Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menolak dalil pembelaan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim soal pengadaan Chromebook saat Covid-19.

Hakim Anggota, Sunoto menyatakan situasi darurat pandemi Covid-19 tidak bisa dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa untuk percepatan digitalisasi. Oleh karenanya, dalih tersebut tidak bisa menghapus sifat melawan hukum.

"Majelis Hakim berpendapat keadaan darurat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai upaya paksa atau overmacht yang menghapus sifat melawan hukum," kata Sunoto di persidangan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, menurut Sunoto, keadaan Covid-19 tidak pula menuntut pemerintah untuk melakukan pengujian terhadap produk dari tertentu milik korporasi asing dengan mengarahkan pada vendor tertentu.

"Oleh karena keadaan darurat tidak menuntut pengujian pengadaan pada satu produk korporasi asing tertentu, bahwa percepatan tidak identik dengan pengarahan kepada vendor tertentu," imbuhnya.

Padahal, hakim menilai di tengah keterbatasan saat pandemi, seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam mengatur kebijakan pengadaan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat.

Namun, pengadaan Chromebook tetap dilakukan meski infrastruktur di Tanah Air dinilai belum mumpuni untuk menunjang alat TIK tersebut.

"Justru dalam keadaan keterbatasan tersebut pemilihan perangkat yang bergantung pada koneksi internet di tengah infrastruktur yang belum merata semakin menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan sehingga dalil keadaan memaksa harus dikesampingkan," pungkasnya.

JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) menghadirkan inovasi pendidikan berbasis teknologi melalui peluncuran BM AI Tutor, sebuah platform asisten akademik pintar berbasis Artificial Intelligence (AI) pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan kurikulum Outcome-Based Education (OBE).

“Peluncuran BM AI Tutor menjadi langkah strategis UBM dalam menjawab tantangan transformasi pendidikan tinggi di era digital. Platform ini dirancang sebagai tutor privat digital yang dapat diakses mahasiswa kapan saja dan di mana saja untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan terukur,”, ujar Doddy Surja Bajuadji, Rektor Universitas Bunda Mulia, melalui siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Yang membedakan BM AI Tutor dari berbagai platform AI lainnya adalah integrasinya secara langsung dengan kurikulum OBE yang diterapkan di Universitas Bunda Mulia. Melalui integrasi tersebut, setiap aktivitas pembelajaran, latihan, diskusi, hingga evaluasi yang dilakukan melalui platform ini disusun untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Dengan pendekatan tersebut, BM AI Tutor tidak hanya membantu mahasiswa memperoleh jawaban atas pertanyaan akademik, tetapi juga membimbing proses belajar agar tetap selaras dengan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata kuliah.

Selain itu, platform ini juga memberikan dukungan kepada dosen melalui data dan informasi yang lebih akurat untuk memetakan tingkat ketercapaian CPMK mahasiswa secara berkelanjutan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terstruktur, objektif, dan berbasis data.

BM AI Tutor juga mengimplementasikan pendekatan Student-Centered Learning (SCL) yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Melalui berbagai fitur interaktif yang tersedia, mahasiswa didorong untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran, memperkuat motivasi belajar, serta membangun budaya akademik yang kompetitif sekaligus kolaboratif.

Platform BM AI Tutor sendiri merupakan hasil pengembangan kolaboratif antara mahasiswa dan dosen Universitas Bunda Mulia bersama digitalplace.ai, sebuah perusahaan AI dan Robotics yang berbasis di Singapura.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan industri dalam menghasilkan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

JAKARTA - 2 inovasi digitalisasi pendidikan Kemendikasmen meraih penghargaan Champion Project dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026. Kedua program tersebut adalah Rumah Pendidikan dan kompetisi Anugerah Bug Bounty.

WSIS diselenggarakan oleh badan telekomunikasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Telecommunication Union (ITU), merupakan bentuk pengakuan internasional tertinggi atas inovasi yang berdampak besar pada pembangunan berkelanjutan global.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure) yang aman, inklusif, dan berskala besar.

Rumah Pendidikan adalah superaplikasi pendidikan nasional Indonesia yang mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu.

Sementara itu, Anugerah Bug Bounty (Ethical Hacking Competition) merupakan program keamanan siber berbasis pelaporan kerentanan yang mendorong partisipasi publik dalam menjaga ekosistem digital pendidikan.

