Bisnis.com, JAKARTA - Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhadi Hasan selaku khatib Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Sabtu (21/3/2026) menyoroti program prioritas pemerintah yang dinilai perlu diapresiasi karena memiliki manfaat untuk kesejahteraan bangsa.

Dia menyampaikan program prioritas pemerintah dijalankan guna meningkatkan persatuan, tata kelola, dan kualitas masyarakat Indonesia.

"Program-program prioritas yang dijalankan pemerintah seperti peningkatan mutu dan sarana-prasarana pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih, hingga pemenuhan gizi masyarakat melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan langkah-langkah penting yang perlu diapresiasi demi mewujudkan bangsa yang lebih adil, sehat, dan sejahtera," katanya.

Dia menyebut bahwa program tersebut tidak dapat terealisasi tanpa dukungan masyarakat. Menurutnya, berjalannya program membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki nilai moral yang tinggi.

"Program yang baik memerlukan manusia-manusia yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Dirinya juga mengapresiasi langkah diplomasi pemerintah dalam mendukung perdamaian di Palestina melalui forum-forum diplomatik skala internasional.

Dia menjelaskan bahwa upaya tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

"Termasuk komitmen yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Upaya ini tercermin dalam berbagai inisiatif diplomatik dan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum perdamaian internasional," tuturnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan salat Id dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, sejumlah pejabat tinggi negara juga mengikuti salat Id di Masjid Istiqlal pagi ini. Di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudi, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Bisnis.com, PADANG – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Atip Latipulhayat meresmikan pemakaian fasilitas hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 1 Kota Padang, Senin (5/1/2026).

Kesempatan itu, dia menaruh harapan agar program tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan seiring fasilitas yang tersedia lebih layak. Karena memang, perhatian Presiden RI Prabowo terhadap kelayakan fasilitas pendidikan sangat besar.

“Meski fasilitas bukan tujuan akhir pendidikan, keberadaannya menjadi sarana penting untuk menghadirkan proses pembelajaran yang bermutu,” katanya di Padang, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan secara nasional banyak fasilitas pendidikan yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Sehingga, program revitalisasi perlu dipercepat penyelesaiannya, salah satunya melalui skema swakelola.

"Sekolah yang telah direvitalisasi ini, tolong dirawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar," tegasnya.

Menurutnya program revitalisasi ini merupakan program nasional untuk mengimplementasikan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Program revitalisasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa program strategis nasional yang digagas melalui Kemendikdasmen, sangat berarti bagi pendidikan di Ranah Minang. Baginya, perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dasar dan menengah, sebuah hal yang sangat positif.

“Kami senang adanya dukungan pembangunan sekolah dan ruang kelas baru di Sumbar,” sebutnya.

Mahyeldi pun mengungkap, kondisi terkini sejumlah sekolah di Sumbar pasca terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu kepada Kemendikdasmen. Menurutnya, beberapa sekolah sudah tidak layak untuk dimanfaatkan karena rawan banjir dan longsor saat musim hujan.

"Sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan banjir dan longsor. Perlu kami rencanakan relokasinya, demi keselamatan peserta didik,"ungkap Mahyeldi.

JAKARTA - Majelis Masyayikh resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) dan sertifikat hasil asesmen kepada sejumlah satuan pendidikanpesantren. Hal itu bagian dari upaya penguatan mutu dan akuntabilitas pendidikan pondok pesantren di Indonesia.

Penyerahan SK dan sertifikat ini dilakukan dalam forum Muhadharah ‘Ammah dengan mengangkat tema “Membangun Budaya Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) pada Satuan Pendidikan Pesantren Jalur Pendidikan Formal” pada Selasa, 9 Desember 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Majelis Masyayikh, para kepala satuan pendidikan pesantren jenjang Dikdasmen dan mudir Ma’had Aly, Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (Aspendif), Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM) Salafiyah dan Muallimin, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali), serta perwakilan dari Kementerian Agama RI.

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan asesmen yang telah dilakukan Majelis Masyayikh terhadap 92 satuan pendidikan pesantren baik tingkat Dikdasmen sebanyak 67 dan Mahad Aly sebanyak 25 pada 2025. Asesmen tersebut mencakup evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan, kurikulum, tata kelola kelembagaan, kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, serta implementasi tradisi keilmuan pesantren yang menjadi karakter utama pendidikan pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin, menyampaikan penyerahan SK dan sertifikat ini menjadi bagian dari komitmen Majelis Masyayikh dalam membangun budaya mutu berkelanjutan dan sebagai upaya penting dalam pemenuhan mandat penjaminan mutu pendidikan pesantren.

“Kami ingin memastikan satuan pendidikan pesantren memiliki standar yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik tanpa menghilangkan tradisi khas pesantren,” ujar Gus Rozin, Rabu (10/12/2025).

Gus Rozin menegaskan peningkatan mutu berkelanjutan bukanlah konsep baru dalam tradisi pesantren. Melalui adab, kedisiplinan, ketekunan belajar, serta semangat perbaikan diri yang tidak pernah berhenti, pesantren sejak dulu telah menerapkan prinsip yang kini dikenal sebagai continuous quality improvement.

