Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamini pemerintah akan menempatkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain untuk mengawasi operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Purbaya, langkah tersebut merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto guna memastikan pengawasan terhadap lembaga baru tersebut berjalan ketat.

“Itu usulan Pak Menko [Airlangga] itu. Kalau untuk pengawasan biar benar katanya kita mesti naruh orang di sana, termasuk dari Keuangan, dari kementerian lain juga,” ujar Purbaya.

Dia mengatakan keterlibatan lintas kementerian diperlukan agar PT DSI tidak berkembang menjadi lembaga monopoli yang berpotensi mengganggu mekanisme pasar.

“Supaya tidak jadi monopolis yang seenak jidat gitu,” katanya.

Purbaya menilai tanpa pengawasan yang kuat, lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan ekspor dan sumber daya berpotensi menimbulkan persoalan baru di pasar.

“Nanti jadi kita menimbulkan… kalau nggak diawasin dengan betul nanti akan jadi lembaga monopolis yang menjadi sumber masalah,” ujarnya.

Kendati demikian, ia optimistis sistem pengawasan di PT DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga serupa sebelumnya.

“Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia nggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” kata Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan PT DSI akan berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) mulai pekan depan dan berkantor di kompleks Danantara. Perusahaan tersebut dipersiapkan menjadi entitas strategis untuk mengelola ekspor dan hilirisasi sejumlah komoditas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat sektor ekonomi ke istana.

Sejumlah menteri yang dipanggil mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Dilansir dari Antara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.30 WIB,

Setelahnya, tiba Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menko Airlangga, Purbaya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Dony Oskaria, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Airlangga enggan mengungkapkan agenda yang dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo.

"Kami tunggu dulu sampai agenda dimulai," katanya.

Hal senada juga disampaikan Menkeu Purbaya, yang mengaku belum mengetahui agenda rapat terbatas Presiden dengan menteri-menteri bidang ekonomi itu.

"Saya belum tahu, baru mau mulai rapat," ucapnya.

Adapun Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan akan memberikan informasi kepada wartawan terkait agenda rapat dengan Prabowo setelah pertemuan selesai.

"Nanti kita lihat hasilnya, nanti mungkin habis dari rapat kita bisa ketemu, saya bisa update beberapa. Terima kasih ya," ucap Dony.

Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yulianto memperkirakan pertemuan dengan Presiden secara umum akan membahas evaluasi di sektor ekonomi.

"Saya belum tahu, tapi banyak yang diundang Pak Menteri-Menteri yang lain. Sepertinya evaluasi ekonomi secara umum," kata Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra.

"Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

"Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," kata Teddy.

Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

"Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak," lanjut Teddy.

Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional.

Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

"Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya," pungkas Teddy.

Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan perkembangan terbaru terkait pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025) sore.

Meskipun mengonfirmasi bahwa isu upah minimum dibahas dalam ratas, Yassierli menegaskan bahwa detailnya belum dapat diumumkan.

Termasuk saat ditanya mengenai siapa yang akan mengumumkan UMP tahun ini, Presiden atau Menaker, dia menjawab singkat hal itu belum ditentukan.

“Belum, belum, tunggu aja, ya,” kata Yassierli kepada wartawan.

Lebih lanjut, membenarkan bahwa topik UMP turut masuk dalam agenda ratas. Namun Menaker belum bersedia merinci isi pembahasan, termasuk soal formula kenaikan UMP 2026. Dia kembali meminta publik untuk menunggu pengumumannya.

“Tunggu aja, tunggu ya,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengonfirmasi adanya perubahan pendekatan dari sebelumnya satu angka menjadi rentang angka atau range.

“Ya kan itu sudah saya sampaikan. Jadi, oke deh. Yang pertama, jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas, makanya kita mengusulkan range dan itu beliau [presiden] setuju lah, tapi range-nya berapa nanti kita update ya teman-teman,” jelasnya.

Dengan penerapan range, UMP ke depan dipastikan tidak lagi mengikuti satu angka tunggal secara serentak di seluruh provinsi.

“Ya, kan range artinya, artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK itu bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada Gubernur,” kata Yassierli.