Kedua inovasi pendidikan ini merupakan bagian dari program Digitalisasi Pembelajaran, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden yang dicanangkan Kemendikdasmen untuk menghadirkan ruang kelas yang lebih dinamis, interaktif, sekaligus merata untuk seluruh peserta didik di Indonesia.

Program ini lahir bukan semata karena tren teknologi, melainkan sebagai respons strategis atas tantangan pendidikan yang nyata: dari rendahnya capaian literasi hingga learning loss akibat pandemi.

Komitmen ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, dan implementasi digitalisasi pembelajaran secara menyeluruh.

“Pengakuan ini membuktikan bahwa transformasi digital pendidikan Indonesia bukan sekadar agenda teknologi, melainkan komitmen negara untuk memastikan setiap murid, di mana pun mereka berada, mendapatkan pendidikan berkualitas. Melalui Digitalisasi Pembelajaran sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, kita sedang membangun fondasi pendidikan yang tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, melalui siaran pers, Jumat (12/6/2026)..

Penghargaan ini diraih melalui proses seleksi yang sangat ketat di tingkat internasional. Dari total 1.596 proyek yang terdaftar dari seluruh penjuru dunia, hanya 360 nominasi terbaik yang terpilih untuk mewakili 18 kategori WSIS Action Lines. Fase pemungutan suara daring (public voting) berhasil mengumpulkan 2,2 juta suara.

Berkat dukungan masif dari masyarakat, kedua inovasi Kemendikdasmen berhasil unggul di kategorinya masing-masing, Rumah Pendidikan di kategori E-Government, dan Anugerah Bug Bounty di kategori Building Confidence and Security in Use of ICTs.

Mendikdasmen menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung selama ini. “Capaian ini adalah milik bersama; milik para guru yang setiap hari menunjukkan dedikasinya di ruang kelas, para murid yang terus belajar dengan semangat, dan seluruh masyarakat yang mempercayai bahwa pendidikan ialah investasi terbaik bangsa. Kita belum selesai, penilaian dewan juri masih berlanjut. Tapi satu hal yang pasti: Indonesia sudah membuktikan bahwa inovasi pendidikan kita diakui dunia,” ucapnya.

Melalui momentum ini, Indonesia berkomitmen untuk terus menyelaraskan langkah transformasi digital nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya dalam menjamin akses pendidikan berkualitas yang aman dan setara bagi seluruh anak bangsa.

Proses penilaian WSIS Prizes 2026 oleh dewan juri masih berlanjut. Para WSIS Champion Project masih akan bertanding hingga dinyatakan satu pemenang (Winner) untuk setiap kategori. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada malam puncak WSIS Forum 2026 yang diselenggarakan pada 9 Juli 2026 di Jenewa, Swiss.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kebijakannya untuk memilih Chrome Os dalam pengadaan digitalisasi pendidikan telah menghemat anggaran Rp3,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Nadiem mengatakan angka penghematan anggaran negara itu jauh di atas kerugian kasus Chromebook yang ditudingkan kepada sejumlah terdakwa.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun," ujar Nadiem.

Dia menjelaskan, angka itu diperoleh dari estimasi biaya paket digitalisasi pendidikan. Sebagai perbandingan, paket laptop Windows mencapai Rp148 juta per sekolah.

Sementara, pengadaan paket pengadaan TIK dengan kombinasi Windows dan Chrome mencapai Rp98 juta. Dengan begitu, Nadiem merasa heran ketika dinyatakan bersalah karena memilih opsi murah.

"Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini: saya dituntut 27,5 tahun penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara," imbuhnya.

Lebih jauh, Nadiem juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meneken dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementerian.

Eks Founder Gojek itu mengaku dikaitkan dengan kebijakan pengadaan ini lantaran hadir dalam meeting yang membahas rekomendasi Windows dan Chrome pada (6/5/2020).

"Di mana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS, yang akhirnya diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS, tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara hukum administrasi negara, ini bukan keputusan menteri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek atau terkait Chromebook hari ini, Selasa (2/6/2026).

Sidang kali ini beragendakan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir menyatakan baik tim kuasa hukum dan Nadiem sudah menyelesaikan dokumen nota pembelaan. Jumlahnya, pleidoi Nadiem pribadi mencapai 20 halaman, sementara tim kuasa hukum mencapai 1.370 halaman.