“Kami berharap seluruh satuan pendidikan pesantren dapat terus meningkatkan kualitasnya dengan semangat istikamah, tawadhu’, dan inovasi. Pesantren harus menjadi pusat lahirnya generasi yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing,” tambah Pengasuh PP. Maslakul Huda Kajen Pati ini.

Anggota Majelis Masyayikh Divisi Mahad Aly, KH. Abdul Ghofur Maimoen, menambahkan hasil asesmen ini sekaligus menjadi ruang sinergi antara tradisi pesantren dan sistem akuntabilitas pendidikan formal.

“Metode Sorogan, Bandongan, hingga Bahtsul Masail harus diakui sebagai instrumen valid dalam pemenuhan capaian pembelajaran. Melalui sertifikat ini, kita memperkuat pengakuan tersebut,” katanya.

Satuan Pendidikan Pesantren penerima SK dan sertifikat menyambut baik langkah Majelis Masyayikh ini. Selain menjadi bukti pemenuhan standar mutu, dokumen tersebut juga menjadi dasar pengembangan program pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penyusunan rencana strategi kelembagaan.

Penyerahan SK dan sertifikat ini diharapkan dapat mendorong pesantren untuk terus melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) dan memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unggul, adaptif, serta tetap menjaga kekhasan tradisi keilmuan pesantren di Indonesia.

KARANGANYAR - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi ( Titiek Soeharto ) mengapresiasi tinggi Polri atas inisiatif serta komitmen nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan gizi anak. Komitmen itu diwujudkan melalui program Sekolah dan Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polres Karanganyar, Jawa Tengah.

Titiek berkunjung ke lokasi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Pembina YKB Juliati Sigit Prabowo, Jumat (7/11/2025). Hal ini sebagai bagian dari peninjauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Kunjungi SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar, Didampingi Titiek Soeharto

Dalam kunjungan itu, Titiek mengaku kagum dengan inisiatif Polri yang turut berkontribusi langsung dalam memperbaiki sistem pendidikan dan gizi anak bangsa. Ia menilai langkah Polri menghadirkan sekolah unggulan dan dapur gizi berstandar tinggi merupakan bukti nyata pengabdian kepolisian di luar fungsi keamanan.

"Ini luar biasa, karena sekolah dan SPPG ini bukan program kementerian, tapi inisiatif dari Pak Kapolri dan jajarannya untuk menghadirkan pendidikan dan gizi yang layak bagi anak-anak di sekitar wilayah kepolisian,” katanya.

Ia juga memuji kondisi SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar yang sangat bersih, modern, dan nyaman. Menurutnya, fasilitas sekolah yang ber-AC, tenaga pendidik yang profesional, serta adanya dukungan makan bergizi gratis menjadi contoh konkret kepedulian Polri terhadap masa depan generasi muda.

“Tidak semua sekolah di negeri ini bahkan di Jakarta memiliki fasilitas seperti ini. Saya sangat mengapresiasi Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang telah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia,” tambahnya.

Selain meninjau sekolah, rombongan juga melihat langsung proses pengolahan makanan di SPPG Bhayangkari Karanganyar. Dalam kunjungan itu, Kapolri mengecek proses memasak, pengujian sampel makanan, hingga instalasi pembuangan air limbah (IPAL).

Menurut Titiek, sistem pengelolaan MBG di SPPG Karanganyar sudah memenuhi standar kebersihan dan higienitas tinggi. Mulai dari pemilihan bahan baku dari UMKM lokal, pengawasan ahli gizi, hingga pengecekan kelayakan makanan oleh guru sebelum dibagikan kepada siswa.

“Kebersihannya luar biasa. Semua prosesnya sangat higienis dan makanan yang disajikan juga diuji dengan alat tes. Ini bisa menjadi contoh bagi SPPG lainnya di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi bahwa seluruh petugas pengelola SPPG telah mendapatkan jaminan BPJS. Hal ini sebagai bentuk perhatian Polri terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

SPPG YKB Karanganyar yang dibangun di bawah pengawasan Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto ini telah menyalurkan MBG kepada 4.000 siswa di 16 sekolah, dari jenjang PAUD hingga SMA. Uji coba pelaksanaan telah berjalan sejak akhir September dengan peningkatan kapasitas hingga 1.750 porsi per hari. BPS: Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Sektor Peternakan

Titiek berharap, apa yang telah dilakukan Polri melalui YKB dapat menjadi model sinergi nasional antara lembaga negara dan masyarakat dalam memperkuat kualitas pendidikan, gizi, dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. "Semoga inisiatif ini bisa ditiru oleh lembaga-lembaga lain,” tandasnya.

Sebagai penutup kunjungan, Kapolri menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat Karanganyar. bantuan berupa paket bahan pokok, di antaranya beras, gula, minyak goreng, teh, biskuit, dan mi instan.