menganggur atau kerja serabutan.

Jumlah pemuda Indonesia sesuai dengan UU tentang Kepemudaan dengan rentang usia antara 16-30 tahun, menurut data BPS berjumlah 61,8 juta orang. Jumlah tersebut 24,5 persen dari total penduduk Indonesia. Sayangnya potensi demografi pemuda di atas belum dikelola dikelola dengan baik. Akibatnya semakin banyak pemuda Indonesia yang dilanda frustrasi dan terjebak dalam tindak kekerasan dan kriminalitas.

Pemuda mengalami pertarungan hidup yang sengit karena negaranya belum mampu memberikan lapangan kerja yang layak. Apalagi pemerintah masih belum bisa memberikan wahana atau ruang kreativitas dan akses pendidikan yang berkualitas bagi sebagian besar kaum muda.

Kunci untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan mempercepat datangnya kemakmuran yang berkeadilan sering dilupakan. Kunci itu adalah tentang jam kerja segenap warga negara.

Untuk memacu menuju cita-cita kemerdekaan dibutuhkan jam kerja manusia Indonesia dalam suasana persaingan global yang kian sengit. Pacuan dan persaingan antar bangsa membutuhkan jam kerja warga negara yang terkelola dengan baik. Pemerintah berkewajiban mengelola dan memacu jam kerja warga negaranya secara bijak. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan antisipasi ancaman disrupsi inovasi.

Jam kerja manusia Indonesia yang merdeka mestinya semakin berkualitas hingga membuahkan produktivitas yang bisa dibanggakan. Begitu pula aparatur negara tidak boleh korupsi jam kerja. Birokrasi jangan terlalu banyak menggunakan jam kerja untuk upacara atau apel pagi dan sore. Jam kerja buruh di persada Nusantara perlu dimanusiakan serta ditingkatkan kompetensinya agar lebih produktif dan berdaya saing.

Jika jam kerja warga negara dikelola dan diawasi dengan baik, niscaya kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan segera datang. Jam kerja warga negara perlu ditata dengan baik sebelum mewujudkan efektifitas hilirisasi sumber daya alam (SDA). Karena banyak negara yang sangat miskin SDA namun bangsa itu lebih cepat meraih kemajuan.

Karena bangsa yang miskin SDA itu pemimpinnya bisa mengelola jam kerja warga negaranya sebaik-baiknya sehingga disana-sini membuahkan nilai tambah yang luar biasa.

Baru saja saya menghadiri acara wisuda Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Indonesia (ITI) di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BJ.Habibie di Serpong Tangerang Selatan, Banten. Tidak jauh dari pintu gerbang KST BJ.Habibie tersebut dipajang Krincingwesi.

Yakni nama yang diberikan oleh Presiden Suharto untuk prototipe yang kedua pesawat N250 (PA2). Pesawat hasil rancang bangun anak bangsa yang berkarya di Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PT Dirgantara Indonesia. N250 itu sejatinya adalah manifestasi "sumpah" BJ.Habibie dan generasinya kepada Ibu Pertiwi. Seperti tergambar dalam puisi karya BJ.Habibie. Sayang sekali N250 tidak tuntas sertifikasinya dan gagal diproduksi secara massal.

Rakyat melihat BJ Habibie adalah Presiden RI yang sangat paham dan memiliki konsep, visi dan teori tentang cara mengelola jam kerja SDM bangsa. Publik tahu bagaimana Habibie sangat disiplin menjalankan jam kerja diri sendiri maupun jam kerja pegawainya.

Sebagai karyawan industri pesawat terbang yang beliau pimpin saya pernah tahu, betapa marahnya beliau ketika melihat ada karyawan saat jam kerja sedang santai membaca koran. Si pegawai itu didamprat habis-habisan, dan seketika dihadiahi SP-3 alias dipecat.

Inilah gaya manajemen Habibie yang justru sangat manusiawi dan anti korupsi jam kerja. Karena korupsi jam kerja sejatinya mengkhianati perjuangan kawan-kawan sekerja yang sedang berjuang meraih nilai tambah untuk perusahaan dan untuk bangsanya.