"Jadi pleidoinya Nadim akan dibacakan, lalu pleidoi kita karena terlampau banyak ya, 1.370 halaman, kita hanya akan menyampaikan beberapa resume-resume penting yang itu akan dipaparkan, bukan dibacakan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Dia menyampaikan, dokumen nota pembelaan dari tim kuasa hukum tidak akan dibacakan seluruhnya di persidangan. Namun, bakal berupa poin-poin agar mudah dimengerti peserta sidang.

Kemudian, Amir juga menekankan bahwa terdapat perbedaan dari nota pembelaan tim kuasa hukum dengan Nadiem pribadi. Sebab, pleidoi kuasa hukum disusun terkait dengan fakta persidangan.

"Kalau Nadim kan ya lebih kepada logika-logika sederhananya seorang orang awam lah tentang kondisi hukum, gitu," imbuhnya.

Lebih jauh, Ari mendapatkan informasi bahwa sidang kali ini bakal diwarnai oleh puluhan influencer. Namun, dia mengaku tidak mengetahui detail dari influencer yang akan datang.

"Banyak tuh, saya, kami sudah dapet informasi mungkin ada puluhan influencer yang akan datang langsung itu. Banyak itu," pungkasnya.

KENDAL - Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, meraih penghargaan sebagai Pondok Pesantren Terbaik dari Segi Digitalisasi Pendidikan di Indonesia. Penghargaan itu diterima dalam ajang Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 22 Mei 2026.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pondok Pesantren Darul Amanah dalam menjaga mutu Digitalisasi pendidikan, integrasi kurikulum modern dan salaf (tradisional), serta konsistensinya mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan global, dan mandiri.

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah KH. Muhammad Fatwa, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen pesantren.

"Penghargaan ini bukan hanya milik pengasuh, tetapi dedikasi dari seluruh guru, asatidz, santri, alumni, serta wali santri yang terus mendukung visi Darul Amanah. Ini menjadi amanah besar bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kesantrian," ujarnya, dikutip Selasa (26/5/2026).

Kiai Muhammad menambahkan, di saat banyak yang berpikir buruk tentang pesantren, Pesantren Darul Amanah hadir selalu dengan Digitalisasi Pesantren. "Digitalisasi Darul Amanah ini merupakan terobosan baru, sehingga informasi tentang santri dapat di akses oleh wali santri," jelasnya.

Ada beberapa indikator utama yang membuat Pondok Pesantren Darul Amanah dinilai layak menerima anugerah sebagai pesantren terbaik, di antaranya integrasi kurikulum yang komprehensif dan berbasis digital. Darul Amanah berhasil memadukan kurikulum nasional, kurikulum pesantren modern dan pendalaman Kitab Kuning secara seimbang.

Selanjutnya, penguasaan bahasa asing lantaran santri diwajibkan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam keseharian, didukung dengan program peningkatan bahasa yang intensif. Kemudian, program ekstrakurikuler dan life skill: selain fokus pada akademis dan agama, pesantren menyediakan puluhan cabang ekstrakurikuler mulai dari keorganisasian, olahraga, seni, hingga entrepreneurship (wirausaha).

Terakhir, fasilitas yang representatif: dukungan infrastruktur yang modern dan lingkungan yang asri di kawasan Sukorejo, Kendal, menciptakan atmosfer belajar yang sangat kondusif bagi ribuan santri dari berbagai penjuru Indonesia.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pondok Pesantren Darul Amanah Kendal semakin mempertegas komitmennya untuk menjadi kiblat pendidikan Islam yang moderat, maju, dan berprestasi, sekaligus siap melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa.

Sebelumnya, Pondok pesantren Darul Amanah juga pernah mendapat penghargaan di antaranya Best Top Five Islamic Boarding School In Central Java dari Kemenag Jawa Tengah, Indonesian Best Golden School Award 2025 dari 5 Pilar Media, Indonesian Creativity & Best Leader Award 2026 dari Kategori Lembaga Pendidikan Islam Terbaik dengan Program Unggulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, kini menghadapi tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Kasus yang bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020 itu berkembang menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dengan nilai proyek mencapai Rp9,9 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai proyek pengadaan Chromebook tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,18 triliun. Selain hukuman badan, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sekitar Rp5,6 triliun.