Namun ketika ditanya apakah rentang kenaikan tersebut sudah ditetapkan, dia kembali menutup informasi. “Tunggu aja dulu ya,” tandas Yassierli.

Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan justru akan memperlebar disparitas upah antardaerah maupun antar industri.

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa draf beleid tersebut memuat angka indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP sebesar 0,2 hingga 0,7. Alfa merupakan alat ukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi industri, dia menyebut akan tercipta jurang yang lebih lebar antara upah buruh industri padat karya dengan upah buruh industri padat modal.

"Atas desakan organisasi pengusaha [Apindo] maka kepala daerah akan memberikan nilai indeks tertentu sebesar 0,2 untuk industri padat karya, dan atas permintaan buruh, industri padat modal akan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7," kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Dia menjelaskan, buruh industri padat karya seperti tekstil, garmen, hingga percetakan hanya akan mendapatkan kenaikan upah minimum sekitar 3,87%, berdasarkan perhitungan dengan alfa 0,2, pertumbuhan ekonomi 5,04% (kuartal III/2025) dan inflasi 2,86% (Oktober 2025, YoY).

Sementara itu, dengan menggunakan alfa sebesar 0,7, pekerja industri padat modal seperti otomotif, elektronik, hingga pertambangan disebutnya akan mendapatkan kenaikan upah minimum yang lebih tinggi yakni 6,39%.

Dari sisi daerah, Said lantas menyebut bahwa daerah yang jauh dari ibu kota atau tak memiliki kawasan industri akan menggunakan alfa 0,2, sementara wilayah yang lebih maju akan menggunakan alfa 0,7. Dia mengambil contoh dari provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, upah pekerja di Pacitan dan Blitar akan makin melebar dibanding upah yang lebih tinggi di Surabaya dan Sidoarjo, begitu pula daerah lainnya.

KSPI pun mengajukan tiga opsi angka kenaikan upah minimum. Pertama, kenaikan 6,5% seperti UMP 2025, kedua yakni 7,77% berdasarkan alfa 1,0, serta kenaikan 8,5% hingga 10,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya, Minggu (23/11/2025), memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

Dia mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

Rapat terbatas itu dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen untuk mendukung penyerapan gabah dan beras nasional.

Hal itu disampaikan Amran usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

Menanggapi rencana pembangunan 50 gudang oleh Bulog, Amran menegaskan bahwa persiapan telah berjalan.

"Nah, sekarang itu benar. Kita persiapan tadi aku rapat bersama Bulog. Akan membangun RMU [rice milling unit/penggilingan padi] besar. Kemudian gudang. Di seluruh Indonesia anggarannya Rp5 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Ke-8 RI itu telah memerintahkan agar seluruh kesiapan penyerapan gabah dan beras tuntas sebelum Februari 2026.

"Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah dan beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta. Karena hitungan kami, estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton," kata Amran.

Menurutnya, stok akhir tahun tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Upaya penyerapan tambahan pada Februari nanti membuat kebutuhan gudang meningkat.

"Nah, kemudian Februari mulai menyerap kembali. Itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia. Sehingga kita butuh tambahan gudang," jelasnya.

Amran menegaskan kebutuhan ruang penyimpanan sudah mendesak.

"Karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran Rp5 triliun. [Dananya] dari APBN," tegasnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025), yang membahas percepatan program hilirisasi lintas sektor.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk yang membidangi pertanian, investasi, dan energi.

“Tadi sudah dibahas mengenai hilirisasi,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat bersama Presiden.

Dia menyampaikan, rapat tersebut diikuti oleh beberapa pejabat kabinet. Mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memberikan penugasan untuk mempercepat hilirisasi di berbagai sektor strategis.

“Percepatan hilirisasi,” ujarnya singkat.

Airlangga menambahkan, di bidang pertanian, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah aspek penting. Salah satunya, bidang pertanian.

“Dari bidang pertanian kan ya dievaluasi yang terkait dengan bibit-bibit, kemudian sawah. Kemudian yang dari KKP terkait dengan kampung nelayan, kemudian terkait yang di pantura proyek perikanan, kapal,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta beberapa pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa pejabat yang terlihat hadir di antaranya adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Destry tiba di Istana namun tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Kemudian, kedatangan Destry disusul oleh Menko Airlangga.