Pemikiran besar Presiden ke-3 RI terkait dengan strategi transformasi bangsa menuju kemajuan serta tentang falsafah nilai tambah dan jam kerja yang telah dirumuskan dengan baik dalam kondisi Indonesia saat ini perlu digencarkan.

Masih hangat dalam pikiran kita ketika Habibie mengusulkan pembentukan neraca jam kerja di Indonesia. Menurutnya, neraca jam kerja ini sebagai wujud pemantauan pemerintah terhadap kondisi lapangan pekerjaan. Habibie mengungkapkan usulannya itu saat menyampaikan ceramah umum dalam acara yang digelar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 diwarnai dengan kondisi bangsa yang masih saja menjadi penyedia sumber daya alam atau bahan mentah bagi bangsa lain. Bahkan, hak dan kekayaan alam dikuras terus oleh pihak asing tanpa ada proses nilai tambah yang signifikan.

Perlu reinventing semangat kemerdekaan terkait dengan sumber daya alam dan industrialisasi khususnya pembenahan industri pengolahan atau manufacturing industry.

Spirit Sumpah Pemuda harus bisa mengubah kondisi inferior menjadi unggul. Dalam konteks industri pengolahan, keunggulan itu berupa peningkatan nilai tambah ekonomi lokal secara signifikan dengan penggunaan jam kerja WNI.

Pemerintah mesti memeras pikiran guna mencari solusi terkait dengan peningkatan eksploitasi SDA secara besar-besaran yang selama ini berlangsung dengan menurunnya daya saing sektor industri nasional. Bahkan para ekonom telah melihat mulai adanya deindustrialisasi di Indonesia.

Fenomena seperti itu pernah dialami oleh negeri Belanda seperti dikemukakan oleh majalah The Economist yang secara gamblang menjelaskan adanya pelemahan sektor industri pengolahan di Belanda setelah penemuan sumber gas alam yang volumenya sangat besar pada 1959.

Fenomena penyakit Belanda di atas telah menjadi penyebab utama deindustrialisasi pada negara yang memiliki SDA melimpah. Dari segi tingkat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pembangunan, negara yang terkena penyakit tersebut justru cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang justru tidak memiliki SDA.

Selama ini di Indonesia terjadi pengerukan SDA secara besar-besaran tanpa menimbulkan proses nilai tambah dan penggunaan jam kerja WNI yang optimal karena hanya dilakukan sebatas mengekspor bahan mentah minus proses pengolahan.

Perlu kebijakan yang jitu untuk atasi masalah natural resource yang menimbulkan penyakit Belanda. Apalagi kini sektor industri di Indonesia mengalami pukulan bertubi-tubi. Hal itu bisa menyebabkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat.

Negeri ini membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola jam kerja serta melakukan kebijakan industri nasional untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis SDA. Kini agilitas merupakan istilah yang diimpikan oleh industri pengolahan.

Dalam persaingan global yang sengit sekarang ini industri nasional harus bisa mencapai kondisi agility, yaitu memiliki kapabilitas bisnis yang mencakup struktur organisasi, sistem informasi dan inovasi, proses logistik, dan pola pikir organisasi yang tangkas dan fleksibel untuk merespons setiap perubahan yang terjadi secara cepat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam pidato sidang paripurna kabinet, Senin (21/10/2025), Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba memberikan arahan khusus kepada Menteri Keuangan. Hal ini terkait dengan fakta miris yang ditemukan Presiden saat mengunjungi sejumlah sekolah di Indonesia.

Prabowo menemukan masih ada anak sekolah yang kesulitan kertas saat pelajaran tulis menulis. Dia pun meminta Purbaya untuk membagikan buku-buku sekolah yang besar agar anak-anak sekolah yang kekurangan buku bisa menulis dengan leluasa.

Pasalnya, selama ini anak-anak yang kekurangan buku dan kertas, harus menghemat dengan menulis kecil-kecil. Tulisan yang kecil-kecil ini membuat Prabowo khawatir anak-anak sekolah tersebut dapat menggunakan kaca mata sejak dini.

"Saya juga perhatikan waktu keliling anak-anak kita karena kurang biaya dia menghemat kertas, dia menulis tulisan sangat kecil. Saya minta ditinjau lagi," katanya dalam sidang paripurna kabinet.