Kasus ini bermula ketika Kemendikbudristek menyusun program bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk SD, SMP, dan SMA pada 2020. Program itu menjadi bagian dari agenda digitalisasi pendidikan nasional yang didorong pemerintah saat pandemi Covid-19.

Salah satu fokus pengadaan saat itu adalah laptop berbasis Chromebook. Namun sebelum proyek besar dijalankan, pemerintah sebenarnya telah melakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook pada 2018–2019 melalui Pustekom Kemendikbudristek.

Dari hasil evaluasi uji coba tersebut, ditemukan sejumlah kendala. Chromebook dinilai hanya efektif digunakan jika tersedia jaringan internet yang stabil, sementara akses internet di banyak wilayah Indonesia saat itu masih belum merata.

Akibatnya, perangkat tersebut dianggap kurang optimal untuk mendukung kegiatan belajar maupun pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di sekolah-sekolah daerah.

Berdasarkan hasil kajian awal atau “buku putih”, tim teknis sebenarnya merekomendasikan agar pengadaan perangkat TIK menggunakan sistem operasi Windows. Namun dalam perjalanannya, rekomendasi tersebut berubah dan pengadaan tetap menggunakan sistem operasi Chrome OS atau Chromebook.

Perubahan kajian inilah yang kemudian menjadi sorotan Kejaksaan Agung. Penyidik menduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dalam proses pengadaan sehingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Total nilai proyek pengadaan bantuan TIK Kemendikbudristek disebut mencapai Rp9,9 triliun. Nilai itu terdiri dari:

• Rp3,58 triliun anggaran pengadaan tahun 2020–2022
• Rp6,39 triliun dana alokasi khusus (DAK)

Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung mulai memeriksa sejumlah mantan pejabat Kemendikbudristek. Salah satu yang diperiksa adalah mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Hamid Muhammad.

Selain itu, Kejagung juga menerbitkan pencekalan terhadap tiga staf khusus mantan Mendikbudristek terkait perkara tersebut.

Setelah namanya ramai disebut dalam kasus Chromebook, Nadiem akhirnya buka suara pada 10 Juni 2025 di The Darmawangsa, Jakarta. Dalam keterangannya, ia mengaku siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu pengusutan perkara.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Ia juga mengaku siap memberikan klarifikasi apabila dibutuhkan penyidik.

Menurutnya, sikap kooperatif tersebut dilakukan agar perkara pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 dapat terungkap secara terang benderang.

Namun seiring berjalannya proses hukum, kasus Chromebook akhirnya masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Nadiem diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama sejumlah pihak lain, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO.

Tuntutan Kasus Pengadaan Chromebook

Jaksa menilai pengadaan Chromebook tetap dipaksakan meski hasil kajian awal menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif digunakan di sejumlah wilayah Indonesia dengan keterbatasan internet.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Nadiem melanggar:

1. Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional
2. juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Selain pidana penjara 18 tahun, Nadiem juga dituntut membayar:

1. denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan,
2. uang pengganti Rp809,59 miliar,
3. serta uang pengganti Rp4,87 triliun.

Jika dijumlahkan, total uang pengganti yang dibebankan mencapai sekitar Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun penjara apabila tidak dibayarkan.

Dalam persidangan, Nadiem membantah sejumlah tuduhan jaksa. Ia menegaskan tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen.

Nadiem juga membantah perhitungan uang pengganti yang mencapai triliunan rupiah. Ia menyebut angka tersebut berasal dari valuasi saham GoTo saat IPO, bukan uang tunai yang dimilikinya secara pribadi.

Kini, kasus Chromebook menjadi salah satu perkara korupsi paling menyita perhatian publik karena menyeret mantan menteri sekaligus pendiri perusahaan teknologi besar di Indonesia. Publik pun menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, (13/05/2026).

Selain pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti senilai total Rp5,6 triliun. Jaksa menilai proyek digitalisasi pendidikan tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun dan dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak lain.

Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020–2022 melalui pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah. Jaksa menilai proyek tersebut bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan karena diduga diarahkan pada sistem operasi tertentu dan tidak sesuai kebutuhan di sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut melakukan perbuatan tersebut bersama Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO. Negara disebut mengalami kerugian hingga Rp2,18 triliun akibat proyek tersebut.

Dasar hukum tuntutan jaksa

Jaksa menyebut Nadiem melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk menuntut:

• pidana penjara,
• pidana denda,
• serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hasil korupsi.