Menko Perekonomian sejak 2019 itu tidak mengonfirmasi apa yang akan menjadi materi ratas bersama Presiden di Istana sore ini. Namun, dia mengakui bahwa akan membahas pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 yang melambat menjadi 5,04% (yoy). Data pertumbuhan PDB itu baru dirilis siang ini oleh BPS.

"Kuartal III kan rata-rata pertumbuhan lebih rendah dari kuartal sebelumnya, tapi angka 5,04% itu angka yang baik karena bisa bertahan 5%," terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menurut Airlangga, stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah belum terasa di kuartal III/2025. Namun, dia meyakini efek dari delapan program akselerasi ekonomi hingga tambahan BLT serta lain-lain bakal terasa pada Oktober-Desember 2025.

Dengan begitu, dia optimistis pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan sebesar 5,2% bisa tercapai. "Full year 5,2% bisa dicapai," terang politisi Partai Golkar itu.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut akan melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi 5,04% (yoy) itu apabila ditanya oleh Presiden. Dia memaparkan bahwa salah satu pendorongnya adalah ekspor yang tumbuh 9,91% (yoy) dengan distribusi sebesar 23,64%.

Kemudian, konsumsi pemerintah juga sudah berbalik tumbuh positif pada kuartal III/2025 sebesar 5,49% (yoy) setelah pada kuartal II/2025 tumbuh negatif atau terkontraksi.

"Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat 5,54%," ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki gaya kerja yang intens dan disiplin tinggi, termasuk dengan tradisi rapat terbatas (ratas) setiap akhir pekan di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Usai menghadiri Ratas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan bahwa para menteri harus selalu siap kapan pun dibutuhkan Presiden, bahkan di luar jam kerja resmi.

“Bapak Presiden Prabowo memiliki tradisi bekerja tanpa mengenal tanggal merah, tanggal tiap hari apakah tanggal kerja,” ujar Bahlil kepada wartawan.

Menurut penelusuran Bisnis, dalam dua bulan terakhir, Presiden Prabowo diketahui rutin memimpin rapat terbatas setiap hari Minggu di kediamannya. Pertemuan-pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah menteri utama untuk membahas isu strategis nasional dan percepatan program prioritas.

Misalnya, pada Minggu (28/9/2025), Presiden Ke-8 RI itu memimpin rapat di Kertanegara untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target.

Seminggu kemudian, pada 5 Oktober 2025, Prabowo kembali memanggil jajaran menterinya guna mengevaluasi program kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.

Kemudian, 12 Oktober 2025, Presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan fokus pada stimulus ekonomi dan kebijakan fiskal sektoral.

Rapat pada 19 Oktober 2025 melanjutkan tradisi tersebut, dengan agenda utama menyangkut sektor Science (Sains), Technology (Teknologi), Engineering (Teknik), dan Mathematics (Matematika) atau STEM.

Bahlil menegaskan bahwa ritme kerja cepat Presiden Prabowo mendorong seluruh jajaran kabinet untuk menyiapkan laporan secara proaktif dan terukur.

Menurutnya, gaya kerja tersebut mencerminkan komitmen Presiden terhadap efisiensi birokrasi dan kedisiplinan eksekusi program.

“Sebagai pembantu presiden harus siap setiap saat, harus siap untuk menyiapkan materi baik diminta maupun diminta. ketika diminta seperti hari ini ya kita harus melaporkan semuanya,” tandas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah khususnya di bidang pertanian, ekonomi dan perbankan, serta pendidikan.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para menteri untuk segera mengambil langkah konkret.

Di bidang pertanian, kata Teddy, Presiden Ke-8 RI itu menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi.

“Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tulis Seskab Teddy.

Selain bidang pertanian, Presiden juga menaruh perhatian pada sektor ekonomi dan perbankan. Menurut Seskab, Presiden menekankan optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE).

“Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.” lanjutnya.

Sementara di bidang pendidikan, Presiden memberikan perhatian terhadap penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bekerja di sejumlah sektor strategis nasional.

“Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional,” tandas Teddy.