"Menkeu kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar, anak-anak harus dididik nulis harus besar, saya khawatir kalau nulisnya sangat kecil ujungnya nanti semua pakai kaca mata semua," ujarnya.

Menurutnya, ini adalah masalah kecil tetapi sangat penting dan memerlukan perhatian. Prabowo mengaku tergerak mendengar kisah anak-anak ini karena mereka tidak mau membebani orang tuanya sehingga mereka memutuskan menghemat kertas.

Hal inilah yang membuatnya meminta Menteri Keuangan membagikan buku sekolah yang memadai bagai siswa-siswa yang kekurangan buku dan kertas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto miris mendengar kenyataan bahwa ada anak sekolah yang kesulitan kertas saat pelajaran tulis menulis. Hal ini ditemuinya saat berkeliling ke sekolah-sekolah.

Dia menceritakan ada anak-anak sekolah yang menulis kecil-kecil untuk menghemat kertas. Ternyata, mereka tidak memiliki biaya untuk membeli buku, sehingga mereka harus menghemat kertas.

"Saya juga perhatikan waktu keliling anak-anak kita karena kurang biaya dia menghemat kertas, dia menulis tulisan sangat kecil. Saya minta ditinjau lagi, saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis, menulis dengan baik menulis halus, tapi sebenarnya tulisannya harus besar," kata Prabowo, dalam Rapat Sidang Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Dia pun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membagikan buku-buku sekolah yang besar agar anak-anak sekolah yang kekurangan buku bisa menulis dengan leluasa. Jika dibiarkan, Prabowo takut anak-anak ini akan mengunakan kaca mata sejak dini.

"Menkeu kalau perlu kita bagi buku2 sekolah yang besar-besar, anak-anak harus dididik nulis harus besar, saya khawatir kalau nulisnya sangat kecil ujungnya nanti semua pakai kaca mata semua," ujarnya.

"Ini masalah kecil tapi mendasar," tegasnya.

Prabowo mengaku tergerak mendengar kisah anak-anak ini karena mereka tidak mau membebani orang tuanya sehingga mereka memutuskan menghemat kertas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mendistribusikan panel interaktif berbentuk layar digital berukuran 75 inci ke semua sekolah di seluruh Indonesia. Perangkat tersebut akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa panel layar digital 75 inci akan dibagikan ke semua SD, SMP, dan SMA di penjuru tanah air.

Perangkat tersebut diisi oleh konten belajar mengajar dari kurikulum yang telah ditetapkan.

"Sekarang kalau tidak salah sudah dibagikan mendekati 50 ribu sekolah, kemudian nanti totalnya tahun ini 288 ribu flat panel. Di situ ada komputer, bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan ya," katanya dalam pembukaan rapat kabinet paripurna, Senin (20/10/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa tersedianya panel 75 inci ini membuat siswa di sekolah di lokasi terluar dan terpencil bisa menikmati konten belajar yang sebelumnya tidak bisa diakses.

"Jadi sekolah-sekolah terluar, terpencil dan tidak punya akses guru yang baik. Umpamanya bahasa Inggris, mandarin, matematika, ini pelajaran susah. Ini bisa dibantu dengan ini [layar pintar]. Kalau dia selesai dan mau kembali, bisa kembali anytime," katanya.

Konten akan dibuat oleh guru-guru terbaik dari seluruh Indonesia. Pemerintah nantinya akan membangun studio tempat konten direkam.

"Nanti guru-guru terbaik akan mengajar, dan pelajaran mereka bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi tiap sekolah akan dapat akses, guru yang paling baik di bidang-bidang sulit," katanya.

Presiden juga berkomitmen untuk menyediakan internet di tiap sekolah, termasuk di sekolah yang terpencil. Dengan tersedianya infrastruktur tersebut, pemerintah akan terus menambah jumlah perangkat layar pintar di tiap sekolah. Targetnya, paling tidak setiap sekolah memiliki 6 layar atau 1 layar untuk setiap tingkatan.

"Internet, WiFi, ada teknologi murah bisa kita pasang di tiap sekolah, tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan," kata Prabowo.