Cara perhitungan denda dan uang pengganti Rp5,6 triliun

Tuntutan finansial terhadap Nadiem terdiri dari beberapa komponen:

1. Denda Rp1 miliar
   Jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 190 hari.
2. Uang pengganti Rp809,59 miliar
   Jaksa menilai angka ini berkaitan dengan dugaan keuntungan atau aliran dana yang terhubung dengan perkara Chromebook.
3. Uang pengganti Rp4,87 triliun
   Nilai ini disebut berasal dari perhitungan manfaat ekonomi dan kekayaan yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Jika dijumlahkan:

• Rp809,59 miliar
• Rp4,87 triliun

Sekitar Rp5,68 triliun atau dibulatkan menjadi Rp5,6 triliun.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana tambahan berupa penjara selama sembilan tahun.

Dalam persidangan, Nadiem membantah dasar perhitungan tersebut. Ia mengatakan angka Rp809 miliar berasal dari transaksi internal antara PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), bukan uang pribadi yang diterimanya.

Sementara nilai Rp4,87 triliun disebut Nadiem berasal dari valuasi puncak sahamnya saat GoTo melakukan IPO, bukan uang tunai yang benar-benar dimiliki.

Jaksa juga menilai ada sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Nadiem. Salah satunya karena dugaan korupsi dilakukan di sektor pendidikan yang dianggap strategis bagi pembangunan bangsa. Proyek tersebut dinilai berdampak pada kualitas pemerataan pendidikan anak-anak Indonesia.

Selain itu, jaksa menyebut kerugian negara yang muncul sangat besar dan terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sikap Nadiem selama persidangan yang dinilai memberikan keterangan berbelit juga masuk dalam pertimbangan memberatkan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Nadiem belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Nadiem juga membantah sejumlah tuduhan lain dari jaksa. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen sebagai kuasa pengguna anggaran.

Ia juga menjelaskan alasan membawa tim teknologi dari luar kementerian. Menurut Nadiem, transformasi digital pendidikan membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman membangun sistem teknologi berskala besar.

Di tengah proses persidangan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan pasca operasi. Selama menjalani tahanan rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, dan dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain.

Usai dituntut 18 tahun penjara, Nadiem mengaku kecewa terhadap tuntutan jaksa. Ia menilai fakta-fakta persidangan yang menurutnya menguntungkan dirinya tidak dimasukkan dalam tuntutan. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan uang pengganti hingga Rp5,6 triliun yang disebutnya tidak sesuai dengan kondisi kekayaannya.

Kasus Chromebook kini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain ancaman pidana badan, perhatian publik juga tertuju pada besarnya tuntutan uang pengganti yang nilainya jauh melampaui angka kerugian negara dalam dakwaan. Kini, publik menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum mantan Mendikbudristek tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady menyebut surat tuntutan terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook setebal 1.597 halaman.

JPU menyebut surat tuntutan itu disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, fakta persidangan, analisa fakta, analisa yuridis, dan kesimpulan.

"Tapi dalam kesempatan ini, kami akan membacakan poin-poinnya saja. Pertama, terkait pendahuluan selanjutnya ke analisa yuridis," ucap JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Rabu.

Majelis hakim dan tim advokat pun setuju agar surat tuntutan dibacakan hanya poin-poinnya saja, apalagi mengingat Nadiem harus langsung segera pergi ke rumah sakit usai sidang tuntutan guna menjalani tindakan operasi.

"Saya sehat dan siap menjalani sidang, tetapi nanti malam saya menjalani operasi langsung dari sini," ungkap Nadiem dalam persidangan saat ditanya mengenai kondisinya oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.

Secara perinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, eks Mendikbudristek tersebut terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengaku siap menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi Chromebook.

Dia mengatakan sudah mempersiapkan mentalnya dan tidak tahu lagi apa yang harus dibuktikan karena semua fakta persidangan sudah jelas selama ini.

"Harapan saya tuntutan bebas karena sudah sangat jelas fakta persidangan," kata Nadiem saat ditemui sebelum sidang tuntutan dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Kendati demikian, dia akan melihat apakah fakta persidangan akan dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dengan begitu, Nadiem hanya tinggal mendengar pandangan Kejaksaan terkait fakta persidangan dalam sidang tuntutan nantinya.

"Apakah nanti fakta persidangan akan menjadi basis tuntutan atau dihiraukan dan diabaikan," tutur dia.

Usai sidang tuntutan, dia pun akan langsung ke rumah sakit untuk menjalani tindakan operasi pada malam hari.

Menjelang sidang tuntutan terhadap Nadiem, ruang sidang dipenuhi para pengunjung yang berpakaian baju berwarna putih.

Mendampingi Nadiem, hadir sang istri Franka Franklin yang juga mengenakan kemeja putih. Terlihat pula hadir orang tua Nadiem, yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.

Secara perinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi Chromebook pada Senin (11/5/2026).

Pemeriksaan salah satu Founder Gojek sebagai terdakwa itu dilakukan setelah hakim memeriksa sejumlah saksi mulai dari vendor laptop, Kemendikbudristek, ahli hingga saksi meringankan lainnya.

Dalam kesaksiannya itu, Nadiem membantah sejumlah tudingan yang dilayangkan oleh jaksa, salah satunya terkait dengan keuntungan Rp809 miliar.

Nadiem menegaskan bahwa nilai Rp809 miliar itu merupakan transaksi korporasi terkait PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang mengakuisisi PT Gojek Indonesia sebelum melantai di bursa.

Kala itu, Gojek memiliki utang kepada PT AKAB senilai Rp809 miliar. Setelah itu, Gojek kembali mentransfer uang tersebut kepada PT AKAB sebagai pembayaran utang saat investasi terjadi.

"Jadi, uangnya sama sekali tidak masuk ke pemegang saham, termasuk saya. Setelah uang itu masuk, saham saya yang tadinya 90 persen terdilusi menjadi 0,01 persen," kata Nadiem di PN Tipikor, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Simak fakta-fakta sidang dalam pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa:

1. Alasan Bawa Jurist Tan Dkk ke Kementerian

Nadiem Makarim menjelaskan ada dua kelompok orang luar kementerian yang dipekerjakan. Satu kelompok ditugaskan untuk menjadi staf khusus menteri (SKM) seperti Jurist Tan, Fiona Handayani, Nino hingga Iwan.

Sementara itu, tim yang menguasai teknologi dan insinyur dipekerjakan secara detail terpisah. Tim ini diberikan upah oleh PT Telkom dengan kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut.

Nadiem mengatakan orang-orang luar ini dipekerjakan untuk membantu kementerian sesuai keahlian dan kompetensinya, salah satunya berkaitan dengan digitalisasi.

Dalam hal ini, Nadiem mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Ke-7 Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi pendidikan.

Untuk membangun digitalisasi pendidikan RI, maka harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman. Apalagi, Indonesia sistem pendidikan Indonesia itu sistem keempat terbesar di dunia.

"Untuk membangun aplikasi-aplikasi membutuhkan tingkat kompetensi yang hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman membuat aplikasi-aplikasi dengan skala besar. Itulah fungsi daripada tim teknologi, tim wartek atau apapun namanya GovTech dan lain-lain," ujar Nadiem.

2. Jurist Tan Dkk Dapat Gaji Tambahan

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal gaji tambahan kepada lima SKM mulai dari Jurist Tan, Dei Sudarmo hingga Fiona Handayani secara rutin setiap bulan.

Kemudian, Nadiem menjelaskan bahwa gaji tambahan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para SKM. Pasalnya, menurut Nadiem, SKM ini tidak memiliki honor tambahan seperti pejabat struktural.

Di samping itu, SKM juga disebut Nadiem telah mengalami penurunan penghasilan sebanyak 80% ketika bergabung di Kemendikbud Ristek.

"Itupun mereka dengan tambahan yang saya berikan dari kantong pribadi saya, mereka masih mengalami penurunan gaji sampai dengan 40%. Dan mereka masih rela untuk bergabung untuk misi pendidikan Indonesia," ujar Nadiem.

Adapun, Nadiem tidak ingat secara spesifik soal besaran tambahan gaji SKM secara mendetail. Dia hanya menyatakan bahwa gaji tersebut berada di kisaran Rp15 juta-Rp20 juta.

"Saya tidak ingat persisnya. Mungkin kisaran antara Rp15 sampai Rp20 juta per bulan untuk semua SKM kalau tidak salah," pungkasnya.

3. Pengesahan Permen Tak Terkait Investasi

Mulanya, JPU menyebut penerbitan Permendikbud No.11/2020 yang mengatur pengadaan laptop dengan sistem Windows dalam persidangan. Dalam hal ini, jaksa menuding pemilihan laptop dengan sistem Windows merupakan langkah Nadiem untuk menyamarkan rencana penggunaan Chrome OS di kemudian hari.

Jaksa juga menyebut bahwa pada tahun yang sama Google mengucurkan investasi ke Gojek senilai US$59,9 juta.

Kemudian, Nadiem menjelaskan berdasarkan kesaksian pihak Google bahwa investasi tersebut dilakukan untuk menghindari dilusi saham di Gojek. Pasalnya, pada saat itu banyak investor lain yang juga menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, Scott Beaumont selaku President of Google Asia Pacific dan Caesar Sengupta selaku mantan Wakil Presiden Google juga telah memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam persidangan.

"jelas tidak ada koneksi investasi Google terhadap penerbitan Permendikbud. Yang pertama adalah mayoritas daripada investasi Google itu terjadi sebelum saya menjadi Menteri," ucap Nadiem.

4. Klaim Nadiem soak Spek TIK

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan penandatanganan pengaturan spek alat TIK termasuk laptop berada di level pejabat Dirjen hingga direktur.

Sebagaimana pengetahuan Nadiem, kuasa pengguna anggaran di level Kementerian mayoritas didelegasikan oleh Dirjen terkait. Oleh sebab itu, Nadiem menuding dalam persidangan Chromebook selalu ada pengaburan pihak yang menentukan spesifikasi sistem operasi.

Pada intinya, Nadiem membantah soal tudingan meneken aturan soal spesifikasi, penunjukan tim teknis hingga kajian dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbud Ristek.

"Menteri tidak menandatangani, bukan hanya tidak menandatangani dokumentasi spek, menteri juga tidak pernah menandatangani penunjukkan tim teknis, menteri tidak pernah menandatangani kajian, menteri tidak menandatangani apapun yang berhubungan dengan pengadaan Kemendikbudristek dengan laptop Chromebook selama saya menjabat," kata Nadiem.

5. Nadiem jadi Tahanan Rumah

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Hal tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025). “Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Nadiem Makarim menjelaskan soal alasan dirinya membawa orang luar masuk ke Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan terkait isu bahwa Nadiem akan mengganti semua peran-peran orang organik internal yang ada di kementerian.

"Saudara lebih mempercayai orang-orang yang di luar, apa, organisasi bayangan, segala macam, termasuk "the real menteri" tersebut. Coba saudara jelaskan," tanya jaksa di persidangan, PN Tipikor, Senin (11/5/2026).

Kemudian, Nadiem menjelaskan ada dua kelompok orang luar kementerian yang dipekerjakan. Satu kelompok ditugaskan untuk menjadi staf khusus menteri (SKM) seperti Jurist Tan, Fiona Handayani, Nino hingga Iwan.

Sementara itu, tim yang menguasai teknologi dan insinyur dipekerjakan secara detail terpisah. Tim ini diberikan upah oleh PT Telkom dengan kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut.

"Saya sebagai menteri masuk dengan beberapa staf khusus yang spesifik di bidang-bidangnya masing-masing karena kompetensi mereka, karena integritas mereka," jawab Nadiem.

Setelah itu, Nadiem mengatakan orang-orang luar ini dipekerjakan untuk membantu kementerian sesuai keahliannya, salah satunya berkaitan dengan digitalisasi.

Dalam hal ini, Nadiem mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Ke-7 Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi pendidikan.

"Dan pada saat itu peran teknologi bukan berarti beli laptop, bukan apa. Yang dimaksudkan Pak Presiden dalam membangun platform-platform adalah membangun aplikasi," tambah Nadiem.

Adapun, Nadiem menilai bahwa untuk merealisasikan tugas presiden yaitu dengan cara membawa orang-orang yang berkompetensi ke Kemendikbudrietek.

Untuk membangun digitalisasi pendidikan RI, kata Nadiem, harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman. Apalagi, Indonesia sistem pendidikan Indonesia itu sistem keempat terbesar di dunia.

"Untuk membangun aplikasi-aplikasi membutuhkan tingkat kompetensi yang hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman membuat aplikasi-aplikasi dengan skala besar. Itulah fungsi daripada tim teknologi, tim wartek atau apapun namanya GovTech dan lain-lain," pungkasnya.